Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Jaga Kampanye Akbar, Polisi Dilarang Foto Bersama Calon Bupati Rokan Hulu

    Jaga Kampanye Akbar, Polisi Dilarang Foto Bersama Calon Bupati Rokan Hulu

    Liputan6.com, Pekanbaru – Tahapan kampanye oleh pasangan calon kontestan Pilkada 2024 di Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada pekan ini memasuki puncaknya. Selain debat, calon bupati dan wakilnya akan melakukan kampanye akbar.

    Kampanye akbar biasa menarik ribuan pendukung kontestan Pilkada serentak atau simpatisan datang. Kepolisian sebagai pengawal dan penjamin keamanan mengerahkan ratusan personel untuk menghindari hal tak diinginkan.

     

    Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK menjelaskan, apel pengamanan Pilkada 2024 telah dilakukan. Ratusan polisi sudah dikerahkan mengawal kampanye akbar berbentuk gebyar salawat oleh satu pasangan calon pada Minggu malam, 17 November 2024.

    “Beberapa hari berikutnya secara berturut-turut akan ada juga kampanye akbar karena di Rohul ini ada 5 pasangan calon, semuanya harus dikawal ketat,” kata Budi.

    Budi mengingatkan personel selalu netral dalam mengawal Pilkada. Tindakan sekecil apapun bisa menodai netralitas, misalnya tanda jari saat berfoto ataupun foto bersama dengan pasangan calon.

    “Seluruh anggota dilarang berfoto dengan pasangan calon bupati dan wakil, jaga sikap dan perilaku selama menjalankan tugas pengamanan,” tegas Budi.

    Budi menjelaskan, pengamanan mulai dilakukan ketika pasangan calon berangkat dari posko pemenangan ataupun rumah masing-masing. Jalur menuju lokasi kampanye juga dikawal personel Lalu Lintas serta ada pengalihan arus untuk menghindari kemacetan.

    Personel disebar secara berkelompok di lokasi kampanye. Sudah ada pos masing-masing dan tidak boleh ditinggal selama kampanye berlangsung.

    “Pengamanan juga dilakukan ketika pasangan calon pulang, begitu juga lalu lintas untuk massa pendukung agar semuanya tertib,” ujar Budi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Jelang Pemungutan Suara, Polisi Imbau Warga Rohul Jaga Persaudaraan Meski Beda Pilihan

    Jelang Pemungutan Suara, Polisi Imbau Warga Rohul Jaga Persaudaraan Meski Beda Pilihan

    Liputan6.com, Pekanbaru – Menjelang pemungutan suara yang tinggal sepekan lagi, hari libur sepertinya tidak ada lagi bagi personel Polres Rokan Hulu mengajak partisipasi warga pada Pilkada 2024. Polisi di Negeri Seribu Suluk makin rajin ke pedesaan mengingatkan jangan golput.

    Seperti yang dilakukan personel Polsek Kunto Darussalam pada Minggu pagi, 17 November 2024, di Desa Kota Raya. Kapolsek AKP Buyung Kardinal mengajak camat serta kepala desa berkumpul dengan masyarakat.

     

    Selain warga, sasaran utama kegiatan menjelang pemungutan suara pada 27 November ini ada Linmas. Petugas keamanan pedesaan ini diharap menjadi garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kapolsek mengajak seluruh unsur pimpinan kecamatan dan desa setempat menjamin hak warga dalam memilih calon kepala daerah, baik Gubernur Riau ataupun Bupati Rokan Hulu.

    “Pastikan warga yang punya hak pilih terdata dan terdaftar, pastikan nanti menerima undangan, jangan sampai terjadi protes di TPS nanti,” kata Buyung, Senin siang, 18 November 2024.

    Beberapa hari menjelang hari pemungutan suara, masyarakat pemilih dinilai telah memiliki pilihan masing-masing. Perbedaan pilihan sudah terjadi karena merupakan hal biasa dalam demokrasi.

    Buyung berharap perbedaan pilihan ini jangan sampai memantik permusuhan. Perbedaan diharap hanya sampai di bilik suara dan warga kembali bersatu lagi membangun daerah.

    “Jaga persaudaraan meski berbeda pilihan politik, jangan jadikan Pilkada sebagai alasan saling memusuhi,” ujarnya.

    Buyung mengingatkan masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu atau kabar hoax di media sosial karena dapat memecah belah persaudaraan. Tokoh dan unsur pimpinan kecamatan serta desa diharap menjadi filter isu pemecah belah.

