provinsi: RIAU

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
    Penggeledahan tersebut terkait
    dugaan pemerasan
    dan
    gratifikasi
    .
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
    Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    , Plt Gubernur
    Riau
    ),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
    Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
    Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
    KPK
    pada awal November 2025 lalu.
    Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
    Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto 
                        Nasional

    4 KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Nasional

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (15/12/2025).
    “Benar, tim sedang melakukan giat
    penggeledahan
    di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    ) Plt. Gubernur Riau,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Budi mengatakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid.
    “Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau pada Rabu (5/11/2025).
    Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4-23 November 2025 di Rutan Merah Putih dan C1.
    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp 4,05 miliar.
    Setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR Riau.
    “Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” kata Johanis di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya di tengah sejumlah jalur darat hingga saat ini masih sulit dilalui akibat jalan putus serta dampak banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi energi tidak dapat dilakukan melalui jalur reguler seperti biasa.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    Pada wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan. Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan Helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema Alternative Emergency (AE) dengan moda kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, guna menopang pasokan ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen. Di lokasi Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan”, lanjut Roberth.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa, yang direncanakan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Roberth menambahkan akan terus memantau kondisi di lapangan. Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan hingga total 983 tabung LPG telah disalurkan, terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

    “Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa hari terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh
    untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina terus melakukan upaya terbaik agar energi tetap terdistribusi di tengah keterbatasan akses yang ada”, tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Desember 2025

    Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan… Regional 14 Desember 2025

    Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan…
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Ipda Angga Mufajar hilang di lokasi bencana alam di Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar).
    Meski berbagai upaya telah dilakukan, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
    Polda Riau
    itu tak berhasil ditemukan.
    “Kami sudah 15 hari melakukan pencarian di lokasi kejadian, tetapi Angga tidak kami temukan,” kata Kompol Asdisyah Mursyid, selaku Ketua Tim (Katim) pencarian saat diwawancarai wartawan di Kampar, Minggu (14/12/2025).
    Pencarian Angga dilakukan oleh personel Polres Kampar dan Polda Riau.
    Upaya pencarian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyusuri sungai, menggali tanah, dan bongkahan batu.
    Proses pencarian cukup sulit.
    Tumpukan material banjir dan longsor mencapai 7 meter.
    “Fokus pencarian dari titik longsor di jembatan kembar menyusuri aliran Sungai Batang Anai sepanjang lebih kurang 60 kilometer,” sebut Asdisyah, yang juga Kapolsek Kampar.
    Karena sudah tak memungkinkan untuk ditemukan, pencarian pun dihentikan.
    Sebelum meninggalkan lokasi pencarian, empat orang rekan Ipda Angga, Tim Ojoloyo Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kampar, memberikan
    penghormatan terakhir
    dari atas jembatan.
    Mereka pernah sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Kampar.
    Dari video yang dilihat Kompas.com, rekan-rekannya tampak tak kuasa menahan tangis saat memberikan penghormatan terakhir.
    Mereka juga menaburkan bunga ke sungai.
    “Selamat tinggal, kawan. Kami doakan tenang di sana,” ucap salah seorang anggota polisi.
    Sebagaimana diberitakan, dua orang anggota Polda Riau menjadi korban
    bencana alam
    di Padang Panjang,
    Sumatera Barat
    .
    Keduanya adalah Brigpol Tri Irwansyah (32) dan
    Ipda Angga Mufajar
    (36), yang merupakan anggota penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.
    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom, mengatakan bahwa satu orang korban, yakni Tri Irwansyah, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
    “Yang sudah terkonfirmasi ditemukan jenazahnya Brigpol Tri Irwansyah. Untuk Ipda Angga belum ditemukan, masih dalam pencarian,” kata Anom kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/11/2025) malam.
    Anom menyebut, kedua korban mengalami musibah saat menjalankan tugas.
    Mereka berangkat ke Padang pada Rabu (26/11/2025).
    “Mereka berdua melaksanakan tugas atau dinas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ke Padang untuk pemeriksaan saksi di Lapas Padang,” sebut Anom.
    Polda Riau menyampaikan dukacita atas musibah yang menimpa kedua anggota tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Desember 2025

    Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan Regional 14 Desember 2025

    Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Seorang sopir berinisial DS (32) ditangkap oleh pihak kepolisian saat membawa sabu seberat 8 kg di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/12/2025).
    DS ditangkap saat hendak mengirim barang haram tersebut ke Provinsi Lampung.
    Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi mengenai seorang sopir mobil rental asal Pekanbaru, Riau, yang diduga telah menerima sabu dari Kota Tanjung Balai.
    Setelah melakukan penyelidikan, petugas menghentikan dan menggeledah kendaraan yang dikemudikan oleh DS saat melintasi lokasi kejadian.
    “Petugas lalu menemukan 8 bungkus plastik berwarna kuning, bertuliskan Guan Yin Wang, yang diduga kuat berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai kurang lebih 8.000 gram atau 8 kg. Barang haram tersebut disembunyikan di bagian pintu kendaraan yang dikemudikan tersangka,” ujar Revi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).

    Dari hasil interogasi, DS mengaku bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang pelaku lain yang masih buron, berinisial U.
    DS mengaku diperintahkan untuk mengantar barang haram itu dari Kota Tanjung Balai, Sumut, ke Lampung.
    “Sebagai imbalan, DS dijanjikan upah sebesar Rp 20 juta setelah barang berhasil dikirimkan. DS juga mengakui bahwa ini merupakan kali kedua dirinya mengantar narkotika atas perintah U,” tambah Revi.
    Saat ini, polisi masih mendalami jaringan DS dan memburu pelaku U. DS kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
    “Tersangka DS dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati,” tutup Revi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas aneka cabai cenderung meningkat menjelang periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Lantas, bagaimana pergerakan harga cabai dalam sepekan terakhir?

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya menyebut bahwa kenaikan harga cabai menjelang Nataru masih berada dalam batas wajar, meski sudah melampaui harga acuan pemerintah (HAP).

    Dalam rapat koordinasi bersama Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Budi menuturkan bahwa para pelaku usaha memastikan stok cabai secara nasional sebenarnya masih mencukupi.

    Namun, proses panen tidak dapat dilakukan secara maksimal imbas hujan yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini disebut menjadi pola berulang yang hampir selalu terjadi setiap akhir tahun.

    “Kalau cabai itu kan [HAP] Rp55.000 sama Rp57.000 yang cabai merah besar itu. Enggak dua kali lipat [naiknya]. Kemarin di Pontianak itu Rp67.000 [per kilogram], naik Rp10.000,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Menilik data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode 7 Desember–14 Desember 2025, harga nasional komoditas cabai merah keriting tercatat sebesar Rp62.389 per kilogram.

    Nominal tersebut 13,43% di atas HAP nasional pada rentang Rp37.000–Rp55.000. Disparitas harga dengan HAP tersebut masih berada dalam kategori aman alias kurang dari 20%.

    Namun, sejumlah daerah masuk dalam kategori intervensi, yakni harga yang telah melambung lebih dari 50% di atas HAP. Sejumlah daerah dengan harga cabai merah keriting tertinggi sepekan terakhir adalah Papua selatan sebesar Rp92.093 per kilogram, Kepulauan Riau sebesar Rp88.273, Kalimantan Tengah (Rp87.379), Riau (Rp85.939), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp84.643).

    Beranjak ke komoditas cabai rawit merah, harga nasional tercatat sebesar Rp72.518 atau 27,22% di atas rentang HAP Rp40.000–Rp57.000. Nilai tersebut telah masuk dalam kategori waspada, yakni harga komoditas berada pada rentang 20%–50% di atas HAP.

    Terdapat 11 provinsi dengan harga cabai rawit merah yang melambung di atas HAP dalam sepekan terakhir. Tiga provinsi yang mencatat harga cabai rawit merah tertinggi adalah Papua Tengah sebesar Rp130.833 per kilogram, Papua Selatan (Rp107.660), serta Kepulauan Bangka Belitung (Rp102.573).

    Sementara itu, untuk komoditas cabai merah besar, harga nasional dalam sepekan terakhir berada di Rp55.734 per kilogram. Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan harga cabai merah besar tertinggi hingga mencapai Rp86.082 per kilogram.

  • Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana Sumatra memicu semakin banyak pihak yang menyoroti dampak masifnya perkebunan sawit di Indonesia terhadap berkurangnya area tutupan hutan. Hal itu tidak terkecuali dari otoritas pajak.

    Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai berkaitan dengan masifnya penggundulan hutan di Sumatra. Kondisi tersebut disebut kian diperburuk oleh fenomena siklon tropis Sinyar yang terjadi dalam periode yang sama.

    Dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba” yang digelar Kamis (11/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyinggung peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

    Bimo, yang juga tergabung dalam Satgas PKH, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan industri ekstraktif, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan, menjadi sasaran apabila ditemukan memiliki perizinan yang tidak sesuai, meskipun aktivitas usaha telah terlanjur berlangsung di kawasan hutan.

    “Bahkan ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk di-exploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80 persen area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurut Bimo, praktik tersebut berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan hutan dinilai meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi.

    Selain di hulu, dugaan ketidakpatuhan juga ditemukan di sisi hilir. Otoritas pajak mengungkap masih maraknya praktik penyelundupan, salah satunya melalui modus underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari bea masuk, pajak, dan pungutan lain.

    Salah satu temuan besar yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak adalah dugaan penghindaran bea keluar ekspor sawit dengan melaporkannya sebagai limbah crude palm oil (CPO) atau fatty acid methyl ester (FAME). Melalui skema base erosion and profit shifting (BEPS), sebanyak 87 kontainer CPO dikirim ke luar negeri, tetapi dilaporkan sebagai FAME sehingga dibebaskan dari bea keluar.

    “Kalau tadi di sisi hulu serious non-compliance activity-nya mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertambangan, di sisi hilir masih terdapat banyak sekali penyelundupan. Penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem,” kata Bimo.

  • Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi seperti BBM serta LPG, sekaligus memantau percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Prioritas kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan laporan per Sabtu (13/12), saat bencana pertama kali terjadi sebanyak 554.048 pelanggan di Sumut mengalami pemadaman listrik. Terakhir sebanyak 543.037 pelanggan sudah kembali dialiri listrik, dan 1.011 pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman akibat kendala akses di beberapa lokasi.

    “Upaya pemulihan infrastruktur kelistrikan sempat membaik di seluruh kecamatan. Namun, curah hujan yang masih tinggi memicu longsor susulan yang kembali memutus sejumlah akses jalan dan jaringan listrik,” jelasnya.

    Akibatnya, pemulihan di beberapa wilayah harus dilakukan secara bertahap. Hingga Sabtu (13/12) kemarin, setidaknya masih ada tiga kabupaten yang belum sepenuhnya pulih, yakni:

    1. Kabupaten Tapanuli Tengah, aliran listrik di 209 dari 215 desa telah kembali menyala, sementara 6 desa masih mengalami pemadaman.

    2. Kabupaten Tapanuli Utara, 389 dari 395 desa telah dialiri listrik dan 6 desa masih padam.

    3. Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan 206 dari 211 desa telah pulih, sementara 5 desa lainnya masih dalam proses penanganan.

    Untuk penyaluran BBM, di Sumatera Utara tercatat sudah mulai membaik. Misalkan saja di wilayah yang sebelumnya sempat terisolir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, SPBU telah beroperasi kembali meski volume penyaluran masih mengalami kendala.

    Kemudian kondisi penyaluran di Kota Medan juga dilaporkan telah membaik. Pasokan BBM di wilayah tersebut saat ini masih disuplai dari Fuel Terminal (FT) Sibolga.

    Namun di sejumlah lokasi lainnya masih menghadapi kendala atau keterbatasan suplai imbas terputusnya jalur menuju FT Sibolga. Di antaranya Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

    Untuk memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, dilakukan skema alih suplai dari FT Sibolga ke IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung. Sebagai langkah penguatan, PT Pertamina Patra Niaga turut menyiapkan penambahan Awak Mobil Tangki (AMT) dan Mobil Tangki (MT) guna memperlancar distribusi dari FT Siantar dan IT Dumai.

    (acd/acd)

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta

    Pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda serta tunggakan bertahun-tahun masih ada di beberapa provinsi. Berikut ini daftarnya.

    Pemutihan pajak kendaraan jadi keuntungan sendiri bagi yang nunggak pajak. Terlebih di beberapa provinsi, pemutihan pajak kendaraan itu tak disertai dengan pembayaran denda maupun tunggakan bertahun-tahun. Kamu hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda dan Tunggakan Dihapus

    Dengan demikian biaya yang dikeluarkan jadi lebih murah. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan disertai dengan penghapusan denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Riau

    Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau tinggal menghitung hari. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025. Artinya, masih ada sisa tiga hari untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan tersebut.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    4. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    5. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    6. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    7. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    8. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    (dry/riar)