Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    GELORA.CO –  Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh calon telah melalui proses panjang dan memenuhi persyaratan.

    Menurut Gus Ipul, setiap usulan diawali dari kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat setempat, ahli sejarah, dan bukti dokumenter.

    Selanjutnya, nama-nama itu dibawa ke tingkat provinsi, kemudian ke Kemensos, dan terakhir ke Dewan Gelar.

    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ujarnya.

    Beberapa tokoh yang masuk daftar usulan termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah,” jelas Gus Ipul.

    40 Calon Pahlawan Nasional

    Berikut daftar 40 tokoh yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025:

    Usulan 2025:

    1. KH. Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur

    2. Demmatande – Sulawesi Barat

    3. KH. Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat

    4. Marsinah – Jawa Timur

    Usulan Tunda 2024:

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (Diusulkan pada 2024)

    6. Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku (Diusulkan pada 2023)

    7. Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin – DKI Jakarta (Diusulkan pada 2010)

    8. Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu – Sulawesi Utara (Diusulkan pada 2023)

    9. Mr. Gele Harun – Lampung (Diusulkan pada 2023)

    10. Letkol Moch. Sroedji – Jawa Timur (Diusulkan pada 2019)

    11. Prof. Dr. Aloei Saboe – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2021)

    12. Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    13. Mahmud Marzuki – Riau (Diusulkan Tahun 2022)

    14. Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar – Aceh (Diusulkan Tahun 2021)

    15. Drs. Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur (Diusulkan Tahun 2012)

    16. Andi Makkasau Parenrengi Lawawo – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    17. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (Diusulkan Tahun 2020)

    18. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2024)

    19. K.H. Wasyid – Banten (Diusulkan Tahun 2024)

    20. Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2024)

    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023):

    21. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2021)

    22. K.H. Abdurrahman Wahid – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2010)

    23. H.M. Soeharto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    24. K.H. Bisri Syansuri – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2020)

    25. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat (Diusulkan Tahun 2012)

    26. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    27. H.B. Jassin – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2022)

    28. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    29. M. Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2023)

    30. dr. Kariadi – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2020)

    31. R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    32. Basoeki Probowinoto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    33. Raden Soeprapto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    34. Mochamad Moeffreni Moe’min – DKI Jakarta (Diusulkan Tahun 2018)

    35. K.H. Sholeh Iskandar – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    36. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    37. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (Diusulkan Tahun 2021)

    38. Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy – Maluku (Diusulkan Tahun 2021)

    39. Chatib Sulaiman – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    40. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Sulawesi Tengah (Diusulkan Tahun 2010).***

  • Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
    “Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit usai menerima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Sigit menjelaskan, meski Indonesia mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai.
    Potensi ini dikemukakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    “BMKG menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah, di antaranya Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ucapnya.
    Sigit mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high) pada periode Januari hingga 22 Oktober 2025.
    Angka itu menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
    Wilayah dengan titik hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
    “Kondisi ini disebabkan rendahnya curah hujan, cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik wilayah yang sebagian besar lahan gambut,” kata Kapolri.
    Sigit menyebut kan, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian mitigasi karhutla.
    Sepanjang 2025, Polri menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli.
    Selain itu, Polri bersama pemangku kepentingan juga membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla.
    “Polri bersama kementerian dan lembaga berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” kata Sigit.
    Ia mengatakan langkah pencegahan dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pendirian posko tanggap darurat terpadu.
    Polri juga mengoperasikan
    early warning system
    untuk deteksi dini melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan SiPongi (KLHK), Fire Danger Rating System, satelit Himawari (BMKG), dan TMAT.
    Selain patroli darat, Polri melakukan patroli udara bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
    Jika terdeteksi titik api, pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
    Terkait penegakan hukum, Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
    Sigit bilang, Polri menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan pada Januari sampai 23 Oktober 2025.
    Para pelaku diduga membakar lahan untuk membuka kebun secara ilegal.
    “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan, itu membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” kata Kapolri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

    Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat hujan sangat lebat terjadi di beberapa lokasi. Misalnya Jakarta Selatan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Manggarai.

    Sementara itu, cuaca panas mendidih yang semapt mengintai wilayah Indonesia sudah mulai menurun. Beberapa wilayah yang tercatat mengalami suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir adalah Kupang (37 derajat Celsius), Majalengka (36,4 derajat Celsius), dan Konawe Selatan (36,2 derajat Celsius).

