provinsi: RIAU

  • 10
                    
                        Artis Hana Hanifah Diperiksa, Diduga Terima Dana Korupsi DPRD Riau
                        Regional

    10 Artis Hana Hanifah Diperiksa, Diduga Terima Dana Korupsi DPRD Riau Regional

    Artis Hana Hanifah Diperiksa, Diduga Terima Dana Korupsi DPRD Riau
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Artis
    Hana Hanifah diperiksa
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terkait kasus dugaan korupsi
    perjalanan dinas fiktif
    di Sekretariat DPRD Riau, Kamis (5/12/2024).
    Hana diduga menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut. Ia menjalani pemeriksaan mulai pukul 08.00 hingga 19.50 WIB di Mapolda Riau.
    Setelah diperiksa, Hana yang mengenakan hijab mencoba menghindari wartawan.
    Ia didampingi seorang wanita dan seorang pria yang membawa tas, kemudian bergegas menuju lift untuk meninggalkan lantai tiga gedung Mapolda Riau.
    “Sebagai saksi saja, makasih ya,” ujar Hana saat ditanya.
    “Untuk kelanjutannya tanya penyidik saja, ya,” tambahnya.
    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengungkapkan dugaan aliran dana ratusan juta rupiah yang diterima Hana sejak November 2021. Dana tersebut diduga berasal dari korupsi perjalanan dinas fiktif.
    “Penyidik fokus pada aliran dana yang mengalir kepada saksi HH (
    Hana Hanifah
    ). Kami masih mengonfirmasi beberapa data karena aliran dana tidak hanya terjadi sekali, nominalnya bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta,” kata Anom di Mapolda Riau, Kamis malam.
    Anom menambahkan, dana yang diterima Hana wajib dikembalikan karena bersumber dari tindak pidana korupsi.
    Namun hingga kini, pengembalian dana belum dilakukan. Penyidik juga akan memanggil kembali Hana dan sejumlah saksi lain untuk melengkapi keterangan.
    “Kami fokus pada pengembalian aset negara dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab,” ujarnya.
    Kasus Perjalanan Dinas Fiktif
    Ditreskrimsus Polda Riau tengah menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021. Dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
    Penyidik menemukan ribuan surat perjalanan dinas dan 35.836 tiket pesawat diduga fiktif. Pada periode tersebut, penerbangan pesawat minim akibat pandemi Covid-19.
    Dalam kasus ini, beberapa saksi sudah dipanggil, termasuk mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau saat itu.
    Penyidik juga telah menyita empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, yang diduga hasil korupsi. Salah satu apartemen milik mantan Pj Wali Kota Pekanbaru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Anak SIGAP Sokawera: Membentuk Generasi Emas dari Desa – Halaman all

    Rumah Anak SIGAP Sokawera: Membentuk Generasi Emas dari Desa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sri Juliati dan Facundo Chrysna P

    TRIBUNNEWS.COM – Celotehan riang anak-anak terdengar dari sebuah bangunan di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Selasa (19/11/2024) siang. Suara-suara tersebut beriringan dengan derik serangga khas hutan di kaki Gunung Slamet.

    Saat menengok ke dalam, beberapa dari anak-anak tampak berlari, saling mengejar. Sementara yang lain, ada yang bermain bola, sedotan, dan menaiki kuda karet atau kuda-kudaan.

    Begitu juga dengan Bagas Ibrahim. Bocah berusia 3 tahun 4 bulan itu tampak asyik bermain. Namun, begitu mendengar namanya dipanggil sang ibu, Efi Muslimah, bocah tersebut langsung mendekat dan duduk di pangkuan.

    Sementara di hadapan Bagas, duduk seorang wanita bernama Ani yang membawa lima buah sedotan warna-warni.

    “Mas Bagas, Bunda punya lima sedotan. Coba Bagas tunjuk mana sedotan warna merah?” pinta Ani.

    Bagas langsung menunjuk sedotan merah.

