Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Dukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi, PT Freeport Indonesia Tanam Mangrove di Deli Serdang

    Dukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi, PT Freeport Indonesia Tanam Mangrove di Deli Serdang

    Program Mangrove for Life, PT Freeport Indonesia Pulihkan Ekosistem Mangrove

    Key: Ekosistem Mangrove, PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup
    Sum: PT Freeport Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penanaman mangrove sebagai bagian dari komitmen menanam 10.000 hektare mangrove hingga 2041.

    Deli Serdang, Beritasatu.com – PT Freeport Indonesia (PT FI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penanaman mangrove sebagai bagian dari komitmen PT FI menanam 10.000 hektare (ha) mangrove hingga 2041. Penanaman kali ini dilakukan di Kecamatan Percut Sei-Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

    Pada 2023, PT FI telah melakukan penanaman mangrove di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam rangka mendukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove seluas 2.000 ha di luar area PT FI.

    Bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, PT FI telah memverifikasi berbagai lokasi penanaman mangrove yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Dari aksi itu, PT FI telah berhasil mengidentifikasi area lebih dari 800 ha untuk dilakukan penanaman mulai 2025. Lokasi tersebut, tersebar di Sumut, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Kalimantan Timur.

    Penanaman mangrove di Deli Sedang secara simbolis dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Direktur & EVP Sustainable Development PT FI Claus Wamafma, bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan manajemen PT FI pada Sabtu (30/11/2024).

    “Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3,4 juta ha, terbesar di dunia. Sebanyak 23% populasi mangrove dunia ada di Indonesia. Mangrove sangat penting bagi kehidupan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan seusai penanaman mangrove.

    Ia mengatakan, tanaman mangrove memiliki kandungan karbon yang tinggi pada soil mangrove atau tanah mangrove. Fungsinya sebagai penyaring alami yang menangkap sedimen dan polutan dari air sehingga membantu menjaga kualitas air di ekosistem pesisir.

    Selain itu, tanah mangrove juga mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar. Hal itu lebih banyak dibandingkan dengan hutan daratan yang membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer dan memitigasi perubahan iklim.

    “Restorasi mangrove harus dilakukan. Kita harus kerja keras. Saat ini Freeport Indonesia menanam 25 ha (di Deli Serdang). Kita juga akan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi melakukan rehabilitasi maupun restorasi mangrove yang ada di Indonesia,” kata Hanif.

    Sementara itu, Direktur & EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma mengatakan program “Mangrove for Life” atau Mangrove untuk Kehidupan merupakan komitmen PT FI terhadap lingkungan. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan ekosistem pesisir dan rehabilitasi mangrove.

    “Upaya ini sekaligus menjadi dukungan kami terhadap Program Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemulihan ekosistem bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat pesisir,” urai Claus.

    Terkait penanaman mangrove di Deli Serdang, Claus menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan PT FI yang ditandatangani pada Juni 2023 lalu.

    Nota kesepahaman tersebut berisi tentang komitmen untuk mendukung pemulihan ekosistem mangrove dalam rangka mendukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove seluas 2.000 ha.

    “Sejak 2005 hingga 2024, PT FI telah melakukan penanaman mangrove di area pesisir di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT FI dengan luasan mencapai 1.088 ha,” kata Claus.

  • Seorang Guru Ditemukan Tewas di Areal Kebun Sawit di Kampar, Tubuh Penuh Luka Bakar

    Seorang Guru Ditemukan Tewas di Areal Kebun Sawit di Kampar, Tubuh Penuh Luka Bakar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Seorang guru, warga Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Riau ditemukan tewas mengenaskan di area kebun sawit. Saat ditemukan kondisi jasad guru pria inisial HAS (30) penuh dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Dekat jasad korban juga ditemukan satu unit sepeda motor warna biru yang diduga milik korban.

    Peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat (29/11/2024) sekitar pukul 16.30 WIB di Afdeling V Tandun Blok JK V Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengatakan, korban ditemukan oleh sekuriti perusahaan sawit saat melakukan patroli rutin. Melihat kondisi jasad di lokasi kejadian, kuat dugaan korban telah dibunuh.

    “Korban ditemukan tergeletak sudah dalam keadaan meninggal dunia di samping motornya dengan kondisi tubuh terbakar dan luka robek pada leher korban,” kata Kombes Anom Karabianto, Senin (2/12/2024).

    Setelah penemuan itu,  sekuriti langsung menghubungi kepolisian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban dari lokasi ke RS Bhayangkara Polda Riau.

    “Petugas sudah mendatangi TKP, mencatat keterangan dari para saksi, dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diautopsi,” jelasnya.

    Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait motif dan pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian untuk melengkapi penyelidikan.
     

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Jakarta –

    Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam membangun dan memeratakan infrastruktur digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang dapat menghambat pemerataan akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.

    Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun berupaya mendorong pemerataan ekosistem digital melalui proyek Palapa Ring.

