Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Jaringan Pengedar Narkoba Diungkap di Riau, Polisi Pamerkan Uang Rp 11 M Hasil Sitaan Regional 11 November 2025

    Jaringan Pengedar Narkoba Diungkap di Riau, Polisi Pamerkan Uang Rp 11 M Hasil Sitaan Regional 11 November 2025

    Jaringan Pengedar Narkoba Diungkap di Riau, Polisi Pamerkan Uang Rp 11 M Hasil Sitaan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap jaringan pengedar narkoba yang disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari pengungkapan ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp 11.340.000.000 serta aset mencapai Rp 15.260.000.000.
    Direktur Reserse
    Narkoba
    Polda Riau, Kombes Putu Yudha Prawira, menjelaskan kasus ini bermula dari penangkapan H alias Asen di Kabupaten
    Rokan Hilir
    , pada Jumat (25/7/2025). Dari rumah tersangka, polisi menemukan sabu seberat 40,05 gram, 57,5 butir pil ekstasi, dan 220 butir happy five.
    “Berkas perkara tersangka H alias Asen, kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau,” kata Putu dalam konferensi pers di
    Pekanbaru
    , Selasa (11/11/2025).
    Berdasarkan pemeriksaan, barang tersebut diperoleh dari MR alias Abeng. Pelaku sempat melarikan diri sebelum ditangkap di Rokan Hilir pada 30 September 2025 malam.
    “Dari hasil pemeriksaan, tersangka MR alias Abeng mengaku telah lima kali bertransaksi narkotika dengan H alias Asen sejak Maret hingga Juli 2025,” ujar Putu.
    Polisi kemudian menelusuri dugaan
    pencucian uang
    . Uang hasil transaksi narkoba ditampung melalui rekening bank atas nama istri tersangka. Aset yang diduga dibeli dari keuntungan narkoba berupa kapal, kebun sawit, rumah toko, mobil, dan rumah di Riau serta Sumatera Utara.
    “Temuan ini kami kembangkan bersama tim
    TPPU
    . Analisis transaksi keuangan menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan hingga miliaran rupiah,” kata Putu.
    Ada satu orang lain berinisial S yang saat ini sedang diburu.

    Tersangka MR alias Abeng diketahui mengedarkan narkoba sejak 2013. Ia pernah dipenjara dalam kasus serupa pada 2017 dan bebas pada 2019.
    “Meski di dalam lapas, tersangka ini masih mengendalikan penjualan narkoba,” ujar Putu.
    Polisi menyatakan penelusuran aset akan terus dilakukan.
    “Masih kembangkan. Tersangka yang kami tangkap ini merupakan jaringan internasional. Akan kami tangkap pelaku lainnya, dan kami miskinkan bandarnya,” kata Putu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan Regional 11 November 2025

    Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan Regional 11 November 2025

    Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Memasuki hari keempat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dekat permukiman warga Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, tak kunjung padam, Selasa (11/11/2025).
    Untuk mempercepat penanggulangan kebakaran, kekuatan pemadaman pun ditambah.
    Kepolisian Resor (Polres)
    Kampar
    menerjunkan personel untuk menaklukkan si jago merah itu.
    Selain itu, anggota Polda
    Riau
    dan Brimob juga ikut dikerahkan agar bencana alam ini cepat diatasi.
    “Hari ini, ada 60 personel yang diterjunkan. Kekuatan pemadaman kami tambah agar penanganan
    karhutla
    lebih maksimal. Sebab, lokasi kebakaran ini dekat dari permukiman,” ujar Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, saat ditemui Kompas.com, di lokasi karhutla, Selasa sore.
    Dari pantauan Kompas.com, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Adrianto Jossy Kusumo, bersama Kapolres Kampar, ikut berjibaku memadamkan api.
    Selain dari polisi, juga ada tim pemadaman dari Manggala Agni Pekanbaru dan TNI.
    “Total tim gabungan yang berupaya memadamkan api sebanyak 100 personel, termasuk warga,” ucap Boby.
    Lebih lanjut, Boby mengatakan bahwa kebakaran ini sudah berlangsung selama empat hari.
    Pihaknya menyatakan, upaya pemadaman dilakukan secara maksimal karena titik api dekat dari dua perumahan, yang mengancam keselamatan warga.
    Setelah dikeroyok ramai-ramai, api di permukaan lahan berhasil dipadamkan dan asap di permukiman warga sudah mulai berkurang.
    Petugas masih melakukan pendinginan karena masih ada bara api di dalam gambut yang memicu asap.
    “Api di permukaan lahan sudah berhasil kami padamkan. Namun, karena lahan yang terbakar ini gambut, masih ada bara api di dalamnya,” kata Boby.
    Pihaknya akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya karhutla di wilayah hukum Polres Kampar. 
    Boby berkomitmen menuntaskan titik api karhutla ini agar warga di sekitar lokasi tidak terpapar asap.
    “Kami juga mengimbau, kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika ada yang membakar lahan, akan kami tindak tegas,” ucap Boby yang saat itu didampingi Kasatreskrim, AKP Gian Wiatma Jonimandala.
    Sebelumnya diberitakan, kebakaran hebat melanda lahan gambut di Jalan Yuzura, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (8/11/2025).
    Kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) ini berdekatan dengan dua perumahan, yakni Perumahan Zaira Permai dan Perumahan Marwah.
    Besarnya Kobaran api membuat warga panik dan ketakutan. Sebab, jarak titik api dari permukiman hanya sekitar 100 meter sehingga banyak warga yang berlarian keluar rumah.
    Warga juga banyak yang sesak napas karena pekatnya asap di perumahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN Batam: 2.783 pelanggan terlayani jaringan gas di 16 perumahan

    PGN Batam: 2.783 pelanggan terlayani jaringan gas di 16 perumahan

    Untuk saat ini sudah 2.783 pelanggan yang ‘gas-in’, dari total target 4.045 sambungan rumah tangga di tahap pertama

    Batam (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat sebanyak 2.783 pelanggan rumah tangga telah menikmati jaringan gas bumi (jargas) yang tersebar di 16 perumahan, per 11 November 2025.

    Area Support PGN Batam Dendi Denintama mengatakan pemasangan tersebut tersebar di 16 perumahan dari total 23 lokasi yang menjadi sasaran pada tahap pertama.

    “Untuk saat ini sudah 2.783 pelanggan yang ‘gas-in’, dari total target 4.045 sambungan rumah tangga di tahap pertama. Kami masih fokus di lokasi Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji,” ujar Dendi Denintama dihubungi di Batam, Selasa.

    Adapun 16 perumahan yang sudah tersambung jaringan gas meliputi Taman Carina, Rosinton, Cemara Asri, Taman Anugerah, Taman Teratai 3, Masyeba, Sierra, Graha Nusa Batam, Mitra Centre, Suka Maju, Villa Muka Kuning, Legenda Malaka, Hang Tuah Kasturi, Oma, Villa Hang Lekir, dan KDA.

    Dendi menjelaskan pelanggan PGN Batam saat ini masih didominasi oleh rumah tangga, ritel dan industri.

    “Untuk kantor pemerintahan, termasuk dinas dan instansi daerah, belum ada yang dipasang jargas,” kata dia.

    Ia menambahkan, untuk dapur dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pasokan gasnya disuplai oleh anak perusahaan PGN, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas).

    “Kebetulan karena di sekitar lokasi dapur MBG belum ada pipa PGN,” ujar dia.