    “Sekarang, coba tunjuk sedotan hijau,” ujar Ani lagi. Dengan sigap, Bagas menunjuk dan mengambil sedotan hijau dari tangan Ani.

    “Ini, ini,” serunya hingga ia berhasil menebak seluruh warna sedotan itu.

    “Selanjutnya, Bunda bawa 5 kartu, coba tunjuk mana angka 1,” kata dia.

    Meski sempat terlihat bingung, Bagas lantas mengambil kartu dengan tulisan 1. Begitu juga saat Ani memintanya menunjuk kartu angka 2, 3, 4, dan 5. 

    Selesai dengan Bagas, Ani beralih pada bocah lainnya. Satu per satu hingga semua selesai diajaknya bermain sambil belajar.

    Ya, beginilah suasana kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera. Rumah Anak SIGAP adalah pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini untuk anak usia 0-3 tahun di Desa Sokawera.

    Rumah Anak SIGAP merupakan inisiatif lembaga filantropi, Tanoto Foundation dengan harapan kualitas pola pengasuhan anak usia dini dapat meningkat.

    Sudah satu tahun ini, Rumah Anak SIGAP menjadi saksi bertumbuh dan berkembangnya anak-anak usia dini di Desa Sokawera, sebuah desa yang berada di kaki Gunung Slamet.

    Ani yang menjadi koordinator mengatakan, ada 65 anak usia 0-3 tahun serta para orang tua yang menjadi penerima manfaat dari keberadaan Rumah Anak SIGAP Sokawera.

    Mereka terbagi ke dalam empat kelompok usia, yaitu: usia 0-6 bulan; usia 7-12 bulan; usia 13-24 bulan; dan usia 25-36 bulan.

    Sepekan sekali, mereka berkegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap kegiatan akan didampingi koordinator dan fasilitator.

    “Tim pengurus Rumah Anak SIGAP terdiri dari satu koordinator dan empat fasilitator yang sebelumnya telah menjalani seleksi dan pelatihan dari Tanoto Foundation,” ujarnya kepada Tribunnews.com.

    Pemberian Stimulasi dan Peningkatan Pengasuhan

    Ani menjelaskan, kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera menitikberatkan pada pemberian stimulasi yang cukup bagi anak usia 0-3 tahun serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak.

    Seperti dalam kegiatan hari itu. Para fasilitator atau yang disapa bunda menggelar Kelas Bermain Bersama (KBB) dengan tema mencocokkan angka dan warna dengan alat peraga berupa sedotan warna-warni.

    Di hari lain, giliran para ibu yang mendapatkan materi terkait ilmu parenting. Sebut saja tentang tata cara pengasuhan dasar, pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peran gender dalam pengasuhan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan materi lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

    Materi tentang pengasuhan bisa didapatkan dari tim pengurus Rumah Anak SIGAP yang setiap bulannya mengikuti coaching dari pihak Tanoto Foundation serta tokoh berkompeten yang diundang sebagai pembicara. Misalnya bidan, dokter, ahli gizi, tokoh agama, hingga akademisi.

    “Jadi tidak hanya anaknya yang belajar, orang tua yang mendampingi pun ikut sekolah. Mereka mendapatkan pengetahuan keterampilan agar dapat melakukan pengasuhan yang positif dan responsif,” ucap Ani.

    Ani mengatakan, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Rumah Anak SIGAP masih bersifat sukarela. Siapapun yang memiliki anak dengan usia di bawah 3 tahun boleh ikut.

    Mereka tidak perlu membayar iuran. “Untuk saat ini, kami belum mengutip apapun dari orang tua karena semua kegiatan operasional masih didanai oleh Tanoto Foundation,” tambahnya. 

    Tantangan yang Dihadapi

    Selain memberikan dampak positif, keberadaan Rumah Anak SIGAP juga menghadapi beberapa tantangan

    Ani mengatakan, dalam menjalankan Rumah Anak SIGAP Sokawera tak semudah yang dibayangkan. Hal ini diamini oleh seorang fasilator, Ana Rosalina.

