Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti risiko serius dari rencana pengambilalihan lahan sawit negara, terutama terkait legalitas, produktivitas, hingga potensi konflik dengan masyarakat setempat.

    Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas kebun sawit yang masuk skema pengambilalihan sudah memiliki penggarap dan pemilik sah. Menurutnya, pengambilalihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berisiko memicu benturan dan konflik agraria.

    Sadino menegaskan lahan yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) atau status legal lainnya seharusnya diakui secara hukum.

    “Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? Sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum. Terus hanya dinyatakan tidak sah. Kalau yang sudah ditempatin? Apalagi misalnya sudah dibayar, kita malah kena masalah,” kata Sadino saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan urutan izin yang seharusnya ditempuh untuk membuka lahan sawit, yakni terdiri dari kajian studi kelayakan (FS), izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga mendapatkan hak atas tanah seperti HGU atau IPPKH jika kawasan hutan.

    Sadino menekankan banyak kasus ketidakjelasan, terutama lahan yang baru ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1982 di Sumatera Utara, padahal masyarakat sudah mengelola lahan jauh sebelumnya.

    Seiring proses pengambilalihan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Sadino menilai Satgas berpotensi menghadapi masalah besar di lapangan karena lahan yang diambil alih sering tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat atau perusahaan.

    Lebih lanjut, Gapki juga menyoroti produktivitas kebun sawit yang tidak hanya tergantung pada panen saat ini, melainkan juga perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang.

    Di samping itu, Sadino juga menyoroti potensi benturan kepentingan dan kasus nyata di lapangan. Adapun, daerah rawan konflik antara pengambilalihan lahan dan masyarakat antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, hingga kemungkinan Sumatera Utara.

  • Pengusaha Wanti-wanti Rencana KopDes Kelola Sawit Bisa Picu Konflik Agraria

    Pengusaha Wanti-wanti Rencana KopDes Kelola Sawit Bisa Picu Konflik Agraria

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mewanti-wanti rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan lahan sawit hasil pengambilalihan negara kepada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kelurahan) Merah Putih. Rencana tersebut berpotensi menciptakan konflik agraria di berbagai daerah.

    Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam skema pengambilalihan pemerintah sudah memiliki penggarap dan pemilik yang sah. Dia menuturkan, komposisi penguasaan lahan oleh masyarakat jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

    “Mayoritas sawit itu sudah ada pemiliknya, mayoritas oleh masyarakat. Kalau perusahaan mungkin nggak apa-apa diambilalih, tapi bagaimana masyarakat? Karena masyarakat di situ itu bisa lebih dari 800.000 hektare dari 3 juta hektare [lahan negara],” kata Sadino saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, keputusan untuk menyerahkan lahan sawit ke KopDes/Kel Merah Putih dapat memicu gesekan dengan masyarakat lokal yang sudah mengelola kebun tersebut. Hal ini terutama terjadi bila pihak yang ditunjuk tidak berasal dari warga setempat.

    “Apa nggak terjadi yang namanya konflik agraria? Padahal orang-orang itu sudah ada di sana. Kalau ada dihadirkan pendatang baru, orang yang baru, terus gimana posisinya? Kan berantem,” ujarnya.

    Di sisi lain, Sadino menyebut tanda-tanda konflik sudah mulai muncul di sejumlah daerah yang terdampak penataan ulang lahan sawit oleh negara, bahkan beberapa wilayah yang kini masuk fase rawan, seperti di Riau, Jambi, hingga Kalimantan Tengah.

    Selain itu, dia menuturkan benturan yang muncul bukan hanya antarmasyarakat, melainkan juga dengan pihak yang ditugaskan negara dalam proses pengambilalihan dan pengelolaan, termasuk dengan Agrinas.

    Dengan demikian, Sadino menilai KopDes/Kel Merah Putih tidak dapat begitu saja mengambil alih kebun sawit ketika lahan tersebut secara faktual sudah dimiliki oleh pihak lain.

    “Kalau Koperasi Desa mengelola sawit, nah sawit itu sudah ada miliknya orang, nanti gebuk-gebukan,” terangnya.

    Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan skema penugasan KopDes/Kel Merah Putih agar tidak memicu ketegangan baru.