    Melansir situs resmi prb.net.id, Palapa Ring menghadirkan jaringan tulang punggung (backbone) pada 57 daerah 3T melalui jaringan fiber optic dan saluran Radio Gelombang Mikro (Microwave). Dengan begitu, para penyedia layanan internet, baik local provider maupun national local provider dapat membangun jaringan akses lokal berkecepatan tinggi. Proyek ini dibagi menjadi tiga bagian yakni, Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.

    Perjalanan Proyek Palapa Ring Barat

    Pemerintah melalui Komdigi sebelumnya telah menunjuk PT Palapa Ring Barat (PRB) merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) sebagai pelaksana Proyek Palapa Ring Barat.

    Sejak 2 Maret 2018, Palapa Ring Barat mulai beroperasi dalam tiga proyek yang menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Proyek ini memiliki total panjang kabel fiber optik sepanjang 2.119 km, di mana 1.718 km merupakan panjang kabel bawah laut (submarine) dan 401 km panjang kabel terrestrial.

    Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memercayakan Moratelindo untuk menjalankan proyek strategis nasional sekaligus sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat. Pada Maret 2018, proyek Palapa Ring Barat selesai dan mulai beroperasi.

    Peresmian operasional proyek Palapa Ring dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7, Joko Widodo di Istana Negara, pada 14 Oktober 2019. Ia berharap kehadiran Palapa Ring dapat meningkatkan kemajuan teknologi di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

    “Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita dengan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan,” kata Jokowi, dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara , Sabtu (23/11).

    Hingga saat ini, proyek Palapa Ring Barat telah menghadirkan jaringan backbone di 15 titik di bagian Barat Indonesia, dengan rincian 5 kota layanan dan 7 kota interkoneksi. Kehadirannya siap memberikan akses internet yang layak dan sinyal merata bagi warga yang tinggal di wilayah Dumai, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan sekitarnya.

    (anl/ega)

  • Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Kapolda Riau Irjen M Iqbal meninjau langsung lokasi jalan longsor dan amblas di km 106-107 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Senin (2/12/2024).  

    Akibat longsor tersebut, jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Riau menuju Sumatera Barat (Sumbar) ditutup sementara sejak beberapa hari lalu hingga proses pengerjaan selesai. 

    Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait sedang melakukan upaya perbaikan dan rekayasa lalu lintas. 

    “Saya turun langsung ke lokasi untuk melihat  kondisi jalan yang terputus akibat longsor. Ini  merupakan prioritas kita untuk segera ditangani  agar masyarakat tidak terhambat dalam  beraktivitas,” ujar Iqbal seusai melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan longsor di Kampar.

    Demi mengurai kemacetan dan tidak bertambah panjangnya kendaraan yang terjebak, Ditlantas Polda Riau telah mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lintas tengah melalui Kiliran Jao dan Teluk Kuantan. 

    “Saya berharap agar proses perbaikan jalan Riau-Sumatra Barat ini dapat dilakukan secepatnya  dan akses jalan dapat kembali normal segera,”  tegasnya.

    Hingga saat ini, dinas terkait sedang melakukan perbaikan jalan dengan membangun jembatan darurat akibat longsor di Kampar ini. Ditlantas Polda Riau mengimbau para pengendara dari dan menuju Riau agar menggunakan jalur alternatif. 

  • Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang hanya sebesar 6%. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Keputusan UMP 2025 naik 6,5% diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pekerja dalam menentukan kebijakan upah.

    Kebijakan Berbasis Dialog untuk Kesejahteraan Pekerja

    Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Presiden pada Jumat, 29 November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari dialog konstruktif dengan pimpinan serikat buruh.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%,” ungkap Prabowo.

    Selain itu, penetapan upah minimum sektoral akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Rincian teknis mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi yang efektif.

    Upah Minimum sebagai Jaringan Pengaman Sosial

    Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang berfungsi mendukung kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

    “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” tegas Prabowo.

    Berikut Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5%

    1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

    2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

    3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

    4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

    5. Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615

    6. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570

    7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527

    8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653

    9. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    10. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.

    11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313

    12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63

    13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78

    14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04

    15. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000

    16. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86

    17. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5

    18. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94

    19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

    20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

    21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

    22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

    23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

    24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

    25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

    26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37

    27. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78

    28. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30

    29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

    30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

    31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

    32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

    33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

    34. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55

    35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

     

  • Ketua KPU Karimun-Kepri: Hasil rekapitulasi suara rampung 10 Desember

    Ketua KPU Karimun-Kepri: Hasil rekapitulasi suara rampung 10 Desember

    Batam (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), memperkirakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan selesai pada 10 Desember.

    “Semua panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 14 kecamatan sudah selesai pleno rekapitulasi. Prosesnya lancar, baik secara manual maupun melalui Sirekap,” kata Ketua KPU Kabupaten Karimun Mardanus saat dihubungi di Batam, Senin.

    Proses ini dimulai pada 29 November dan berlangsung hingga 30 November, terutama di kecamatan dengan jumlah pemilih tinggi, seperti Meral, Kundur, dan Karimun.

    Sementara itu, aplikasi Sirekap juga berhasil mendukung proses rekapitulasi elektronik dan sudah selesai pada 29 November pukul 12 malam.