    Di awal kehadirannya, yaitu pada Agustus 2023, masyarakat Desa Sokawera banyak yang belum memahami apa itu Rumah Anak SIGAP.

    Mereka masih bingung akan seperti apa kegiatan dan aktivitas di Rumah Anak SIGAP. Untuk menjaring peserta, tim pengurus rajin bersosialisasi melalui kegiatan posyandu, PKK, hingga media sosial.

    Hingga akhirnya, ada 80an anak usia dini yang terdaftar sebagai peserta layanan Rumah Anak SIGAP sejak diresmikan.

    “Dari 80 anak itu, yang sudah lulus ada 15 anak. Lulusnya karena usia mereka sudah di atas 3 tahun dan sisanya 65 anak masih menjadi penerima manfaat hingga sekarang,” kata Ana.

    Kendala lain yang dihadapi Ana dkk adalah mengubah pola asuh orang tua. Menurutnya, ini adalah bagian tersulit. Namun dengan pendekatan yang dilakukan, perlahan mulai ada perubahan pengasuhan.

    “Dulu pengasuhan anak dilakukan secara asal-asalan, misalnya masih banyak ibu yang anaknya belum 6 bulan sudah dikasih makan atau MPASI dini. Sekarang sudah tidak ada lagi,” tutur Ana.

    Ana menuturkan, mayoritas orangtua yang menjadi penerima manfaat Rumah Anak SIGAP adalah ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP dan SMA.

    Tingkat partisipasi juga menjadi satu tantangan yang dihadapi saat menjalankan Rumah Anak SIGAP Sokawera. 

    Terlebih pada kategori anak usia 0-6 bulan di mana mereka menjadi peserta paling sedikit di antara kelompok usia yang lain. Hanya ada 3 anak.

    Menurut Parsini, fasilitator lainnya, hal ini erat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat yang mana bayi yang belum berusia 40 hari, tidak boleh dibawa keluar rumah.

    “Pamali katanya kalau belum 40 hari sudah dibawa keluar rumah. Biasanya dilarang oleh simbah-simbah mereka,” kata dia.

    Mengetahui hal tersebut, pendekatan yang dilakukan Parsini lebih berfokus pada edukasi tentang hal positif seperti daya tahan tubuh.

    Tantangan lainnya ada pada tingkat kehadiran yang cenderung tak bisa sampai 100 persen untuk kelompok 0-6 bulan dan 6-12 bulan.

    “Tingkat kehadiran di dua kelas ini, rata-rata di angka 80 persen. Kalau yang kelompok usia atas, seringnya 100 persen karena mereka paling semangat saat berkegiatan di sini,” ujar Parsini.

    Dampak Nyata

    Parsini mengungkapkan, kehadiran Rumah Anak SIGAP di tengah Desa Sokawera telah memberikan dampak baik serta manfaat nyata bagi penerima layanannya.

    Anak-anak yang semula malu dan hanya mau dipangku sang ibu saat pertama kali datang, mereka kini lebih berani dan mudah berteman.

    Selain itu, tumbuh kembang anak-anak juga sesuai dengan tahapan. Jika masih ada anak yang mengalami keterlambatan, tim pengurus akan melakukan sejumlah langkah intervensi stimulasi demi mengejar ketertinggalan tersebut.

    Orang tua pun terlihat sepenuhnya dalam pengasuhan anak. “Nggak cuma momong aja, tapi mereka benar-benar memahami pola pengasuhan yang benar,” ujar Parsini.

    Dampak baik ini juga dirasakan oleh seorang ibu muda bernama Daryati. Ia mengatakan, ada banyak perubahan pada sang anak, Muhammad Candra (32 bulan) setelah mengikuti kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera.