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Pertama, BMKG mendeteksi indikasi peningkatan suplai uap air berdasarkan indikator DMI negatif. Kemudian ada peningkatan awan konvektif dari aktifnya MJO.

    Adapun gelombang atmosfer Rossby Equator, keberadaan sirkulasi siklonik di Laut China Selatan, Laut Sulu, Kalimantan dan Maluku, serta faktor lokal di masing-masing wilayah, dikatakan dapat memicu kondisi atmosfer yang relatif labil.

    Hal ini mendorong terjadinya hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

    Lebih lanjut, berikut laporan BMKG terkait prospek cuaca sepekan ke depan di wilayah RI, mulai dari 24 hingga 30 Oktober 2025:

    24-26 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel, Malut, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Angin Kencang: Sumut, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Kep. Riau, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalteng.

    27-30 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kalsel, Papua Pegunungan.

    Imbauan BMKG

    Siaga hujan lebat yang disertai angin kencang dan/atau petir.
    Jauhi wilayah terbuka, pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan/atau angin kencang.
    Jaga stabilitas cairan tubuh dan gunakan tabir surya.
    Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor.
    Pantau informasi cuaca terkini lewat kanal resmi BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka. BKKBN), Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan sejumlah program yang diampu Kemendukbangga.

    “Program yang dipantau adalah penyelenggaraan quick wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, operasional pelaksanaan
    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tulis Kemendukbangga dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

    Wihaji juga meninjau Pelayanan KB gratis di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, didampingi Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad; Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Moh. Bisri.

    Kunjungan tersebut sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana di daerah. Kehadiran Wihaji di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, untuk memastikan layanan kesehatan, terutama terkait program keluarga berencana, berjalan optimal.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji berharap kunjungan seperti ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan KB demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu upaya pengendalian penduduk adalah untuk menghindari 4 Terlalu bagi pasangan usia subur. Yakni, Terlalu muda menikah di mana usia kurang dari 21 tahun bagi wanita; Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun; Terlalu banyak anak lebih dari dua orang: dan Terlalu tua hamil dan melahirkan di usia lebih dari 35 tahun.

    Kunjungan lapangan berlanjut ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) TPA Asri, di Jalan Kuantan, Tanjungpinang. Di lokasi ini, Wihaji meninjau langsung kegiatan pengasuhan anak terpadu. Tamasya merupakan salah satu program quick win Kemendukbangga/BKKBN, dalam membangun ketahanan keluarga sejak usia dini.

    Program ini merupakan bagian dari kecemasan di masyarakat perkotaan, khususnya kaum pekerja perempuan. Negara pun hadir dengan menghadirkan program Tamasya. Kini mereka merasa lebih tenang bekerja karena anak bisa dititipkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) berbasis Tamasya.

    Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan bantuan berupa BKB KIT dan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada pengelola TPA Tamasya Asri.

    • Kunjungan ke SPPG, Bumil dan Busui

    Dalam kunjungan ke SPPG dan lokasi penerima manfaat, Wihaji menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

    Wihaji mengatakan program MBG di kementeriannya difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama (3B) yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non PAUD, dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mencegah stunting.

    Dengan menggunakan sepeda motor usai meninjau SPPG, Menteri Wihaji, mengunjungi para penerima manfaat MBG Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Tanjungpinang. MBG 3B, kata Menteri, harus tepat sasaran.

    “Kita cek dan evaluasi langsung agar benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Karena tidak mungkin SPPG mengantar satu per satu,” jelas Wihaji.

    Maka, pendistribusian dilakukan lewat posyandu atau titik tertentu dengan bantuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Didampingi Gubernur Kepri, Wihaji menjelaskan pendistribusian MBG 3B menggunakan sepeda motor dalam dua bulan terakhir untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

    “Peruntukan program ini fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, karena di fase inilah risiko stunting paling tinggi,” tambahnya.

    • Dukungan Pemerintah Daerah

    Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG 3B. “Kita bantu dari sisi daerah. Termasuk memberikan insentif kepada pendamping,” kata Ansar Ahmad.

    Di perkotaan, menurut Ansar, dapur MBG sudah siap beroperasi. Ada beberapa tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita pastikan lokasinya dan tempatnya higienis, jauh dari potensi lalat atau gangguan lainnya,” pungkas Ansar.

    Selanjutnya, pada malam di hari yang sama Wihaji menutup malam puncak Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Tugu Sirih, Pelataran Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang.