    “Kepolisian akan bekerjasama terus menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada, kita harus mementingkan perdamaian dan saling menghormati,” ujar Buyung.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Ormas Serang dan Rusak Car Wash di Pekanbaru, 3 Mobil dan Puluhan Motor Dirusak

    Ormas Serang dan Rusak Car Wash di Pekanbaru, 3 Mobil dan Puluhan Motor Dirusak

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Polresta Pekanbaru dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau tengah menyelidiki motif pengrusakan dan penyerangan tempat pencucian mobil (car wash) oleh sekolompok orang anggota salah satu ormas. 

    Car wash yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru itu diserang oleh puluhan anggota ormas secara membabi buta pada, Senin (28/11/2024) siang. 

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto menegaskan, saat ini pihak kepolisian telah menahan empat orang pelaku perusakan dan terus melakukan pemeriksaan untuk pendalaman. 

    “Sampai dengan saat ini kita sudah menyamakan empat orang yang masih dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru Gabungan dengan Polda Riau.  Nanti kita akan update perkembangannya,” kata Kombes Anom Karabianto. 

    Dibeberkan Anom, akibat peristiwa penyerangan itu, sebanyak tiga mobil, puluhan motor rusak parah dan satu orang mengalami luka serius. Tak hanya itu, kaca-kaca sejumlah ruangan kantor car wash tersebut juga ikut dirusak. 

    “Ada tiga kendaraan roda empat dan kurang lebih 20 kendaraan roda dua. Kemudian di gedungnya juga banyak kaca-kaca yang pecah dan alat-alat yang rusak. Masih kita hitung dan data. Satu orang korban luka dan saat ini sedang menjalani perawatan dan visum,” bebernya. 

    Dia menegaskan, pihaknya juga sedang mencari dalang peristiwa tersebut. Polisi juga tengah mendalami motif penyerangan dan perusakan yang dilakukan massa dari ormas itu. 

    “Kita akan kejar terus siapa pun orang yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan penyerangan tersebut,” tegasnya. 

    Terpisah, Kapolresta Pekanbaru Kompol Jeki Rahmat Mustika yang turun langsung ke lokasi mengatakan, perusakan itu terjadi karena pertikaian antara dua ormas akibat salah paham. 

    “Ada kesalahpahaman antara orang-orang dua ormas tertentu yang tengah kita dalami kasusnya. Jadi intinya kami dari Polresta Pekanbaru akan melakukan penegakan hukum tegas dan terukur bagi yang melakukan pelanggaran dan melawan hukum. Apalagi yang melakukan perusakan dan lain sebagainya,” kata Kombes Jeki. 

    Dia menegaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan oleh TKP, mendata dan memasang garis polisi di lokasi kejadian.

  • Lion Grup Gandeng Jeju Air Buka Rute Medan-Incheon, Cek Jadwalnya

    Lion Grup Gandeng Jeju Air Buka Rute Medan-Incheon, Cek Jadwalnya

    Bisnis com, JAKARTA – Lion Group dan Jeju Air menjalin kerja sama membuka penerbangan Medan (KNO) – Korea Selatan (ICH) melalui Bandara Batam (BTH). 

    Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan Lion Group bersama Jeju Air kini menghadirkan perjalanan internasional bagi pelancong dan pebisnis dari Medan dan sekitarnya ke Korea Selatan.

    Kolaborasi ini memungkinkan perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara (KNO) menuju Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan (ICN), dengan transit melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau (BTH).

    Perincian perjalanan dimulai dengan penerbangan domestik dari Kualanamu menuju Batam dengan Lion Group, yang menawarkan jadwal fleksibel dan layanan penerbangan yang nyaman. Setelah tiba di Batam, pelanggan akan melanjutkan penerbangan internasional menuju Incheon dengan Jeju Air, maskapai berbiaya hemat nomor satu di Korea Selatan. 

    Berikut Jadwal Penerbangan Batam-Incheon:

    – 7C-5302 rute Batam – Incheon: Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis, pukul 23:45 WIB, tiba 08:35 +1 KST

    – 7C-5301 rute Incheon – Batam: Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis, pukul 17:45 KST, tiba 22:30 WIB

    Waktu kedatangan +1 menunjukkan bahwa penerbangan tiba keesokan harinya.

