provinsi: RIAU

Batam Targetkan Investasi Rp 115 Triliun Per Tahun

Batam, Beritasatu.com– Badan Pengusahaan (BP) Batam Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan, investasi sebesar Rp 115 triliun per tahun di Batam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 5 tahun mendatang (2025-2030).

“BP Batam bertugas menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi unggulan investasi di Indonesia. Melalui sejumlah perencanaan, saya optimistis ekonomi Batam akan kembali tumbuh lebih 7,04%,” kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi, di Batam, Minggu (15/12/2024) dilansir Antara.

Di tengah fokus pembangunan ekonomi, Rudi yang juga wali kota Batam menegaskan pentingnya keseimbangan pelestarian budaya di kota itu.

“Batam yang dikenal sebagai miniatur Indonesia karena keragamannya, dapat menjadi contoh bagaimana budaya dan ekonomi dapat saling mendukung. Budaya bisa menjadi sumber ekonomi dan ekonomi yang kuat dapat menghidupkan budaya. Keduanya harus berjalan seiring,” kata Rudi.

Menurut dia, dalam 10 tahun terakhir, sektor kebudayaan di Batam tumbuh pesat dan Pemerintah Kota Batam berkomitmen menjaga keberagaman ini sebagai bagian dari identitas kota. “Dengan menjaga budaya, kita tidak hanya memperkuat jati diri, tetapi meningkatkan pariwisata dan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur yang masif menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan investasi di Batam. Dia percaya infrastruktur modern, desain kota menarik, dan budaya yang terjaga akan membuat Batam menjadi destinasi wisata serta investasi di Batam.

15/12/2024 16:55
KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar Kasus Korupsi Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

ERA.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp1,5 miliar rupiah dan 60 perhiasan dalam penggeledahan di berbagai lokasi terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

“Dari penggeledahan tersebut KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, 60 unit barang berupa perhiasan, sepatu, dan tas, dan uang senilai Rp1,5 miliar dan 1.021 dolar AS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan barang dan uang tersebut ditemukan penyidik dalam rangkaian penggeledahan di 21 lokasi. Sebanyak 12 lokasi merupakan rumah pribadi di Pekanbaru, tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, serta enam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penyidik KPK selanjutnya akan memanggil saksi-saksi untuk dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

Tessa juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil penyidik untuk bersikap kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya soal pengetahuannya terkait perkara yang sedang ditangani oleh komisi antirasuah.

“KPK mengimbau kepada para pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif, serta menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya,” ujar Tessa.

Penyidik KPK pada Rabu, 4 Desember 2024 menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.

Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan status tersangka Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).

Ketiganya diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik komisi antirasuah di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam.

Dalam OTT tersebut penyidik KPK juga menyita uang tunai Rp6,8 miliar sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

15/12/2024 15:44
KPK Bongkar Modus Korupsi Pj Walkot Pekanbaru, Apa Itu?

ERA.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Modus yang digunakan oleh Risnandar Mahiwa dalam kasus tindak pidana korupsi adalah menagih pembayaran utang dari pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

Penyidik KPK juga menemukan bahwa pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berutang ke Risnandar.

“Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024,” ujarnya.

Tim penyidik KPK juga menemukan bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran makan minum dari APBDP 2024. Dari penambahan ini diduga Pj Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar.

Penyidik KPK pada Rabu, 4 Desember 2024 menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.

Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan status tersangka Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).

Ketiganya diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik komisi antirasuah di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam.

Dalam OTT tersebut penyidik KPK juga menyita uang tunai Rp6,8 miliar sebagai barang bukti. Uang tersebut diamankan dari beberapa lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau.

Pertama uang sebesar Rp1 miliar disita KPK dalam penangkapan teradap Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK) di wilayah Pekanbaru.

Selanjutnya Rp1,39 miliar disita dalam penangkapan Risnandar di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. Kemudian Rp2 miliar disita penyidik KPK dari rumah pribadi Risnandar di Jakarta.

Kemudian uang Rp830 juta disita penyidik KPK dalam penangkapan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasiotion di rumahnya di Pekanbaru.

Indra mengakui bahwa dirinya memegang uang sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp170 juta telah disebar ke beberapa pihak.

Penyidik KPK selanjutnya menangkap ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto, serta menyita Rp375,4 juta dari rekening Nugroho.

