Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    Liputan6.com, Jakarta LPT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak perusahaannya, PT Medco Power Indonesia (Medco Power), telah memulai operasi komersial (COD) Pembangkit Listrik Add-On Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 39 MW yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau.

    Proyek ini dikembangkan oleh anak perusahaan Medco Power, PT Energi Listrik Batam (ELB) berdasarkan perjanjian jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN Batam.

    Melalui proyek ini, fasilitas open-cycle berkapasitas 70 MW yang sudah ada dikonversi menjadi pembangkit listrik combined cycle berkapasitas 109 MW.

    Dengan memanfaatkan panas buang dari turbin gas untuk menghasilkan listrik tambahan melalui turbin uap, efisiensi pembangkit meningkat dan menurunkan intensitas karbon dari 0,8 menjadi 0,4 ton CO₂ per MWh. Sekaligus memperkuat pasokan listrik bagi pertumbuhan industri di Batam dan Bintan.

    “Dengan menghasilkan lebih banyak listrik dari sumber energi yang sama, proyek ini meningkatkan kinerja keseluruhan dan menurunkan intensitas karbon. Sejalan dengan fokus kami untuk mengoptimalkan aset yang ada untuk memenuhi kebutuhan listrik,” jelas Presiden Direktur & CEO Medco Power Indonesia Eka Satria, Kamis (13/11/2025).

    CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menambahkan, proyek ini diselesaikan dengan lebih dari 2,7 juta jam kerja aman tanpa insiden kehilangan waktu kerja. Sebagai bukti standar operasi yang tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan kinerja.

    “Proyek ini menunjukkan komitmen untuk terus membangun portofolio ketenagalistrikan yang lebih efisien dan rendah karbon. Sekaligus berkontribusi pada keandalan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

     

     

  • Terungkap Jejak Sindikat Penjualan Anak di Bali, Jawa Tengah, Jambi Hingga Kepulauan Riau

    Terungkap Jejak Sindikat Penjualan Anak di Bali, Jawa Tengah, Jambi Hingga Kepulauan Riau

    Liputan6.com, Jakarta Penyelidikan kasus perdagangan anak yang menimpa bocah perempuan Bilqis (4) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Polisi kini menemukan fakta baru yakni jaringan pelaku diduga terlibat dalam praktik jual beli bayi yang meluas hingga ke empat provinsi lain di Indonesia. 

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap, hasil pengembangan dari empat tersangka yakni Sri Yuliana (30), Nadia Hutri (29), Meriana (42), dan Adit Prayitno Saputra (36), menunjukkan adanya jejak penjualan bayi dan anak di wilayah Bali, Jawa Tengah, Jambi, serta Kepulauan Riau.

    “Tersangka sudah berbicara dan mengakui adanya beberapa TKP lain yang berkaitan dengan penjualan bayi. Ada di wilayah hukum Polda Bali, Polda Jawa Tengah, Polda Jambi, dan Polda Kepri,” kata Djuhandhani saat doorstop di Mapolda Sulsel, Kamis (13/11/2025). 

    Temuan ini menandakan praktik jual beli bayi tersebut bukan kasus tunggal, melainkan memiliki jejaring lintas daerah. Karena itu, Polda Sulsel kini berkoordinasi intens dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    “Ini terus kami dalami. Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri karena kami di Polda Sulsel memiliki keterbatasan yurisdiksi,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa perkembangan kasus ini telah dilaporkan kepada Kabareskrim Polri. Dalam waktu dekat, Bareskrim dijadwalkan melakukan asistensi dan supervisi langsung terhadap tim penyidik Polda Sulsel. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat PPA dan Tipidum Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, mereka akan melaksanakan asistensi untuk mempercepat proses penyelidikan lintas daerah,” katanya.

  • Usut Kasus Pemerasan Gubernur Riau, KPK Geledah Kantor BPKAD dan Dinas Pendidikan

    Usut Kasus Pemerasan Gubernur Riau, KPK Geledah Kantor BPKAD dan Dinas Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Rabu (12/11/2025). 

    Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) terkait pergeseran anggaran di Provinsi Riau.

    “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau, Penyidik secara maraton melanjutkan giat penggeledahan di kantor BPKAD dan beberapa rumah pada Rabu (12/11),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (13/11/2025).