    Danang mengatakan penerbangan ini menawarkan waktu keberangkatan yang tepat, memungkinkan penumpang untuk memaksimalkan waktu mereka di Korea Selatan. Dengan menggunakan pesawat modern dari Lion Group dan Jeju Air, pelanggan dapat menikmati kenyamanan serta layanan berkualitas selama penerbangan.

    Kolaborasi ini juga mempermudah koneksi bagi masyarakat Medan dan wilayah Sumatra lainnya, yang dapat transit dengan mudah di Batam, sebelum melanjutkan perjalanan internasional.

    “Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas internasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan hubungan pariwisata dan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan,” ujar Danang. 

  • Lapas Batam tunjuk tujuh petugas sebagai KPPS Pilkada 2024

    Lapas Batam tunjuk tujuh petugas sebagai KPPS Pilkada 2024

    Batam (ANTARA) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, menunjuk tujuh petugas lapas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada serentak 2024.

    Kepala Lapas Batam Heri Kusrita di Batam, Senin, mengatakan ketujuh petugas lapas tersebut menjadi KPPS di TPS 901 yang ada di lapas.

    “Petugas KPPS lapas sudah dilantik KPU Kota Batam pada tanggal 7 November, dan sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 11 November,” katanya.

    Tidak hanya itu, kata dia, 7 KPPS TPS 901 Lapas Batam juga sudah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sirekap.

    Heri menyebut, dari 960 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Batam, sebanyak 368 WBP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan sebanyak 106 WBP masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

    Selain menunjuk 7 petugas sebagai KPPS, Lapas Batam juga sudah menyiapkan dua petugas sebagai anggota pengamanan TPS 901.

    Rencananya, tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan di Aula Lapas Batam, terdapat satu TPS di lapas, yakni TPS 901 yang akan menampung suara dari 368 DPT dan 106 DPTb.

    “Untuk lokasi TPS nanti di aula, sedangkan logistik belum ada distribusi,” katanya.

    Heri menambahkan, ketujuh petugas lapas ini sebelumnya juga sudah bertugas sebagai KPPS Pemilu 2024.

    Sementara itu, KPU Kota Batam telah melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS yang dibagi dalam dua sesi, sesi pertama pada Sabtu (16/11) untuk sembilan kecamatan dan Minggu (17/11) diikuti tiga kecamatan.

    Dalam bimtek tersebut, diawali dengan pengenalan aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh anggota KPPS.

    Bimtek dan simulasi Sirekap ini guna memastikan aplikasi Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini.

    Aplikasi Sirekap sebelumnya telah digunakan pada Pemilu 2024. Penggunaan aplikasi ini bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

    Ketua KPU Kota Batam Mawardi berharap melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS mampu bekerja secara profesional dan transparan.

    Sirekap dirancang untuk mencatat dan merekap hasil pemungutan suara secara digital.

    Fungsi utama Sirekap adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat nasional, memungkinkan data pemungutan suara ditransfer secara real-time dan langsung ke pusat data KPU.

    Sehingga Sirekap berfungsi sebagai sistem pencatatan yang akurat dan terstruktur dalam proses demokrasi.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Produktivitas dan IP Padi di Desa Rokan Baru Pesisir Meningkat Berkat Optimalisasi Lahan Kementan

    Produktivitas dan IP Padi di Desa Rokan Baru Pesisir Meningkat Berkat Optimalisasi Lahan Kementan

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian kembali membuktikan bahwa program Optimalisasi Lahan (Oplah) memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Indonesia. Produktivitas padi di Desa Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, berhasil meningkat signifikan.

    Melalui kegiatan Oplah tersebut, produktivitas padi yang sebelumnya hanya 3 ton per hektar kini melonjak menjadi 6 ton per hektar. Tak hanya itu, indeks pertanaman (IP) juga meningkat dari IP100 menjadi IP200. Peningkatan ini tak terlepas dari kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memberikan bantuan secara masif kepada petani di seluruh Indonesia.

    Bantuan Kementan mencakup benih bersertifikat varietas Inpari 32, perbaikan tanggul, pembangunan jembatan, bantuan irigasi perpompaan (irpom) dan irigasi perpipaan (irpam), serta bantuan olah tanah. Selain itu, pemerintah juga membangun pintu air dan long storage untuk mengoptimalkan suplai air di daerah tersebut.