    “Candra sekarang lebih mudah bersosialisasi karena dulu sebelum bergabung di Rumah Anak SIGAP Sokawera, kegiatannya hanya bermain dengan saya di dalam rumah,” ungkapnya.

    Manfaat lainnya, kemampuan dasar seperti motorik kasar, motorik halus, sensorik, hingga bahasa dapat terstimulasi dengan baik.

    “Sekarang dia sudah bisa makan sendiri, pegang gunting walaupun hasil mengguntingnya belum rapi, pegang pulpen,” ujar warga  Dusun Semingkir tersebut.

    Meski demikian, Daryati tidak lepas tangan begitu saja. Ia mahfum, para bunda di Rumah Anak SIGAP Sokawera hanyalah sebagai fasilitator.

    Sehingga ketika kegiatan di Rumah Anak SIGAP usai, ia akan kembali melanjutkan atau mengulang materi tersebut versi dirinya.

    Daryati berharap dengan segala aktivitas stimulasi yang diberikan, sang anak akan lebih siap ketika melanjutkan pendidikan ke PAUD atau TK.

    “Setidaknya Candra sudah memiliki bekal kemampuan dasar sebelum nanti masuk PAUD atau TK,” kata Daryati.

    Sementara itu, Program Manager SIGAP Tanoto Foundation, Irwan Gunawan menjelaskan, Rumah Anak SIGAP adalah sebuah model inovasi hasil kolaborasi Tanoto Foundation dengan pemerintah di tingkat nasional, regional, lokal, dan desa.

    Rumah Anak SIGAP memberikan akses kepada orang tua yang memiliki anak usia di bawah tiga tahun untuk mendapatkan layanan pengasuhan dan stimulasi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

    “Rumah Anak SIGAP merupakan pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini untuk anak usia 0-3 tahun,” jelas Irwan.

    Selain di Banyumas, Rumah Anak SIGAP berada di sejumlah kota lain di Indonesia. Totalnya ada 29 Rumah Anak SIGAP yang tersebar di Provinsi Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Riau.

    Khusus di Jawa Tengah, Rumah Anak SIGAP juga didirikan di Tegal, Brebes, dan Semarang.

    Selain anak-anak usia dini, para orang tua juga menjadi penerima manfaat melalui edukasi tentang pola pengasuhan yang baik. Targetnya adalah meningkatkan kualitas pola asuh anak usia dini.

    Irwan menambahkan, perhatian besar terhadap pengembangan anak usia dini berkaitan dengan usia emas atau golden age yang merupakan tahapan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

    Penelitian menunjukkan bahwa usia 0-5 tahun merupakan periode terbaik untuk pembentukan dasar fisik dan perkembangan otak anak. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, anak berpotensi sukses di sekolah, dunia kerja, dan masyarakat di masa depan.

    “Sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada pendidikan, upaya ini adalah investasi terbaik untuk anak usia dini,” tutur Irwan.

    Kehadiran Rumah Anak SIGAP di Sokawera juga mendapat apreasiasi dari Kepala Bidang KKB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Diah Pancasila Ningrum.

    Dia mengatakan, inisiatif Tanoto Foundation melalui Rumah Anak SIGAP menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan generasi emas dan berkualitas.

    “Cita-cita kita supaya generasi yang akan datang betul-betul siap dengan generasi unggul atau emas,” kata dia.

    Terlebih Rumah Anak SIGAP juga selaras dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang dibuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    BKB merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak balita. 

    “Nanti di tahun 2025, kita akan coba kolaborasikan Rumah Anak SIGAP dengan konsep BKB Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU) karena ada keterpaduan dalam hal peningkatan pola asuh,” kata dia.

    Selain Diah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Novita Sabjan juga ikut memberikan apreasiasinya terhadap Rumah Anak SIGAP.

    Novita mengaku salut dengan langkah-langkah yang dilakukan Rumah Anak SIGAP Sokawera. Menurutnya, intervensi ini lebih tepat karena ada investasi jangka panjang yang dilakukan melalui peningkatan pola asuh. 