    (prf/ega)

  • Jaksa Agung Lantik 17 Kajati, Dirtut Jampidsus Sutikno jadi Kajati Riau

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati, Dirtut Jampidsus Sutikno jadi Kajati Riau

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin resmi melantik 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis (23/10/2025).

    Burhanuddin mengatakan kepada pejabat yang telah dilantik agar bisa menunjukkan dedikasi dan meningkatkan kinerja saat mengemban tugas baru sebagai korps Adhyaksa.

    “Pergantian pejabat juga merupakan hal yang wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi,” ujar Burhanuddin dalam amanatnya saat pelantikan, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kemudian, Burhanuddin meminta agar Kajati yang baru dilantik bisa berani dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) di masing-masing wilayah yang dipimpinnya.

    Tak hanya tindakan tegas, orang nomor satu di korps Adhyaksa itu meminta agar Kajati jajaran bisa melakukan langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola agar korupsi bisa benar-benar ditekan.

    “Segera optimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di masing-masing wilayah satuan kerja [Kejati, Kejari, sampai dengan Cabjari],” pungkasnya.

    Berikut ini daftar pejabat kejati yang dilantik Kamis (23/10/2025) 

    1. Sutikno sebagai Kajati Riau 

    2. Ketut Sumedana sebagai Kajati Sumatera Selatan 

    3. Hermon Dekristo sebagai Kajati Jawa Barat 

    4. Sufari sebagai Kajati Maluku Utara 

    5. Jacop Hendrik Pattipeilohy sebagai Kajati Sulawesi Utara 

    6. Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Kajati Banten 

    7. I Gde Ngurah Sriada sebagai Kajati DI Yogyakarta 

    8. Rudy Irmawan sebagai Kajati Maluku 

    9. Roch Adi Wibowo sebagai Kajati Nusa Tenggara Timur 

    10. Sugeng Hariadi sebagai Kajati Jambi 

    11. Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Kajati Sulawesi Selatan 

    12. Muhibuddin sebagai Kajati Sumatera Barat 

    13. Chatarina Muliana sebagai Kajati Bali 

    14. Yudi Indra Gunawan sebagai Kajati Kalimantan Utara 

    15. Tiyas Widiarto sebagai Kajati Kalimantan Selatan 

    16. Emilwan Ridwan sebagai Kajati Kalimantan Barat 

    17. Siswanto sebagai Kajati Jawa Tengah

  • Kapal Misterius Terbakar Hebat di Perairan Bintan, Kru Hilang Tanpa Jejak

    Kapal Misterius Terbakar Hebat di Perairan Bintan, Kru Hilang Tanpa Jejak

    Liputan6.com, Bintan – Sebuah kapal kayu tanpa nama dilaporkan terbakar hebat di perairan Tanjung Sauh, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (23/10).

    Insiden ini sontak menarik perhatian warga dan nelayan di sekitar pelabuhan penumpang Bulang Linggi, Tanjung Uban. Kobaran api dari kapal terlihat jelas dari daratan, sementara kepulan asap hitam membumbung tinggi di tengah laut.

    Sejumlah Kapal Negara (KN) dari Sarotama P.112 milik Pangkalan Pengawasan Laut dan Pelayaran (PLP) Kelas IIA Tanjung Uban dikerahkan untuk memadamkan api, dibantu oleh tugboat milik Pertamina.

    “Api sudah padam, namun kapal tidak bisa diselamatkan. Kapal tenggelam di lokasi kejadian,” ungkap Kepala PLP Kelas IIA Tanjung Uban, Sugeng Riyono, Kamis (23/10).

    Sugeng menuturkan, pihaknya belum mengetahui pasti muatan kapal tersebut. Saat kebakaran terjadi, fokus utama petugas adalah upaya pemadaman dan penyelamatan. Namun hingga proses pemadaman selesai, awak kapal belum ditemukan.

    “Kru-nya belum diketahui keberadaannya. Apakah sempat melompat ke laut atau masih di kapal, belum ada keterangan. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa,” ujarnya. 

