Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Usai Dituduh ‘Sunat’ Uang Lomba, SD di Tanjungpinang Diduga Keluarkan Murid Berprestasi

    Usai Dituduh ‘Sunat’ Uang Lomba, SD di Tanjungpinang Diduga Keluarkan Murid Berprestasi

    ERA.id – Seorang murid SDN 005 Tanjung Kota berinisial JS (10) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, diduga dikeluarkan dari sekolah.

    Masalahnya karena orang tua si murid memprotes kebijakan sekolah yang memangkas hadiah lomba pidato berbahasa melayu di Kota Batam sebesar Rp4 juta.

    Sewaktu mengikuti lomba, sang murid berangkat sendiri dan tak difasilitasi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Tanjungpinang.

    Saat juara dan pulang ke Tanjungpinang, orang tua murid menyerahkan hadiah uang kepada pihak sekolah. Tujuannya agar nama JS disebut sebagai pemenang lomba saat hari guru.

    “Ternyata tidak diumumkan, uangnya juga malah dipotong, jadi sang anak cuma dapat Rp1,9 juta,” kata orang tua sang anak, Indra Imran.

    Sehabis itu, Indra protes sebab sebelumnya si anak pernah mendapatkan prestasi serupa dan uang hadiahnya tidak dipotong kepala sekolah terdahulu.

    Setelah protes itu, Indra mengaku pihak sekolah langsung membuat surat permohonan pindah mengatasnamakan istri dari Indra.

    Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Tanjungpinang Kota, Ririndra Hidayat, langsung membantah. Ririndra bilang, keluarnya siswa berasal dari permintaan orang tua murid.

    Dia mengklaim pihak sekolah sudah rapat bersama dengan ibu murid dan mengajak ibu murid menyelesaikan masalah tanpa harus pindah sekolah pada Jumat 29 November 2024. Namun orang tua murid kukuh mau anaknya pindah ke sekolah tempat di mana ayahnya mengajar.

    “Pengeluaran atau pemberhentian murid sama sekali bukan dari pihak sekolah atau saya sendiri. Yang meminta surat pindah itu ayah anak tersebut melalui pesan WA (WhatsApp), sudah konfirmasi juga,” kata Ririndra, Rabu kemarin, dikutip dari Ulasan.

    “Kami tak mempermasalahkan masalah itu (menumpang ujian), pintu kami terbuka jika ada permasalahan lebih lanjut. Orang tua boleh datang ke sekolah untuk menyelesaiakan masalah yang sedang terjadi, namun orang tua lebih memilih untuk tetap memindahkan sang anak sampai ujian selesai,” ujarnya lagi.

    Sejauh ini, Ririndra bilang ayah murid tak mau bertemu tatap muka dan itu membuat komunikasi kurang efektif. Ririndra bahkan menyebut ayah murid tidak terima dengan kebijakan sekolah.

    Ririndra juga menepis soal isu pungli. “Saya tidak melakukan pemotongan, tidak sama sekali, utuh saya kasih bulat-bulat. Yang ada hanya potongan pajak, itupun bukan dari kami (sekolah), melainkan dari pihak Kantor Bahasa.”

    “Pajaknya Rp200 ribu jadi uang yang diterima murid Rp3,8 juta dan saya tidak membuka sama sekali uang itu, memang ada dia (orang tua murid) memberitahu amplop (hadiah lomba) ke saya, tapi saya tidak buka sama sekali, masih di tangan orang tuanya,” terang Ririndra.

  • Kemenkraf dan APR Bersinergi Majukan Ekonomi Kreatif Riau

    Kemenkraf dan APR Bersinergi Majukan Ekonomi Kreatif Riau

    Bisnis.com, PANGKALAN KERINCI – Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya melakukan kunjungan ke area operasional Asia Pacific Rayon (APR) di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nyata untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha di sektor kreatif, khususnya di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Provinsi Riau.

    Dalam sambutannya pada penutupan Workshop Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan yang digelar di Hotel Unigraha, Riau Kompleks, Pangkalan Kerinci, Rabu (11/12/2024), Menteri Teuku Riefky menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan desa-desa ekonomi kreatif.

