Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Waspada Flu Babi, 5 Anak Dilaporkan Meninggal di Riau

    Waspada Flu Babi, 5 Anak Dilaporkan Meninggal di Riau

    Jakarta –

    Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Dusun Datai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengungkap persoalan serius terkait sanitasi, gizi, dan akses kesehatan di wilayah pedalaman.

    Hingga 23 November 2025, tercatat 224 warga mengalami gangguan pernapasan. Saat ini seluruh warga tersebut kondisinya sudah membaik. Namun demikian terdapat lima kasus kematian pada anak.

    Hasil laboratorium menunjukkan kelima anak tersebut positif terjangkit Influenza A/H1pdm09 dan Haemophilus influenzae. Influenza A/H1pdm09, atau yang dikenal juga dengan flu babi, yang pernah menjadi wabah di beberapa negara pada tahun 2009.

    Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan minimnya fasilitas kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dusun Datai tidak memiliki MCK, tidak ada tempat pembuangan sampah, ventilasi rumah buruk, dan aktivitas memasak dengan kayu bakar dilakukan di ruangan yang sama dengan tempat tidur. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan ISPA, terutama pada anak-anak.

    Selain masalah lingkungan, ditemukan pula banyak warga dengan gizi kurang dan cakupan imunisasi dasar yang rendah. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kombinasi infeksi flu babi, pertusis, adenovirus, dan bocavirus. Temuan ini memperkuat analisis bahwa status gizi dan rendahnya kekebalan tubuh membuat warga rentan terhadap penyakit.

    Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menyampaikan kondisi lingkungan di Dusun Datai menjadi penyebab penyakit mudah menyebar.

    “Kami menemukan rumah padat, ventilasi minim, nyamuk banyak, dan warga hidup dalam paparan asap kayu bakar setiap hari. Situasi seperti ini membuat penyakit pernapasan lebih mudah menular, terutama pada balita,” ujarnya, dikutip dari laman Kemenkes RI.

    Ia menegaskan bahwa krisis ISPA ini bukan sekadar persoalan medis, tetapi terkait erat dengan sanitasi, perilaku hidup, dan akses layanan kesehatan.

    “Jika kondisi sanitasi, gizi, dan kebiasaan sehari-hari tidak diperbaiki, penularan akan terus berulang,” kata Sumarjaya.

    Untuk merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan pengobatan massal, memperkuat intervensi gizi, dan memberikan perhatian khusus kepada balita dan ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan (PMT), vitamin, dan pemantauan kesehatan. Edukasi terkait etika batuk, penggunaan masker, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga diperluas.

    Tim kesehatan juga melakukan pengambilan sampel tambahan untuk memastikan tidak ada patogen lain yang beredar, mengingat variasi gejala dan temuan multipatogen sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menyoroti minimnya kekuatan legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibandingkan lembaga serupa di negara federasi, seperti Amerika Serikat.

    “Ke depan kita harus menjawab apakah kewenangan DPD akan tetap seperti itu atau diperkuat. Naskah usulan penguatan Pasal 22 D sudah dibahas dan banyak pihak mendorong agar struktur ketatanegaraan kembali pada semangat asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Tifatul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial”.

    Tifatul menyoroti pasal-pasal ekonomi dalam UUD NRI 1945 yaitu, Pasal 23 tentang keuangan negara, mencakup penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan undang-undang, serta pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara.

    Lalu, Pasal 33 tentang perekonomian nasional dengan dasar asas kekeluargaan, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kemudian, Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar (kesejahteraan sosial).

    Disebutkan Tifatul bahwa APBN 2026 yang mencapai Rp3.800 triliun harus menjadi instrumen untuk pemerataan, termasuk mendukung program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki multiplier effect bagi sektor UMKM, pangan, dan industri turunannya.

    Sementara itu, dalam paparanya, Wakil Rektor III Universitas Ibnu Sina Batam Sumardin menegaskan pentingnya sistem keuangan negara sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Ia menekankan bahwa pengelolaan APBN, perpajakan, pembiayaan negara, dan transfer ke daerah harus diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan.

