Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Kronologi Kapal MV Felya Terdampar di Ujung Kulon, 19 ABK Selamat

    Kronologi Kapal MV Felya Terdampar di Ujung Kulon, 19 ABK Selamat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapal MV Felya terdampar di Pantai Ujung Kulon, Banten, akibat kebocoran dan kehilangan kendali karena cuaca ekstrem. Kapal tersebut mengangkut 19 awak yang ikut terdampar. 

    MV Felya merupakan kapal kargo milik PT. Anugrah Makmur Sejahtera  dengan bobot 6.306 GT dan IMO No.8506000 yang di Nahkodai Gustaf Sumolang pada posisi 06.51.46 S / 105.30.23 E mengalami kerusakan pada baling-baling dan seal mesin dalam pelayaran dari Dumai menuju Tersus Semen Merah Putih, Bayah, Lebak, Banten.

    Kerusakan tersebut mengakibatkan kapal mengalami kebocoran dan kehilangan kendali pada saat cuaca ekstrem, sehingga terdampar dan kandas di perairan dangkal. Menyikapi laporan tersebut, Tim SAR dari Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan.

    “Kondisi cuaca yang buruk dan ekstrem dengan gelombang tinggi semakin menyulitkan proses evakuasi. Namun seluruh ABK berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan dibawa ke tempat yang aman,” ujar Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Triono dalam keterangan resmi. 

    Triono mengungkapkan ketika tim tiba di lokasi, para awak kapal ditemukan dalam kondisi sangat lemah akibat kehabisan bekal makanan dan hanya mengenakan pakaian basah karena hujan. Tim langsung mengambil tindakan cepat dengan memberikan bantuan berupa makanan, minuman, dan pakaian darurat berupa seragam KPLP.

    Selain memberikan bantuan darurat, nakhoda Kapal MV Felya telah membuat Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) dan berkoordinasi dengan UPP Labuan untuk langkah penanganan lebih lanjut. Karena kondisi fisik para awak dan akses jalan yang cukup sulit, tim bersama awak kapal memutuskan untuk bermalam di Kampung Cegok, Desa Rancapinang.

    “Alhamdulillah, seluruh awak kapal dapat diselamatkan dalam kondisi selamat dan menerima penanganan awal yang memadai. Operasi ini menjadi wujud nyata dari dedikasi kami untuk melindungi keselamatan di perairan Indonesia,” tutup Triono.

    Selain kerusakan pada baling-baling dan seal mesin, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kapal telah kandas di pantai daratan dan saat ini tim sedang melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan.

    Hingga Sabtu pagi, ABK kapal tersebut dalam proses perjalanan evakuasi ke kapal patroli KN.Trisula-P.111 di Bojonegara Banten untuk penanganan medis selanjutnya.

  • Danau Raja di Riau: Daya Tarik, Cerita Rakyat, dan Rute Regional 7 Desember 2024

    Danau Raja di Riau: Daya Tarik, Cerita Rakyat, dan Rute Regional 7 Desember 2024

    Danau Raja di Riau: Daya Tarik, Cerita Rakyat, dan Rute
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Danau Raja
    terletak di Jalan Sultan, Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
    Danau Raja memiliki keindahan pemandangan alam dan peninggalan sejarah Kerajaan Melayu Indragiri.
    Tempat wisata ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi liburan bersama keluarga maupun teman.
    Danau Raja memiliki air yang bersih dan pepohonan rimbun di pinggir danau. Hal itu membuat, udara di sekitar danau terasa segar ditambah dengan angin sepoi-sepoi.
    Pengunjug dapat menikmati danau dari tepian sambil menghirup udara segar. 
    Di dalam kompleks danau terdapat replika Istana Kerajaan Indragiri yang merupakan warisan