    “Ini adalah wujud sinergi heksa-helix, di mana pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, asosiasi, dan lembaga keuangan bersatu untuk mengembangkan ekonomi kreatif di desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.

    Workshop ini melibatkan 30 pelaku usaha dari bidang kuliner, kriya, dan fashion yang difokuskan pada penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi kreatif binaan APR dan APRIL, sister company APR.

    Program ini menjadi bagian dari agenda 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menitikberatkan pada pemberantasan kemiskinan melalui kewirausahaan dan pemerataan ekonomi.

    Teuku Riefky menyebut, pengembangan desa kreatif merupakan strategi untuk memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas lokal dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada.

    “Desa kreatif adalah katalis bagi pemerataan ekonomi nasional. Melalui pelatihan ini, kami ingin menciptakan kawasan yang mampu menghasilkan produk unggulan berbasis kreativitas dan budaya lokal,” tambahnya.

    Kolaborasi ini sejalan dengan visi keberlanjutan APR melalui pilar Pertumbuhan Inklusif dalam komitmen APR2030. Presiden Direktur APR, Basrie Kamba, menegaskan bahwa dukungan perusahaan terhadap pengembangan desa kreatif bertujuan untuk memberantas kemiskinan di area sekitar operasional perusahaan.

    “Bersama APRIL, kami berkomitmen membantu masyarakat dalam radius 50 km dari perusahaan melalui program yang memberdayakan. Pelatihan ini adalah salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Selain pelatihan ini, APR bersama APRIL, juga aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi kreatif oleh Community Development (CD). Program-program tersebut mencakup pembinaan pembatik, pelatihan pemasaran digital, hingga kolaborasi dengan pengrajin lokal.

    Yusmaini, owner dari Rumah Batik Yus Pelalawan yang juga adalah salah satu peserta yang menerima manfaat dari kegiatan workshop yang dilaksanakan. Menurut Yusmaini, lewat kegiatan ini, ia lebih memahami terkait tata pengelolaan keuangan yang benar dalam bisnis.

    “Terima kasih kepada APR dan APRIL yang terus melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan kepada kami sebagai mitra bina. Kami benar-benar senang, setiap kami mendapatkan pelatihan, kami memperoleh ilmu baru, yang mana hal ini berdampak baik bagi usaha yang tengah kami kembangkan,” ucap Yusmaini.

    Saat ini, sebanyak 89 mitra usaha lokal telah mendapatkan manfaat dari inisiatif yang dilakukan APR dan APRIL. Dengan dukungan dari pemerintah dan dunia usaha, program ini diharapkan menjadi inspirasi untuk menciptakan desa-desa kreatif lainnya yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

    Langkah ini tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha di desa, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

  • Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Kenaikan UMP 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal menteri ketenagakerjaan yang merekomendasikan peningkatan sebesar 6%. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa kenaikan UMP 2025 berlaku merata untuk semua provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan ini telah diundangkan pada Rabu (4/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan juga muncul, seperti potensi peningkatan biaya produksi bagi perusahaan yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis.

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kenaikan upah ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, pemerintah juga mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

    Berikut daftar provinsi dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen:

    1. Aceh: Rp 3.685.616 (sebelumnya Rp 3.460.672)

    2. Sumatra Barat: Rp 2.994.193 (sebelumnya Rp 2.811.449)

    3. Sumatra Selatan: Rp 3.681.571 (sebelumnya Rp 3.456.874)

    4. Kepulauan Riau: Rp 3.623.654 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    5. Riau: Rp 3.508.776 (sebelumnya Rp 3.294.625)

    6. Lampung: Rp 2.893.070 (sebelumnya Rp 2.716.497)

    7. Bengkulu: Rp 2.670.039 (sebelumnya Rp 2.507.079)

    8. Jambi: Rp 3.234.535 (sebelumnya Rp 3.037.122)

    9. Bangka Belitung: Rp 3.623.653 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    10. Banten: Rp 2.905.119 (sebelumnya Rp 2.727.812)