    “Sistem keuangan negara harus mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu,” katanya.

    Sumardin menuturkan bahwa perlu sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, serta merespons perkembangan ekonomi digital.

    “Kita harus memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital dirasakan merata, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara jaringan maupun akses informasi,” tambahnya.

    Sementara itu, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Oksep Adhayanto mengatakan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap delapan provinsi berciri kepulauan yang hingga kini masih tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan.

    Ketimpangan tersebut bersumber dari keterbatasan kewenangan serta minimnya dukungan fiskal yang memadai bagi daerah kepulauan.

    “Provinsi kepulauan selalu berada di bawah rata-rata nasional dalam hal infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan. Padahal 40 persen pulau di Indonesia berada di wilayah kepulauan, semestinya kebijakan negara juga memberi keberpihakan pada karakter geografis ini,” ujarnya.

    Ia menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang daerah provinsi berciri kepulauan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan daerah tidak dapat mengelola potensi besar yang dimiliki, termasuk pendapatan dari sektor kelautan.

    Pada kesempatan sama, Dekan FISIPOL Universitas Riau Kepulauan Askarmin Harun mengkritisi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah.

    Menurutnya, sentralisasi kewenangan melalui opsi pajak serta kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan pendapatan asli daerah berkurang, sehingga pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal tidak merata.

    Askarmin menekankan pentingnya prinsip pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional.

    “Setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik di pusat maupun daerah, wajib mempertahankan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun, Lhokseumawe, Aceh, sebagai infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan industri di Provinsi Aceh dan Sumatera bagian utara (Sumbagut).

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan peresmian ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumbagut.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata penyalurannya sebesar 476 metrik ton (MT) per hari, yang mana 1 MT setara 1.000 kilogram LPG, sehingga mencerminkan besarnya kebutuhan dua provinsi tersebut.

    Peresmian revitalisasi Terminal LPG Arun pada Senin (24/11/2025) ini dilakukan Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar.

    Hari menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di Aceh dan Sumbagut menjadi lebih efisien.

    Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera bagian utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir kapal kecil, sebelum dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi ini, kapal VLGC berkapasitas besar dapat langsung bersandar dan memasok propana maupun butana ke Arun, sehingga lebih efisiensi dan produktif,” jelas Hari.

    Revitalisasi juga memperkuat peran Terminal LPG Arun sebagai pusat distribusi LPG untuk wilayah Aceh dan Sumbagut.

    Terminal LPG Arun ini turut mengoptimalkan pola suplai, termasuk aktivitas pengalihan muatan dan pengiriman ke sejumlah terminal seperti Pangkalan Susu, Dumai, dan Tanjung Uban.

    Sekretaris Dinas ESDM Aceh Endra, yang menyampaikan amanat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menekankan pentingnya revitalisasi bagi pembangunan daerah.

    “Kehadiran proyek ini bukan hanya menandai keberhasilan teknis sebuah pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya,” katanya.

    Pemerintah Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina Patra Niaga.

    “Proyek ini jelas tidak hanya meningkatkan kualitas distribusi LPG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas industri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok energi domestik di Aceh,” ujar Endra.

    Senada, Sayuti Abubakar mengatakan keberadaan Terminal Arun membawa manfaat langsung bagi masyarakat Lhokseumawe.

    “Harapan saya, libatkan tenaga kerja lokal, libatkan pengusaha lokal, supaya pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe ini bisa meningkat dan tingkat pengangguran berkurang,” ucapnya.

    Di sela peresmian, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi empat dusun di kawasan Arun, yaitu Seulanga, Jeumpa, Delima, dan Koude Baroh.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kristiyanto kagum banyak warga Makassar rajin berolahraga

    Hasto Kristiyanto kagum banyak warga Makassar rajin berolahraga

    “Sebelumnya, saya kunjungan kerja sekaligus berolahraga di Pulau Rote, NTT dan Pekanbaru, Riau. Bahkan di sela-sela itu, ikut Borobudur Marathon juga,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku kagum kepada warga Makassar yang tetap berlari pagi meski bukan hari libur.