    Menurut Penanggung Jawab Perluasan Areal Tanam (PJ PAT) Provinsi Riau, Liferdi Lukman mengatakan bahwa peningkatan produktivitas padi dan indeks pertanaman ini menunjukkan betapa efektifnya program yang dijalankan.

    “Dukungan benih unggul bersertifikat varietas Inpari 32 dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang dilengkapi dengan saprodi seperti pupuk organik dan dolomit, turut berperan besar dalam peningkatan hasil panen petani,” ujarnya.

    Melalui program PAT, Kabupaten Rokan Hilir juga mendapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa 348 unit pompa air, 4 unit irigasi perpompaan, dan 4 unit irigasi perpipaan. Bantuan pompa air ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, khususnya pada saat lahan mengalami kekeringan di musim kemarau pada bulan Juli-Agustus.

    Selain peningkatan produktivitas, kegiatan Oplah juga berhasil memperluas Luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2019, LBS di wilayah ini tercatat sebesar 12.185 hektar, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 13.485 hektar, dengan penambahan luas sebesar 1.363 hektar, di mana 600 hektar di antaranya berada di lahan Oplah Desa Rokan Baru Pesisir.

    Kepala BSIP Riau, Shannora menambahkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sejauh ini telah memperoleh Bantuan Pemerintah (Banpem) alsintan pada periode 2023/2024. Bantuan tersebut meliputi 5 unit kultivator, 42 unit pompa air berukuran 3 inci, 20 unit pompa air berukuran 4 inci, 1 unit combine harvester, dan 2 unit power thresher.

    Dengan adanya dukungan ini, diharapkan petani di Rokan Hilir semakin produktif dan mampu menghadapi tantangan iklim yang tidak menentu. Program ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa perluasan areal tanam sangat penting sebagai pijakan bersama dalam mencapai target swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia.

    “Terkait program penambahan areal tanam (PAT) padi sebagai antisipasi krisis pangan global. Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat saat ini semakin kompleks seperti adanya peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi kekeringan saat musim kemarau tahun 2024, serta diperparah lagi dengan situasi tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah,” katanya.

    Mentan mengatakan, pihaknya juga telah melakukan peningkatan produksi beras lewat penambahan area tanam melalui pompanisasi sawah tadah hujan, optimalisasi lahan rawa, tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan.

    “Melalui kegiatan ini diharapkan produksi dapat bisa ditingkatkan agar tersedia pangan produksi dalam negeri yang membaik, dan ketergantungan pada impor beras bisa ditekan,” jelasnya.

     

    (*)

  • Kuasa Hukum Duta Palma Minta Kejagung Perhatikan Nasib Puluhan Ribu Karyawan yang Terancam PHK Nasional 18 November 2024

    Kuasa Hukum Duta Palma Minta Kejagung Perhatikan Nasib Puluhan Ribu Karyawan yang Terancam PHK Nasional 18 November 2024

    Kuasa Hukum Duta Palma Minta Kejagung Perhatikan Nasib Puluhan Ribu Karyawan yang Terancam PHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.
    Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.
    Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.
    “Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).
    Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa
    Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.
    Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.
    Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
    Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.
    “Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.
    Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.
    Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya
    “Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.
    Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.
    Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.
    Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari
    Duta Palma Group
    .
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).
    Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.
    Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari
    PT Duta Palma Group
    .
    Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos
    PT Duta Palma
    Group.
    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terjang Badai-Tempuh Puluhan Km, Ini Perjuangan ASN Urus Berkas

    Terjang Badai-Tempuh Puluhan Km, Ini Perjuangan ASN Urus Berkas

    Kepulauan Anambas –

    Pemerintah terus menggalakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan digitalisasi di bidang birokrasi.

    Tujuannya, agar pelayanan di berbagai sektor mulai dari catatan sipil, kesehatan, hingga pendidikan semakin cepat dan efisien. Penerapan SPBE ini juga turut diimplementasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.

    SPBE di Desa Rewak, Kecamatan Jemaja tak lepas dari hadirnya internet yang membawa perubahan dalam sistem administrasi dan pelayanan desa. Menurut Kaur Perencana Desa Rewak, Cindy P. Wardani (24), sebelum adanya internet yang difasilitasi oleh BAKTI Komdigi (dulu Kominfo) di kantor desanya, pihaknya harus mencari sinyal ke desa tetangga, Letung, yang jaraknya cukup jauh.

