Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 dengan khidmat di Lapangan Upacara Mapolda Riau pagi ini. Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh personel untuk mengenang jasa dan meneladani nilai-nilai luhur para pejuang kemerdekaan.

    Upacara dipimpin oleh Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel Polda Riau. Rangkaian upacara, dimulai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hingga pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

    Dalam amanatnya, Kombes Prabowo menyampaikan pesan mendalam mengenai makna kemerdekaan dan peran pahlawan. Ia menegaskan bahwa pahlawan bukan sekadar nama di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa hingga hari ini.

    “Kemerdekaan tidak jatuh dari Langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ujar Kombes Prabowo, Senin (10/11/2025).

    Kombes Prabowo mengajak seluruh peserta upacara untuk meneladani tiga hal utama dari para pahlawan, yakni kesabaran, mengutamakan kepentingan bangsa, dan berpandangan jauh ke depan.

    Polda Riau menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara dipimpin Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso, Senin (10/11/2025). Foto: dok. Polda Riau

    “Para pahlawan sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, dan menunggu momentum di tengah segala keterbatasan, hingga melahirkan kemenangan.
    Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan. Mereka kembali ke jalan mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian, di mana letak kehormatan sejati berada,” jelasnya.

    Ia menambahkan, para pahlawan berjuang untuk generasi mendatang dan kemakmuran bangsa, menjadikan perjuangan sebagai bagian dari amanah kemanusiaan yang tak boleh padam. Irwasda juga menekankan bahwa perjuangan di masa kini telah berubah. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

    “Membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak Bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” imbuhnya.

    Menutup amanatnya, Kombes Prabowo mengajak personel bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Seluruh personel diimbau untuk melanjutkan perjuangan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus.

    “Hari ini Mari kita bersyukur dan berjanji bahwa Kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Pahlawanku, badanku terus bergerak perjuangan melanjutkannya,” pungkasnya.

    (mea/imk)

  • Sederet Kasus OTT KPK pada Pengujung 2025, Jaring Bupati hingga Wamen

    Sederet Kasus OTT KPK pada Pengujung 2025, Jaring Bupati hingga Wamen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat lebih gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 bulan terakhir pada tahun ini.

    Pasalnya, pada semester I/2025 komisi anti rasuah tersebut hanya mencatatkan 2 kali OTT. Sementara itu, pada sisa 6 bulan terakhir tahun ini, KPK telah menggelar 6 kali OTT hanya dalam kurun waktu 4 bulan.

    Kasus OTT pertama yang ditangani pada semester II/2025 adalah kasus korupsi RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025. 

    Kemudian, OTT selanjutnya digelar pada 13 Agustus 2025 terkait dengan kasus suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang menjaring direksi perusahaan pelat merah.

    KPK kembali melanjutkan OTT pada bulan yang sama. Kali ini, tangkapan KPK cukup membuat geger negeri karena yang terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

    Selanjutnya, Gubernur Riau yang menjadi sasaran KPK dalam OTT yang digelar pada 3 November 2025. Abdul Wahid terjaring dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Terbaru, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi target OTT KPK yang dilakukan pada Jumat (7/11/2025) pada kasus dugaan suap peralihan jabatan.

    Berikut ringkasan kasus OTT KPK sepanjang semester II/2025:

    OTT Bupati Kolaka

    Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

    Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

    Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman],” Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

    OTT Inhutani

    KPK menggelar OTT pada perusahaan pelat merah, PT Inhutani V terkait dengan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan milik Inhutani pada 13 Agustus 2025 setelah melakukan pendalaman kasus.

    Dalam OTT tersebut, KPK menjaring 3 orang yang diketahui adalah Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT). KPK turut mengamankan barang bukti berupa mobil Rubicon hingga uang Rp2,4 miliar.

    Ketiga orang tersebut langsung ditetapkan tersangka dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani (PT INH) V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML). Penetapan tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK setelah melakukan pendalaman kasus. 

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayudalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

    OTT Wamenaker

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut terjaring atas kasus  terkait dengan dugaan pemerasan.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    OTT Gubernur Riau

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan ‘jatah preman’ terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

    “Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” kata Budi.