    Menurutnya, langkah paling aman adalah dengan memastikan lahan yang masuk program penataan bukan milik masyarakat maupun kelompok tani yang telah menggarap selama bertahun-tahun.

  • Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa Merah Putih. Lahan sawit yang akan dikelola merupakan perkebunan sawit ilegal yang disita pemerintah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai langkah tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama kelompok tani yang memegang lahan sawit. Untuk itu, pengusaha mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati.

    “Sekarang yang mengelola sawit mayoritas itu sudah ada pemiliknya, mayoritas oleh masyarakat. Kalau perusahaan mungkin nggak apa-apa diambilalih, tapi bagaimana masyarakat? Karena masyarakat itu (kepemilikan lahan sawit) bisa lebih dari 800 ribu (ha), dari 3 juta ha (yang akan diambilalih pemerintah),” kata Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino ditemui usai rapat tertutup dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2026).

    Saat ini saja, menurut dia telah terjadi banyak perebutan lahan sawit di masyarakat. Jadi jika pengambilalihan lahan sawit oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada Kopdes Merah Putih, maka akan terjadi perpecahan di masyarakat pemilik lahan.

    “Sekarang banyak rebutan kebun. Yang paling banyak sekarang di Riau, di Jambi, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara. Kalau nanti pada saat diambilalih, apalagi ada indikasi sudah diambil oleh negara, biasanya itu masyarakat. Apalagi yang tadi adalah mitranya perusahaan yang diambilalih, pasti dia akan juga mempertahankannya,” ucapnya.

    Dalam rapat tertutup dengan Komisi IV DPR, pengusaha mengeluhkan terkait dengan legalitas yang telah dimiliki oleh pelaku usaha atas lahannya, namun harus berkutat dengan pengambalihan yang dilakukan pemerintah.

    Padahal, untuk mengembangkan lahan sawit, pengusaha telah memiliki berbagai izin, mulai dari kajian, izin lokasi dari pemerintah daeah, pertimbangan teknis dari kantor pertanahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan dan lain sebagainya.

    Kemudian, jika lahan itu berada di kawasan hutan maka terdapat izin pelepasan dan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak dikawasan hutan, maka kedua izin itu tidak diperlukan.

    “Nah, setelah pelepasan terbitlah HGU, jika kawasan hutan. Nah, kalau tidak ada kawasan hutan, kan tidak diperlukan pelepasan. Jadi salah seolah-olah ada HGU kan belum ada pelepasan. Dicek dulu. Apalagi yang tahun zaman dulu, di Sumatera Utara itu zaman sebelum kemerdekaan. Kawasan hutan aja ada baru ditunjuk-tunjuk aja itu baru tahun 1982,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Adapun perkebunan sawit tersebut merupakan perkebunan sawit ilegal hasil sitaan pemerintah.

    Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi, mengatakan Agrinas akan menjadi inti dari pengelolaan tersebut. Sementara KDMP akan bertugas sebagai plasmanya.

    “Secara umum konsepnya adalah Agrinas Palma akan menjadi semacam inti, nanti koperasi-koperasi itu akan berperan sebagai plasmanya. Jadi pendekatannya pendekatan inti plasma seperti yang sudah berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang secara teknis (sedang dibahas),” ujar Ahmad, dalam acara Forum Redaksi Bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Kemenkop tengah menjalin koordinasi intensif dengan Agrinas dalam rangka perumusan model dan desain dari pengelolaan perkebunan-perkebunan tersebut nantinya.

    (ada/hns)

  • Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menjelaskan, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra, jajarannya akan memperkuat edukasi melalui kunjungan ke sekolah dan kampus, penyuluhan di traffic light dan pusat keramaian, sambang komunitas motor dan ojek online, serta sosialisasi digital melalui media sosial.

    “Kita ingin masyarakat memahami risiko dari setiap pelanggaran. Edukasi akan terus kita intensifkan agar angka kecelakaan dapat ditekan sebelum memasuki masa libur akhir tahun,” jelasnya.

    Lulusan Akpol tahun 2000 ini mengungkapkan, Polda Riau mengerahkan 967 personel untuk Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, terdiri dari 122 personel jajaran Polda dan 846 personel Polres.