    11. Jakarta: Rp 5.396.761 (sebelumnya Rp 5.067.381)

    12. Jawa Barat: Rp 2.191.232 (sebelumnya Rp 2.057.495)

    13. Jawa Timur: Rp 2.305.985 (sebelumnya Rp 2.165.244)

    14. DIY Yogyakarta: Rp 2.264.081 (sebelumnya Rp 2.125.898)

    15. Jawa Tengah: Rp 2.169.349 (sebelumnya R p2.036.947)

    16. Bali: Rp 2.996.500 (sebelumnya Rp 2.816.672)

    17. Maluku Utara: Rp 3.408.000 (sebelumnya Rp 3.200.000)

    18. Maluku: Rp 3.141.700 (sebelumnya Rp 2.949.953)

    19. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000 (sebelumnya Rp 2.736.698)

    20. Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551 (sebelumnya Rp 2.885.964)

    21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp 3.343.298)

    22. Gorontalo: Rp 3.221.731 (sebelumnya Rp 3.012.318)

    23. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430 (sebelumnya Rp 2.914.958)

    24. Kalimantan Barat: Rp 2.878.285 (sebelumnya Rp 2.702.616)

    25. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 (sebelumnya Rp 3.261.616)

    26. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 (sebelumnya Rp 3.282.812)

    27. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 (sebelumnya Rp 3.361.653)

    28. Kalimantan Timur: Rp 3.579.314 (sebelumnya Rp 3.360.858)

    29. Papua: Rp 4.285.850 (sebelumnya Rp 4.024.270)

    30. Papua Barat: Rp 3.393.500 (sebelumnya Rp 3.615.000)

  • Piyau Jadi Transportasi Utama Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

    Piyau Jadi Transportasi Utama Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan – detikFinance

    Kamis, 12 Des 2024 11:30 WIB

    Riau – Perahu motor atau piyau jadi transportasi antar desa di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Kampar, Riau. Piyau membelah Sungai Subayang.

  • Monev TW IV Diinisiasi Korlantas Polri dan Jasa Raharja, Ini Tujuannya

    Monev TW IV Diinisiasi Korlantas Polri dan Jasa Raharja, Ini Tujuannya

    Jakarta: Korlantas Polri dan Jasa Raharja menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV (TW IV) 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarkedua institusi dalam penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat, khususnya terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.

    “Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

    Dewi menekankan pentingnya sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Terutama, dalam memberikan pelayanan terbaik, terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.

    “Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan,” kata dia.

    Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatat penurunan nominal santunan 1,37 persen, ketimbang periode sama pada 2023. Selain itu, jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan turun 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.
     

    Hal ini, kata Dewi, mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan jalan. Dia mengatakan dalam Monev dibahas bersama penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, serta upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat, termasuk optimalisasi penyaluran santunan.

    “Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” tutup Dewi.

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, Kasubdit Laka Kombes Pol. KBP C.F. Hotman Sirait, Kepala Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, serta jajaran Dirlantas Polda Kepulauan Riau.

    Selain itu, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia, para Dirlantas Polda se-Indonesia, serta jajaran di bidang penegakan hukum. Setelah kegiatan Monev, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, memberikan pengarahan langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

    Pengarahan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara jajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah tersebut, sebagai langkah lanjutan dalam mengimplementasikan hasil evaluasi di lapangan.

    Jakarta: Korlantas Polri dan Jasa Raharja menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV (TW IV) 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarkedua institusi dalam penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat, khususnya terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.
     
    “Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Dewi menekankan pentingnya sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Terutama, dalam memberikan pelayanan terbaik, terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.
    “Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan,” kata dia.
     
    Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatat penurunan nominal santunan 1,37 persen, ketimbang periode sama pada 2023. Selain itu, jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan turun 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.
     

    Hal ini, kata Dewi, mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan jalan. Dia mengatakan dalam Monev dibahas bersama penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, serta upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat, termasuk optimalisasi penyaluran santunan.
     
    “Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” tutup Dewi.
     
    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, Kasubdit Laka Kombes Pol. KBP C.F. Hotman Sirait, Kepala Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, serta jajaran Dirlantas Polda Kepulauan Riau.
     