    “Tidak hanya satu atau dua bulan, tapi implementasinya pun akan long lasting melalui sejumlah program yang dilakukan,” katanya. (*)

  • Mantan Pimpinan BNI Cabang Bengkalis Minta Bebas Usai Dituntut 10 Tahun Penjara

    Mantan Pimpinan BNI Cabang Bengkalis Minta Bebas Usai Dituntut 10 Tahun Penjara

    Penilaian ini berdasarkan hasil audit dan kesalahan diduga dilakukan oleh bawahan terdakwa. Fakta sidang juga mengungkapkan proses pencairan kredit terjadi pada bagian analis kredit dan penyelia pemasaran.

    Bawahan terdakwa tidak melakukan prosedur secara komperhensif sehingga terjadi penyimpangan penyaluran kredit. Seperti tidak melakukan survey agunan tapi dinyatakan bawahannya sudah disurvey.

    “Saksi audit juga menyatakan pimpinan berdasarkan aturan BNI tidak diwajibkan ke lapangan karena merupakan tugas analis kredit dan penyelia pemasaran,” ulas Harinal.

    Di sisi lain, kredit yang cair dinikmati oleh pihak ketiga sehingga terjadi kerugian negara seperti tersangka Joko, Sarly, Anji, Suyoko dan Sahdarun. Hal ini diperkuat kesaksian nama-nama tersebut.

    “Kemudian tidak ada niat jahat atau mens rea sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang dilakukan terdakwa,” kata Harinal.

    Terdakwa sebelum kredit cair, tambah Harinal, juga berkoordinasi dengan atasannya di BNI Cabang Dumai. Hal itu juga diatur Putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pid.Sus/2009.

    “Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun bank milik negara mengalami kerugian dalam pemberian kredit yang bermasalah, kerugian tersebut bukan kerugian negara selama tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” terang Harinal.

    Dengan fakta sidang dan fakta hukum itu, Harinal menilai unsur merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan kepada kliennya.

    “Kemudian ada pemalsuan anggunan yang terlihat asli karena dikeluarkan kepala desa, lalu adanya peminjaman nama nasabah oleh pihak ketiga untuk mendapatkan pencairan kredit tersebut,” jelas Harinal.

    Usai pledoi ini, sidang dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari JPU pada pekan berikutnya.

  • Polda Riau Periksa Artis Hana Hanifah, Terkait Penyitaan Apartemen Mantan PJ Wali Kota Pekanbaru?

    Polda Riau Periksa Artis Hana Hanifah, Terkait Penyitaan Apartemen Mantan PJ Wali Kota Pekanbaru?

    Liputan6.com, Pekanbaru – Artis film televisi sekaligus selebgram Hana Hanifah datang ke Polda Riau. Perempuan yang pernah berurusan dengan Polrestabes Medan, Sumatra Utara ini, masuk ke ruangan penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Reserse Kriminal Khusus.

    Datang memakai hijab pada Kamis petang, 5 Desember 2024, Hana Hanifah hanya tersenyum kepada awak media. Hanya 2 kata yang keluar dari bibirnya ketika ditanya terkait kedatangannya ke penyidik.

     

    “Maaf ya,” katanya sambil berlalu memasuki ruangan penyidik.

    Kedatangan Hana Hanifah diduga terkait pengusutan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di DPRD Riau pada tahun 2020-2021. Penyidik saat ini gencar menelusuri aset dari penyimpangan anggaran bernilai puluhan miliar itu.

    Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Anom Karibianto membenarkan kedatangan Hana ke Polda Riau untuk diminta keterangan.

    “Nanti saya update, masih (diperiksa),” kata Anom.

    Dalam kasus ini, penyidik telah meminta keterangan puluhan orang termasuk mantan Sekretaris DPRD Riau Muflihun. Nama ini juga pernah menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru selama 2 tahun.

