Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Segini Besaran UMP 2025 Seluruh Provinsi di Sumatra Jika Naik 6,5%

    Segini Besaran UMP 2025 Seluruh Provinsi di Sumatra Jika Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan rata-rata upah minimum nasional untuk 2025 resmi diumumkan sebesar 6,5%. Lantas, berapa jadinya upah minimum provinsi (UMP) yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya?

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyampaikan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikannya sebesar 6%. Kendati begitu, setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

    Kepala Negara menilai, upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha

    Adapun, penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Jika besaran tersebut digunakan untuk mengerek upah minimum nasional, lantas berapa upah minimum 2025 di provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatra dan sekitarnya?

    Pada 2024, upah minimum provinsi di Aceh dipatok sebesar Rp3,460,672. Jika dihitung dengan acuan kenaikan 6,5%, maka upah minimum akan naik Rp224.943. Dengan demikian, UMP 2025 Aceh adalah Rp3.685.615.

    Kemudian, UMP di Sumatra Utara Rp2.992.559, Sumatra Barat Rp2.994.193, Riau Rp3.508.775, dan Jambi Rp3.234.533. Lalu, Sumatra Selatan naik menjadi Rp3.681.570, Bengkulu Rp2.670.039, Lampung Rp2.893.069, Bangka Belitung Rp3.876.600, dan Kepulauan Riau Rp3.623.653.

    Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2025 di Sumatra jika naik 6,5%:

    Aceh dari Rp3,460,672.00 menjadi Rp3.685.615
    Sumatra Utara dari Rp2,809,915.00 menjadi Rp2.992.559
    Sumatra Barat dari Rp2,811,449.27 menjadi Rp2.994.193
    Riau dari Rp3,294,625.56 menjadi Rp3.508.775
    Jambi dari Rp3,037,121.85 menjadi Rp3.234.533
    Sumatra Selatan dari Rp3,456,874.00 menjadi Rp3.681.570
    Bengkulu dari Rp2,507,079.24 menjadi Rp2.670.039
    Lampung dari Rp2,716,497.00 menjadi Rp2.893.069
    Bangka Belitung dari Rp3,640,000.00 menjadi Rp3.876.600
    Kepulauan Riau dari Rp3,402,492.00 menjadi Rp3.623.653

  • Bawaslu RI nilai KPU tak salah di Pilkada Kota Banjarbaru 2024

    Bawaslu RI nilai KPU tak salah di Pilkada Kota Banjarbaru 2024

    “Kalau yang dilakukan KPU, ya, tidak (ada pelanggaran), karena dia menjalankan rekomendasinya dari Bawaslu,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menilai tidak ada yang salah dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru 2024, Kalimantan Selatan.

    “Kalau yang dilakukan KPU, ya, tidak (ada pelanggaran), karena dia menjalankan rekomendasinya dari Bawaslu,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru 2024 diikuti satu pasangan calon setelah pasangan lainnya didiskualifikasi.

    Akan tetapi, KPU tak memberlakukan mekanisme kotak kosong meski kontestasi hanya diikuti pasangan calon tunggal.

    Mekanisme tersebut tidak diberlakukan sebab diskualifikasi Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, paslon petahana Pilkada Banjarbaru 2024, berlangsung kurang dari 30 hari sejak hari pemungutan suara.

    Aditya yang didiskualifikasi oleh Bawaslu karena terbukti memanfaatkan program pemerintah daerah untuk kampanye, masih ditampilkan di surat suara karena surat suara Pilkada Banjarbaru 2024 sudah telanjur tercetak menampilkan format dua pasangan calon sebelumnya.

    Lolly mengatakan, KPU memiliki rujukan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Banjarbaru 2024 tanpa mekanisme kotak kosong meski hanya diikuti pasangan calon tunggal.

    Mekanisme yang dimaksud adalah Surat Nomor 1774/2024 berkenaan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara.

    Salah satu pokok yang dibahas petunjuk teknis itu menyatakan suara tidak sah jika petugas KPPS menemukan coblosan pada satu kolom pasangan calon yang dinyatakan batal oleh rekomendasi Bawaslu.

    Oleh karena itu, coblosan terhadap pasangan Aditya-Said dinyatakan tidak sah, sehingga memungkinkan Lisa-Wartono menang 100 persen.