    budaya dan sejarah Kerajaan Melayu di Provinsi Riau.
    Konon, Danau Raja adalah tempat pemandian raja-raja Melayu Kerajaan Indragiri. Pada masa lalu, Danau Raja belum seluas seperti saat ini.
    Di dekat Danau Raja, banyak penginapan dan hotel yang dapat digunakan oleh pengunjung dari luar kota untuk menginap.
    Terkait Danau Raja, terdapat cerita rakyat yang terkenal di Kota Rengat berjudul
    Danau Raja dan Putri Bunga Harum
    .
    Cerita tersebut berkisah mengenai Putri Bunga Harum dan Wan Usman.
    Putri Bunga Harum adalah anak Sultan Thahir dan Permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang. Sedangkan, Wan Usman adalah pemuda dari Desa Lubuk Tangguk.
    Keduanya saling mengasihi namun tidak mendapatkan restu meskipun Wan Usman telah memenuhi syarat yang diminta oleh Sultan Thahir, yaitu membuat danau dan istana dalam satu malam.
    Akhir alkisah itu, Putri Bunga Harum dan Wan Usman tenggelam di tengah danau, namun mereka masih hidup dan menjelma menjadi sepasang buaya putih.
    Cerita rakyat ini mengandung pesan supaya kita tidak mudah mengingkari janji dan tidak memandang seseorang dari pangkat serta jabatan.
    Jarak tempuh Kota Pekanbaru menuju Danau Raja sekitar 196,8 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam 30 menit.
    Perjalanan dapat melalui Jalan Lintas Sumatra, Jalan Lintas timur Jambi-Riau,

    Jalan Pematang Rebah-Rengat Kota, dan Jalan Sma Sultan.
    Pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan kebun sawit, karet, dan sebagainya.
    Sumber:
    www.google.com/maps
    disporapar.inhukab.go.id
    e-perpus.smpn3bandung.sch.id
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Damai Terwujud, Kapolres Terima Kasih ke Datuk Adat Rohul

    Pilkada Damai Terwujud, Kapolres Terima Kasih ke Datuk Adat Rohul

    Liputan6.com, Pekanbaru – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rokan Hulu (Rohul), baik untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau ataupun calon bupati serta wakil bupati telah usai. Komisi pemilihan umum setempat telah menetapkan perolehan suara terbanyak.

    Saat ini, tahapan Pilkada Rohul memasuki tahap-tahap akhir hingga pelantikan bupati terpilih nanti. Menjelang itu, Polres tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar selalu kondusif seperti tahapan Pilkada sebelumnya.

    Untuk menjaga kondusivitas itu, Kapolres Rohul AKBP berdialog dengan tokoh adat atau ninik mamak, penyelenggara Pilkada tingkat kecamatan di Kunto Darussalam. Terlihat hadir pengawas Pilkada kecamatan, Camat Dedi Saputra dan TNI.

    AKBP Budi mengapresiasi pihak yang hadir atas sambutan hangatnya kepada kepolisian. Budi juga mengucapkan terima kasih ke tokoh adat karena menjaga anak kemenakan kontestan ataupun simpatisan tetap berpolitik secara patut.

    “Akhirnya Pilkada damai yang dicita-citakan sejak awal tahapan Pilkada dimulai bisa terwujud,” kata Budi, Sabtu siang, 7 Desember 2024.

    Budi menjelaskan, rekapitulasi suara di KPU Rohul telah selesai beberapa waktu lalu di Hotel Sapadia Pasirpangaraian. Semuanya berjalan lancar kemudikan dilanjutkan rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

    “Semuanya aman dan terkendali berkat dukungan semua pihak, termasuk tokoh adat yang berusaha menjaga situasi,” ujar Budi.

    Budi mengajak masyarakat kembali bersatu setelah Pilkada dan melupakan perbedaan pilihan. Masyarakat diminta menghormati hasil pesta demokrasi meskipun tidak sesuai dengan harapan karena yang dipilih tidak memperoleh suara terbanyak.

    “Proses demokrasi ini untuk memilih pemimpin, siapa pun yang terpilih itulah pemimpin kita, mari kita hormati hasilnya,” ujar Kapolres.

    Kapolres juga menyatakan siap jika nantinya ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan memutuskan adanya pemungutan suara ulang.