    Sejumlah aset telah disita penyidik, termasuk barang branded dari tenaga harian lepas Mira Susanti. Penyidik juga menyita 4 apartemen bernilai miliaran rupiah di Batam atas nama Muflihun, Mira Susanti dan 2 pria yang pernah berdinas di Sekretariat DPRD Riau.

    Nama Hana Hanifah Kemudian muncul dan diduga menerima sejumlah aliran dari korupsi SPPD. Tidak diketahui apakah benar Hana menerima aliran dana atau siapa pemberinya.

    Untuk Muflihun sendiri sudah sering bolak-balik jalani pemeriksaan di Polda Riau. Saat ini, penyidik juga berkoordinasi dengan lembaga audit untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 anak buah kapal (ABK) Run Zeng 05 perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini ke Tanah Air.

    “Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

    Latif menyampaikan bahwa sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

    “Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini,” ujar Latif.

    “IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” tambah Latif.

    Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengungkapkan bahwa KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

    Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

    “Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” kata Idnillah.

    Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024.

    Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

    Kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

    Di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

    Trenggono sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi Menduga Hana Hanifah Terima Uang Ratusan Juta Rupiah Hasil Korupsi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Desember 2024

    Polisi Menduga Hana Hanifah Terima Uang Ratusan Juta Rupiah Hasil Korupsi Regional 5 Desember 2024

    Polisi Menduga Hana Hanifah Terima Uang Ratusan Juta Rupiah Hasil Korupsi
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com – 
    Kabid Humas
    Polda Riau
    , Kombes Anom Karibianto, mengatakan, artis
    Hana Hanifah
    diduga menerima dana ratusan juta rupiah dari kasus
    perjalanan dinas fiktif
    di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau.
    Anom mengatakan, dugaan aliran dana mengalir ke Hana sejak November 2021.
    Dana itu diduga berasal dari pihak yang terlibat dalam
    korupsi
    uang negara tersebut.
    “Penyidik fokus pada aliran dana yang mengalir kepada saksi HH (Hana Hanifah). Kami masih mengonfirmasi beberapa data karena aliran dana tidak hanya terjadi sekali, nominalnya juga bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta,” ungkap Anom saat diwawancarai wartawan di Mapolda Riau, Kamis malam, usai pemeriksaan Hana di Mapolda Riau.
    Anom mengatakan, jika memang pihak-pihak yang diperiksa mendapaatkan aliran dana, maka uang tersebut wajib dikembalikan karena berasal dari tindak pidana korupsi.
    Penyidik berencana memanggil kembali Hana dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi keterangan serta memastikan kebenaran dugaan aliran dana.
    “Kami fokus pada pengembalian aset negara dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab,” kata Anom.
    Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Riau tengah mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau pada tahun 2020-2021.
    Dalam penyelidikan ini, polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
    Salah satunya mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.
    Penelusuran polisi menemukan indikasi korupsi dengan kerugian negara yang cukup besar.
    Sejumlah temuan mengungkapkan ribuan surat perjalanan dinas yang diduga fiktif dan 35.836 tiket pesawat yang juga diduga palsu.
    Padahal, pada periode 2020-2021, tidak ada penerbangan pesawat karena adanya pandemi Covid-19.
    Berdasarkan temuan tersebut, kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
    Beberapa hari lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyita empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, yang diduga terkait dengan hasil korupsi perjalanan dinas fiktif.
    Salah satu apartemen yang disita milik mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Endus Aset Terkait SPPD Fiktif DPRD Riau di Sumbar

    Polisi Endus Aset Terkait SPPD Fiktif DPRD Riau di Sumbar

    JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengejar aset-aset berkaitan dengan dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau hingga ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

    Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi menyebutkan aset-aset ini diduga disembunyikan dengan menggunakan nama orang lain, seperti apartemen yang telah disita di Kota Batam, Kepulauan Riau.