    “Memang di regulasinya yang dikeluarkan oleh KPU, di juknisnya, menyatakan kalau calon itu dibatalkan, didiskualifikasi, maka surat suaranya dianggap sebagai suara-suara yang tidak sah. Nah, itu kan yang terjadi. Jadi secara norma ada sandarannya,” kata Lolly.

    Meskipun demikian, Lolly mengakui bahwa juknis KPU tidak mengantisipasi kondisi yang terjadi di Banjarbaru, yakni saat satu dari dua pasangan calon didiskualifikasi, sementara pencetakan ulang surat suara tidak memungkinkan.

    Oleh karena itu, preseden yang tak pernah terjadi sebelumnya ini diharapkan Bawaslu menjadi refleksi bersama.

    “Sehingga dalam konteks ini, ketika ada orang merasa keadilannya tidak terpenuhi, maka dia dipersilakan menempuh upaya hukum lainnya,” pungkasnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Banjarbaru, Erna-Wartono mendapatkan suara sebanyak 36.135 jiwa, sementara Aditya-Said 0. Kendati demikian, jumlah suara tidak sah yang tercatat mencapai 78.736 jiwa.

    Meski suara tidak sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024 dua kali lipat dari perolehan suara Lisa-Wartono, pasangan tersebut tetap dianggap menang 100 persen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sejarah Panjang Palapa Ring, Proyek Tol Langit yang Bikin RI Online

    Sejarah Panjang Palapa Ring, Proyek Tol Langit yang Bikin RI Online

    Jakarta –

    Kehadiran jaringan internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi seluruh negara di era digital seperti saat ini. Khusus di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kehadiran internet mampu mengkoneksikan daerah satu dengan lainnya.

    Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menggandeng banyak pihak agar jaringan internet bisa merata dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Melalui semangat tersebut, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Bakti Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus berupaya menghadirkan pemerataan jaringan internet melalui proyek Palapa Ring.

    Palapa Ring adalah proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang menghubungkan 57 kabupaten/kota di Indonesia. Proyek yang disebut dengan ‘tol langit’ ini diupayakan dapat menyediakan kualitas internet yang andal dari Sabang sampai Merauke.

    Perjalanan Pembangunan Palapa Ring

    Upaya membangun proyek tersebut sebenarnya sudah ada sejak 1998 lewat pembangunan Nusantara 21 yang merupakan cikal bakal Palapa Ring. Sayangnya krisis ekonomi yang menghantam para era tersebut membuat proyek tersebut tidak bisa dijalankan.

    Baru pada 2005 upaya menjalankan proyek tersebut kembali mencuat ke permukaan, tepatnya pada ajang Infrastructure Summit I. Pada tahun itu, munculah ide Cincin Serat Optik Nasional (CSO-N) yang diprakarsai oleh PT Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel). Aplikasi tersebut merupakan jaringan kabel kasar bawah laut berbentuk cincin terintegrasi berisi frekuensi pita lebar yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat dengan perkiraan panjang sekitar 25.000 km.

    Setiap cincin akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 gbps hingga 1.000 gbps di daerah tersebut.

    Pemerintah kemudian memopulerkan gagasan tersebut dengan nama Palapa O2 Ring. Namun karena mirip dengan merek dagang salah satu ponsel, pemerintah mengubah nama proyek serat optik ini menjadi Palapa Ring dan menjadi proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional.

    Adapun proyek tersebut dibagi menjadi tiga paket yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Khusus untuk Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah telah rampung dibangun pada 2016. Sementara untuk Palapa Ring Timur baru rampung dibangun pada 17 Agustus 2019 lalu.

    Pembangunan Palapa Ring ini tidak serta merta lancar begitu saja. Letak geografis yang berbeda-beda di setiap daerah menjadi tantangan tersendiri, salah satunya saat pembangunan Palapa Ring Timur.

    Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur Telah Beroperasi

    Untuk saat ini, Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur sudah beroperasi dan menjadi ‘tulang punggung’ internet di Indonesia. Khusus untuk Palapa Ring Barat proyek tersebut menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Serta memiliki total panjang kabel fiber optic sepanjang 2.119 km di mana 1.718 km merupakan panjang kabel bawah laut (submarine) dan 401 km panjang kabel terrestrial.