     

    Melihat Wajah Pahlawan dengan Bantuan AI: Gajah Mada, Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini

  • Jelang Nataru, Tarif Tol Bengkulu-Taba Penanjung Siap-Siap Naik – Page 3

    Jelang Nataru, Tarif Tol Bengkulu-Taba Penanjung Siap-Siap Naik – Page 3

    Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) melakukan inovasi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam perencanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimplementasikan AI tersebut.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, pemanfaatan AI dalam perencanaan JTTS sudah diterapkan perusahaan sejak 2018 melalui Teknologi Penentuan Trase Jalan Tol. Itu dilakukan secara otomatis pada rencana pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Pangkalan-Payakumbuh, dan Seksi Payakumbuh-Sicincin.

    Selain itu, Hutama Karya juga melakukan penerapan AI dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital. Menggunakan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) sejak awal 2020 pada rencana Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau dan Ruas Bengkulu-Lubuk Linggau Seksi Taba Penanjung-Lubuk Linggau.

    “Penggunaan AI dalam perencanaan Jalan Tol Trans Sumatera terus dilakukan hingga kini ke ruas-ruas baru yang akan digarap oleh Hutama Karya. Seperti ruas Dumai-Sp Sigambal-Rantau Prapat, Rantau Prapat-Kisaran, dan Pelabuhan Panjang-Lematang,” ujar Adjib, Senin (28/10/2024).

    Lebih lanjut, Adjib menyampaikan, penerapan teknologi AI dalam penentuan trase jalan tol secara otomatis ini menggunakan data masukan berupa desain geometrik jalan, topografi, tata guna lahan, dan biaya.

    Dari data tersebut kemudian AI melakukan analisis kemungkinan ratusan hingga ribuan kombinasi trase jalan tol dan kemudian menampilkan alternatif trase jalan tol yang terbaik. Implementasi AI ini dilakukan pada tahapan awal sebelum dilakukan kajian kelayakan dimana trase jalan tol belum terdefinisi.

  • Usai Disita Rp1,4 Triliun, Kubu Duta Palma Grup Klaim Tidak Mampu Bayar Gaji Karyawan

    Usai Disita Rp1,4 Triliun, Kubu Duta Palma Grup Klaim Tidak Mampu Bayar Gaji Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Duta Palma Grup menyatakan tidak mampu membayar gaji hingga tunjangan karyawan usai Kejagung menyita Rp1,4 triliun dalam kasus TPPU kegiatan usaha perusahaan.

    Sebelumnya, dalam kasus ini terdapat tujuh perusahaan Duta Palma Group yang terjerat TPPU yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Asset Pacific hingga PT Darmex Plantations.

    Kuasa Hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso mengatakan tujuh perusahaan itu belum mampu bayar hak karyawannya.

    Pasalnya, menurut Handika, saat ini uang perusahaan tersebut telah disita dan rekening bank diblokir oleh penyidik Kejagung.

    “Perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji, tunjangan beras dan tunjangan kesehatan ribuan karyawan Duta Palma Grup,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (5/12/2024).

    Dia juga menekankan bahwa uang Rp1,4 triliun yang telah disita Kejagung tidak terkait dengan kasus korupsi Duta Palma Grup. 

    Sebab, uang itu diklaim berasal dari kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

    “Uang itu sebenarnya berasal dari usaha bisnis yg clear dan tidak mengandung anasir korupsi, uang itu akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan karyawan,” tambahnya.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada empat penyitaan uang ratusan miliar saat korps Adhyaksa itu mulai melakukan penyidikan terhadap kasus TPPU Duta Palma Grup.

    Pertama, Kejagung mulai melakukan penyitaan Rp450 miliar pada Senin (30/9/2024). Uang ratusan miliar itu disita lantaran terkait dengan tindak pidana kegiatan usaha di Indragiri Hulu, Riau.

    Uang tersebut diduga dialirkan atau disamarkan ke holding perkebunan Duta Palma Grup yakni PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti.