    OTT Bupati Ponorogo

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Porogo. 

    Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

    “Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

  • Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara Internasional Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), resmi menjadi tempat pemeriksaan imigrasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI tahun 2025.

    “Keputusan Menteri Imipas ini baru keluar pekan kemarin. Sekarang, sedang ditindak lanjuti bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” kata Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Ben Yuda Karubaba dihubungi di Tanjungpinang, Minggu.

    Ben Yuda mengatakan Imigrasi Tanjungpinang siap menempatkan petugas pemeriksaan keimigrasian di Bandara RHF ketika sudah ada jalur penerbangan internasional di sana.

    Menurut dia, fasilitas keimigrasian di bandara yang berada di pusat ibukota Provinsi Kepri itu sudah memadai guna mendukung penerbangan internasional, mulai dari counter pemeriksaan imigrasi sampai jaringan internet.

    “Kalau sudah ada penerbangan internasional, kami langsung turunkan petugas imigrasi. Kebutuhannya sekitar enam orang, dan SDM kami sangat siap,” ujar dia.

    Ben Yuda mengatakan penerbangan internasional melalui Bandara RHF sangat potensial, salah satunya rute Tanjungpinang-Kuala Lumpur, Malaysia.

    Hal itu mengingat banyak wisatawan mancanegara atau wisman dari negeri jiran Malaysia yang datang ke Kepri setiap tahunnya, khususnya di Tanjungpinang dengan menggunakan jalur laut.

    “Kalau rute Tanjungpinang-Malaysia, setiap hari ada dua kapal pulang dan pergi. Tapi cuma bisa ke Johor, kalau ke Kuala Lumpur tak bisa pakai kapal, harus pesawat,” ujar dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan Imigrasi Tanjungpinang terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam mendorong realisasi penerbangan internasional di Bandara RHF, karena dampaknya tak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga mendorong roda perekonomian daerah setempat.

    “Kami mendukung penuh penerbangan internasional Bandara RHF, sesuai tugas pokok dan fungsi Imigrasi,” katanya menegaskan.

    Sementara itu, ia mengatakan Bandara RHF Kota Tanjungpinang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Menbub) RI Nomor 37 Tahun 2025 per tanggal 8 Agustus 2025.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Bintan, Minggu, mengatakan kembalinya status bandara internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan, sehingga perlu segera disiapkan operasional penerbangan internasional reguler.

    “Kepri ini kawasan pariwisata. Dengan bandara internasional, wisman bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” kata Ansar.

    Ansar juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan charter maupun reguler dari luar negeri, serta mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.

    Secara terpisah General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang Agung Brahmantyo mengatakan kapasitas terminal bandara itu mencapai satu juta penumpang per tahun, namun pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

    Agung menyatakan pihaknya telah mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk counter imigrasi, bea cukai, dan karantina.

    “Sertifikat bandar udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” kata Agung.

  • Ojol Bikin Sektor Transportasi & Pergudangan di Kalimantan Tengah Tumbuh 15,74%

    Ojol Bikin Sektor Transportasi & Pergudangan di Kalimantan Tengah Tumbuh 15,74%

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kalimantan Tengah tercatat tumbuh paling tinggi secara nasional, yang mencapai 15,74% secara tahunan pada kuartal III/2025. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh cukup tinggi sebesar 8,62% di kuartal III/2025, dengan menyumbang 6,10% terhadap PDB. Kalimantan Tengah menyumbangkan 7,80% terhadap pertumbuhan transportasi dan pergudangan secara umum. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan terkereknya lapangan usaha tersebut. Pertama, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Cabang Pangkalan Bun, menerapkan diskon tarif kapal penumpang sebesar 50% dari tarif dasar. 

    “Ojek online [ojol] terus berkembang di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah,” ujarnya, dikutip pada Minggu (9/11/2025). 

    Selain Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau juga mencatatkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan mencapai 12,94% YoY pada kuartal III/2025. 

    Adanya peluncuran layanan pengiriman langsung dari Batam–China di TPK Batu Ampar, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pada kuartal tersebut.  