    Untuk Palapa Ring Tengah terbagi menjadi 6 proyek yang menghubungkan wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Adapun para proyek ini memiliki total panjang kabel fiber optik 3.101 km dengan 1.798 kmnya merupakan kabel bawah laut dan 1.303 km panjang kabel terrestrial.

    Sementara itu, untuk Palapa Ring Timur terbagi dalam 10 proyek menggunakan teknologi fiber optik dan 5 proyek lainnya menggunakan microwave menghubungkan Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

    Bentang kabel pada Palapa Ring Timur tergolong lebih panjang dibandingkan Barat dan Tengah. Secara angka Palapa Ring Timur memiliki total panjang kabel fiber optik 6.938 km, di mana 4.557 km panjang kabel bawah laut (submarine) dan 2.381 km panjang kabel terrestrial.

    (prf/ega)

  • Ditetapkan jadi Tersangka, Pj Wali Kota Pekanbaru Diduga Terima Jatah Uang Rp2,5 Miliar – Page 3

    Ditetapkan jadi Tersangka, Pj Wali Kota Pekanbaru Diduga Terima Jatah Uang Rp2,5 Miliar – Page 3

    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.

    “KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN), dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru, Novin Karmila (NK).

    Ketiga tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK di Pekanbaru pada Senin malam. Setelah diamankan, mereka dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Setelah penetapan, KPK langsung menahan ketiganya untuk 20 hari pertama.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024, di Rutan Cabang KPK,” kata Ghufron. dilansir dari Antara.

  • Kemarin, nota kesepahaman PMI hingga 2.500 laporan pelanggaran pilkada

    Kemarin, nota kesepahaman PMI hingga 2.500 laporan pelanggaran pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (3/12), mulai dari empat kementerian menjalin kerja sama untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) hingga Bawaslu terima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo apresiasi kinerja menteri kabinet di depan pengusaha AS

    Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih yang telah aktif menjabat selama 44 hari, sejak pemerintahan baru resmi terbentuk pada 20 Oktober lalu.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di depan sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS-ASEAN pada jamuan pagi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Empat kementerian jalin kerja sama atasi persoalan pekerja migran

    Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian mengatakan empat kementerian resmi menjalin kerja sama dengan diawali penandatanganan nota kesepahaman untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Nota kesepahaman ini merupakan langkah untuk pegangan, dalam rangka membuat program melindungi masyarakat yang menjadi pekerja migran, atau akan menjadi pekerja migran,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Kapolrestabes ungkap aksi geng di Semarang didanai situs judi online

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan bahwa aksi sejumlah kelompok geng pemuda di Kota Semarang, Jawa Tengah, salah satunya didanai oleh situs judi online.

    Menurut dia, geng pemuda atau yang disebut dengan istilah “kreak” itu menggunakan pendapatan dari situs judi online itu untuk membeli peralatan senjata tajam hingga minuman keras. Dia menjelaskan hal itu terkait dengan aksi geng di Semarang dengan kasus penembakan Siswa SMK berinisial GRO oleh oknum polisi Aipda RZ.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Bawaslu terima hampir 2.500 laporan pelanggaran pilkada per 1 Desember

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa per 1 Desember 2024 Bawaslu sudah menerima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly dalam media gathering dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Sita Uang Rp6,8 Miliar dalam OTT Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa – Page 3

    KPK Sita Uang Rp6,8 Miliar dalam OTT Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp6,8 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, pada Senin (2/12/2024) malam.

    “KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Rabu (4/12/2024).

    Ghufron menjelaskan bahwa uang tersebut disita dari beberapa lokasi berbeda selama OTT di Pekanbaru, Riau.

    Pertama, uang sebesar Rp1 miliar ditemukan saat penangkapan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru, Novin Karmila (NK), di wilayah Pekanbaru. Selanjutnya, Rp1,39 miliar disita dari Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru ketika Risnandar ditangkap.

    Selain itu, penyidik KPK menemukan Rp2 miliar di rumah pribadi Risnandar di Jakarta.

    Sebanyak Rp830 juta disita dalam penangkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, di rumahnya. Indra mengakui memiliki Rp1 miliar, tetapi Rp170 juta telah disebarkan kepada beberapa pihak.