     

  • Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya Nasional 23 Oktober 2025

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya Nasional 23 Oktober 2025

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin melantik 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 20 pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Dalam amanatnya, Burhanuddin menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penegasan tanggung jawab moral, profesional, dan institusional bagi setiap insan Adhyaksa.
    Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
    “Pergantian pejabat merupakan hal wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi, serta bagian dari dinamika untuk mewujudkan visi dan misi Kejaksaan,” ujar dia.
    Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
    • Chaerul Amir sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer
    • Ahelya Abustam sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Andi Muhammad Taufik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
    • Rina Virawati sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Yulianto sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
    • Agus Salim sebagai Inspektur Keuangan II Jaksa Agung Muda Pengawasan
    • Agoes Soenanto Prasetyo sebagai Direktur C Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Sufari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
    • Jacop Hendrik Pattipeilohy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    • Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
    • I Gde Ngurah Sriada sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta
    • Rudy Irmawan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
    • Roch Adi Wibowo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
    • Sugeng Hariadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
    • Yuni Daru Winarsih sebagai Direktur Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
    • Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
    • Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
    • Riono Budisantoso sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
    • Zet Tadung Allo sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer
    • Chatarina Muliana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
    • Ketut Sumedana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
    • Hermon Dekristo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
    • Yudi Indra Gunawan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
    • Tiyas Widiarto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
    • Emilwan Ridwan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
    • Siswanto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
    • Ikhwan Nul Hakim sebagai Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Zulfikar Tanjung sebagai Direktur B Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Dedie Tri Hariyadi sebagai Direktur HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
    • Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Direktur E Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Sofyan sebagai Kepala Pusat Penyelesaian Aset Badan Pemulihan Aset
    • Muhammad Yusfidli A sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Jefferdian sebagai Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Transiswara Adhi sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Dwi Antoro sebagai Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Direktur I Jaksa Agung Muda Intelijen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

    Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

    Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

    “Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah,” ujar Wayan.

    Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

    “Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC,” jelas Wayan. “Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler.”

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

    Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

    “Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ujar Wayan.

    Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

    Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

    Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Harga layanan internet 100 Mbps

    Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

    Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

    “Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga,” ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

    Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

    “Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi,” kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

    WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

    “Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi,” ungkap Shannedy.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

    CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

    Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

    MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

    “Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia,” tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

    Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Air Mata di Sidang Korupsi saat Sesama Hakim tapi Nasibnya Berbeda

    Air Mata di Sidang Korupsi saat Sesama Hakim tapi Nasibnya Berbeda

    Jakarta –

    Sidang dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) diwarnai momen haru. Ketua majelis hakim yang mengadili, Effendi, mengaku sedih karena terdakwanya sendiri adalah teman-temannya.

    Persidangan digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). Lima terdakwa dalam sidang ini ialah mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, Ali Muhtarom, serta mantan panitera muda pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Effendi mengaku persidangan kali ini berat untuk dijalaninya. Effendi mengaku mengenal Arif dan Agam secara pribadi dan bahkan menceritakan momen kebersamaannya saat merintis karier menjadi hakim.

    “Saudara Arif ya, ini juga sekaligus untuk Saudara Agam ini. Selama saya jadi hakim, inilah persidangan yang berat buat saya,” kata Effendi.

    “Secara personal saya kenal dengan Saudara berdua. Saudara Arif, kita sama-sama tugas di Riau, Saudara Ketua Pekanbaru, saya Ketua PN Dumai. Saudara Agam, kita sama-sama merintis karier sebagai hakim. Tahun 1996, SK kita sebagai cakim, 1999 kita masuk diklat di Cinere, Gandul, sekarang menjadi Pusdik kita masih di bawah Departemen Kehakiman pada waktu itu,” tambahnya.

    Dia mengatakan persidangan ini merupakan persidangan yang paling berat baginya. Dia mengaku tak ingin bertemu dengan Arif dkk dalam suasana sebagai majelis dan terdakwa di persidangan.

    “Hari ini, bukan hari ini ya, di persidangan ini, kita ketemu. Jujur, suasana yang sebetulnya tidak saya inginkan dan jujur, secara manusia biasa, saya emosional terhadap persidangan ini,” ujar Effendi sambil menangis.

    “Inilah beban perkara yang paling berat yang pernah saya alami, saya menyidangkan teman-teman saya,” tambahnya.

    Lalu, Effendi mengaku tak terlalu akrab mengenal Djuyamto secara personal. Namun dia menyoroti track record Djuyamto sebagai anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan memperjuangkan kenaikan gaji hakim.

    Effendi menanyakan alasan para terdakwa menerima suap perkara migor ini. Dia kembali menangis karena tetap harus mengemban tugas mengadili teman-temannya.