    Kombes Taufiq menegaskan, perlunya sinergi lintas sektor untuk menjaga situasi lalu lintas tetap aman, nyaman, dan terkendali menjelang pelaksanaan Operasi Lilin.

    Dirlantas mengajak masyarakat tetap disiplin, menggunakan helm SNI, tidak memainkan handphone saat berkendara, tidak ugal-ugalan, tidak mengonsumsi alkohol saat mengemudi, serta memastikan anak-anak tidak mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur.

    “Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan disiplin, kepedulian, dan komitmen bersama menjaga lingkungan, mari kita wujudkan Riau yang aman, nyaman, dan berkeselamatan menjelang Operasi Lilin 2025,” dia menutup.

     

  • Suami Sedang Dipenjara, Istri di Riau Digrebek Warga saat Ngamar dengan Oknum Polisi

    Suami Sedang Dipenjara, Istri di Riau Digrebek Warga saat Ngamar dengan Oknum Polisi

    GELORA.CO –  Istri pecatan polisi yang kini dipenjara nekat selingkuh dengan oknum polisi yang juga sudah beristri.

    Kasus ini menjadi sorotan, apa lagi keduanya digerebek puluhan warga.

    Namun, polisi aktif justru memilih menikahi selingkuhannya dan menceraikan istri sahnya.

    Digerebek Warga

    ​Seorang mantan anggota polisi yang sedang menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi harus menghadapi kenyataan pahit setelah istrinya digerebek karena berselingkuh dengan seorang oknum polisi aktif.

    ​Aiptu I, seorang anggota Satuan Samapta (Sat Sabhara) Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, digerebek oleh warga saat sedang berdua dengan wanita berinisial T di Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, pada Rabu (12/11/2025).

    ​Wanita berinisial T adalah istri dari RB, yang merupakan pecatan anggota Polres Kuansing yang kini dipenjara karena kasus korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp12,5 miliar.

    Sementara itu, Aiptu I juga diketahui sudah beristri.

    ​Penggerebekan dilakukan setelah warga curiga karena sering melihat Aiptu I dan T berduaan di dalam rumah.

    Saat warga mengepung, keduanya berada di dalam satu kamar dan sempat mengunci diri, namun akhirnya keluar.

    Setelah keluar, pasangan selingkuh tersebut langsung dibawa ke kantor polisi.

    ​Tindakan Polres Kuansing

    ​Saat ini, Aiptu I telah diamankan oleh Propam.

    Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kuansing, Kompol Novaldi, membenarkan kejadian penggerebekan tersebut dan mengungkapkan kekesalannya atas perilaku anak buahnya yang mencoreng nama baik institusi Polri.

    ​Kompol Novaldi menjelaskan, Aiptu I langsung ditahan dan kepalanya digunduli setelah diamankan.

    ​”Aiptu I langsung kami masukkan sel, kepalanya digunduli.

    “Tadi Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap Aiptu I dan T yang merupakan teman Aiptu I,” katanya, Kamis (13/11/2025), dilansir TribunPekanbaru.com.

    ​Novaldi menegaskan bahwa Aiptu I sedang menjalani proses hukum internal dan dikenai sanksi disiplin.

    Institusi kepolisian tidak akan menoleransi pelanggaran personel, baik secara pidana, disiplin, maupun kode etik.

    ​”Selain sanksi disiplin, Aiptu I juga akan jalani proses kode etik profesi Polri, berkasnya sedang disiapkan,” ungkap dia.

    ​Janji Menikah Pasca-Penggerebekan

    ​Menariknya, pasca-penggerebekan, Aiptu I mengaku bersedia menceraikan istri sahnya dan menikahi T, istri dari mantan polisi yang dipenjara tersebut.

    T juga menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Aiptu I.

    ​Nasibah, seorang pihak yang terlibat dalam musyawarah malam setelah penggerebekan, mengungkapkan bahwa Aiptu I menyatakan kesediaannya untuk menikahi T.

    Istri sah Aiptu I, yang tinggal di Pekanbaru, telah diberitahukan mengenai masalah tersebut dan berencana hadir untuk mediasi di desa.

    Namun, mediasi tingkat desa batal karena Aiptu I telah ditahan oleh Propam.

    ​Kompol Novaldi mengimbau seluruh anggota Polres Kuansing untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme serta menghindari pelanggaran sekecil apa pun.