    Selanjutnya, Kejagung juga turut menyita uang Rp372 miliar pada Rabu (2/10/2024). Uang ratusan miliar itu disita dari menara Palma, dan Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Kemudian, penyidik Jampidsus kembali menyita uang hasil dugaan tindak pidana TPPU sebesar Rp301,9 miliar pada Selasa (12/11/2024). Uang ini diduga disamarkan pada yayasan Darmex.

    Teranyar, penyidik pada direktorat yang dipimpin Febrie Adriansyah itu menyita Rp288 miliar pada Selasa (3/12/2024). 

    “Jadi kalau kita total setidaknya sudah ada Rp1,4 triliun lebih uang yang sudah disita, diamankan oleh penyidik pada perkara ini,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar dikutip Rabu (4/12/2024).

  • Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat menargetkan pendataan terhadap jumlah Orang Asli Papua(OAP) menggunakan pendekatan marga untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus rampung pada Maret 2025.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr Ria Maria Come di Manokwari, Jumat, mengatakan inisiasi pendataan OAP berdasarkan nama dan alamat dimulai sejak Oktober 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bersama dewan adat dari masing-masing kabupaten.

    “Data OAP by name by addres nantinya diverifikasi oleh MRPB, dewan adat, termasuk kepala suku sebagai penentu legalitas marga. Kami target tahun depan selesai,” kata Maria.

    Saat ini, kata dia, ada 75.308 jiwa OAP di Papua Barat yang sudah terdata dalam sistem SIAK Plus dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Fakfak sebanyak 34.700 jiwa dan ke depannya pendataan akan terus dimaksimalkan di tujuh kabupaten.

    Kelancaran pendataan juga harus ditopang dengan anggaran yang dialokasikan oleh tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

    “Pemerintah provinsi sudah anggarkan Rp400 juta. Kami harap, pemerintah kabupaten juga memberikan dukungan dana supaya proses pendataan OAP berjalan lancar,” ujar Maria.

    Pihaknya telah melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi setiap operator aplikasi SIAK Plus dari Disdukcapil se-Papua Barat, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023, dan salah satu variabel penghitungan alokasi Dana Otsus sesuai Pasal 21 ayat 2 PMK Nomor 76/DPMK.07/2022.

    “Salah satu manfaat data OAP adalah penentu besaran Dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun,” ujar Maria.

    Dia menjelaskan pendataan khusus menggunakan aplikasi SIAK Plus diusulkan saat rapat kerja Disdukcapil se-Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 13 Oktober 2023.

    Usulan tersebut disetujui Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan memfasilitasi pengembangan terhadap aplikasi SIAK Nasional dengan menambah fitur khusus atau SIAK Plus yang hanya dapat diakses oleh operator di seluruh Tanah Papua.

    “Setelah Ditjen Dukcapil kembangkan SIAK Plus, kami lakukan berbagai persiapan dan baru terlaksana mulai Oktober tahun ini,” jelas Maria.

    Asisten II Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Papua Barat Otto Parorongan mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan pendataan OAP karena berdampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan.

    Hasil pendataan yang akurat dan terus diperbaharui akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tujuh kabupaten, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan OAP dapat terealisasi dengan baik.

    “Data OAP sebelumnya masih bersifat agregat, makanya dibutuhkan data mikro by name by addres. Supaya, pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” ujar Otto Parorongan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penegak Hukum Lain Diduga ‘Pantau’ Pergerakan KPK Saat OTT Pj Wali Kota Pekanbaru

    Penegak Hukum Lain Diduga ‘Pantau’ Pergerakan KPK Saat OTT Pj Wali Kota Pekanbaru

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipantau penegak hukum lain saat melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau pada Senin, 2 Desember. Tim yang bergerak bahkan diberi sandi ‘merah putih’.

    Sumber VOI menyebut, temuan ini diperoleh dari handphone salah satu tersangka yang terjaring operasi senyap. Ada pesan yang ditemukan saat pemeriksaan dilakukan.