    Hal itu disampaikan Hasto saat menikmati hawa segar di pagi nan cerah di kawasan CPI, Makassar, bersama warga dan komunitas lari Makassar, pada Selasa pagi

    Kala melewati sejumlah warga yang ditemuinya, Hasto menyapa dengan mengucapkan selamat pagi dan meneriakkan kata ‘merdeka.’ Warga pun menyambut balik dengan meneriakkan kata khas untuk penyemangat tersebut.

    Sesekali Hasto juga terdengar bernyanyi kecil, menyemangati rombongan anak-anak muda yang bertahan ikut bersamanya memutari kawasan CPI. Saat cuaca cerah berubah gerimis pun tidak menyurutkan langkah mereka.

    Hasto mengatakan dirinya berolahraga selain untuk menjaga kebugaran sekaligus juga mengenal lebih dekat wilayah yang dikunjunginya.

    “Sebelumnya, saya kunjungan kerja sekaligus berolahraga di Pulau Rote, NTT dan Pekanbaru, Riau. Bahkan di sela-sela itu, ikut Borobudur Marathon juga,” kata Hasto sambil tersenyum.

    Sejumlah politisi ikut berlari menemani Hasto seperti mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Risfayanti Muin dan Rudi Pieter Goni. Sementara dari pimpinan pusat partai Yuke Yurike, Wakil Bendahara Umum PDIP. Untuk diketahui, Danny Pomanto ikut menggambar sketsa awal kawasan CPI Makassar.

    Sambil berlari, Danny banyak bercerita tentang pembangunan di Makassar saat dia menjabat selama 2 periode.

    “Pak Danny sambil lari tadi bercerita Makassar jadi salah satu kota terbahagia di dunia. Lalu menjadikan kota kuliner sehingga PAD naik drastis dari wisata kuliner rakyat. Hingga PAD naik 400 persen,” sebut Hasto.

    Saat melewati Masjid 99 Kubah, Hasto mengajak pelari untuk berhenti sejenak, memandang arsitek masjid yang indah itu. Dia pun mengajak para pelari untuk berpose sejenak.

    “Tidak ada kata capek. Saya menikmati lari apalagi olahraga lari sangat simpel,” ujar Hasto sambil mengajak rombongan untuk melanjutkan lari itu hingga mereka menuntaskan 5KM.

    Dia pun mulai melakukan proses pendinginan setelah olahraga. “Ayo stretching,” ajak Hasto saat semua rombongan menyelesaikan aktivitas berlari itu.

    Hasto dan rombongan pun kemudian menikmati kopi pagi di sebuah Warkop yang bernama Ko Heng.

    Beberapa waktu yang lalu, usai menutup rangkaian agenda politiknya di Riau, Hasto ikut berlari bersama ratusan warga dalam ajang Riuh Run dengan mengelilingi Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Minggu (23/11).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mobil Innova Melaju Kencang lalu Tabrak Pohon di Kota Malang

    Mobil Innova Melaju Kencang lalu Tabrak Pohon di Kota Malang

    Malang (beritajatim.com) – Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Veteran Kota Malang, Senin (24/11/2025) dinihari. Mobil Toyota Innova Reborn mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak pembatas jalan.

    Mobil bernopol N-1035-ABG kemudian terus melaju hingga menghantam pohon. Kencangnya benturan membuat mobil ringsek serta sambungan roda depannya terlepas.

    Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota, Iptu M Isrofi mengatakan, mobil dikemudikan oleh Ichsan (30) warga Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru. Sementaranya penumpangnya Dani (24) warga Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

    “Mobil itu melaju cukup kencang kemudian hilang kendali dan menabrak pembatas jalan yang berads di sisi kanan atau bagian utara jalan. Mobil melaju dari arah timur ke barat,” ujar Isrofi.