    Program jargas rumah tangga di Batam menjadi salah satu upaya memperluas akses energi bersih yang ramah lingkungan dan memiliki harga kompetitif di perkotaan dan pemukiman.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani, memprakirakan potensi cuaca ekstrem besar wilayah Indonesia sepekan ke depan, mulai Senin (10/11/2025) hingga Minggu (16/11/2025).
    “Berdasarkan analisis
    BMKG
    , potensi hujan sedang hingga lebat pada 10-12 November 2025 berpotensi terjadi di sebagian besar di DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara,” jelas Andri dalam keterangan pers, dikutip Selasa (11/11/2025).
    Adapun potensi hujan lebat-sangat lebat dengan status SIAGA berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
    “Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” jelas Andri.
    Pada 13-16 November 2025, potensi hujan dengan kategori lebat–sangat lebat dengan status SIAGA masih akan terjadi di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Potensi hujan sedang-lebat juga berpotensi turun di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Lampung.
    Kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.
    Potensi angin kencang masih akan terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.
    Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa peningkatan intensitas hujan sepekan ini dipicu oleh aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal.
    “Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” kata Guswanto.
    Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan yang rapuh.
    “Peningkatan curah hujan diprakirakan berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov

    Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Riau terkait kasus dugaan pemerasan, pemotongan anggaran, dan gratifikasi, pada Senin (10/11/2025).

    Tim lembaga antirasuah KPK menyita barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen, salah satunya dokumen anggaran Pemerintah Provinsi Riau. 

    “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), diantaranya yang terkait dengan dokumen anggaran pemprov Riau,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (11/11/2025).

    Tim juga meminta keterangan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bagian (Kabag) Protokol. Namun dirinya belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan terhadap dua pejabat penyelengara negara tersebut.

    Budi mengatakan penggeledahan bertujuan agar penyidik dapat mengungkapkan fakta-fakta lainnya. Dia mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk bersikap kooperatif.

    Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menjerat sang Gubernur, Abdul Wahid. Dia sebagai pihak penerima, meminta anak buah memberikan fee atas kenaikan anggaran UPT di Dinas PUPR Riau.

    Selain Abdul, KPK juga menetapkan tersangka dan menahan M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

    Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300 juta.

    Pada November 2025, pengepulan yang dilakukan oleh Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp1,25 miliar, yang diantaranya dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Arief senilai Rp450 juta serta diduga mengalir Rp800 juta yang diberikan langsung kepada Abdul Wahid. Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.

  • Cetak SDM Unggul, SSDM Polri Latih Puluhan Calon Asesor Polda Riau

    Cetak SDM Unggul, SSDM Polri Latih Puluhan Calon Asesor Polda Riau

    Pekanbaru –

    Polda Riau menggelar pelatihan Calon Asesor sebagai wujud nyata dari tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan Polri, khususnya di Polda Riau. Pelatihan ini diharapkan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkompeten di bidangnya.

    Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Riau, Kombes Pol Anisullah M Ridha, pada Senin, 10 November 2025.

    Kombes Anisullah M Ridha menegaskan bahwa dalam pembinaan personel, uji kompetensi menjadi prasyarat mutlak untuk penentuan jabatan di lingkungan Polri.

    “Pelatihan asesor ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena pelatihan ini sebagai salah satu realisasi terhadap tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan Polri yang mempersyaratkan bahwa dalam pembinaan personel atau sumber daya manusia, haruslah melalui sebuah uji kompetensi untuk menentukan jabatan di lingkungan Polri, dalam hal ini di Polda Riau,” ujar Kombes Anis, Selasa (11/11/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti peran sentral para asesor. Menurutnya, asesor memiliki peran penting dalam menjaring personel-personel Polri yang potensial dan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

    Foto: SSDM Polri menggelar pelatihan untuk calon Asesor Polda Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam pelatihan kali ini, Polda Riau mempersiapkan 24 calon asesor, dengan tambahan 2 orang dari Polda Jambi. Kombes Anisullah M Ridha menyampaikan harapannya agar para calon asesor mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

    “Saya berharap saudara-saudara calon asesor yang telah dipersiapkan dari Polda Riau sebanyak 24 orang dan tambahan dari Polda Jambi 2 orang agar benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga para calon asesor benar-benar mengerti, memahami, menguasai dan kelak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai asesor di Polda Riau,” imbuhnya.