    Diketahui, komisi antirasuah sudah menetapkan tiga tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt. Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila.

    Sumber tersebut juga mengungkap penegak hukum tersebut tak hanya memantau tim. Peringatan jangan ada transaksi karena KPK sedang bergerak turut disampaikan.

    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada belum ada pernyataan yang disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 2 Desember. Delapan orang diamankan di Pekanbaru, Riau dan seorang lainnya di Jakarta.

    Komisi antirasuah kemudian menetapkan menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kepala Bagian Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila. Mereka diduga terlibat dugaan korupsi pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    “(Pemotongan, red) untuk kepentingan RM selaku Pj Wali Kota Pekanbaru dan IPN selaku Sekda Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers, Rabu dini hari, 4 Desember.

    Selain itu, KPK juga menduga Risnandar menerima jatah dari penambahan anggaran Setda untuk makan dan minum pada November 2024. Ghufron bilang duit ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

    “Dari penambahan ini diduga Pj Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar,” jelasnya.

    Adapun yang ditemukan saat OTT mencapai Rp6,8 miliar. Akibat perbuatannya, mereka disangka melanggar pasal 12 f dan pasal 12 B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  • Pihak Duta Palma Grup Minta Kejagung Kembalikan Rp 1,4 Triliun yang Disita, untuk Bayar Gaji Karyawan

    Pihak Duta Palma Grup Minta Kejagung Kembalikan Rp 1,4 Triliun yang Disita, untuk Bayar Gaji Karyawan

    Pihak Duta Palma Grup Minta Kejagung Kembalikan Rp 1,4 Triliun yang Disita, untuk Bayar Gaji Karyawan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp 1,4 triliun yang disita dari 7 perusahaan Duta Palma Grup.
    Sebab, uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan Duta Palma Grup.
    Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso mengatakan, ketujuh perusahaan Duta Palma Grup itu hingga kini belum bisa membayar gaji dan tunjangan ribuan karyawan karena uang perusahaan disita dan rekening bank di blokir oleh penyidik Kejaksaan Agung.
    “Perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji, tunjangan beras dan tunjangan kesehatan ribuan karyawan Duta Palma Grup, bahkan guru anak anak karyawan di kebun sawit juga ikut terlantar,” kata Handika di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
    Handika mengatakan bahwa uang Rp 1,4 triliun tersebut tidak terkait dengan kasus korupsi Duta Palma Grup di Kejaksaan Agung.
    Handika menyayangkan bahwa uang yang rencananya akan digunakan untuk bayar gaji hingga tunjangan ribuan karyawan malah disita.
    “Uang itu sebenarnya berasal dari usaha bisnis yang clear dan tidak mengandung anasir korupsi, uang itu akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan karyawan,” katanya.
    Handika menjelaskan uang tersebut disita tim penyidik Kejaksaan Agung sebanyak 4 kali.
    Pertama, penyitaan sebesar Rp 450 miliar, kedua Rp 372 miliar, ketiga Rp 301 miliar dan terakhir Rp 288 miliar.
    Sehingga jika ditotal mencapai Rp 1,4 triliun. Sedangkan terkait penyitaan Rp 5,1 triliun dinilai merupakan duplikasi penyitaan.
    “Terjadi duplikasi penyitaan, sebab uang Rp 5,1 triliun itu sudah disita dan dirampas termasuk aset 7 perusahaan yang dijadikan tersangka untuk diperhitungkan dengan uang pengganti Surya Darmadi senilai Rp 2,2 triliun,” jelasnya.
    “Namun oleh Jaksa belum disetor ke PNBP negara, harus jika sudah cukup sisanya di kembalikan, e sekarang malah di sita lagi,” tambahnya.
    Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos
    PT Duta Palma Group
    .
    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Rumah Anak SIGAP: Inisiatif Tanoto Foundation Siapkan Generasi Berkualitas – Halaman all

    Program Rumah Anak SIGAP: Inisiatif Tanoto Foundation Siapkan Generasi Berkualitas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sri Juliati dan Facundo Chrysnha P

    TRIBUNNEWS.COM – Mempersiapkan masa depan anak Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

    Semua pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan berwawasan luas.