    Penyidik juga menangkap ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto, dan menyita Rp375,4 juta dari rekening Nugroho. Selain itu, Rp1 miliar ditemukan di tangan Fachrul Chacha, kakak Novin, dan Rp100 juta disita dari rumah dinas Pj Wali Kota. Sementara itu, Rp200 juta disita dari penggeledahan di sebuah kediaman di Ragunan, Jakarta Selatan.

    Kesembilan orang yang diamankan bersama barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

     

  • Ditetapkan jadi Tersangka, Pj Wali Kota Pekanbaru Diduga Terima Jatah Uang Rp2,5 Miliar – Page 3

    KPK Tetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai Tersangka Korupsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.

    “KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN), dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru, Novin Karmila (NK).

    Ketiga tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK di Pekanbaru pada Senin malam. Setelah diamankan, mereka dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Setelah penetapan, KPK langsung menahan ketiganya untuk 20 hari pertama.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024, di Rutan Cabang KPK,” kata Ghufron. dilansir dari Antara.

     

  • [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru Nasional 4 Desember 2024

    [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru Nasional 4 Desember 2024

    [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Profil Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) menjadi sorotan pembaca pada Selasa (3/12/2024).
    Sebelum menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Sementara itu, Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menjelaskan soal informasi tentang rencana kenaikan tunjangan guru.
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024).
    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin malam.
    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa tim Lembaga Antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
    Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Dia dilantik oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
    Dikutip dari laman resmi PPID Riau, pelantikan Risnandar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963 ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
    Dia juga merangkap jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
    Risnandar juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.
    Lalu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 1.909.830.065.
    Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi/28.25 meter persegi di Jakarta Pusat yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
    Kemudian, kendaraan yang merupakan hasil sendiri.
    Terdiri dari, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160.000.000, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70.000.000, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25.000.000.
    Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar 5.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 520.000.000, dan harta lainnya sebesar Rp 340.000.000.
    Risnandar Mahiwa juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Sehingga, jika dikurangi utang, total hartanya mencapai Rp 1.909.830.065.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, yang menimbulkan simpang siur informasi di media sosial.
    Presiden Prabowo mengumumukan bahwa tunjangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-aparatur sipil negara (ASN) naik sebesar Rp 2 juta.
    Namun, belakangan muncul juga klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp 500.000.
    Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
    Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan.
    “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
    “Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyelundupan 151 ribu benih lobster di Bintan digagalkan

    Penyelundupan 151 ribu benih lobster di Bintan digagalkan

    Upaya penyelundupan 151.000 benih bening lobster di perairan Pulau Numbing, Bintan berhasil digagalkan. dalam operasi yang digelar Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwilsus DJBC) Kepulauan Riau, Senin (25/11/2024) Foto: DivHumas Polri

    Penyelundupan 151 ribu benih lobster di Bintan digagalkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Upaya penyelundupan 151.000 benih bening lobster (BBL) di perairan Pulau Numbing, Bintan berhasil digagalkan. Kasus ini terungkap dari operasi yang digelar Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri bersama Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwilsus DJBC) Kepulauan Riau, pada Senin (25/11/2024) lalu.

    “Operasi ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia. Sesuai arahan Presiden dan Kapolri, kami akan terus meningkatkan pengawasan agar sumber daya ini tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Nunung Syaifuddin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12/2024).

    Nunung mengatakan, operasi yang digelar merupakan bagian dari upaya memutus jaringan penyelundupan BBL lintas negara dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

    Menurut Nunung, kasus ini terungkap setelah sebelumnya Tim Analis Satgas BBL Dit Tipidter Bareskrim Polri mengetahui adanya rencana pengiriman BBL menggunakan kapal cepat atau “kapal hantu.” Lobster-lobster tersebut sebelumnya dikemas di Jambi pada Senin, 25 November 2024, dan direncanakan untuk diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut.

    Tim gabungan lalu melakukan patroli laut dari wilayah perairan Karimun hingga Bintan, yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan. Sekitar pukul 19.00 WIB, di perairan Pulau Numbing, tim mendapati sebuah kapal cepat yang membawa 28 boks styrofoam berisi BBL. Saat hendak dihentikan, kapal tersebut mencoba melarikan diri hingga terjadi tabrakan dengan kapal patroli.