    Pada hari ini, kata Budi, penyidik lembaga antirasuah akan mengeledah kantor Dinas Pendidikan

    “Tim akan melanjutkan giat penggeledahan di Dinas Pendidikan,” ujar Budi.

    Pada perkara ini, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Kilang Dumai misalnya, mengembangkan inovasi yang berfokus pada optimalisasi pengolahan minyak mentah (crude oil), khususnya jenis super heavy crude yang memiliki tantangan teknis tinggi dalam proses pengolahan.

    Di selatan Pulau Jawa, Kilang Cilacap mengembangkan inovasi untuk meningkatkan unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT) agar mampu mengolah bahan baku nabati menjadi Renewable Diesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Di utara Pulau Jawa, Kilang Balongan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proses pengisian pelumas pada peralatan berputar (rotating equipment) di lingkungan kilang.

    Dan di Pulau Kalimantan, Kilang Balikpapan mengembangkan inovasi pengganti foam (busa untuk pemadam kebakaran) untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pelatihan pemadam kebakaran dan pengujian fasilitas proteksi kebakaran.

    “Deretan inovasi itu menunjukkan bahwa peran KPI tak hanya menjadi pengelola dan operator kilang, tapi juga menjadi pelopor teknologi energi berkelanjutan,” ungkap Taufik.

    Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia dan keselamatan kerja, KPI meluncurkan berbagai program inovatif. Menurut Taufik, program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan mitra kerja. Program-program tersebut antara lain Safety Leadership Program (SLP) 4.0 yang merupakan program peningkatan budaya keselamatan kerja.

    Selama 8 tahun, KPI tak hanya mengedepankan aspek bisnis, tapi juga merangkul masyarakat sekitar kilang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pada periode 2023-2024, KPI menyalurkan sekitar Rp34 miliar untuk 370 program TJSL.

  • Masih Kasus Gubernur Abdul Wahid, KPK Geledah Kantor BPKAD hingga Dinas Pendidikan Riau

    Masih Kasus Gubernur Abdul Wahid, KPK Geledah Kantor BPKAD hingga Dinas Pendidikan Riau

    Masih Kasus Gubernur Abdul Wahid, KPK Geledah Kantor BPKAD hingga Dinas Pendidikan Riau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau dan beberapa rumah lainnya pada Rabu (12/11/2025).
    Penggeledahan itu masih berkaitan dengan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
    Gubernur Riau
    , Abdul Wahid.
    “Penyidik secara maraton melanjutkan giat penggeledahan di kantor BPKAD dan beberapa rumah pada Rabu (kemarin),” kata Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
    Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait pergeseran anggaran di Provinsi Riau.
    “Hari ini, Kamis, melanjutkan giat penggeledahan di Dinas Pendidikan,” tegas dia.
    KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Riau, yang terus mendukung penuh penegakan hukum ini.
    “Mengingat, masyarakatlah sebagai pihak yang paling dirugikan akibat korupsi yang secara nyata telah mendegradasi kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” jelas dia.
    Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam operasi senyap di Riau pada Senin (3/11/2025).
    Mereka di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda, dan Tata Maulana yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid.
    Kemudian, satu orang lain atas nama Dani M. Nursalam yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri pada Selasa (4/11/2025) petang.
    Menurut hasil pemeriksaan, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Abdul Wahid Curhat ke UAS , Ngaku Uang Dolar Sitaan KPK Tabungan untuk Berobat Anak

    Istri Abdul Wahid Curhat ke UAS , Ngaku Uang Dolar Sitaan KPK Tabungan untuk Berobat Anak

    GELORA.CO – Uang Sitaan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Provinsi terhadap Gubernur Riau dan Kepala Dinas PUPR, memunculkan sejumlah fakta baru, setelah orang dekat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid buka suara.

    Henny Sasmita istri Gubernur Riau Nonaktif, Abdul Wahid menceritakan perihal sebenarnya kepada Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Ustadz Alnofiandri Dinar sebagai sahabat dekat suaminya sebelum ia berangkat ke Jakarta, pasca penetapan suaminya sebagai tersangka.

    Selasa (4/11/2025) pagi setelah Abdul Wahid dibawa ke Jakarta, istri Abdul Wahid datang ke pesantren Az Zahra, pesantren milik UAS di Rimbo Panjang. Ia curhat dan minta doa ke Ustadz Abdul Somad agar diberi kekuatan menghadapi persoalan tersebut.