    Tanoto Foundation, lembaga filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, turut mengambil peran dalam upaya tersebut.

    Melalui program Siapkan Generasi Anak Berprestasi atau SIGAP, Tanoto Foundation berinisiatif untuk berkontribusi di bidang pengembangan dan pendidikan anak usia dini guna mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas.

    Program Manager SIGAP Tanoto Foundation, Irwan Gunawan, menjelaskan bahwa SIGAP adalah inisiatif untuk menyediakan akses dan fasilitas bagi anak usia 0-3 tahun.

    “Tanoto Foundation ingin memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya serta siap bersekolah,” ujar Irwan kepada sejumlah awak media melalui sambungan Zoom, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Tanoto Foundation memfokuskan strategi pada tiga aspek pengembangan dan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif, yaitu:

    Penurunan angka stunting.
    Peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini.
    Peningkatan akses ke layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

    Rumah Anak SIGAP sebagai Komitmen Nyata

    Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah pendirian Rumah Anak SIGAP, sebuah model inovasi hasil kolaborasi Tanoto Foundation dengan pemerintah di tingkat nasional, regional, lokal, dan desa.

    Rumah Anak SIGAP memberikan akses kepada orang tua yang memiliki anak usia di bawah tiga tahun untuk mendapatkan layanan pengasuhan dan stimulasi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

    “Rumah Anak SIGAP merupakan pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini untuk anak usia 0-3 tahun,” jelas Irwan.

    Saat ini, terdapat 29 Rumah Anak SIGAP yang tersebar di lima provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Riau.

    Selain anak-anak usia dini, para orang tua juga menjadi penerima manfaat melalui edukasi tentang pola pengasuhan yang baik. Targetnya adalah meningkatkan kualitas pola asuh anak usia dini.

    Irwan menambahkan bahwa perhatian besar terhadap pengembangan anak usia dini berkaitan dengan usia emas atau golden age, yang merupakan tahapan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

    Penelitian menunjukkan bahwa usia 0-5 tahun merupakan periode terbaik untuk pembentukan dasar fisik dan perkembangan otak anak. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, anak berpotensi sukses di sekolah, dunia kerja, dan masyarakat di masa depan.

    “Sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada pendidikan, upaya ini adalah investasi terbaik untuk anak usia dini,” tutur Irwan.

    Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

    Irwan menjelaskan bahwa pendirian Rumah Anak SIGAP melibatkan kerja sama antara Tanoto Foundation dan pemerintah daerah.

    Selanjutnya, pemerintah daerah menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan, atau dinas lainnya, untuk mendukung program tersebut hingga ke tingkat desa atau kelurahan.

    Setelah berdiri, pengelolaan Rumah Anak SIGAP diserahkan kepada masyarakat setempat, yaitu para kader desa yang telah menjalani seleksi dan pelatihan sebagai fasilitator.

    Meski demikian, Tanoto Foundation tetap memberikan pendampingan, monitoring, dan membiayai operasional hingga Rumah Anak SIGAP berstatus mandiri.

    “Mandiri di sini berarti Rumah Anak SIGAP menjadi aset desa dan dapat dibiayai melalui APBDes atau sumber dana lainnya,” jelas Irwan.

    Pada 2025, empat Rumah Anak SIGAP—di Semarang, Brebes, Tegal, dan Banyumas—dipastikan mencapai status mandiri. Sementara itu, tujuh Rumah Anak SIGAP lainnya ditargetkan mandiri pada kuartal kedua 2025.

    Sumber Informasi dan Wadah Edukasi

    Rumah Anak SIGAP menyediakan layanan kelas pengasuhan untuk orang tua dan kelas stimulasi bagi anak-anak.