    Empat awak kapal kata Nunung, berhasil diamankan meski tiga diantaranya mengalami luka serius akibat benturan dan terkena baling-baling kapal. Ketiga tersangka tersebut langsung dievakuasi ke RSU Tanjung Pinang untuk perawatan medis. Sementara, barang bukti dan satu tersangka lainnya dibawa ke Kanwilsus DJBC Kepri.

    Dalam operasi ini, tim mengamankan barang bukti berupa 151.000 ekor benih lobster dengan nilai estimasi kerugian negara mencapai Rp15,1 miliar. Selain itu, turut diamankan satu unit kapal cepat bermesin 200 PK (4 mesin) dan satu unit telepon genggam.

    Empat tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda:

    – SL: Operator mesin kapal

    – DK: Koordinator rute dan penunjuk arah

    – SY: Kapten kapal

    – JN: Operator mesin kapal

    Nunung menjelaskan, benih lobster yang disita telah dilepaskan kembali ke habitat aslinya di perairan Pulau Kambing, Karimun.

    Sementara, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan ini mengumpulkan benih lobster dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Setelah itu, benih-benih tersebut dikirim ke titik pengumpulan di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Untuk pengiriman ke luar negeri, pelaku menggunakan metode ship-to-ship transfer dari kapal nelayan ke kapal cepat berkecepatan tinggi.

    Satgas BBL Dit Tipidter Bareskrim Polri akan terus mengembangkan kasus ini dengan fokus pada identifikasi pemilik kapal, pengatur logistik, dan pemilik barang. Koordinasi dengan instansi terkait juga akan diperkuat untuk memaksimalkan penegakan hukum.

    Dalam sebulan terakhir, Satgas Ilegal Fishing Bareskrim Polri dan DJBC menggagalkan enam upaya penyelundupan BBL di Kepulauan Riau, Lampung, dan Jambi. Total barang bukti mencapai 715.000 ekor benih lobster dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp72 miliar.

    “Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan penyelundupan ini. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan potensi kerugian negara, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia,” tutur Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.

    Para tersangka dijerat Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah melalui UU No. 45 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 2023. Ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dishub Kepri sebut ada penambahan kapal untuk Natal dan Tahun Baru

    Dishub Kepri sebut ada penambahan kapal untuk Natal dan Tahun Baru

    Untuk pengecekan kelaikan kapal sudah dilakukan oleh teman-teman KSOP

    Tanjungpinang (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan akan ada penambahan sejumlah kapal laut untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru.

    Kepala Dishub Kepri Junaidi menyampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) bahwa akan ada penambahan dua kapal roro khusus lintasan Punggur (Batam) – Tanjung Uban (Bintan), mengingat jalur ini termasuk padat penumpang terutama pada hari-hari besar keagamaan.

    “Kemudian, dari PT Pelni rencananya juga akan menambah satu unit kapal KM Lawit untuk mengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru,” kata Junaidi di Tanjungpinang, Selasa.

    Sementara untuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang yang sebagai salah satu pelabuhan terpadat penumpang di Indonesia, menurut Junaidi, sejauh ini armada kapal antarpulau termasuk lintas provinsi di pelabuhan itu relatif cukup untuk melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru.

    Meski demikian, sambungnya, KSOP dan pengelola pelayaran tetap harus mengantisipasi lonjakan penumpang dengan mempersiapkan armada tambahan.

    Junaidi pun memastikan kondisi kelaikan armada transportasi laut dalam menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru. Pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama instansi terkait guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan mudik.

    “Untuk pengecekan kelaikan kapal sudah dilakukan oleh teman-teman KSOP,” ujarnya.

    Junaidi turut memberikan catatan terkait potensi cuaca buruk pada saat momen Natal dan Tahun Baru, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi terhadap pencegahan risiko kecelakaan laut dipicu cuaca ekstrem.

    Ia meminta seluruh pengelola jasa pelayaran memastikan kapal sudah layak beroperasi dan seluruh fasilitas keselamatan penumpang sudah dilengkapi jauh-jauh hari sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.

    Dia memprediksi terjadi peningkatan penumpang Natal dan Tahun Baru, karena bertepatan dengan libur sekolah.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024