    Sebab Henny begitu terpukul dengan peristiwa OTT yang menurutnya tidak mungkin dilakukan suaminya dan yakin suaminya tidak melakukan itu.

    Pada saat di Pesantren menurut cerita Ustadz Alnofiandri Dinar, Henny menyampaikan apa perasaannya saat itu. Dia terpukul dengan kejadian itu. Sangat syok serta kaget sekali dengan kejadian ini.

    “Karena sebelumnya tidak pernah informasi terkait ini, kemudian beliau rasanya sangat yakin dengan suaminya, selama di dunia politik sudah lebih 20 tahun, belum pernah ada track record informasi miring terhadap Abdul Wahid,” ujar Alnofiandri .

    Henny Sasmita juga menyampaikan isi hatinya dengan meyakini itu dan selama menjadi Gubernur sering mengingatkan suaminya untuk bekerja lurus dan menjaga nama UAS serta jaga nama Riau, sehingga ia sangat kaget dengan informasi penangkapan suaminya ini.

    Namun ada kejanggalan yang diceritakan Henny Sasmita dari OTT tersebut, terutama uang berbentuk Poundsterling dan Dolar yang disita di kediaman pribadinya di Jakarta, uang tersebut merupakan tabungan untuk anak.

    “Dari informasi beliau, uang itu sengaja ditabung, yang ditargetkan untuk berobat anak beliau, kemudian uang itu sebagian merupakan SPPD dan dana yang sisa dulu, disimpan dalam bentuk valuta asing, sehingga uang itu berasal dari kerja beliau, sebelumnya yang disimpan di Jakarta, dan tidak perlu dibawa ke Pekanbaru karena masih bolak balik ke Jakarta,” ujar Alnofiandri menceritakan.

    Karena lanjut Alnofiandri, Abdul Wahid, selain politikus juga dikenal seorang pengusaha, oleh karena itu, kepentingan terhadap valuta asing itu adalah sebuah kepentingan yang lumrah.

    “Jumlahnya juga tidak besar 800 juta untuk seorang pengusaha dan politikus yang sudah panjang perjalanannya menurut kami jumlah yang sangat lumrah. Oleh karena itu, uang itu adalah dana simpanan bukan sebagai uang setoran,” ujarnya.

    Saat ini istri Abdul Wahid menurut Alnofiandri, karena status Gubernur sudah nonaktif maka sudah kembali pada tugas awal, tugas sebagai pegawai di Badan Penghubung Riau di Jakarta.

    “Begitu suaminya tersangka maka langsung balik ke Jakarta dan menjalankan tugas dinasnya ditengah kondisinya yang masih syok terpukul mental,” jelasnya.

    “Saya harus kuat dan saya harus kuatkan anak saya dan saya harus kembali bekerja. Saya tidak akan peduli apa nanti cakap orang, mau diapakan orang terserah. Yang jelas saya berusaha lagi masuk ke kantor sebagai ASN,” ujar Alnofiandri menirukan pernyataan Henny sebelum berangkat ke Jakarta.

    Saat diskusi dengan istri Abdul Wahid, menurutnya semua tuduhan yang dituduhkan mulai dari Jatah preman dan setoran soal jabatan semuanya dibantah politisi PKB tersebut.

    “Saya diskusi dengan istri Wahid, dibantahnya semua tuduhan itu. Mulai dari Japrem proyek dan Japrem soal jabatan serta tuduhan lainnya,” tegas Alnofiandri.

    Pihaknya berharap masyarakat Riau berbaik sangka dengan Abdul Wahid, dengan hormati hukum ini berjalan. Kemudian meminta sesama orang Riau jangan saling menghakimi dan jangan saling framing sesama.

    “Kita mendoakan agar ini berjalan baik, hasilnya untuk kebaikan negeri dan mudah-mudahan Abdul Wahid bebas tidak ditetapkan sebagai terpidana. Beliau punya niat baik dan membuat program yang baik untuk masyarakat, sampai saat ini berbagai program,” ujarnya.

    Tribunpekanbaru.com mencoba melakukan komunikasi langsung dengan Henny Sasmita namun belum bersedia untuk diwawancarai langsung, karena kondisinya juga masih syok dan trauma berat.