    Jumlah kedatangan penumpang angkutan laut yang meningkat di wilayah perbatasan dengan luar negeri, serta momen libur sekolah meningkatkan permintaan angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan laut utamanya di wilayah wisata seperti Batam dan Bintan.

    Untuk DKI Jakarta, menempati posisi kedelapan dengan pertumbuhan sektor transportasi-pergudangan tertinggi, sebesar 9,06% YoY, diikuti Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8% dan Kalimantan Selatan 7,97%. 

    Sementara pertumbuhan terendah sektor ini, berada di Sumatra Barat yang kontraksi -0,95% dan diikuti Banten yang sebesar -0,05% pada kuartal III/2025. 

    Melihat dari sisi kontribusi per provinsi terhadap pertumbuhan sektor ini, Sulawesi Utara menduduki posisi pertama. Pada periode tersebut, transportasi dan pergudangan di Sulawesi Utara tumbuh 6,72%, dan memberikan kontribusi mencapai 11,90%, kemudian diikuti Banten sebesar 11%, dan Sumatra Barat sebesar 10,62%. 

    Adapun, Amalia mengungkapkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan bertahan tinggi, didorong tumbuhnya ekspor, industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

    Melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mencapai Rp3.444 triliun pada kuartal III/2025, artinya lapangan usaha ini menyumbang Rp210 triliun terhadap ekonomi Indonesia. 

    “Artinya prospek dari sektor ini sangat luar biasa. Kenapa tinggi? karena industri pengolahan tinggi, ekspor tinggi, dan pertanian dan perdagangan tumbuh dengan sangat baik,” tambahnya. 

    Adapun, pertumbuhan lapangan usaha ini juga didorong oleh pertumbuhan pada hampir sub-sektor, utamanya angkutan laut yang tumbuh 10,19%. 

    Daftar 10 provinsi dengan pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan Tertinggi per kuartal III/2025 (YoY): 

    Kalimantan Tengah 15,74%
    Kepulauan Riau 12,94%
    Gorontalo 12,14%
    Jawa Barat 11,62%
    Papua Barat 9,67%
    Maluku Utara 9,61%
    Sumatra Utara 9,35%
    DKI Jakarta 9,06%
    Kepulauan Bangka Belitung 8%
    Kalimantan Selatan 7,97% 

  • Kader Gerindra Ramai-ramai Tolak Budi Arie Gabung ke Partai

    Kader Gerindra Ramai-ramai Tolak Budi Arie Gabung ke Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gelombang penolakan terhadap rencana bergabungnya Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra terus bermunculan dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang secara tegas menolak langkah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kampar, Muhammad Rohid BA, menegaskan bahwa Partai Gerindra bukan tempat bagi siapa pun yang sekadar mencari “suaka politik”. Menurutnya, Gerindra dibangun atas dasar perjuangan, loyalitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

    “Partai Gerindra bukan tempat pelarian. Gerindra adalah rumah perjuangan. Kami di Kampar menolak bergabungnya Budi Arie karena langkah tersebut tidak mencerminkan komitmen dan rekam jejak yang sejalan dengan nilai perjuangan partai,” ujar Rohid, Sabtu (8/11/2025).

    Rohid menjelaskan, keputusan tersebut merupakan sikap tegas kader di daerah yang selama ini setia membesarkan partai sejak awal berdiri dan menjaga marwah serta integritas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama rakyat, asalkan memiliki rekam jejak, integritas, dan semangat pengabdian yang jelas.

    “Gerindra terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama rakyat. Tapi bukan bagi mereka yang sekadar mencari perlindungan politik. Kami menolak langkah yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen perjuangan partai,” tegasnya.

    Sikap serupa juga disuarakan oleh organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar). Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Tidar, Rocky Candra, menyebut bahwa wacana bergabungnya Budi Arie menimbulkan kegelisahan di kalangan kader muda. Menurutnya, Gerindra tidak boleh menjadi tempat persinggahan politik jangka pendek.

  • Demi Balik Modal Politik, Gubernur Jadi Pengusaha Proyek, Kasus Riau Sebut Skema “Jatah Preman”

    Demi Balik Modal Politik, Gubernur Jadi Pengusaha Proyek, Kasus Riau Sebut Skema “Jatah Preman”

    GELORA.CO – Ketika seorang calon kepala daerah mengantongi dukungan besar dan berjuang merebut kursi eksekutif.