    “Seluruh angkatan kita menengok ke kita sekarang. Mungkin saya akan dihujat, kan begitu ya, Saudara teman saya. Tapi tugas negara ini harus saya emban,” ujar Effendi sambil terisak.

    Terdakwa Nangis karena Anak Tak Mau Bertemu

    Tak hanya itu, eks panitera muda pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan juga menangis di persidangan. Wahyu menangis saat menceritakan anak pertamanya tak mau menemuinya hingga sekarang.

    Wahyu lalu menceritakan tentang tempat kelahiran dan kedua orang tuanya. Wahyu langsung menangis saat mulai menceritakan tentang anak pertamanya yang tak mau menemuinya sejak awal penahanan hingga sekarang.

    “Saya sudah menikah memiliki istri dan 4 orang anak. Anak pertama saya berusia 12 tahun,” kata Wahyu dengan suara terjeda dan terisak.

    “Masih bisa nggak ini?” timpal hakim.

    “Bisa Yang Mulia. Anak pertama saya berusia 12 tahun, saat ini kelas 2 SMP sejak awal ditahan sampai saat ini, tidak mau menemui saya,” jawab Wahyu sambil terisak.

    Wahyu lalu menceritakan usia empat anaknya. Dia mengatakan anak pertamanya berusia 12 tahun dan anak bungsunya berusia 1 tahun.

    “Yang pertama umur?” tanya hakim.

    “12 tahun, perempuan,” jawab Wahyu.

    “Yang nomor 2?” tanya hakim.

    “Usia 7 tahun kelas 1 SD, laki-laki,” jawab Wahyu.

    “Nomor 3?” tanya hakim.

    “Laki-laki usia 2 tahun, yang keempat laki-laki usia 1 tahun,” jawab Wahyu.

    Alasan Hakim Terdakwa Terima Suap

    Para hakim ditanya mengapa menerima suap dari terdakwa. Hakim awalnya bertanya ke trio pengadil perkara minyak goreng, yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

    “Jadi ganti-ganti lah, kenapa ini kok bisa terjadi? Nah, mungkin, kasih dulu Agam. Bagi saya tiga-tiganya sekaligus saja. Saudara Agam gimana ini?” tanya ketua majelis hakim Effendi sambil menangis.

    Agam kemudian menjawab. Agam mengaku tak pernah melihat uang sebanyak yang ditawarkan oleh pihak terdakwa. Sebagai informasi, Agam didakwa menerima suap 6,2 miliar.

    “Kenapa saya mau melakukan ini? Sama seperti yang saya katakan kemarin, saat saya menjadi saksi. Seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak ini, jadi saya tergiur dengan uang ini, saya ambil. Itu aja, itu hal sederhana yang uang ini, ya artinya saya ingin beli sesuatu, cuma ya terus terang saya melakukan cara yang salah untuk keluarga saya. Itu yang saya sesali,” ujar Agam.

    Berikutnya, hakim Ali Muhtarom mengaku menerima suap vonis lepas perkara migor karena faktor kebersamaan. Dia didakwa menerima Rp 6,2 miliar.

    “Jadi terkait yang saya terima Yang Mulia, betul saya menerima tetapi yang saya terima lebih cenderung saya kepada kebersamaan, Yang Mulia. Saya ikut menerima karena juga kemarin tepat di persidangan, walaupun mungkin Pak Djuy menyangkal atau tidak mengingat itu, karena juga saya juga sempat menanyakan kepada Pak Djuy ini uang apa, terima saja, ini aman kok. Sehingga di dalam pikiran saya, saya hanya pada kebersamaan Yang Mulia, tetapi dalam hal ini saya juga mengakui bahwa itu salah dan saya mohon maaf, Yang Mulia,” jawab Ali.

    Setelah itu, hakim Djuyamto menangis saat menjawab pertanyaan. Dia mengaku dirinya yang menghancurkan. Djuyamto sendiri didakwa menerima duit Rp 9,5 miliar.

    “Saya lah yang menghancurkan karir saya sendiri, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya bertanggungjawab atas semua kesalahan yang saya lakukan, dan saya siap menjalani hukuman. Bagi saya, saya menyadari hukuman itu, saya ibaratkan saya mandi besar, mandi wajib setelah saya menyadari di tubuh saya ada najis,” ujarnya sambil menangis.

    Djuyamto mengaku bersalah telah menerima suap dan mengabaikan imbauan pimpinannya. Dia mengaku akan bertanggungjawab.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)