    Selain itu, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia, para Dirlantas Polda se-Indonesia, serta jajaran di bidang penegakan hukum. Setelah kegiatan Monev, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, memberikan pengarahan langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.
     
    Pengarahan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara jajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah tersebut, sebagai langkah lanjutan dalam mengimplementasikan hasil evaluasi di lapangan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

     

      

  • Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    GELORA.CO -Satuan Tugas Aktivis Anti Kejahatan Seksual (Sakral) bersama korban dugaan pelecehan seksual, Khaidir Ali, kembali menggelar aksi di depan Mabes Polri.

    Kedatangan mereka pada Selasa 11 Desember 2024 ini, menuntut aparat penegak hukum segera memproses H. Paisal, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Wali Kota Dumai periode 2021-2024, atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan intimidasi.

    “Kami hadir hari ini untuk memperjuangkan keadilan bagi korban. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Koordinator Aksi Sakral Ahmad Rizky.

    Kasus ini mencuat setelah korban, Khaidir Ali (KA), melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2019 saat H. Paisal menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.

    Dalam laporannya, korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak wajar, seperti permintaan video call dalam keadaan mandi, hingga tindakan fisik yang tidak pantas. Bahkan, pelecehan diduga terjadi di masjid saat korban sedang beritikaf.

    Tidak hanya itu, korban juga mengungkap adanya ancaman dan intimidasi dari pihak tak dikenal terkait bukti komunikasi antara dirinya dan H. Paisal.

    Adapun tuntutan aksi itu, kata Ahmad, mereka meminta Mabes Polri untuk dapat memerintahkan Polda Riau untuk menuntaskan pengusutan dugaan pelecehan seksual.

    “Kami meminta Mabes Polri untuk segera memerintahkan Kapolda Riau memproses hukum Walikota Dumai H. Paisal atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual,”

    Menurutnya, sudah saatnya pelaku kejahatan seksual, terlebih mereka yang memegang jabatan publik, mendapat hukuman setimpal.

    “Jangan biarkan korban terus-menerus menjadi sasaran intimidasi tanpa adanya keadilan,” tandasnya.

  • Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah diputuskan oleh sejumlah provinsi hingga Rabu (11/12/2024).

    Adapun keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 yang sudah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli tertanggal 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker tersebut, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Sementara menurut, Pasal 2 Permenaker tersebut, penetapan UMP 2025 menggunakan formula yaitu UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

    Kemudian, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib mengumumkan UMP 2025 serta upah minimum sektoral paling lambat pada Rabu (11/12/2024) atau hari ini.

    Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, baru ada 20 provinsi yang mengumumkan UMP 2025.

    Terbaru, ada DKI Jakarta serta DI Yogyakarta yang mengumumkan UMP 2025.

    Sementara, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum menetapkan UMP 2025.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    1. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560
    2. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776
    3. UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286
    4. UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193
    5. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160
    6. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194
    7. UMP Nusa Tenggara Barat 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931
    8. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527
    9. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000
    10. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621
    11. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000
    12. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850
    13. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616
    14. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070
    15. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571
    16. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000
    17. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731
    18. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.
    19. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080
    20. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bali dengan judul “UMP Bali 2025 Jadi 2.996.560,68, Dewan Pengupahan dan Disnaker Rekomendasi Kenaikan Upah 6,5 Persen”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Widya)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)(Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgio)(Tribun Pontianak/Faiz Iqbal Maulid)(Tribun Padang/Wahyu Bahar)(Tribun Kaltara/Desi Kartika Ayu)(Tribun Kalsel/Muhammad Syaiful Riki)(Tribun Lombok/Robby Firmansyah)(Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz)(Tribun Papua Barat/Fransiskus Irianto Tiwan)

    Artikel lain terkait Upah Minimum Pekerja 

  • 6 Asosiasi Pekebun Swadaya Binaan Musim Mas Berhasil Jual Kredit RSPO Rp20 Miliar  – Halaman all

    6 Asosiasi Pekebun Swadaya Binaan Musim Mas Berhasil Jual Kredit RSPO Rp20 Miliar  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Musim Mas berhasil memfasilitasi penjualan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) enam asosiasi pekebun swadaya binaannya senilai Rp20 miliar pada periode 2024.