  • Sisi Humanis Operasi Zebra, Polda Riau Beri Bantuan Kursi Roda ke Penyintas Kecelakaan

    Sisi Humanis Operasi Zebra, Polda Riau Beri Bantuan Kursi Roda ke Penyintas Kecelakaan

    Pekanbaru –

    Polda Riau menunjukkan sisi humanisnya dalam Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, dengan tidak hanya berfokus pada penindakan dan penegakan hukum, tetapi juga melakukan aksi kepedulian sosial. Polda Riau menyalurkan bantuan berupa kursi roda dan tongkat kepada sejumlah penyintas kecelakaan lalu lintas.

    Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan usai gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, di lapangan Polda Riau, pagi tadi. Total ada 7 orang penerima kursi roda dan 2 orang penerima tongkat bantuan berjalan yang diberikan kepada para penyintas.

    Salah satu penerima kursi roda, Ryan Guspriyanto, mengaku senang dan mengapresiasi bantuan kursi roda yang diserahkan Kapolda Riau tersebut. Menurut Ryan, kursi roda ini sangat membantunya untuk aktivitas sehari-hari.

    “Saya sangat senang, karena kadang di rumah (berjalan) cuma satu kaki saja,” kata Ryan seraya mengimbau masyarakat untuk lebih tertib lalin.

    Warga lainnya, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kursi roda tersebut.

    “Terima kasih kepada kapolda atas bantuan tongkatnya. Imbauan untuk masyarakat agar berkendara dengan hati-hati,” kata warga tersebut.

    Foto: Pemberian helm kepada ojol di Apel Pasukan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 di Polda Riau. (dok. Polda Riau)

    Polda Riau berharap, bantuan ini dapat meringankan beban hidup para penyintas dan keluarga mereka. Secara tidak langsung, kehadiran para penyintas ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat tentang konsekuensi fatal dari kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas.

    “Bantuan ini adalah bentuk empati kami, sekaligus seruan agar kita semua lebih bertanggung jawab di jalan,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

    Dalam Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 ini, Kapolda menekankan jajaran untuk meningkatkan edukasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Ia turut menyampaikan angka kecelakaan di Provinsi Riau selama Januari-November 2025 mencapai 800 lebih kecelakaan lalu lintas, dan 446 orang di antaranya meninggal dunia.

    Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini memerlukan perhatian semua stakeholder, termasuk masyarakat pelaku jalan itu sendiri. Oleh karena itu, Irjen Herry Heryawan meminta agar jajaran turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas.

    “Untuk membuat kesadaran kolektif itu ada dua: pertama membuat narasi, kedua, diulang-ulang terus narasinya menyampaikan di lingkup terkecil keluarga dan sekolah, semua tingkatan,” katanya.

    Kapolda juga meminta dukungan pers sebagai pilar keempat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban lalu lintas (kamseltibcarlantas).

    “Kami berharap, marilah, teman-teman media sebagai pilar keempat, kita harus bisa menekan jumlah pelanggaran dan dampaknya,” pungkasnya.

    (mea/dhn)

  • Medco Power Bidik Ekspor 600 MW Listrik Hijau ke Singapura pada 2028

    Medco Power Bidik Ekspor 600 MW Listrik Hijau ke Singapura pada 2028

    Bisnis.com, BANDUNG — PT Medco Power Indonesia (Medco Power) menargetkan bisa mengekspor listrik hijau sebesar 600 megawatt (MW) ke Singapura pada 2028.

    Presiden Direktur Medco Power Indonesia Eka Satria menuturkan, ekspor itu bisa dilakukan lewat proyek yang tengah dibangun, yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Pulau Bulan. Proyek senilai US$3 miliar itu dapat menghasilkan listrik sebesar 2 gigawatt peak (GWp).

    Dia mengatakan proyek itu ditargetkan rampung pada 2028. Dari total kapasitas, sebesar 600 MW dapat di ekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut 400 kV.

    “Jadi ini bisa menjadi potensi ekspor pertama dari green energy. Manfaatnya besar, nanti ini bisa buat tenaga kerja, industri buat ke depan, devisa, green economy, di mana ini bisa mendukung green growth ke depan buat Indonesia,” tutur Eka dalam acara media Briefing di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Sabtu (15/11/2025).

    Eka menjelaskan,  Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 3.686 GW. Namun, baru sekitar 0,3% dari potensi tersebut yang saat ini dimanfaatkan.

    Menurutnya, besarnya potensi tersebut menjadi peluang besar bagi sektor swasta. Terlebih, dia memproyeksi pertumbuhan permintaan listrik nasional dapat mencapai sekitar 8% per tahun.

    “Jadi Indonesia punya potensi, kita bisa supply ke bentuk Indonesia, regional, dan juga active market ke depan,” ucap Eka.

    Lebih lanjut, Eka menyebut pihaknya terus mengakselerasi sejumlah proyek energi bersih. Ini terutama untuk pembangkit bertenaga panas bumi dan surya.

    Adapun beberapa proyek yang berjalan antara lain Ijen Geothermal 110 MW di Jawa Timur, Bonjol Geothermal 55 MW di Sumatera Barat, Samosir Geothermal 40 MW, serta pembangunan Solar PV 25 MWp di Bali Timur.

    “Jadi Indonesia ini tidak hanya dikaruniai banyak potensi oil and gas, ternyata potensi renewable-nya luar biasa, nomor satu,” kata Eka.

    Ekspor Listrik jadi Game Changer

    Dalam kesempatan terpisah, Eka menyebut proyek ekspor listrik, khususnya ke Singapura, sebagai peluang strategis yang dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dipandang mirip dengan momentum ekspor LNG pada era 1970-80an.

    Namun, untuk mendorong industrialisasi, investor memerlukan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kompetitif agar potensi besar energi terbarukan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan.

    Eka menegaskan bahwa proyek ekspor listrik berbasis energi tenaga surya ke Singapura, seperti yang sedang digarap Medco Power di Pulau Bulan merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali. 

    Dia menggambarkan momen ini dengan keputusan Indonesia mengembangkan LNG pada masanya, yang membawa devisa, industri, dan lapangan kerja.

    “Kita membutuhkan devisa dan investasi (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (GROW). Proyek ekspor listrik ini memenuhi kedua hal tersebut. Ini baik untuk negara kita,” tegasnya di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

    Namun, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) ini juga menyoroti bahwa Indonesia harus waspada. Pasalnya, negara seperti Malaysia (Sarawak) dan Thailand juga agresif menawarkan listrik hijau ke Singapura.

    “Kita berkompetisi. Potensi ini kalau tidak digarap secepatnya ya hilang. Yang rugi kita sendiri,” katanya.

    Saat ini pihaknya tengah menanti terbitnya izin ekspor listrik dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura. 

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    “Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025). 

    Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

  • Makin Kompak, Komunitas Pengguna Mitsubishi Xforce Rayakan Ulang Tahun ke-1

    Makin Kompak, Komunitas Pengguna Mitsubishi Xforce Rayakan Ulang Tahun ke-1

    Jakarta –

    Komunitas pengguna Mitsubishi Xforce di Indonesia makin menunjukkan kekompakannya. Memasuki usia satu tahun, Xforce Owner Club (XFOC) Indonesia merayakan hari jadinya lewat acara bertajuk 1st Anniversary Celebration XFOC Indonesia dengan tema ‘Together We are Happier’. Perayaan digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Sabtu (15/11/2025), dan dihadiri lebih dari 50 anggota beserta keluarga, mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan para pemilik compact SUV tersebut.

    XFOC Indonesia lahir dari interaksi sederhana di grup Facebook dan WhatsApp, sebelum akhirnya menggelar kopdar perdana tanggal 22 Juni 2024 di Kota Wisata, Cibubur. Pertemuan itu menjadi tonggak awal berdirinya komunitas, yang kemudian diresmikan lewat Musyawarah Nasional pertama pada 10 November 2024 di Bekasi.

    Kini, jumlah anggotanya telah menembus 130 orang yang tersebar di 31 kota dan 13 provinsi, mulai dari Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lampung, Riau, Aceh, hingga Kalimantan Selatan dan Timur. XFOC juga menaungi tujuh chapter resmi, termasuk Jakarta Raya, Parahyangan, hingga Jatim-Bali.