    “Upaya hukum masih berjalan. Kita telah melakukan upaya paksa penyitaan apartemen di Batam yang diduga dibeli dari hasil kejahatan,” katanya di Pekanbaru, Kamis 5 Desember, disitat Antara.

    Selain apartemen, pihaknya juga telah mengamankan barang mewah serta buku rekening yang diyakini berhubungan atas perkara yang tengah diusut. Dari beberapa nama yang ditelusuri pihaknya, ketika dicek nilainya sama persis saat terjadi kejadian itu.

    “Nama-nama tersebut ialah orang yang dekat dengan calon tersangka. Orang yang diduga menerima transfer ini menggunakan uang tersebut untuk membeli aset di daerah Batam dan Sumatera Barat,” ungkapnya.

    Namun pihaknya hingga kini belum melakukan penetapan tersangka karena masih menunggu laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kita akan terus berkoordinasi dengan BPKP yang saat ini yang masih memeriksa tempat yang diduga fiktif untuk pencairan uang tersebut. Setelah itu kita akan ekspos,” pungkas Nasriadi.

    Sebelumnya Polda Riau menyita apartemen milik Mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang berada di Komplek Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyegelan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi saat menjabat Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2020-2021.

    “Telah dilakukan penyitaan terhadap apartemen milik Muflihun senilai Rp557 juta di Citraplaza Nagoya,” katanya

  • Kementerian PU operasionalkan 196 km tol baru dukung libur akhir tahun

    Kementerian PU operasionalkan 196 km tol baru dukung libur akhir tahun

    Gerbang Tol BSD Utama sebagai bagian dari Jalan Tol Serpong – Balaraja, Banten. ANTARA/HO – Kementerian PU

    Kementerian PU operasionalkan 196 km tol baru dukung libur akhir tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoperasionalkan 196 km Tol Baru dalam rangka mendukung musim liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan guna mendukung kelancaran lalu lintas selama masa Natal – Tahun Baru 2024/2025 juga dilakukan penambahan ruas tol beroperasi pada tahun 2024 di Pulau Jawa sepanjang 47,6 km dan Pulau Sumatera sepanjang 148,9 km.

    “Kementerian PU berkomitmen dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi jalan melalui penambahan panjang jalan non-tol dan jalan tol, peningkatan kemantapan jalan, termasuk zero pothole dan rehabilitasi jalan serta peningkatan konektivitas antar moda melalui pembangunan akses pelabuhan dan bandara serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Adapun penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Jawa adalah Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B Cikeas – Cibitung sepanjang 19,7 km, Tol Cibitung – Cilincing (Junction Cibitung) sepanjang 0,4 km, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Seksi 1.1 Kartasura – Klaten sepanjang 22,3 km, dan Tol Serpong – Balaraja Seksi 1B CBD – Legok sepanjang 5,3 km.

    Untuk penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Sumatera adalah Tol Indrapura – Kisaran Seksi 2 Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32,6 km, Tol Pekanbaru – Padang Segmen Bangkinang – XIII Koto Kampar sepanjang 36,6 km, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 3 Tebing Tinggi – Dolok Merawan dan sebagian Seksi 4 Dolok Merawan – Sinaksak sepanjang 45,6 km, dan Tol Betung – Tempino – Jambi Seksi 3 Segmen Bayung Lencir – Tempino sepanjang 34,1 km.

    Kementerian PU memastikan kesiapan jaringan jalan nasional (non tol) di Indonesia sepanjang 47.603 km dengan kondisi mantap 93,88 persen dan jalan tol yang sudah operasional sepanjang 3.020,5 km.

    “Di samping itu terdapat beberapa ruas tol fungsional sementara yang dibuka untuk umum guna mendukung arus mudik Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian Pulau Jawa 29,98 km dan Pulau Sumatera 90,42 km,” ujar Dody.

    Adapun ruas tol fungsional sementara di Pulau Jawa adalah Tol Jakarta Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 km, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten – Prambanan sepanjang 8,6 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending – Krakasan sepanjang 12,9 km.