Selanjutnya sebanyak Rp1 miliar disita dari kakak Novin, Fachrul Chacha dan Rp100 juta disita dari didapatkan di rumah dinas Pj Wali Kota. Sedangkan dari penggeledahan di salah satu kediaman di Ragunan, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK menyita uang sebesar Rp200 juta.

Terbaru, KPK pada Jumat (13/12) mengumumkan telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar rupiah dan 60 perhiasan dalam penggeledahan di 21 lokasi. Sebanyak 12 lokasi merupakan rumah pribadi di Pekanbaru, tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, serta enam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rincian barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, 60 unit barang berupa perhiasan, sepatu, dan tas, dan uang senilai Rp1,5 miliar dan 1.021 dolar AS.

Penyidik KPK selanjutnya akan memanggil saksi-saksi untuk dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

Tessa juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil penyidik untuk bersikap kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya soal pengetahuannya terkait perkara yang sedang ditangani oleh komisi antirasuah.

15/12/2024 10:03
Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian

Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian
Penulis
KOMPAS.com –
The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan bahwa proyek
hilirisasi
pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan
lapangan kerja
.
“Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan”, tutur pria yang akrab dipanggil Eriq itu merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (15/12/2024).
Menurut Eriq, hilirisasi telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, seperti nikel dan pasir silika.
“Menurut data kajian, sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada Agustus 2023, naik dari 15,62 juta pada 2014,” katanya.
Eriq yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya mencontohkan proyek hilirisasi di
Konawe
, Sulawesi Tenggara.
Proyek tersebut telah menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek-proyek itu juga membuka peluang bisnis lokal, seperti penyediaan logistik dan jasa pendukung lain.
“Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 22,52 persen,” jelas Eriq.
Selain itu, lanjutnya, penambahan smelter dan sentra pengolahan di berbagai kota tidak hanya meningkatkan lapangan kerja, tetapi juga mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di beberapa daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat kenaikan UMP sebesar 7,5 persen pada 2024.
Eriq melanjutkan, perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi sejauh ini melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan pendidikan vokasi untuk melatih warga agar bisa mengisi kebutuhan perusahaan.
“Isu berikutnya adalah hubungan antara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja terampil bersertifikat dan jumlah tenaga kerja yang tersedia,” imbuh Eriq.
TRI Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), FEB Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.
TRI Indonesia sendiri mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatan, dan Kebijakan Investasi
Hilirisasi
di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bersama FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu (12/12/2024).

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 09:18
Nasi Dagang Khas Melayu Lingga, Menu Sarapan Tradisional Masyarakat Kepri

Liputan6.com, Kepri – Nasi dagang merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu Lingga di Kepulauan Riau. Kuliner khas ini sudah lama ada dan merupakan warisan zaman dahulu.

Mengutip dari disbud.kepriprov.go.id, keberadaan nasi dagang sudah ada sejak zaman Kerajaan Lingga-Riau. Sesuai namanya, nasi dagang menjadi makanan yang sering dijual di kedai-kedai kopi untuk santapan sarapan.

Penamaan nasi dagang memang merujuk pada kebiasaan masyarakat setempat yang menjadikan nasi dagang sebagai makanan yang lazim untuk dijual atau diperdagangkan. Namun tak hanya diperjualbelikan, nasi dagang juga menjadi makanan jamuan kenduri kendara untuk mempererat silaturahmi.

Nasi dagang adalah kuliner berupa nasi lemak yang dipadukan dengan lauk. Nasi tersebut dibungkus dengan daun pisang dalam bentuk tertentu.

Nasi lemak untuk nasi dagang ada yang menggunakan santan dan ada yang tidak. Adapun daun pisang yang biasa digunakan sebagai pembungkus nasi dagang adalah daun pisang nipah atau pisang menggala.

Daun tersebut memiliki ukuran yang lebih lebar dibandingkan daun pisang lainnya. Agar tidak mudah terbuka, bagian bungkusan diberi tusukan lidi pohon kelapa.

Untuk membuat nasi dagang dibutuhkan beberapa bahan, seperti beras, bawang putih, bawang merah, serai, alba, cengkih, bunga lawing, buah pelage, kayu manis, dan minyak goreng atau mentega. Proses pembuatannya adalah dengan menumis semua bahan, kecuali beras.

Setelah agak matang, masukkan air tawar. Selanjutnya, masukkan beras untuk ditanak hingga matang.