    Dengan adanya peran dan kinerja yang baik dari para asesor, diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kinerja Polri di Polda Riau yang lebih baik. Peningkatan kualitas SDM melalui asesmen kompetensi ini bertujuan untuk memperkuat peran Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Mengakhiri sambutannya, Kombes Anisullah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pelatih Asesor dari SSDM Polri atas terselenggaranya pelatihan ini.

    (mea/jbr)

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto melaporkan peningkatan intensitas hujan kali ini dipengaruhi beragam faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG yang saat ini terpantau di Laut Filipina timur disebutnya bergerak ke arah barat laut menuju Luzon. Walhasil, memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini dijelaskan Guswanto, memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Selain itu, kombinasi antara MJO fase 5 (Maritime Continent) dan gelombang Rossby Ekuator serta Kelvin turut memperkuat pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Pada periode 10 hingga 12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan melanda:

    sebagian besar SumatraKalimantanSulawesiPapuaDKI JakartaDIYBaliNusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status Siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri.

    Peringatan Berlanjut hingga Pertengahan November

    Pada periode 13 hingga 16 November 2025, BMKG memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah daerah.

    Wilayah dengan status Siaga mencakup Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pramono Bakal Gandeng BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Sita Dokumen Terkait Anggaran Pemprov

    KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Sita Dokumen Terkait Anggaran Pemprov

    Jakarta –

    KPK menggeledah kantor Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Riau. Tim penyidik menyita sejumlah bukti elektronik hingga dokumen dalam penggeledahan tersebut.

    “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan (12e), pemotongan (12f), dan gratifikasi (12B) di lingkungan pemerintah provinsi Riau, pada Senin (10/11), penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/11/2025).

    Budi mengatakan dalam penggeledahan di ruang kerja Abdul Wahid, penyidik KPK juga menyita dokumen terkait anggaran Pemprov Riau.

    “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau,” jelas Budi.

    Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa dua pejabat di Pemprov Riau. Namun, KPK belum memerinci materi pemeriksaan tersebut.

    “Dalam proses penanganan perkara ini, KPK mengimbau agar para pihak kooperatif dan masyarakat Provinsi Riau untuk terus aktif dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” sambungnya.

    KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

    KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Para tersangka dalam kasus ini disangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal huruf f dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (ygs/zap)

  • Lima Jam Lakukan Penggeledahan, KPK Angkut Syahrial Abdi dan Raja Faisal

    Lima Jam Lakukan Penggeledahan, KPK Angkut Syahrial Abdi dan Raja Faisal

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Proses pengumpulan barang bukti terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Riau, Abdul Wahid terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satunya melalui upaya penggeledahan yang dilakukan di berbagai tempat di Provinsi Riau.

    Pada Senin (10/11) misalnya, tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membawa Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi serta Kepala Bagian Protokol Setdaprov Riau, Raja Faisal setelah menggeledah kantor Gubernur Riau selama hampir lima jam.

    Selain mengamankan dua orang penting di Pemprov Riau itu, KPK juga membawa sejumlah dokumen penting. Dokumen tersebut dibawa menggunakan dua koper besar, satu koper kecil, serta satu kardus yang turut dibawa keluar oleh tim penyidik.

    Tim KPK yang terdiri dari delapan unit mobil Toyota Innova meninggalkan Kantor Gubernur Riau sekitar pukul 16.35 WIB. Aparat Brimob Polda Riau turut mengawal ketat proses penggeledahan oleh KPK. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya kooperatif.

    “KPK datang ke sini untuk meminta data-data, dan kami sebagai tuan rumah menyambut kedatangan rekan-rekan dari KPK. Wajarlah, masuk ke sini, cerita-cerita saja. Bagaimanapun kami membantu proses penyidikan,” katanya.

    Hariyanto mengaku tidak mengetahui secara detail dokumen apa saja yang diamankan penyidik.

    “Kalau soal dokumen saya belum tahu. Tentang dokumen-dokumen itu nanti Sekda yang menandatangani, karena yang tinggal sekarang Pak Sekda,” ujarnya.

    Penggeledahan ini diduga terkait pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kadis PUPR PKPP M Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam.