provinsi: RIAU

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 November 2025

    Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan Regional 21 November 2025

    Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Suatu sore, Katwadi (39) tengah mengerjakan sebuah batu nisan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Uka, Jalan Uka, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau, Jumat (21/11/2025).
    Katwadi satu dari enam orang pekerja di TPU Uka. Ia berstatus tenaga harian lepas (THL). Pria ini memakai setelan baju kaus lengan panjang, celana pendek, dan topi.
    Sebuah batu nisan untuk makam sudah hampir selesai ia kerjakan di depan sebuah ruangan tempat istirahat.
    Tinggal memoles dan merapikan sudut-sudutnya menggunakan sendok semen, pekerjaannya tampak sangat rapi dan bersih.
    Itu adalah batu nisan terakhir yang dibuatnya sebelum waktu pulang, seperti biasanya, jam pulang kerja 16.00 WIB.
    “Saya selesaikan batu nisan ini dulu baru pulang,” ujar Katwadi saat berbincang dengan Kompas.com sembari bekerja.
    Raut wajahnya tampak sudah lelah seharian kerja. Keringat punggung membasahi bajunya.
    Di sampingnya ada seorang pekerja lainnya, Aswali Rahmat (60), yang sedang istirahat. Sesekali mereka tampak bercengkrama.
    Di tengah dia bekerja, warga tampak ramai silih berganti untuk ziarah.
    Di dalam kawasan
    pemakaman
    , ada juga yang terlihat berjualan minuman, sedangkan di luar pagar, berjejer meja jual bunga dan sesajen.
    Katwadi sendiri mengaku sudah 16 tahun bekerja di tempat peristirahatan terakhir itu.
    Sehari-hari, ia dan lima orang pekerja lainnya, bekerja menggali kubur, merawat makam, membuat batu nisan, dan membuat papan kuburan. Satu orang ditunjuk sebagai koordinator.
    TPU Uka memiliki luas lahan 10 hektare, dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota
    Pekanbaru
    .
    Waktu awal bekerja, statusnya masih lajang. Sekarang ia sudah berumah tangga dan memiliki tiga orang anak.
    Katwadi bercerita, waktu ia tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang bekerja sebagai tukang bangunan.
    “Waktu itu ada kawan yang mengajak kerja tukang gali kubur karena waktu itu susah cari orang kerja menguburkan jenazah,” ujarnya.
    Tanpa pikir panjang, Katwadi memutuskan untuk bekerja di pemakaman itu. Ia masuk dengan syarat KTP dan ijazah terakhir.
    Pilihan kerja lain dan gaji yang sesuai sulit untuk dia dapat kala itu.
    “Saya cuma tamat SD (sekolah dasar). Dulu kerja tukang bangunan, kadang ada kadang tidak. Makanya, saya mau kerja di sini, yang penting halal,” kata Katwadi seraya tertawa kecil.
    Katwadi bekerja sebagai honorer kontrak per tahun. Dari segi gaji, ia digaji per hari dan terima sekali sebulan. Namun, gaji yang diterima jumlahnya tak menentu atau tidak tetap.
    Sebab, hari libur tidak hitung gaji sehingga semakin banyak tanggal merah, gajinya semakin kecil.
    “Gaji kami Rp 80.000 sehari. Sebulan kami terima rata-rata Rp 2 juta. Dulu penah juga ada Rp 1,6 juta karena hari libur tidak masuk hitungan,” kata Katwadi.
    Padahal, kata dia, hari libur tetap bekerja, termasuk Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.
    “Lebaran kami juga kerja,” akuinya.
    Kendati demikian, Katwadi tetap menikmati hasil keringatnya. Ia juga bersyukur saat ini pembayaran gaji sudah normal setiap bulannya.
    Sebelumnya, pembayaran gaji pekerja sempat terlambat.
    Dengan penghasilan yang relatif kecil, ia masih bisa bayar cicilan rumah, motor, dan biaya anak sekolah.
    “Anak saya ketiganya SD. Biaya anak-anak ini yang lumayan besar. Belum lagi kebutuhan pokok. Kalau dihitung-hitung enggak cukup gaji segitu,” ungkapnya.
    Namun, imbuh dia, kadang ada dapat penghasilan tambahan dari jasa pembuatan batu nisan dan papan kuburan.
    Untuk jasa pembuatan batu nisan, Katwadi tidaklah mematok tarif. Ia terima secara sukarela.
    Untuk papan kuburan, untuk jenazah bayi seharga Rp 500.000 dan jenazah dewasa Rp 900.000.
    “Untuk buat papan makam, kami kan beli kayu dan paku. Itu hasilnya kami bagi rata. Alhamdulillah, cukup buat beli sarapan sama minyak motor,” kata dia.
    Ia dan pekerja lainnya hanya berharap mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah.
    “Kami hanya bisa berharap. Kalau ada insentif tentu kami sangat senang. Kalau kartu BPJS ada kami dikasih sama pemerintah,” ungkapnya.
    Selama belasan tahun bekerja, Katwadi pernah sekali merasa momen yang paling mengharukan. Seorang rekan kerjanya meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu.
    Pekerja yang meninggal itu bernama Boyadi (55), selaku koordinator TPU Uka.
    “Dia meninggal dunia setelah kami makamkan jenazah. Setelah makamkan jenazah, dia pergi buang air. Tiba-tiba tumbang dan meninggal. Sebelum meninggal, dia sering merenung di kuburan dan ruangan istirahat. Ini momen yang mengharukan bagi kami,” ujarnya.
    Momen haru lainnya, tambah dia, melihat keluarga dari jenazah yang menangis dan meratap saat pemakaman.
    Katwadi pernah beberapa memakamkan jenazah pada malam hari. Meski tempat tinggalnya cukup jauh dari TPU, di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, ia tetap datang memenuhi panggilan jiwa itu.
    “Sudah tak terhitung gali kubur malam hari. Ada yang jam 10 atau 11 malam. Karena kami dapat telepon dari keluarganya, jenazah minta dikuburkan, ya kami langsung datang. Tak pernah kami tolak,” sebutnya.
    Jenazah yang dimakamkan malam hari, ada bayi dan orang dewasa.
    Tak pernah mengalami kejadian aneh 
    Bercerita tentang kuburan, kerap dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis.
    Namun, Katwadi sendiri sudah belasan tahun bekerja di pemakaman, belum pernah mengalami kejadian aneh atau misterius.
    “Kalau saya sendiri belum pernah melihat atau mengalami kejadian yang aneh-aneh,” akuinya.
    Ia juga mengaku tak ada lagi rasa takut bekerja di pemakaman.
    Tapi, waktu awal-awal bekerja, Katwadi pernah merasa takut berhadapan dengan kuburan dan menguburkan jasad.
    “Waktu awal dulu iya ada rasa takut. Kalau sekarang biasa saja. Saya lebih takut anak istri tak makan,” ungkapnya.
    Katwadi juga tidak ada melakukan ritual khusus sebelum memulai pekerjaan di pemakaman.
    Selama bekerja, belum pernah juga ada permintaan yang aneh dari ahli waris atau peziarah.
    “Baca bismillah saja. Kalau permintaan yang aneh-aneh tidak ada. Justru kadang kami dikasih nasi sama buah-buahan sama peziarah,” sebutnya. 
    TPU Uka, terbagi dua. Sebagian makam umat Islam dan sebagian non-muslim.
    Selama bekerja, Katwadi pernah melakukan bongkar makam atas permintaan keluarga.
    Pihak keluarga meminta makam dibongkar untuk dipindahkan ke kampung halamannya.
    “Seingat saya ada 10 makam yang saya bongkar. Itu makam yang non-muslim saja. Dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara,” ucap Katwadi.
    Katwadi bercerita, dalam sehari pernah memakamkan belasan jenazah. Kejadian itu belum lama, tepat pada Selasa (18/11/2025) kemarin.
    “Hari Selasa kemarin yang banyak, ada 11 orang yang kami makamkan. Hari ini ada dua orang, kemarin lima orang,” sebutnya.
    Bekerja di kuburan, terkadang dipandang sebelah mata.  Tak sembarang orang yang mau bekerja di tempat ini.
    Namun, Katwadi tidak peduli dengan stigma sosial itu. Baginya, yang terpenting adalah kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.
    Ia mengaku, sejauh ini belum pernah mendengar secara langsung suara orang yang menyepelekan pekerjaannya.
    “Kalau secara langsung belum pernah. Karena bagi saya, apa pun pekerjaan yang penting halal. Saya tidak malu, tidak akan minder. Keluarga mendukung. Saya hanya malu pekerjaan mencuri,” kata dia.
    Namun, ia mengaku anaknya pernah diejek oleh teman sekolahnya. 
    “Anak saya pernah diejek teman sekolahnya. Temannya bilang ‘bapaknya tukang gali kubur’. Tapi, anak saya jawab ‘tak apa-apa, yang penting halal’,” sebut Katwadi.
    Hampir setiap hari, Katwadi melihat jasad masuk ke liang lahat. Terkadang, usai pemakaman ia merenungkan diri sejak sambil berkata dalam hati bahwa kematian itu nyata. Tak akan bisa lagi kembali ke dunia.
    “Saya melihat kematian itu memang nyata adanya. Jadi, saya berpikir, saya harus rajin beribadah. Jangan sampai saya ‘pulang kosong’. Alhamdulillah, sejak bekerja di sini ibadah jadi meningkat, meski ada juga kadang bolong-bolong shalatnya,” aku Katwadi.
    Salah seorang rekan kerja Katwadi, Aswali Rahmat (60), bercerita bahwa pernah melihat orang datang ke kuburan untuk berobat.
    “TPU ini tak ada yang tinggal jaga di sini. Kami cuma datang bekerja ke sini. Kadang kami cek makam malam hari,” kata Aswali kepada Kompas.com.
    Suatu malam, Aswali melihat ada dua unit mobil sedan masuk ke pemakaman. Ia langsung mengejar dengan sepeda motornya untuk menanyakan maksud kedatangan orang tersebut.
    “Waktu jam 12 malam, saya lihat ada dua mobil masuk mutar-mutar. Terus berhenti dan menggali di samping makam. Mereka bawa beras kunyit dan lilin,” tuturnya.
    “Saya pikir orang mau kubur bayi. Pas saya tanya, mereka bilang mau berobat karena disuruh orang pintar. Terus saya bilang kalau mau berobat ke rumah sakit saja, lalu mereka pergi,” cerita Aswali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak pembangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi.

    Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor, dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto di Jakarta, Jumat, menjelaskan sebenarnya pihaknya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, namun tahun ini Kementerian PU hanya bisa membangun di 222 lokasi.

    Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung.

    “Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya,” katanya.

    Bisma mengatakan bahwa paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi.

    Pada penandatanganan kali ini, pemerintah meneken dua paket fisik dan dua paket supervisi.

    Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp639,23 miliar, sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp7,31 miliar.

    Sementara itu, Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar, sedangkan supervisinya dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp6,31 miliar.

    Adapun Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Bisma juga menyampaikan bahwa prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis.

    Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy, serta dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

    Sebelumnya, Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan SPPG.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR nilai ada potensi besar industri MRO pesawat di Batam

    Komisi VII DPR nilai ada potensi besar industri MRO pesawat di Batam

    Batam (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menilai ada potensi besar untuk pengembangan industri perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Batam, Kepulaaun Riau (Kepri), khususnya melalui fasilitas Batam Aero Technic (BAT).

    Wakil Ketua Komisi VII selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Chusnunia Chalim menyebut kebutuhan pesawat di Indonesia yang mencapai lebih dari 700 unit membuka ruang besar bagi tumbuhnya industri MRO.

    “Inilah Batam Aero Technic menjadi harapan untuk berkembangnya industri nasional sebagai bengkel pesawat. Ini menjadi kebanggaan sendiri, karena selain merawat pesawat lokal, BAT juga sudah mendapatkan kepercayaan signifikan dari negara tetangga,” ujarnya di Batam, Jumat.

    Chusnunia menegaskan bahwa kepercayaan internasional terhadap BAT terus meningkat, terlihat dari bertambahnya volume pekerjaan pesawat dari negara-negara tetangga.

    “Selain menangani pesawat lokal, kita sudah bisa mendapatkan kursi internasional yang sangat membanggakan. Kita tentu berharap posisi strategis Batam Aero Technic ini bisa terus kita dukung bersama agar daya saingnya semakin kuat,” katanya.

    Dari aspek kualitas, ia menilai BAT telah mampu memenuhi standar internasional. Sebagai informasi, pelaku MRO yang merupakan anak perusahaan Lion Air Group itu, telah mendapatkan klien dari maskapai dari Filipina dan India.

    Sementara itu, Direktur Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian RI Junadi Marki menyampaikan bahwa industri MRO harus diperkuat seiring meningkatnya penggunaan pesawat di Indonesia.

    “Kita melihat ada perkembangan pesat di industri ini dan pentingnya untuk menginvestasi ke fasilitas MRO. Sejalan dengan penambahan penggunaan pesawat di Indonesia, harus ada fasilitas perawatannya,” kata dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Pekanbaru

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah baru di Hari Pohon Sedunia 2025. Di bawah pimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan, Polda Riau menanam 21.000 pohon secara serentak selama 2 pekan ini.

    Kegiatan ini dipusatkan di Danau Khayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) dengan melibatkan 500 pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pekanbaru. Aksi penanaman pohon ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Partai Hijau Riau (PHT), hingga aktivis lingkungan hidup.

    Penanaman 21.000 pohon ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Riau, sekaligus menjadi harapan untuk alam yang hijau lestari di tengah isu kebakaran hutan (karhutla), deforestasi, hingga perambahan hutan.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dampaknya tidak akan dirasakan langsung, tetapi beberapa tahun yang akan datang.

    “Kegiatan ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Kita akan merasakan dampak besarnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang,” katanya.

    Foto: Gerakan penanaman 21.000 pohon menyambut Hari Pohon Nasional di Pekanbaru, Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya menanam pohon. Pohon bukan hanya paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam.

    Penanaman pohon merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau yang mengedepankan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Menurutnya, menanam pohon akan menjadi potofolio kehidupan.

    Melalui kegiatan ini, Kapolda juga ingin menanamkan nilai-nilai baik dari kehidupan. “Apa yang kita tanam hari ini baik pohon, aksi, maupun nilai akan menentukan kualitas hidup generasi masa depan,” ujarnya.

    Polda Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Bukan tanpa alasan, Provinsi Riau sebagai salah provinsi rawan karhutla, deforestasi, hingga perambahan hutan.

    “Kami telah dan anak terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan alam dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan,” tambahnya.

    (mea/dhn)

  • BPS Buka Lowongan Kerja 190 Ribu Petugas Sensus Ekonomi 2026, Gaji Tinggi

    BPS Buka Lowongan Kerja 190 Ribu Petugas Sensus Ekonomi 2026, Gaji Tinggi

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia membuka lowongan kerja besar-besaran untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada Juni–Juli 2026. Sebanyak 190 ribu petugas lapangan akan direkrut untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.

    Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan dalam kegiatan FGD sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat, bahwa program nasional ini akan mulai diluncurkan pada Januari 2026, sementara proses rekrutmen akan dibuka pada Februari 2026.

    “Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3-5 juta per bulan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

    Sonny mengatakan sensus ekonomi merupakan momen penting untuk mencacah seluruh pelaku usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar. Dalam rentang 10 tahun, struktur ekonomi dapat berubah signifikan, sehingga pendataan menyeluruh sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pemerintah.

    Ia pun menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Riau yang memiliki jumlah pelaku usaha besar sebagai pusat ekonomi kedua di Sumatera.

     

  • Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Momen tak biasa ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang konferensi pada Kamis (20/11/2025).
    Komisi antirasuah memajang
    uang rampasan
    dari kasus
    investasi fiktif

    PT Taspen
    sebesar Rp 300 miliar dari total Rp 883 miliar.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 memenuhi panggung ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih
    KPK
    .
    Bal-bal uang yang dibungkus plastik putih itu disusun menjulang tinggi seperti tembok bata, menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers.
    Setiap bal plastik berisi uang senilai Rp 1 miliar.
    Di tengah barisan uang tersebut, KPK meletakkan sebuah papan kecil bertuliskan jumlah rampasan yang berhasil diamankan, yakni Rp 300 miliar dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 883 miliar.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.
    Dia mengatakan, uang itu diserahkan kepada PT Taspen yang diwakili Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto.
    “Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Kamis.
    Asep menjelaskan, alasan lembaganya memamerkan uang tersebut sebagai bentuk transparansi penyerahan uang negara kepada masyarakat.
    “Ini biar kelihatan, takutnya kan, ‘oh, benar enggak sih ini diserahkan? Jangan-jangan enggak diserahkan’, atau diserahkan sebagian, gitu kan seperti itu,” ujar Asep.
    “Nah, ini biar juga memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen,” tambah dia.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.
    Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan perkaranya telah dinyatakan inkrah.
    Sedangkan, Antonius NS Kosasih masih dalam proses banding.
    Ajang pamer uang dan barang rampasan hasil korupsi ini tak hanya terjadi kali ini saja.
    Biasanya, lembaga antirasuah memang memamerkan barang dan uang rampasan kasus korupsi.
    Kompas.com merangkum sejumlah momen KPK saat memamerkan uang dan barang rampasan.
    Pada awal Maret 2025, KPK telah memamerkan sejumlah tumpukan uang senilai Rp 2,6 miliar.
    Uang tersebut disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
    Operasi senyap ini terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.
    Enam orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR) selaku Anggota DPRD OKU Sumsel; dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Lalu tersangka dari pihak swasta, yakni MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Pada Juni 2025, KPK juga memamerkan sejumlah uang senilai Rp 231 juta dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara Topan Obaja Putra Ginting.
    Dari OTT ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting.
    Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara), Akhirudin Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
    Pada 7 Agustus 2025, KPK memamerkan uang senilai Rp 200 juta di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih, Jakarta.
    Uang tersebut dirampas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PKK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    Selanjutnya, KPK memamerkan tumpukan uang sebesar Rp 2,4 miliar dan satu unit mobil Rubicon dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady.
    Usai OTT, KPK menetapkan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Aditya (Staf Perizinan SB Grup) dan Djunaidi (PT Paramitra Mulia Langgeng).
    KPK juga pernah memamerkan sebanyak 22 kendaraan yang disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025.
    Usai OTT, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Mereka adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025;
    Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang;
    Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025; Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang.
    Lalu, Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029; Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025; kemudian, Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Pada 3 November 2025, KPK juga menyita uang senilai Rp 1,6 miliar dalam rangkaian OTT yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.
    Usai OTT, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Terakhir, KPK juga memamerkan uang sejumlah Rp 500 juta yang disita dari operasi senyap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 8 November 2025.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD pada 9 November 2024.
    Mereka adalah Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konsisten Jalankan Program Dekarbonisasi, Kilang Pertamina Kedepankan Inovasi dan Efisiensi Energi

    Konsisten Jalankan Program Dekarbonisasi, Kilang Pertamina Kedepankan Inovasi dan Efisiensi Energi

    Liputan6.com, Jakarta Konsistensi Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat terus menunjukkan hasil. Pjs Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani mengatakan, sampai dengan Oktober 2025, secara konsisten KPI berhasil merealisasikan program dekarbonisasi hingga mencapai sekitar 390 ribu metric Ton CO2e.

    Angka tersebut bahkan sudah melebihi target tahun 2025, yakni sebesar 370 ribu metric Ton CO2e atau 105%. Milla menambahkan, secara keseluruhan pencapaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi dekarbonisasi berbasis efisiensi dan inovasi teknologi. Terutama yang masuk dalam lingkup satu, yakni mengurangi emisi dari operasional kilang.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata bahwa program inovasi dan efisiensi pemakaian energi yang kami lakukan berjalan dan terukur. Kami berkomitmen menjadikan dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan, bukan hanya proyek jangka pendek,” ujar Milla.

    Perbesar

    Kilang Pertamina Internasional (KPI) dukung target nasional soal Net Zero Emission (NZE). (Foto: Pertamina)… Selengkapnya

    Beberapa strategi yang dijalankan KPI untuk mengurangi emisi dari kilang diantaranya, efisiensi energi serta penerapan energi rendah karbon dalam operasional kilang. “Berbagai inovasi terus dilakukan KPI dalam hal memodifikasi unit operasi untuk semakin mengefisienkan penggunaan energi,” kata Milla.

    Lebih lanjut, disebutkan jika upaya lainnya adalah menerapkan teknologi Flare Gas Recovery System (FGRS). Menurut Milla, teknologi ini memungkinkan pemanfaatan kembali gas hasil pengolahan minyak yang biasanya dibakar di flare, sehingga mengurangi emisi karbon dari pembakaran gas sisa.

    Upaya dekarbonisasi di KPI juga diterapkan dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan operasional di unit operasinya. Penggunaan PLTS mampu menurunkan emisi karbon hingga diatas 3.500 ton CO₂e per tahun. PLTS di wilayah operasional KPI terdapat di Kilang Balikpapan, Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Cilacap dan Kilang Balongan, dengan total kapasitas mencapai 12,37 MWp.

    Selain mengurangi emisi, PLTS juga menurunkan beban operasional kilang. “Pemanfaatan PLTS bukan hanya langkah teknis, tapi juga komitmen KPI terhadap penggunaan energi bersih dan berkelanjutan,” ungkap Milla.

    Perbesar

    Kilang Pertamina Internasional (KPI) dukung target nasional soal Net Zero Emission (NZE). (Foto: Pertamina)… Selengkapnya

    Selain PLTS, KPI juga mendorong penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar alternatif untuk operasional kilang. Pemakaian gas untuk operasional dikatakan sejalan dengan program dekarbonisasi untuk menggantikan refinery fuel oil, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai pelopor industri kilang yang berkelanjutan.

    Milla mengungkapkan, dengan pencapaian yang baik hingga Oktober 2025, KPI optimis target tersebut akan jauh terlampaui di akhir 2025. Ia menegaskan, program-program dekarbonisasi menjadi komitmen KPI yang akan terus ditingkatkan sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance).

    “Peta jalan dekarbonisasi KPI sudah ditetapkan. Kami percaya upaya menciptakan ketahanan energi nasional dapat kami selaraskan dengan program dekarbonisasi. Ini adalah langkah yang harus dilakukan untuk keberlanjutan,” pungkas Milla.

    Diketahui, jika KPI sendiri merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG. KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

     

  • KPK Bakal Terapkan Pasal Perintangan Penyidikan di Kasus Korupsi Riau

    KPK Bakal Terapkan Pasal Perintangan Penyidikan di Kasus Korupsi Riau

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terkait dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Dugaan ini muncul setelah penyidik menemukan adanya pengrusakan terhadap KPK line saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak lainnya.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyidik menerima informasi mengenai perusakan segel KPK saat penangkapan di lingkungan Pemprov Riau. “Tentu ini akan ditelusuri motif perbuatan tersebut, termasuk siapa pelakunya dan siapa yang meminta atau menyuruh melakukan perusakan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Budi, tindakan merusak KPK line dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi penyidikan. Terkait hal itu KPK akan mendalami dugaan tersebut sekaligus mengimbau seluruh pihak di Pemprov Riau agar kooperatif mengikuti proses hukum yang masih berlangsung.

    Pada Senin (17/11/2025), KPK memeriksa tiga pramusaji rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, yakni Alpin, Muhammad Syahrul, dan Mega Lestari, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Ketiganya diperiksa di Kantor Perwakilan BPKP Riau karena diduga merusak segel KPK di rumah dinas gubernur.

    “Kami menelusuri alasan ketiga pramusaji melakukan hal tersebut,” kata Budi.

    Pemeriksaan ini merupakan rangkaian awal setelah KPK melakukan penggeledahan maraton di sejumlah lokasi di Riau. KPK memastikan akan memeriksa seluruh pihak yang mengetahui atau diduga terlibat dalam perkara tersebut.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dari sepuluh orang yang diamankan dalam OTT, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

    Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 November 2025. Abdul Wahid ditahan di Rutan ACLC KPK, sedangkan Arief dan Dani ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

    Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan menggunakan modus jatah preman terkait penambahan anggaran Dinas PUPR Riau 2025 untuk proyek jalan dan jembatan. Dari total kenaikan anggaran Rp 106 miliar, Gubernur Abdul Wahid meminta jatah sebesar 5% atau sekitar Rp 7 miliar. Dalam periode Juni hingga November 2025, para kepala UPT Dinas PUPR Riau telah mengumpulkan dana Rp 4,05 miliar.

    Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK menegaskan penyidikan masih terus diperluas, termasuk potensi penambahan pasal terkait upaya perintangan penyidikan.

  • Kemenko Polkam RI perkuat literasi digital aparatur di Riau

    Kemenko Polkam RI perkuat literasi digital aparatur di Riau

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia memperkuat literasi digital aparatur di Provinsi Riau dengan tema Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S).

    Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Alpen dalam kegiatan di Pekanbaru, Kamis menegaskan bahwa peran aparatur negara dalam membangun persepsi publik melalui komunikasi digital.

    “Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial dapat membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” katanya.

    Alpen juga menyoroti berbagai tantangan di ruang digital seperti disinformasi, provokasi, hingga “infodemic” yang berpotensi melemahkan ketahanan informasi nasional. Oleh karena itu, literasi digital yang kuat menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh aparatur negara.

    Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, serta mitra strategis menyepakati sejumlah fokus penguatan, antara lain meningkatkan literasi digital aparatur dalam memverifikasi dan merespons informasi.

    Kegiatan ini dihadiri aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Agenda difokuskan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi publik yang kredibel dan bertanggung jawab.

    “Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret guna memperkuat ketahanan informasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.