    “Untuk layanan sebelum adanya BAKTI Aksi, kami di sini sangat terhambat. Seharusnya surat itu selesai hari ini. Kami tunda untuk pergi ke Letung dulu (untuk) mencari sinyal. Jadi besok suratnya baru dibuat,” ujar Cindy ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

    Diceritakan Cindy, sejak ada program akses internet (AKSI) dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) program Aksi (akses internet), ia dan rekan kerjanya tidak perlu lagi mencari sinyal ke desa tetangga.

    Kemudian di sektor pendidikan, Koordinator Wilayah Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur Noviar dan stafnya harus mencari sinyal sejauh 10 Km demi mendapatkan sinyal internet. Ia harus pergi ke Kelurahan Letung di mana secara kepadatan penduduk lebih ramai dan sarana publik lebih memadai, termasuk internet.

    Jarak dari Ulu Maras ke Letung berkisar 10 Km. Setiap ada keperluan mengirim berkas, men-download, atau mencari referensi persuratan, ia dan stafnya pun harus pergi ke Letung.

    “Dari sini ke Letung itu sekitar 10-an kilometer. Jadi kami cari sinyal itu terkadang memang jauh,” ujar Noviar.

    BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Bahkan sebelumnya, untuk mengirim berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas, Noviar dan stafnya harus menggunakan cara manual yakni mengirim langsung menggunakan pompong atau perahu kecil. Letak Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur memang berbeda pulau dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas. Sehingga untuk keperluan administrasi tertentu berkas harus dikirim secara manual.

    Namun pada 2019, BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Hadirnya internet tersebut dikatakan Noviar, sangat membantu layanan dan urusan administrasi di kantornya.

    “Dulunya kami tidak ada BAKTI Aksi itu, kami harus menempuh puluhan kilometer untuk mengirim berkas. Jadi memang adanya BAKTI Aksi ini kami sangat terbantu,” kata Noviar.

    Proses pemberkasan yang dulunya bisa berhari-hari pun kini bisa lebih cepat dikirim. Noviar dan stafnya bahkan tak perlu repot lagi mencari sinyal hingga puluhan kilometer ke desa tetangga.

    “Jadi kami sebelum ada BAKTI Aksi ini kami melakukan pengiriman berkas itu melalui manual. Itu kami harus tunggu pompong (perahu). Jadi sekarang kami tidak menggunakan itu lagi, jadi (sekarang) secara langsung,” terangnya.

    Kepala Puskesmas Letung Adymulianto Manurung (41) mengungkapkan hal serupa dengan Noviar. Dahulu, ia dan para staf Puskesmas harus menumpang ke RSUD atau SD demi mendapatkan akses internet.

    “Bersyukurnya setelah ada jaringan internet, sekarang kt tidak lagi menumpang untuk melakukan pekerjaan. Dan khususnya saat COVID itu, kita harus menginput data untuk memberikan vaksin, memang kami harus numpang di tempat lain,” kata Adymulianto.

    Pada saat tersebut, Puskesmas Letung harus melaporkan kasus COVID ke Dinas Kesehatan yang berlokasi di Tarempa sebelum dilanjutkan ke pusat. Agar pelaporannya lebih cepat dan akurat, dirinya bahkan harus bolak-balik RSUD-Puskesmas sebanyak 5-8 kali sehari.

    BAKTI Komdigi menghadirkan jaringan internet VSAT melalui Program Aksi di Kantor Korwil Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jemaja Timur. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Kemudahan akses internet juga sangat berpengaruh bagi Mellania (28) yang merupakan perawat di Puskesmas Letung. Dahulu, ia harus melakukan pengiriman berkas ke Dinkes melalui kapal ferry yang memakan waktu sekitar 1-2 hari.

    “Waktu sebelum ada internet kita membuat laporan manual. Kita ketik, kita print, habis itu baru dikirim menggunakan kapal,” kata Mellania.

    “Tapi setelah ada internet semuanya mudah diakses dan tidak membutuhkan waktu. Lebih efektif, yang kiranya (biasanya) berkas dikirim 1 hari 2 hari sampai setelah ada internet jadi 1 hari saja,” tambahnya.

    Berbagai kendala saat surat mengurus administrasi mulai dari berkas hilang hingga cuaca buruk pun dihadapi Mellania. Beruntungnya, saat BAKTI Aksi direlokasi bersamaan dengan Puskesmas Letung ke lokasi baru pada 2021.

    “Tapi begitu tahun 2021 ketika pindah ke sini, BAKTI dipindah ke sini, direlokasi, akhirnya kami tidak perlu kemana-mana untuk mengakses internet,” kata Mellania.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (hnu/ega)

  • PHK Tembus 63.947 Orang, Terbanyak di Jakarta!

    PHK Tembus 63.947 Orang, Terbanyak di Jakarta!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) melalui Satu Data Ketenagakerjaan mengungkap sebanyak 63.947 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari-Oktober 2024.

    Sepanjang periode tersebut, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK paling banyak disumbang dari provinsi DKI Jakarta.

    “Pada periode Januari-Oktober 2024 terdapat 63.947 orang tenaga kerja yang ter-PHK [Pemutusan Hubungan Kerja],” demikian yang dikutip dari laman resmi, Minggu (17/11/2024).

    Data tersebut menunjukkan, pekerja dari wilayah DKI Jakarta yang terkena PHK mencapai 14.501 pekerja, terhitung sejak periode Januari—Oktober 2024. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,68% dari jumlah tenaga kerja yang ter-PHK.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sekitar 22,68% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” ungkapnya.

    Menyusul DKI Jakarta, Satu Data Ketenagakerjaan juga mengungkap Jawa Tengah turut menyumbang angka pekerja yang terkena PHK, yaitu sebanyak 12.489 pekerja atau sekitar 19,53% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK.

    Ada pula Banten yang ikut menyumbang tenaga kerja yang ter-PHK tertinggi di posisi ketiga. Pada wilayah ini, pekerja yang terkena PHK mencapai 10.702 orang atau sekitar 16,74% dari keseluruhan.

    Sederet provinsi lainnya juga mencatatkan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK, di antaranya Jawa Barat sebanyak 8.508 tenaga kerja, Jawa Timur sebanyak 3.694 tenaga kerja, dan D.I Yogyakarta sebanyak 1.245 tenaga kerja yang di-PHK.

    Kemudian, Bangka Belitung juga mencatat 1.894 tenaga kerja ter-PHK dan sebanyak 1.812 tenaga kerja di Sulawesi Tengah terkena PHK. Lalu, Sulawesi Tenggara sebanyak 1.156 tenaga kerja dan Riau sebanyak 1.068 tenaga kerja.

    Sementara itu, Maluku Utara dan Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK paling sedikit. Masing-masing mencapai 15 orang dan 10 orang di-PHK pada Januari—Oktober 2024.

    Sekadar informasi, mengutip dari laman resminya, Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

  • Pemko Pekanbaru alami kendala pindahkan 277 pengungsi Rohingnya

    Pemko Pekanbaru alami kendala pindahkan 277 pengungsi Rohingnya

    Pekanbaru, (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengungkapkan, mereka temui sejumlah kendala untuk memindahkan 277 pengungsi Rohingya pada 23 atau 24 November mendatang karena bertepatan dengan masa tenang pemilihan kepala daerah.

    Pejabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengatakan, pemindahan itu diminta dilakukan berdasarkan surat dari menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Adalah Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang meminta pemindahan pengungsi ini terjadi pada 23 atau 24 November 2024.

    “Pada rapat kemarin dengan para pemangku kepentingan, kami menemukan beberapa kendala,” kata Risnandar, di Pekanbaru, Minggu.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tidak memindahkan para pengungsi pada masa tenang Pilkada untuk menghindari potensi konflik. Jika pemindahan dilakukan pada saat minggu tenang, dikhawatirkan bisa terjadi gejolak di masyarakat. “Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan surat kepada menko Polkam untuk mempertimbangkan situasi ini,” katanya.

    Selain momen Pilkada tersebut, ada kendala lainnya yakni pertama, pemerintah kota perlu memberi penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait lokasi pemindahan pengungsi Rohingya itu. Kedua, pemko harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk para pengungsi, serta mempertimbangkan stabilitas keamanan.

    Pemko Pekanbaru, lanjutnya, telah menyiapkan lahan untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya di daerah yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Keputusan ini diambil setelah menerima laporan dari ketua RT dan RW terkait kekhawatiran masyarakat tentang potensi kriminalitas, baik di kalangan pengungsi maupun antara pengungsi dan penduduk setempat.

    “Kami telah membahas stabilitas keamanan dan meminta pihak terkait untuk mempertimbangkan kondisi ini. Kami akan melaporkan situasi ini kepada menko Polkam melalui surat resmi,” kata dia.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024