    Dalam kelas pengasuhan, orang tua diberi edukasi mengenai pola asuh, pola makan, pola hidup bersih sehat, ASI eksklusif, dan lain-lain. Tujuannya agar mereka lebih mudah mengakses informasi terkait pengasuhan anak.

    Sementara itu, kelas stimulasi berfokus pada kegiatan yang merangsang kemampuan dasar anak usia dini melalui pembelajaran berbasis permainan, seperti mengenal warna, berhitung dasar, dan bersosialisasi.

    “Tanoto Foundation ingin memastikan anak usia dini mendapatkan stimulasi yang optimal untuk tumbuh kembangnya,” tegas Irwan.

    Jika ditemukan anak dengan keterlambatan perkembangan, fasilitator akan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pendampingan intensif.

    Sejak berdiri pada 2021 hingga 2024, lebih dari 2.000 anak telah merasakan manfaat program ini. Dampak terhadap tumbuh kembang anak pun lebih signifikan.

    Irwan mengatakan, sejak berdiri tahun 2021 hingga 2024, lebih dari 2000-an anak sudah merasakan manfaat program Rumah Anak SIGAP. 

    Keterampilan anak-anak dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kesiapan sekolah kian meningkat.

    Mereka juga pandai bersosialiasi atau berinteraksi dengan orang lain dengan banyak, memiliki banyak kemampuan baru, berani. Dan yang pasti, tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan tahapan dan usianya.

    “Manfaat seperti ini dapat meningkatkan kepedulian orang tua agar lebih aware lagi dengan pengasuhan anak,” kata dia.

    Selain itu, bisa menjadi motivasi bagi orang tua lain yang sebelumnya enggan mengikutkan anaknya dalam kegiatan di Rumah Anak SIGAP. 

    Sebab mereka telah melihat manfaat keberadaan Rumah Anak SIGAP secara nyata.

    Menurut evaluasi dari Australian Council for Educational Research (ACER), program ini meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan belajar anak dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program.

    Irwan berharap Rumah Anak SIGAP dapat terus berkembang dan diadopsi lebih luas oleh pemerintah daerah sebagai aset desa, serupa dengan posyandu.

    “Kami berharap Rumah Anak SIGAP dapat menjadi Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang memberikan layanan pendidikan berkualitas untuk anak usia 2-4 tahun,” tutupnya. (*)

  • Dana SPPD Fiktif DPRD Riau Mengalir ke Selebgram Hana Hanifah?

    Dana SPPD Fiktif DPRD Riau Mengalir ke Selebgram Hana Hanifah?

    GELORA.CO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memeriksa selebgram Hana Hanifah yang diduga menerima aliran dana terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD provinsi setempat.

    Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto saat dikonfirmasi di Pekanbaru, Kamis kemarin menyebutkan, aliran dana tersebut diduga diterima Hana sejak November 2021 dengan jumlah yang bervariasi.

    “Ada beberapa aliran dana, tidak hanya sekali. Jumlahnya juga beragam, ada Rp5 juta, Rp15 juta,” kata Kombes Anom.

    Dia mengatakan dana tersebut dikirim oleh salah seorang saksi yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, namun ia memastikan bukan dari pria berinisial M.

    Selain itu, Hana juga diminta mengembalikan uang yang diterima dari dugaan perkara rasuah di Sekretariat DPRD Riau ini. “Tentu wajib dikembalikan karena uang tersebut hasil tindak pidana,” tutur Kombes Anom.

    Dia menambahkan terhadap Hana sebelumnya juga telah dipanggil pada November 2024. Namun ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut lantaran sakit.

    Hana Hanifah diperiksa selama sembilan jam, namun ketika ditanya dia berusaha menghindar dari wartawan. Ia tak banyak menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    “Maaf, untuk lebih lanjut nanti tanyakan saja pada penyidik ya,” ujar Hana di dalam lift usai berusaha kabur dari kamera wartawan.

    Ia juga enggan menjawab apakah ia mengenal nama yang terlibat dalam dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Sama saat dia datang pada pagi juga tidak memberikan keterangan.