    Satu hal yang kerap terlupakan adalah biaya politik yang harus dibayar.

    Di Provinsi Riau, kasus OTT yang menjerat Gubernur Abdul Wahid akhirnya menampakkan.

    bahwa proyek-anggaran di pemerintahan daerah bisa berubah menjadi jalur pembayaran balik modal politik.

    Menurut keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Skema yang dipakai adalah penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

    Yang kemudian dibagi sebagian ke kepala daerah “semacam jatah preman sekian persen”, ungkap juru bicara KPK.

    Beberapa pakar menilai bahwa modal kampanye yang mahal memunculkan kebutuhan untuk “balik modal” setelah pejabat terpilih.

    Dengan kontrol anggaran yang besar di tingkat daerah, posisi gubernur atau bupati menjadi sangat strategis tidak hanya untuk pelayanan publik.

    Tetapi juga untuk potensi businessman dalam proyek publik.

    Dalam kasus Riau, KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang senilai sekitar Rp 1,6 miliar.

    Sebagai indikasi bahwa aliran dana bukan sekadar satu kali, tetapi bagian dari rangkaian pembayaran.

    Praktik ini menunjukkan bahwa kursi gubernur di Riau bukan hanya jabatan publik, tapi juga investasi politik yang harus segera menghasilkan “imbal hasil”.

    Gubernur yang terpilih, secara teoritis, adalah pelayan publik.

    Tapi ketika kursi itu juga berfungsi sebagai pengusaha proyek, maka batas antara kepentingan publik dan pribadi menjadi kabur.

    Sumber KPK mengungkap bahwa dalam skema ini, pejabat daerah menetapkan prosentase “jatah” dari anggaran proyek untuk disetor ke atasannya.

    Singkatnya pejabat daerah, seperti gubernur, menjadi titik akhir transaksi proyek, bukan sebagai pengawas publik.

    Tetapi sebagai pihak yang menerima return dari proyek yang dikelola.

    Skema ini berdampak buruk bagi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

    Uang yang semestinya untuk pembangunan infrastruktur maju terbagi sebagai biaya tersembunyi, dan kualitas proyek bisa menurun.

    Apalagi jika motivasi proyek berubah dari kebutuhan publik menjadi pengembalian investasi politik.

    Di sisi demokrasi, hal ini menciptakan siklus pejabat yang terpilih bukan dengan visi pelayanan, tetapi dengan ambisi modal balik.

    Akibatnya, partisipasi publik dan integritas pemerintahan daerah menjadi korupsi sistemik, bukan kejadian tunggal.

    Untuk mematahkan skema “pengusaha proyek” ini, reformasi perlu menyasar beberapa titik kritis:

    Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye supaya pejabat tak terlilit utang politik yang kemudian dibayar melalui proyek.

    Pengawasan internal pemerintah daerah yang lebih kuat, independen, dan rutin—terutama pengadaan barang dan jasa serta UPT-nya.

    Pendidikan integritas di tingkat lokal agar pejabat memahami bahwa jabatan bukanlah hak eksploitasi, melainkan amanah publik.

    Kasus Gubernur Abdul Wahid di Riau bukan sekadar tajuk berita kriminalitas.

    Ia adalah sinyal bahwa kepala daerah bisa menjadi pengusaha proyek tersembunyi, menjalankan skema pembayaran balik modal politik dengan mengorbankan publik.

    Sampai sistem kampanye, penganggaran, dan pengawasan berubah.

    Maka kursi pemerintahan daerah tetap akan menjadi arena pengembalian investasi politik, bukan semata tempat untuk melayani rakyat. (*)

  • Kepala Regional Kepri Sebut Ada 130 Dapur MBG untuk Jangkau Pulau Kecil 3T

    Kepala Regional Kepri Sebut Ada 130 Dapur MBG untuk Jangkau Pulau Kecil 3T

    Liputan6.com, Batam – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Kepulauan Riau mencatat sebanyak 130 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dibangun untuk menjangkau pulau-pulau di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di seluruh kabupaten dan kota di daerah itu.