    Sementara untuk ruas tol fungsional di Pulau Sumatera adalah Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,6 km, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura sepanjang 10,1 km, dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi 1 Padang – Sicincin sepanjang 36,6 km.

    Sumber : Antara

  • Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa Indonesia mulai 2028 sudah memiliki infrastruktur gas yang tersambung mulai Sumatera-Jawa Timur.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur transmisi gas. Proyek yang dimaksud adalah Jaringan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2.

    Tahun depan, kata Anggawira, pemerintah akan mulai membangun jaringan infrastruktur Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) yang terintegrasi di wilayah Sumatera.

    Dengan begitu, dia mengatakan pada 2028 mendatang, Indonesia diharapkan sudah memiliki jaringan pipa transmisi gas, mulai dari Sumatera hingga Jawa Timur.

    “Jadi kita harapkan di 2028 itu sudah terkoneksi ya antara Jawa Timur hingga Sumatera. Jadi resource-resource gas yang ada ini bisa saling menopang,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Adapun Anggawira mengatakan bahwa proyek jaringan pipa transmisi gas yang akan menyambung dari Sumatera-Jawa Timur sepenuhnya menggunakan anggaran negara yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ke depannya, kata Anggawira, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam mengelola pipa tersebut.

    “Tinggal tentunya ketika ini sudah dibuat oleh pemerintah, ini kan APBN semua nih, tentunya kita berharap hilirisasinya itu bisa dari pihak swasta ikut kolaborasi lah. Ikut terlibat,” jelasnya.

    Alasannya, Anggawira mengatakan, ke depannya operasional jaringan pipa tersebut diharapkan bisa ditanggung bukan hanya oleh pihak swasta. Namun, dia menegaskan bahwa sektor perbankan dalam negeri juga bisa turut berkolaborasi dalam memberikan pembiayaan pengelolaan jangka panjang.

    “Karena memang bisnis seperti ini kan nggak bisa 1-2 tahun ya. Paling tidak ini kan antar 5 sampai 10 tahun,” tambahnya.

    Proyek Pipa Gas Dusem

    Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Maompang Harahap sempat mengungkapkan, pemerintah akan segera membangun Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Saat ini proyek pipa ini dalam proses pembuatan desain dasar. Dia menyebut, proyek Pipa Gas Dusem ini ditargetkan akan dilelang pada akhir 2024 ini.

    “Pipa Dusem ini sekarang ini sedang dalam proses perencanaan, jadi basic design-nya sedang disusun. Targetnya itu nanti di akhir 2024 ini akan segera dilelangkan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya dalam acara Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, disiarkan daring, Kamis (8/8/2024).

    Maompang mengatakan, proyek Pipa Gas Dusem akan dibangun sepanjang 550 kilo meter (km). Proyek itu sendiri direncanakan akan dibangun pada 2025 hingga 2027 mendatang.

    “Ini (pipa gas Dusem) panjangnya kurang lebih 550 km, ini nanti pelaksanaan fisiknya ditargetkan dari 2025, 2026, dan 2027, nanti bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Maompang memaparkan, proyek Pipa Dusem ini akan mengalirkan gas dalam jangka panjang. Dia mengatakan, gas tersebut akan dialirkan dari Wilayah Kerja Andaman, Aceh bagian utara yang akan dikirim ke wilayah selatan.

    “Kemudian operasinya itu menjadi kunci integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, kemudian juga menyalurkan potensi gas bumi dari WK Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di Sumatera dan Jawa,” bebernya.

    Selain itu, Maompang juga mengatakan bahwa Pipa Dusem nantinya akan bermanfaat untuk mendukung harga gas yang terjangkau lantaran ongkos kirim (toll fee) diklaim lebih murah.

    “Sehingga nanti bisa meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih, menuju net zero emission tahun 2060,” tandasnya.

    (wia)