    Xforce Owner Club (XFOC) Indonesia rayakan ulang tahun ke-1 Foto: Dok. XFOC Indonesia

    Misi komunitas ini sederhana: menjadi wadah silaturahmi sekaligus tempat bertukar pengalaman soal bengkel, perawatan, modifikasi hingga aspirasi terkait dunia otomotif.

    “Kami mendirikan XFOC Indonesia sebagai wadah bagi pecinta otomotif, terutama para pemilik Mitsubishi Xforce. Kami berkomitmen buat menjaga solidaritas, integritas, dan profesionalisme dalam komunitas ini,” ujar Ketua Umum XFOC Indonesia, Johan Chaniago, dalam keterangannya.

    Perayaan ulang tahun pertama dibuka dengan Rolling Thunder mengelilingi kawasan Taman Impian Jaya Ancol, kemudian dilanjut gala dinner hingga puncak acara di ballroom Hotel Mercure Ancol. Sejumlah tamu undangan hadir, antara lain perwakilan MMKSI, komunitas mobil Mitsubishi lain, serta para sponsor. Ketua panitia, Adi Kamer Putra, mengapresiasi antusiasme anggota. “Semoga acara ini semakin mempererat silaturahmi para anggota,” ujarnya.

    Kemeriahan ulang tahun komunitas ini juga tak lepas dari popularitas Mitsubishi Xforce sendiri. Compact SUV 5-seater yang diluncurkan di GIIAS 2023 ini diproduksi di Bekasi dan dipasarkan ke banyak negara mulai ASEAN, Asia Selatan, hingga Amerika Latin dan Afrika. Xforce dikembangkan khusus untuk kebutuhan konsumen di wilayah ASEAN, mengusung karakter stylish dan robust lewat desain SUV autentik. Berbekal bodi kompak, handling mumpuni, interior lapang, serta banyak ruang penyimpanan, Xforce menawarkan rasa aman di berbagai kondisi cuaca dan jalan, sekaligus menghadirkan kesenangan berkendara sehari-hari.

    Di GJAW 2024, Mitsubishi turut memperkenalkan varian Xforce Ultimate with Diamond Sense (Ultimate DS), yang membawa teknologi keselamatan terintegrasi lebih lengkap. Varian ini melengkapi line-up Xforce Ultimate dan Exceed yang sudah hadir sebelumnya-menegaskan komitmen Mitsubishi selama hampir 55 tahun di Indonesia untuk menghadirkan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

    (lua/riar)

  • Touring dari Aceh ke Garut Demi Honda Bikers Day 2025

    Touring dari Aceh ke Garut Demi Honda Bikers Day 2025

    Jakarta –

    Di antara ribuan bikers yang memadati perhelatan akbar Honda Bikers Day (HBD) 2025 di Garut, Jawa Barat, kisah perjalanan dua pemuda asal Aceh Utara ini berhasil mencuri perhatian. Mereka adalah Miswardi (26) dan Maulizar (26), dua orang yang rela menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 3.000 kilometer demi memenuhi panggilan hati.

    Miswardi dan Maulizar merupakan bikers asal Aceh Utara. Bikers ini tergabung dalam komunitas motor Honda Street Fire Club Indonesia.

    “Niat saya sudah ingin ke HBD 2025 dari tahun lalu,” kata Miswar saat ditemui di Garut, Sabtu (15/11/2025).

    Keduanya berboncengan dari Lhokseumawe menuju Garut dengan jarak sekitar 3.000 kilometer. Miswardi dan Maulizar menuju Honda Bikers Day 2025 dengan Honda CB150X.

    Selama satu pekan penuh, kedua bikers tangguh ini menantang aspal jalanan trans-Sumatra dan Jawa. Rute panjang yang mereka lalui bukan main-main: dimulai dari Aceh, melintasi Sumatera Utara, Riau, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Dari ujung selatan Sumatra, mereka kemudian menyeberang lautan melalui Pelabuhan Merak menuju tanah Jawa.

    Untuk bensinnya sendiri, Miswar mengaku sudah mengisi sekitar 60 liter dari Aceh sampai Garut.

    Namun, di balik angka jarak dan liter bensin yang fantastis itu, ada kisah yang jauh lebih menarik dan menyentuh tentang persaudaraan (brotherhood).

    Meskipun menempuh perjalanan ribuan kilometer, Miswar mengaku tidak pernah merasa sendirian. Di setiap provinsi yang mereka singgahi, mereka disambut dengan kehangatan luar biasa oleh komunitas Honda setempat.