    KPK Sita Rp 1,6 Miliar

    Sebelumya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1,6 miliar dalam pecahan Dollar AS, Pound Sterling, dan Rupiah saat operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

     Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang-uang dalam pecahan Dollar AS dan Pound Sterling disita di rumah Abdul Wahid di Jakarta.

    “Dan untuk uang-uang dalam bentuk Dollar AS dan Pound Sterling diamankan di Jakarta. Di salah satu rumah milik saudara AW (Abdul Wahid),” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Untuk uang-uang yang diamankan dalam bentuk Rupiah itu diamankan di Riau,” sambungnya.

    Budi mengatakan, uang sebesar Rp 1,6 miliar yang disita bukan penyerahan pertama.

    KPK menduga Abdul Wahid sebelumnya sudah pernah menerima penyerahan-penyerahan lainnya.

    “Artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” ujarnya.

    Geledah Sejumlah Tempat di Pekanbaru

    Setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara tersebut.

    Penyidik KPK telah menggeledah kantor Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin (10/11/2025).

    Sebagai informasi, sebelumnya KPK sudah menggeledah Kantor Dinas PUPR PKPP Riau, rumah dinas hingga rumah pribadi.

    Saat menyambangi kantor Gubernur, tim penyidik KPK datang menggunakan delapan unit mobil dan langsung memasuki kantor berlantai tiga itu, dengan pengawalan personel Brimob Polda Riau bersenjata. 

    Hari ini Rabu (12/11/2025), KPK terlihat mendatangi kantor Dinas BPKAD Riau.

    Setelah enam jam lebih melakukan penggeledahan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya meninggalkan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025) sore.

    Pantauan di lokasi, tim KPK keluar dari gedung yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru itu sekitar pukul 15.14 WIB. Berbeda dari penggeledahan sebelumnya, kali ini penyidik tampak tidak membawa koper yang berkas seperti penggeledahan di beberapa lokasi sebelumnya.

    Terlihat hanya satu kotak karton air mineral saja yang dibawa oleh petugas KPK. Kotak itu kemudian dimasukkan ke bagasi salah satu mobil yang ditumpangi tim KPK.

    Menurut keterangan seorang pegawai yang bertugas di Kantor BPKAD Riau, petugas KPK tiba di lokasi sejak pagi.

    “Iya dari pagi bang, sekitar jam 9 lah, lama juga mondar-mandir sampai sore ni baru keluar,” ujar seorang pegawai yang meminta namanya tidak ditulis.

  • Cuaca Ekstrem Bakal Terjadi hingga Februari 2026, BMKG Minta Masyarakat Waspada

    Cuaca Ekstrem Bakal Terjadi hingga Februari 2026, BMKG Minta Masyarakat Waspada

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak untuk siaga menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026.

    Hingga akhir Oktober, sebanyak 43,8 persen wilayah Indonesia atau setara 306 Zona Musim (ZOM) telah resmi memasuki musim hujan. 

    Peralihan musim ini membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia.
    Cuaca ekstrem 
    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan hujan kini mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia dan akan terus meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan mendatang.

    “Kita sedang memasuki periode transisi menuju puncak musim hujan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir, terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai terpengaruh sistem siklon tropis dari Samudra Hindia,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta beberapa waktu lalu yang dikutip kembali pada Rabu, 12 November 2025.
     

    Berdasarkan analisis BMKG, kata dia, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

    Dalam sepekan terakhir yakni pekan terakhir Oktober, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah, seperti Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter. 

    Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem, didominasi hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah.

    Meski hujan mulai meningkat, lanjut Dwikorita, namun suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, mencapai 37 derajat Celsius di Riau dan lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.

    Dwikorita menjelaskan, dinamika atmosfer saat ini cukup aktif dengan pengaruh MJO, gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut positif di perairan Indonesia yang memperkuat pembentukan awan hujan.

    “Kombinasi faktor ini menyebabkan potensi hujan lebat dan badai meningkat di banyak wilayah. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG,” tegasnya.
    Potensi siklon tropis selatan
    Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga memperingatkan meningkatnya potensi siklon tropis selatan yang dapat membawa hujan ekstrem dan angin kencang di wilayah pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. 

    Ia menambahkan bahwa pada November ini, periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang dapat berkembang menjadi siklon tropis.