Setelah dirasa matang, selanjutnya nasi dibungkus dengan daun pisang. Tak lupa, lauk ikan atau daging diletakkan di dalam bungkusan.

Nasi dagang pun siap dinikmati sebagai menu sarapan tradisional khas Melayu Lingga. Tak hanya sebagai santapan, nasi dagang juga memiliki makna memberi kemudahan, bersatu padu, dan keharmonisan.

Penulis: Resla

15/12/2024 07:00
Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

”Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan.

Namun tantangan karhutla kembali meningkat di 2018 (510,5 ribu ha) dan 2019 (857,7 ribu ha sd September).

”Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67%, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia,” ungkap Siti Nurbaya.

Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Untuk pencegahan, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di 8 provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH. Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan (Pemda, Swasta, Masyarakat) di desa rawan kebakaran.

”Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak,” ungkap Siti Nurbaya.

Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB (sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android).

Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

KLHK juga telah mengembangkan SiMATAG-0.4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut). SiMATAG-0.4m dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.

”Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.331 TMAT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gadget (mobile application based),” jelasnya.

KLHK juga terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.

Untuk penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla. Sepanjang tahun 2015-2019, KLHK telah memenangkan gugatan hukum lingkungan lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar diantaranya berasal dari kasus karhutla.

15/12/2024 05:35
Pertamina Tak Lagi Produksi BBM Jenis Premium di 2026

Jakarta – PT Pertamina (Persero) sedang berupaya meningkatkan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini standar Euro 2, menjadi Euro 5. Langkah ini akan dilakukan setelah pembangunan enam kilang selesai pada 2026 mendatang.

“Setelah (kilang) kami jalan semua nggak ada lagi Euro 2, 2026 itu sudah Euro 5. Terahir (beroperasi) Dumai,” kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang di kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ignatius menjelaskan, enam proyek tersebut terdiri dari empat proyek pengembangan atau RDMP dan dua proyek baru atau Grass Root Refinery (GRR). Kilang tersebut antara lain Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RDMP RU II Dumai, RDMP RU IV CIlacap, dan RDMP RU VI Balongan.

“Semua sudah on board, sudah jalan, dan tidak ada lagi yang ketinggalan kereta. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk mempercepat target kemandirian energi,” paparnya.

Melalui proyek tersebut, Pertamina akan meningkatkan kapasitas produksi BBM dari saat ini sekitar ‎650 ribu barel per hari menjadi sekitar 1,7 juta barel per hari. Selain itu, dengan teknologi baru BBM yang dihasilkan kilang tersebut akan ‎meningkat kulitasnya dari saat ini Euro 2 menjadi Euro 5.

Menurutnya, peningkatan kualitas BBM menjadi Euro 5 telah sejalan dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. “Kan itu sesuai dengan peraturan KLHK,” imbuhnya.

Waktu pengerjaan proyek tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun. Proyek terakhir yang diperkirakan selesai adalah RDMP RU II Dumai yang akan selesai di 2027. Sementara untuk RDMP lainnya akan selesai di pertengahan 2026 mendatang.

15/12/2024 03:19
Kemenhub Umumkan Pembatasan Angkutan Barang Nataru 2024/2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Korlantas Polri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur arus lalu lintas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Pembatasan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang diprediksi mencapai lebih dari 110 juta pergerakan.

“Seperti yang kita ketahui bersama, pada libur Nataru tahun ini diprediksi terdapat lebih dari 110 juta pergerakan masyarakat yang sebagian besar akan berlibur dengan prediksi arus pergi pertama pada 24 Desember 2024 dan arus pergi kedua pada 31 Desember 2024,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, dikutip dari laman resmi Ditjen Hubdat Kemenhub, Rabu (11/12/2024).

Ahmad Yani menyatakan bahwa pembatasan ini mencakup operasional angkutan barang di ruas jalan tol dan non-tol.

“Pembatasan ini demi keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban bersama,” jelasnya.

Jenis Kendaraan yang Dibatasi

Pembatasan berlaku untuk kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Adapun kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, sepeda motor mudik gratis, serta barang pokok.

Namun, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, nama serta alamat pemilik barang.