    Selanjutnya, pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada 4 Desember 2024.

    “Hari ini kami sedang ada persiapan untuk pleno pada 4 Desember. Setelah itu, hasilnya akan dilanjutkan ke tingkat provinsi untuk pleno pemilihan gubernur sekitar 8 atau 9 Desember,” katanya.

    Mardanus optimistis seluruh rangkaian tahapan rekapitulasi suara akan rampung sesuai target, sehingga pada 10 Desember seluruh hasil sudah terselesaikan.

    “Kami pastikan pada 10 Desember, rekapitulasi selesai dan siap untuk langkah berikutnya,” tambahnya.

    Proses rekapitulasi suara yang lancar di Kabupaten Karimun diharapkan menjadi contoh pelaksanaan Pilkada 2024 yang transparan, jujur, dan adil di Kepri.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rekapitulasi Suara Pilkada Rohul Dijaga Ketat, Pendukung Calon Bupati Jangan Euforia Berlebihan

    Rekapitulasi Suara Pilkada Rohul Dijaga Ketat, Pendukung Calon Bupati Jangan Euforia Berlebihan

    Liputan6.com, Pekanbaru – Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu (Rohul) bersama pihak terkait matangkan persiapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau serta calon bupati dan wakil Rohul bakal digelar 3 sampai 4 Desember nanti.

    Rapat koordinasi persiapan pada Minggu siang, 1 Desember 2024 ini, diikuti Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK. Ada beberapa poin yang disampaikannya agar rekapitulasi suara Pilkada Rohul berjalan aman dan tepat waktu.

    Budi menjelaskan, kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah bakal mengerahkan 216 personel pengamanan. Jumlah itu akan disiagakan di 17 titik untuk membatasi orang masuk ke ruangan rekapitulasi.

    “Rencananya dilaksanakan di Hotel Sapadia, mulai tanggal 3 Desember dan ditargetkan selesai pada 4 Desember,” kata Budi.

    Menurut Budi, kepolisian bersama KPU serta pihak penyelenggara serta pengawas Pilkada 2024 hanya memperbolehkan 139 orang masuk ke ruangan rekapitulasi. Jumlah itu termasuk tim pemenangan pasangan calon bupati serta wartawan.

    “Yang diperbolehkan masuk hanya yang membawa kartu identitas yang dikeluarkan KPU, sementara untuk keterbukaan informasi, maka rekapitulasi suara akan disiarkan ke YouTube KPU Rohul,” kata Budi.

    Selama rekapitulasi suara berlangsung, Budi mengimbau masa pendukung pasangan calon bupati menjaga kondusivitas di luar hotel. Mereka diminta tidak bereuforia secara berlebihan.

    “Jangan berlebihan merayakan jika pasangan yang didukung memperoleh suara terbanyak, ini penting agar tidak terjadi konflik,” kata Budi.

    Budi menegaskan, rekapitulasi suara merupakan hal penting dalam tahapan Pilkada serentak. Hasil rekapitulasi ini akan diplenokan oleh KPU untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

    Rekapitulasi dilakukan secara transparan karena masing-masing tim sukses diundang, begitu juga pasangan calon. Rekapitulasi juga diikuti sejumlah saksi untuk menghindari adanya pelanggaran.

    “Dengan persiapan matang rekapitulasi tingkat kabupaten diharap berjalan aman, efisien, mencerminkan asas demokrasi yang jujur dan adil,” kata Budi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Liputan6.com, Pekanbaru – Seorang guru honorer di Kabupaten Kampar, Heri Aprianus, ditemukan tewas mengenaskan di kebun sawit. Tubuh pria 30 itu hangus terbakar dan di lehernya ada luka sayatan.

    Heri Aprianus diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya, sepeda motor korban masih tergeletak tak jauh dari posisi korban terbakar atau tidak dilarikan pelaku.

    Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Anom Karibianto menjelaskan, jasad korban ditemukan di kebun sawit perusahaan Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu. Kejadian ini masih diusut kepolisian setempat.

    “Korban pertama kali ditemukan sekuriti yang berpatroli, saksi menemukan jasad korban terlentang, kondisinya hangus,” kata Anom, Senin (2/12/2024).

    Pengakuan saksi, luka bakar terdapat di sekujur tubuh korban. Korban diduga dibakar lengkap dengan pakaiannya karena celana dan bajunya masih terpasang.

    “Kondisi pakaian hangus dan ada luka robek di leher,” ucap Anom.

    Sekuriti kemudian melapor ke temannya tentang penemuan jasad guru honorer itu. Selanjutnya dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan sampai ke Polsek Tapung Hulu.

    Unit Reserse Kriminal Polsek Tapung Hulu tiba di lokasi beberapa menit usai mendapatkan laporan. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara lalu meminta keterangan sejumlah pihak.

    “Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diautopsi,” jelasnya.

    Kasus yang menggemparkan masyarakat Desa Kasikan pada Kamis siang, 29 November 2024 ini, masih dalam penyelidikan. Kepolisian belum menyimpulkan apakah korban tewas karena dibunuh atau ada penyebab lain.