    “Siklon tropis yang berkembang di Samudra Hindia dapat memicu peningkatan curah hujan secara drastis dan menyebabkan banjir besar di wilayah pesisir. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat terhadap kemungkinan dampak bencana,” tambah Dwikorita.

    Selain itu, pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di wilayah Pasifik dan melewati ambang batas La Niña, yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di Pasifik tengah dan timur sebesar -0,54°C dan pada Oktober sebesar -0,61°C. Sementara itu, kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran.

    Dua indikasi tersebut menandakan perkembangan awal La Niña dan menunjukkan bahwa La Niña lemah telah terjadi. Namun demikian, Dwikorita menjelaskan bahwa fenomena ini tidak akan berdampak signifikan terhadap curah hujan di Indonesia, karena kondisi hujan pada November–Desember 2025 hingga Januari–Februari 2026 diprediksi tetap berada pada kategori normal.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak untuk siaga menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026.
     
    Hingga akhir Oktober, sebanyak 43,8 persen wilayah Indonesia atau setara 306 Zona Musim (ZOM) telah resmi memasuki musim hujan. 
     
    Peralihan musim ini membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia.
    Cuaca ekstrem 
    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan hujan kini mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia dan akan terus meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan mendatang.

    “Kita sedang memasuki periode transisi menuju puncak musim hujan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir, terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai terpengaruh sistem siklon tropis dari Samudra Hindia,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta beberapa waktu lalu yang dikutip kembali pada Rabu, 12 November 2025.
     

    Berdasarkan analisis BMKG, kata dia, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.
     
    Dalam sepekan terakhir yakni pekan terakhir Oktober, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah, seperti Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter. 
     
    Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem, didominasi hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah.
     
    Meski hujan mulai meningkat, lanjut Dwikorita, namun suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, mencapai 37 derajat Celsius di Riau dan lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.
     
    Dwikorita menjelaskan, dinamika atmosfer saat ini cukup aktif dengan pengaruh MJO, gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut positif di perairan Indonesia yang memperkuat pembentukan awan hujan.
     
    “Kombinasi faktor ini menyebabkan potensi hujan lebat dan badai meningkat di banyak wilayah. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG,” tegasnya.
    Potensi siklon tropis selatan
    Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga memperingatkan meningkatnya potensi siklon tropis selatan yang dapat membawa hujan ekstrem dan angin kencang di wilayah pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. 
     
    Ia menambahkan bahwa pada November ini, periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang dapat berkembang menjadi siklon tropis.
     
    “Siklon tropis yang berkembang di Samudra Hindia dapat memicu peningkatan curah hujan secara drastis dan menyebabkan banjir besar di wilayah pesisir. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat terhadap kemungkinan dampak bencana,” tambah Dwikorita.
     
    Selain itu, pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di wilayah Pasifik dan melewati ambang batas La Niña, yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di Pasifik tengah dan timur sebesar -0,54°C dan pada Oktober sebesar -0,61°C. Sementara itu, kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran.
     
    Dua indikasi tersebut menandakan perkembangan awal La Niña dan menunjukkan bahwa La Niña lemah telah terjadi. Namun demikian, Dwikorita menjelaskan bahwa fenomena ini tidak akan berdampak signifikan terhadap curah hujan di Indonesia, karena kondisi hujan pada November–Desember 2025 hingga Januari–Februari 2026 diprediksi tetap berada pada kategori normal.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal di Kota Batam agar berorientasi ekspor.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Yuni Moraza saat kunjungan kerja ke Batam, Rabu.

    Wamen Helvi menjelaskan, pembiayaan UMKM di Batam saat ini didominasi oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya di Batam, Rabu.

    Ia menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan UMKM nasional.

    “Kami ingin program kami, yaitu Corporate Business Responsibility (CBR), berjalan berdampingan dengan kegiatan investasi. Saat perusahaan besar mendapat izin usaha dengan BP Batam, kami mendorong agar mereka juga melibatkan UMKM lokal,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan UMKM Batam.

    “Pertama, kami akan mengadakan promosi bersama dengan pihak perbankan untuk menjadikan Batam sebagai destinasi investasi. Kedua, membuat model industri bersama investor kawasan yang dibina oleh perbankan. Dan ketiga, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses aset-aset BP Batam untuk pengembangan usaha,” ujar Fary.

    Ia mencontohkan, beberapa aset seperti Taman Rusa dan Sport Hall bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta sambil melibatkan UMKM lokal.