Terakhir, surat ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Jadwal Pemberlakuan Pembatasan
Ruas Jalan Non-Tol

Jumat s.d Minggu, 20-22, 24, 26-29 Desember 2024 Pukul 05.00 – 22.00
Rabu, 1 Januari 2025 Pukul 05.00 – 22.00

Ruas Jalan Non-Tol yang Mengalami Pembatasan Operasional Angkutan Barang

1. Sumatera Utara:

a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei

b) Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau

c) Medan – Berastagi

d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

2. Jambi dan Sumatera Barat:

a) Jambi – Sarolangun – Padang

b) Jambi – Tebo – Padang

c) Jambi – Sengeti – Padang

d) Padang – Bukit Tinggi

3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:

a) Jambi – Palembang – Lampung

4. DKI Jakarta – Banten:

a) Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

5. Bali: Denpasar – Gilimanuk

6. DKI Jakarta – Jawa Barat:

Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon

7. Jawa Barat – Jawa Tengah:

Cirebon – Brebes

8. Banten:

a) Merak Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

c) Serang – Pendeglang – Labuhan

9. Jawa Barat:

a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

b) Bandung – Sumedang – Majalengka

c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur

10. Jawa Tengah:

a) Solo – Klaten – Yogyakarta

b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

c) Bawen – Magelang – Yogyakarta

d) Tegal – Purwokerto

11. Jawa Timur:

a) Pandaan – Malang

b) Probolinggo – Lumajang

c) Madiun – Caruban – Jombang

d) Banyuwangi – Jember

12. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

13. Yogyakarta:

a) Yogyakarta – Wates

b) Yogyakarta – Sleman – Magelang

c) Yogyakarta – Wonosari

d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

Ruas Jalan Tol

Jumat, 20 Desember 2024 – Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 00.00 – 24.00 waktu setempat
Selasa, 24 Desember 2024 Pukul 00.00 – 24.00 waktu setempat
Kamis, 28 Desember 2024 – Minggu, 29 Desember 2024 Pukul 06.00 – 24.00 waktu setempat
Rabu, 1 januari 2025 Pukul 06.00 – 24.00 waktu setempat

Ruas Jalan Tol yang Mengalami Pembatasan Operasional Angkutan Barang

1. Lampung dan Sumatera Selatan:

Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang

2. DKI Jakarta:

a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo

b) Jakarta Outer Ring Road (JORR)

c) Dalam Kota Jakarta

3. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong

b) Cigombong – Cibadak

c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

d) Jakarta – Cikampek

4. DKI Jakarta – Banten:

Jakarta – Tangerang- Merak

5. Jawa Tengah:

a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang)

c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang)

d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang)

e) Semarang – Solo – Ngawi

f) Semarang – Demak

g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten

h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional)

6. Jawa Timur:

a) Surabaya – Gempol

b) Surabaya – Gresik

c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional)

7. Jawa Barat:

a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan

c) Cileunyi – Cimalaka

d) Cimalaka – Dawuan

e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional)

Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan arus lalu lintas selama libur Nataru dapat berjalan lebih lancar dan aman bagi semua pengguna jalan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

14/12/2024 20:58
Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya.

“Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

— Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

“Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok.

“Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh.

“Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia.

Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

Ketua Umum: Surya Paloh

Wakil Ketua Umum: Ahmad M Ali

A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis: Suyoto

1. Ketua Hubungan Internasional: Martin Yudi Manurung

2. Ketua Ekonomi: Shanti Ramchand

3. Ketua UMKM: Niluh Djelantik

4. Ketua Agama & Masyarakat Adat: Hasan Aminuddin

5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi: Irma Suryani

6. Ketua Kesehatan: Okky Asokawati

7. Ketua Perempuan & Anak: Amelia Anggraini

8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan: Nining Indra Shaleh

9. Ketua Hukum & HAM: Taufik Basari

10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif: Yuli Laiskodat

11.Ketua Pertahanan & Keamanan: Supiadin Aries Saputra

12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa: Sulaeman L Hamzah

13.Ketua Maritim: Emmy Hafild

14.Ketua Pemuda & Olahraga: Moh Haerul Amri

15.Ketua Energi & Mineral: Kurtubi

16.Ketua Lingkungan Hidup: Lusyani Suwandi

17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang: T. Taufiqulhadi

18.Ketua Migran: Felly Runtuwene

B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi: Sri Sajekti Sudjunadi

1. Ketua Organisasi & Keanggotaan: Rusdi Masse Mappasesu

2. Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik: Baedowi

3. Ketua Hubungan Legislatif: Atang Irawan

4. Ketua Hubungan Eksekutif: Luthfi A. Mutty

5. Hubungan Badan & Sayap: Ivanhoe Semen

6. Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas: Andri J

7. Ketua Pemilih Pemula & Milenial: Lathifa M. Al Anshori

8. Ketua Cyber & Digitalisasi: Donny Priambodo

9. Ketua Media & Komunikasi Publik: Charles Meikyansah

C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu: Prananda Surya Paloh

1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut ): Zulfan Lindan

2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu ): Willy Aditya

3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung): Fauzi Amro

4. Jawa 1 ( Banten, DKI ): Effendi Choirie

5. Jawa 2 ( Jabar ): Saan Mustopa

6. Jawa 3 ( Jatim ): Sugeng Suparwoto

7. Jawa 4 ( Jatim ): Dossy Iskandar P

8. Bali, NTB, NTT: Okka Gunastawa

9. Kalimantan: Syarif Alkadrie

10. Sulawesi: Rachmat Gobel

11. Maluku,Maluku Utara: Rosita Usmah

12. Papua, Papua Barat: Robert Rouw

D. Sekretais Jenderal: Jhonny G Plate

1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis: Hernawi Taslim

2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi: Dedy Ramanta

3. Wasekjend Pemenangan Pemilu: Jakfar Sidik

4. Wasekjend Umum & Administrasi: Siar Anggreta Siagian

E. Bendahara Umum: Ahmad Sahroni

1. Waben Pengelolaan Dana & Aset: Joice Triatman

2. Waben Penggalangan Dana: Fatmawati Rusdi

14/12/2024 14:41
Siswa SD Dikeluarkan usai Ortu Protes Hadiah Lomba Dipotong Sekolah Rp 2 Juta, Padahal Tak Dibantu

TRIBUNJATIM.COM – Seorang bocah SD dikeluarkan dari sekolah usai orangtuanya protes hadiah menang lomba dipotong Rp 2 juta.

Siswa SD itu adalah JS (10).

Ia bersekolah di SD di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Disebutkan bahwa JS mengikuti lomba di tingkat Provinsi di Batam tanpa difasilitasi pihak sekolah.

JS berangkat bersama kedua orangtuanya tanpa difasilitasi oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat.

Adapun, JS mendapat hadiah juara satu lomba pidato berbahasa melayu di Kota Batam sebesar Rp4jt.

Karena potongan dari pihak sekolah, sang anak hanya mendapat Rp 1,9 Juta.

“Anak saya ini lomba pidato tingkat provinsi di Batam tepatnya di hotel Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, sampai singkat ceritanya anak saya juara ini kembali ke sekolah dengan uang yang kita serahkan ke sekolah terlebih dahulu, tidak kita langsung mengambil inisiatif sendiri, walupun tanda tangan kita sendiri,” ujar orang tua siswa dilansir dari X @Miss Tweet via TribunSumsel.

Mulanya orang tua JS bermaksud untuk menjaga adat, akhirnya semua uang lomba diberikan dulu pada pihak sekolah.

“Karena untuk menjaga adat kita serahkan uangnya ke sekolah dulu pak, mana secara mengenai uangnya, istri saya bilang kepala sekolah potong 50 persen, jadi anak saya ini menangnya jumlah uangnya itu Rp 4 Juta, dipotong pajak jadi terima bersih Rp 3,8 juta. Karena dibagi dua jadi Rp 1,9 juta, “ungkap orang tua siswa.

Dalam pengakuannya itu, orang tua siswa memang sempat mengatakan pada kepala sekolah bahwa jika uang tersebut diambil maka ia tak ikhlas dan tak ridho.

“Tapi kan gak kayak gitu juga caranya, dia (kepala sekolah) tak terima langsung berkelit-kelit jadi langsung saya karena bentuk kecewa tadi jadi saya memang ada bilang kalimat saya tidak ikhlas ini saya tidak ridho saya minta uang dikembalikan kepada saya, nah besoknya anak saya ini dipindahkan dia,” jelas orang tua JS.

Menurut informasi yang bereda, JS memang dari dulu kerap mengikuti lomba dan mendapatkan juara.

Diungkapkan orang tua JS, jika dulu setiap JS mendapatkan hadiah lomba tak ada pemotongan dari pihak sekolah.

Rupanya semenjak kepala sekolah yang baru, hadiah lomba dipotong oleh pihak sekolah.

14/12/2024 14:00