    Untuk informasi, enam asosiasi tersebut berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, hingga Kalimantan yang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pekebun Sawit Inisiasi Musim Mas (GAPSIMA).

    “Sesuai dengan tujuan program Pemberdayaan Pekebun Swadaya yang kami jalankan, yaitu peningkatan kesejahteraan pekebun swadaya, Musim Mas telah menjembatani penjualan kredit RSPO mereka kepada mitra-mitra perusahaan sejak tahun 2020,” kata General Manager Project & Program Musim Mas Group, Rob Nicholls dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Dalam hal ini, Musim Mas sudah membina enam asosiasi yang beranggotakan 4.654 pekebun swadaya yang seluruhnya telah mendapat sertifikasi RSPO dengan cakupan lahan kelapa sawit seluas 11.173 hektar.

    “Tahun ini kami berhasil membantu penjualan senilai Rp20 miliar dengan salah satu mitra kami yaitu Nestle. Total keseluruhan dana hasil penjualan kredit RSPO yang berhasil kami fasilitasi hingga saat ini senilai Rp59 miliar. Kami senang bahwa hasil penjualan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pekebun swadaya,” sambungnya.

    Insentif ini bagi para asosiasi ini menjadi salah satu modal untuk dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan kesejahteraan anggotanya.

    Hal ini dibenarkan Ketua GAPSIMA sekaligus pekebun swadaya di kawasan Labuhanbatu, Sumatera Utara, Syahrianto.

    Syahrianto mengatakan dana hasil penjualan kredit RSPO ini digunakan peningkatan taraf hidup para pekebun swadaya yang menjadi anggota asosiasi.

    “Sebagian dana hasil penjualan kredit RSPO kami salurkan kepada seluruh anggota agar dapat mereka gunakan sebagai tambahan modal untuk pemupukan dan perawatan kebun,” kata Syahrianto.

    Selanjutnya, sebagian hasilnya dimanfaatkan untuk operasional asosiasi seperti kegiatan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, pengadaan pupuk, audit, peningkatan kapasitas dan keahlian pengurus, hingga pengembangan aset.

    “Kesejahteraan seluruh anggota pun kami tingkatkan dengan mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan, hingga berbagai bantuan sosial menggunakan dana tersebut,” tuturnya.

    Musim Mas Group adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang beroperasi di 13 negara di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika. 

    Kegiatan operasional utamanya berada di Indonesia, yang mencakup budidaya hingga penyulingan dan manufaktur. 

    Melalui tenaga kerja global, Musim Mas terus melakukan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan, memastikan kualitas produk, keamanan, dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan industri.

  • Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Simak prediksinya.

    BMKG mengatakan sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, meningkatkan potensi hujan lebat, terutama di wilayah-wilayah yang tengah memasuki puncak musim hujan.

    Menurut lembaga, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut, termasuk dua bibit siklon tropis yang terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Sumba, sedangkan Suspect Area terdeteksi di Laut Timor sebelah barat daya Kepulauan Tanimbar.

    Selain itu, sirkulasi siklonik terdeteksi menguat dengan meningkatkan pengangkatan massa udara, yang mempermudah pembentukan awan hujan intensitas tinggi di wilayah sekitarnya.

    “Akibatnya, potensi curah hujan signifikan menjadi lebih tinggi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca,” demikian laporan BMKG dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 10-17 Desember 2024’.

    Selain itu, BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer turut memicu potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fenomena ini mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah utama, termasuk Sumatera bagian utara, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Aktivitas MJO berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedua, Gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency turut meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan. Dampaknya meluas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup beberapa daerah strategis yang rawan hujan lebat dan bencana hidrometeorologi.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah,” jelas BMKG.

    “BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di daerah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, dan tanah longsor,” lanjut BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

    Jawa dan Bali: Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogykarta, Jawa Timur, Bali

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan

    Hujan lebat-sangat lebat

    Jawa dan Bali: DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Maluku: Maluku bagian selatan dan tenggara

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, DK Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku selama periode yang sama.

    “Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” pungkas BMKG.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]