    Kepala Regional SPPG Kepri Anindita Ayu menjelaskan, dari 130 dapur tersebut, sebagian besar sudah menerima surat keterangan dari investor dan siap memasuki tahap pembangunan.

    “Hanya tiga dapur yang masih dalam proses penerbitan surat keterangan, yang lainnya sudah,” ujar Anindita dihubungi di Batam, melansir Antara, Minggu (9/11/2025).

    Dia menyebut, dapur MBG 3T akan dibangun di Kabupaten Natuna sebanyak 14 dapur, Anambas 20 dapur, Batam 30 dapur, Tanjungpinang 1 dapur, Bintan 9 dapur, Lingga 41 dapur, dan Karimun 15 dapur.

    Anindita mengatakan, jumlah dapur yang telah ditetapkan bersifat tetap sesuai hasil perencanaan bersama pemerintah pusat dan daerah.

    “Setiap dapur 3T akan beroperasi dengan kapasitas maksimal 1.000 penerima manfaat, jadi menyesuaikan dengan kondisi di tiap pulau, karena satu dapur akan melayani satu pulau,” terang dia.

    Selain fokus pada pembangunan dapur baru, lanjut Anindita, SPPG Kepri juga terus memastikan seluruh dapur aktif memenuhi standar higienitas.

    “Hingga saat ini, sebanyak 19 dapur telah memperoleh Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) setelah melalui uji air dan uji sampel makanan, serta inspeksi kelayakan lingkungan,” papar dia.

     

    Ada cerita unik dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tegal. Salah satu dapur penyedia MBG di wilayah Margadana bahkan menerima sejumlah “surat cinta.”

  • Pemprov Sumbar-Pertamina pulihkan penyaluran BBM ke SPBU

    Pemprov Sumbar-Pertamina pulihkan penyaluran BBM ke SPBU

    Kota Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama PT Pertamina mengambil langkah cepat untuk memulihkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU.

    “Pemprov Sumbar tidak diam. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumbar,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Minggu.

    Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi antrean panjang kendaraan sekaligus menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah itu.

    Eks Wali Kota Padang itu menjelaskan berdasarkan laporan Pertamina, keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala cuaca di jalur distribusi laut yang sempat menghambat pengiriman dari terminal utama menuju Sumbar.

    Namun, sejak 6 November 2025 Pertamina sudah mulai melakukan pemulihan stok di SPBU dengan mempercepat suplai dari sejumlah terminal pendukung. Selain itu, Pertamina juga menyiasati jalur darat guna mempercepat pasokan dengan dukungan terminal BBM dari Siak Riau, Jambi serta Sibolga.

    “Jalur darat ini menjadi alternatif utama untuk mempercepat pemulihan distribusi,” katanya.

    Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan komunikasi berjalan lancar di semua tingkat. Bahkan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Menteri ESDM untuk melaporkan situasi di Sumbar serta meminta dukungan pemulihan penuh.

    “Stok BBM sebenarnya tidak ada masalah karena Sumbar sudah mendapat tambahan kuota. Hanya kendala teknis distribusi yang membuat penyalurannya ke SPBU sedikit terlambat. Kami harap masyarakat tenang karena proses pemulihan sedang berlangsung dan hasilnya mulai terlihat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi menjelaskan Pertamina telah menambah 20 unit armada mobil tangki dengan total kapasitas angkut 320 kiloliter untuk mempercepat distribusi ke SPBU di seluruh wilayah provinsi itu.

    “Selain itu, Integrated Terminal Teluk Kabung sudah beroperasi 24 jam penuh sejak 7 November untuk memastikan pasokan ke SPBU berjalan lebih cepat,” ujar dia.

    Menurut dia, dengan langkah tersebut, kecepatan penyaluran meningkat sekitar 16 persen dari kondisi normal. Dinas ESDM juga terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tidak ada hambatan baru di lapangan.