    “Tujuannya agar aset kita tidak hanya menjadi fasilitas publik, tapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat dan mendukung UMKM lokal,” katanya.

    Fary juga menegaskan pentingnya memberi keistimewaan bagi pelaku usaha kecil di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

    “Selama ini investor besar menikmati keunggulan FTZ, tetapi UMKM lokal juga harus mendapat keuntungan yang sama untuk mendukung orientasi ekspor,” ujarnya.

    Dari total 75.575 unit UMKM di Batam, kata dia, saat ini baru sekitar 5 persen yang berorientasi ekspor.

    BP Batam dan Kementerian UMKM menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2026.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produksi minyak pada Desember 2025 diprediksi capai 625 ribu BOPD

    Produksi minyak pada Desember 2025 diprediksi capai 625 ribu BOPD

    Jadi, rata-rata total lifting minyak tahun ini (diperkirakan) 606-607 ribu BOPD atau melebihi target APBN

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memperkirakan produksi minyak pada Desember 2025 dapat mencapai 625 ribu barel per hari atau barrels oil per day (BOPD).

    Sementara, rata-rata produksi tahun ini hingga 10 November 2025 (year to date) mencapai 606.020 BOPD atau telah melebihi target APBN 2025 sebanyak 605 ribu BOPD.

    “Mudah-mudahan bisa bertahan sampai dengan Desember, sehingga semua minyak yang diproduksi, yang ditampung di tangki-tangki sementara ini sebelum kapal tanker datang, kita kumpulkan sampai akhir Desember akan kita lifting. Prediksi pada Desember itu nanti produksi kita bisa 625 ribu BOPD,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Secara rinci, total produksi ytd per 10 November itu terdiri atas minyak 529.449 BOPD, kondensat 53.174 BOPD, natural gas liquids (NGL) 23.118 barrel per day (BPD), dan kondensat hilir dari DSLNG (PT Donggi Senoro LNG) 279 barrel of condensate per day (BCPD).

    Adapun outlook 2025, total produksi ditargetkan 608.100 BOPD dengan rincian minyak 530.600 BOPD, kondensat 53.900 BOPD, NGL 23.100 BPD, dan DSLNG 500 BCPD, serta total lifting diprediksi 607 ribu BOPD.

    “Jadi, rata-rata total lifting minyak tahun ini (diperkirakan) 606-607 ribu BOPD atau melebihi target APBN,” ungkap Djoko.

    Berdasarkan KKKS, produksi minyak dan kondensat (BOPD) per 10 November 2025 itu berasal dari ExxonMobil Cepu Ltd sebanyak 153.932, PT Pertamina Hulu Rokan 151.053, PT Pertamina EP 68.504, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java 25.538, PT Pertamina Hulu Mahakam 23.559, PT Pertamina Hulu Energi Oses 17.180, Petrochina Internasional Jabung Ltd 13.212, Medco E&P Natuna Ltd 16.747, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga 13.209, lalu BP Berau Ltd 7.653.

    Untuk PT Bumi Siak Pusako sebesar 7.654, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur 7.634, Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi 7.039, Texcal Energy Mahato Inc 6.584, PC Ketapang II Ltd 5.282, Saka Indonesia Pangkah Ltd 5.583, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang 5.044, PT Imbang Tata Alam 4.678, PT Medco E&P Rimau 4.123, Petrogas (Basin) Ltd 4.063, dan KKKS lainnya 34.352.

    Untuk produksi NGL (BPD), Petrochina Internasional Jabung Ltd capai 15.395, Saka Indonesia Pangkah Ltd 787, East Kal Group/PT Badak 2.821, PT Pertamina EP 817, Petrogas (Basin) Ltd 237, serta Jadestone Energy (Lemang) Pte Ltd 2.060.

    Untuk produksi kondensat hilir, hanya DSLNG sebanyak 279 BOPD.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Geledak Kantor BPKAD Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Riau

    KPK Geledak Kantor BPKAD Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Riau

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan menyita dokumen pergeseran anggaran saat menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PUPR-PKPP) Riau pada Selasa 11 November 2025.

    “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPRPKPP,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, melansir Antara, Rabu (12/11/2025).

    Selain itu, Budi mengatakan, penyidik KPK menyita barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dinas tersebut.

    Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

    Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

    Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

    Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.