    “Perjalanan kami selalu dimonitor teman-teman di setiap rute yang kami lintasi. Selalu ditanya sudah sampai mana,” ungkapnya.

    “Kita istirahat mampir di rumah teman-teman komunitas Honda di sepanjang perjalanan. Mereka melarang kita menginap di hotel, selalu diminta singgah,” tambah dia.

    (riar/lua)

  • Aksi ‘Hijau’ di Rohul, Ratusan Siswa Tanam Pohon Serentak di 23 Sekolah

    Aksi ‘Hijau’ di Rohul, Ratusan Siswa Tanam Pohon Serentak di 23 Sekolah

    Rokan Hulu –

    Menjelang Hari Pohon Nasional 2025, Polres Rokan Hulu (Rohul) dan polsek jajaran membuat gerakan ‘hijau’. Polisi bersama ratusan siswa di 23 sekolah secara serentak melakukan penanaman pohon.

    Kapolres Rohul, AKBP Emil Eka Putra, mengatakan penanaman pohon ini dilakukan dalam menyambut Hari Pohon Nasional, sekaligus sebagai wujud komitmen dukungan terhadap program Kapolda Riau, Green Policing.

    AKBP Emil Eka Putra mengatakan Green Policing bukan sekadar konsep, melainkan sebuah aksi nyata dalam upaya menyelamatkan hutan di Bumi Lancang Kuning.

    Aksi ‘hijau’ di Rokan Hulu, ratusan pelajar tanam pohon serentak di 23 sekolah, Sabtu (15/11/2025). Foto: dok. Polres Rohul

    “Penanaman pohon di sekolah adalah bagian dari komitmen kami dalam menerapkan Green Policing. Kami ingin memberikan contoh bahwa kepolisian tidak hanya menjaga keamanan manusia, tetapi juga berperan menjaga keamanan lingkungan,” jelas AKBP Emil, Sabtu (14/11/2025).

    Emil menyampaikan peran kolaboratif lintas instansi, termasuk generasi muda dalam upaya menjaga alam dan melestarikan lingkungan.

    Aksi ‘hijau’ di Rokan Hulu, ratusan pelajar tanam pohon serentak di 23 sekolah, Sabtu (15/11/2025). Foto: dok. Polres Rohul

    Pemilihan sekolah sebagai lokasi penanaman pohon tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga menjadi bentuk edukasi langsung kepada para pelajar. Sekolah merupakan pusat pembelajaran dan pembentukan karakter, sehingga kegiatan ini diharapkan menanamkan kesadaran ekologis sejak dini.

    Melalui gerakan ini, Polres Rokan Hulu ingin memastikan bahwa nilai-nilai pelestarian lingkungan tertanam kuat pada generasi mendatang, sejalan dengan konsep Green Policing yang menekankan keterlibatan komunitas dalam menjaga keberlanjutan ekologis.

    Aksi ‘hijau’ di Rokan Hulu, ratusan pelajar tanam pohon serentak di 23 sekolah, Sabtu (15/11/2025). Foto: dok. Polres Rohul

    Seluruh Polsek jajaran turut mengambil peran aktif dalam kegiatan ini. Masing-masing Polsek melakukan penanaman di sekolah-sekolah wilayahnya mulai dari tahap pendataan lokasi, penyediaan bibit, hingga pelaksanaan penanaman bersama pihak sekolah dan masyarakat. Polsek yang terlibat meliputi Polsek Ujung Batu, Polsek Tandun, Polsek Kabun, Polsek Rokan IV Koto, Polsek Pendalian IV Koto, Polsek Rambah, Polsek Rambah Hilir, Polsek Rambah Samo, Polsek Tambusai, Polsek Tambusai Utara, Polsek Kepenuhan, Polsek Kunto Darussalam, dan Polsek Bonai Darussalam.

    Partisipasi seluruh Polsek jajaran menunjukkan kuatnya komitmen Polres Rokan Hulu untuk menghadirkan pemolisian yang peduli lingkungan. Melalui implementasi Green Policing ini, Polres Rokan Hulu berharap tercipta sinergi antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan ruang hidup yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

    (mea/dhn)