    “Pertamina sudah mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan BBM dan melaporkan bila menemukan indikasi penyalahgunaan kepada aparat berwenang atau melalui Pertamina Call Center 135,” katanya, menambahkan.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP Operasikan KMP Bahtera Nusantara 01, Layani Rute Letung-Sedanau

    ASDP Operasikan KMP Bahtera Nusantara 01, Layani Rute Letung-Sedanau

    Jakarta –

    Pemerintah meresmikan Pelabuhan Penyeberangan Letung dan Sedanau di Kepulauan Anambas untuk memperkuat konektivitas antar-pulau di Kepulauan Riau. Kehadiran KMP Bahtera Nusantara 01 dari ASDP diharapkan membuka akses transportasi lebih aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.

    Peresmian kedua pelabuhan tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Rabu (5/11).

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendukung penguatan konektivitas dengan mengoperasikan kapal perintis KMP Bahtera Nusantara 01 untuk melayani Pelabuhan Letung dan Sedanau.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi laut yang inklusif bagi masyarakat kepulauan.

    “Kami berupaya menyediakan mobilitas yang adil bagi seluruh masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di daerah terpencil yang membutuhkan pembukaan akses untuk berkembang,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

    Meneteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan sebelum Pelabuhan Letung beroperasi, warga harus menempuh perjalanan panjang dan kurang aman dengan kapal tradisional melalui Matak. Kini, pelabuhan tersebut memberikan akses yang lebih cepat dan nyaman bagi masyarakat.

    Ia juga menyampaikan waktu tempuh kini lebih efisien dan perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman karena rute Tanjung Uban-Letung sejauh 283 km dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 jam, sementara Letung-Matak sepanjang 85 km memakan waktu sekitar 5 jam.

    “Yang terpenting, keselamatan masyarakat lebih terjamin berkat penggunaan kapal yang lebih modern,” kata Dudy.

    Wilayah sekitar Pelabuhan Letung menyimpan potensi besar lewat hasil laut segar dan destinasi wisata seperti Air Terjun Neraja dan Pantai Kusik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

    KMP Bahtera Nusantara 01 berkapasitas 1.500 GT dirancang melayani rute panjang Tanjung Uban-Letung-Matak-Midai-Sedanau-Penagi-Subi-Serasan-Sintete. Dengan daya angkut 296 penumpang dan 26 kendaraan, kapal ini diharapkan menjadi penggerak utama mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menyampaikan kapal KMP Bahtera Nusantara 01 telah resmi beroperasi sejak Senin (2/11) dengan rute perdana dari Tanjung Uban menuju Pelabuhan Letung.

    “Kami optimistis kehadiran KMP Bahtera Nusantara 01 akan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat Letung dan sekitarnya. Dengan akses yang lebih baik, peluang ekonomi dan pariwisata daerah pun akan semakin terbuka,” ujar Shelvy.

    ASDP berperan penting sebagai penghubung transportasi di Kepulauan Riau melalui berbagai lintasan, termasuk Telaga Punggur-Tanjung Uban, Mengkapan, Kuala Tungkal, Tanjung Balai Karimun, Dumai-Rupat, hingga Dabo-Kuala Tungkal.

    Tingginya mobilitas masyarakat tercermin dari layanan Telaga Punggur-Tanjung Uban yang mencatat 217.257 penumpang dan 274.998 kendaraan selama Januari-September 2025.

    “Angka ini menunjukkan betapa besar kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap layanan penyeberangan. Karena itu, peresmian Pelabuhan Letung dan Sedanau adalah jawaban atas harapan masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang lebih baik,” tambah Shelvy.

    Ke depannya, ASDP berkomitmen memperluas konektivitas dari barat hingga timur Nusantara dengan layanan penyeberangan yang aman, andal, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah kepulauan.

    (akd/ega)

  • Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Jakarta –

    Sebanyak 50 tol telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Regulasi yang ditandatangani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 itu mencantumkan proyek yang masih disiapkan, sedang dikerjakan, hingga yang telah selesai dan sudah beroperasi.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Sabtu (8/11/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui Permenko 16/2025, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Di kelompok jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Beberapa di antaranya, ada PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum dibangun.

    Salah satu warisan tersebut ialah Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Dalam catatan detikcom, Tol Getaci telah masuk PSN sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan kajian sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (ily/hns)