    Akibat kecelakaan ini kedua korban terluka hingga harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). Untuk penyebab kecelakaam hingga mengalami lepas kendali, polisi masih melakukan penyelidikan dan olah TKP.

    “Baik pengemudi maupun penumpang selamat, tetapi kondisinya syok dan mengalami beberapa luka ringan. Keduanya langsung dievakuasi ke IGD RSSA untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Karena masih dalam proses pemeriksaan medis, kami belum bisa memeriksa pihak pengemudi mobil,” ujar Isrofi.

    Polisi juga akan memeriksa rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Untuk saat ini mobil sudah dievakuasi ke kantor Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota.

    “Apabila kondisinya telah memungkinkan, kami akan memeriksa pihak pengemudi mobil,” kata Isrofi. (luc/but)

  • Kejagung Lelang Kapal Tanker dengan Muatan LCO, Harganya Rp1,17 Triliun

    Kejagung Lelang Kapal Tanker dengan Muatan LCO, Harganya Rp1,17 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melelang satu unit kapal Tanker MT Arman 114 dan muatannya berisik minyak mentah ringan atau Light Crude Oil atau LCO. 

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan proses pelelangan itu dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI pada selasa (2/12/2025) di situs https://lelang.go.id.

    “Satu unit Kapal Tanker MT Arman 114 berbendera Iran dan muatannya, Light Crude Oil, yang akan dilaksanakan pada Selasa 2 Desember 2025 [batas akhir penawaran pukul 14.00 WIB waktu server],” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Dia menambahkan lelang aset terkait terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba dilakukan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

    Adapun, lelang ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

    “Saat ini, kapal tersebut berada di Perairan Batu Ampar, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,” Imbuhnya.

    Berdasarkan spesifikasinya, kapal tanker ini berbendera Iran IMO 9116412 dengan tahun pembuatan 1997 di Korea Selatan. Adapun, kapal ini memuat minyak mentah ringan dengan volume 166.975,36 metrik ton atau 1.245.166,9 barrel.

    “Adapun, nilai limit total objek lelang tersebut senilai Rp1.174.503.193.400 [Rp1,17 triliun] dan uang jaminan lelang senilai Rp 118.000.000.000 [Rp118 miliar],” pungkasnya.

    Sekadar informasi, calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi di website https://lelang.go.id.dan diwajibkan memenuhi persyaratan khusus.

    Persyaratan itu yakni, Badan Usaha yang memiliki izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi, atau Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, calon peserta bisa juga berasal dari Kontraktor dan/atau afiliasi kontraktor sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM terkait prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Dokumen persyaratan lelang wajib diunggah ke website www.lelang.go.id dan fisik dokumennya harus dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Batam, selambat-lambatnya tanggal 26 November 2025.

  • Indonesia dan Arab Saudi sepakat tingkatkan kerja sama pariwisata

    Indonesia dan Arab Saudi sepakat tingkatkan kerja sama pariwisata

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Arab Saudi sepakat meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata, termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia profesional.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Senin menyampaikan bahwa kesepakatan kerja sama kedua negara juga mencakup upaya peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi dalam usaha pariwisata.

    Menurut Widiyanti, Pemerintah Arab Saudi akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja profesional asal Indonesia untuk bekerja di sektor usaha pariwisata di negaranya.

    Pemerintah Arab Saudi sedang mengembangkan mega proyek pariwisata di Kota Qiddiya, The Red Sea, dan King Salman Park. Tempat-tempat pariwisata tersebut nantinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja profesional.

    Widiyanti menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap mengirimkan sumber daya manusia profesional di bidang pariwisata ke Arab Saudi.

    Tenaga profesional yang dimaksud meliputi manajer hotel, manajer agen perjalanan, manajer perencanaan dan pengembangan pariwisata, spesialis pengembangan pariwisata, spesialis pemandu wisata, penyelenggara pariwisata, spesialis hotel, pemandu lokasi, spesialis pembelian, spesialis penjualan, serta resepsionis hotel.

    Pemerintah Indonesia ingin menggaet lebih banyak turis Arab Saudi mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia.

    Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi ingin menarik lebih banyak warga Indonesia mengunjungi tempat-tempat wisata di negaranya selain menunaikan ibadah di kota suci Makkah dan Madinah.

    Untuk itu, Widiyanti mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan memberikan kemudahan kepada wisatawan dari kedua negara untuk melakukan perjalanan wisata.

    Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, ia melanjutkan, juga akan melakukan promosi dan pameran pariwisata bersama serta pertukaran informasi di bidang pariwisata.

    Di samping itu, Pemerintah Indonesia akan memudahkan investor Arab Saudi menanamkan modal di industri pariwisata, khususnya di 10 destinasi pariwisata prioritas serta wilayah Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

    Widiyanti menyampaikan bahwa angka kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia cenderung meningkat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama tahun 2024 angka kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia sebanyak 135.643 wisatawan atau naik 25,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jumlah wisatawan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia selama Januari-September 2025 tercatat 113.685 wisatawan.

    ​​​​​​​​​​Menteri Pariwisata RI melakukan kunjungan kerja ke Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (8/11).

    Dalam kunjungan kerja tersebut, dia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Ahmed Aqeel Al Khateeb dan membahas upaya peningkatan kerja sama pariwisata antara kedua negara.

    Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Ahmed Aqeel Al Khateeb menegaskan komitmen pemerintahnya untuk merealisasikan kerja sama kedua negara di sektor pariwisata.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinyal Mantan Pucuk Pimpinan NasDem Kepri Gabung PSI Menguat

    Sinyal Mantan Pucuk Pimpinan NasDem Kepri Gabung PSI Menguat

    Liputan6.com, Jakarta Sinyal mantan Ketua DPW NasDem Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Rudi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin menguat. Dia terlihat hadir di rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Kepri di Batam pada Sabtu kemarin.

    Ketua DPW PSI Kepri Onward Siahaan menuturkan partainya terbuka untuk tokoh-tokoh besar di Kepri.

    “Kami sangat terbuka bagi para tokoh yang ingin bergabung dan membesarkan PSI,” ujar Onward kepada wartawan, Senin (24/11/2025.

    Saat Rakorwil PSI Kepri, Rudi duduk di barisan depan setelah dipersilakan langsung oleh Ketua Harian PSI, Ahmad Ali. Bahkan Ahmad Ali secara terbuka memberikan sinyal penerimaan.

    “Masa kader sebaik Pak Rudi tidak kita terima?” kata Ali saat rapat.

    Ali juga mengakui ada komunikasi yang terbangun dengan mantan mantan Wali Kota Batam dua periode sekaligus eks Kepala BP Batam tersebut.

    Meski mengaku tidak ingin mendahului, Onward tidak menampik potensi besar jika Rudi ingin merapat.

    “Kami ingin membesarkan partai ini. Tentu semua komponen harus dirangkul. Apalagi tokoh besar,” ujarnya.

    Terpisah, Ketua Bidang OKK DPW PSI Kepri, Yudhi Sanjaya, menepis isu yang menyebut Rudi sudah merapat ke PSI.

    “Isu Pak Rudi gabung PSI itu tidak benar. Kehadiran beliau hanya karena kedekatan dengan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali,” ujar Yudhi.

    Yudhi menjelaskan, hubungan Rudi dan Ahmad Ali sudah terjalin lama sejak mereka berada di partai yang sama. Pertemuan di Rakorwil PSI Kepri disebutnya hanya pertemuan kawan lama.

    “Kebetulan Pak Ali datang ke Batam dan Pak Rudi tidak ada agenda. Jadi bertemu di Rakorwil itu,” bebernya.

    “Kalau Pak Rudi masuk PSI, kita sangat welcome. Siapa yang tidak senang? Beliau tokoh Kepri, politikus ulung, dan masih melekat di hati masyarakat,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah PSI akan mencoba meminang Rudi, Yudhi memberikan jawaban yang menyiratkan peluang besar.

    “Ya bisa saja,” pungkasnya.

  • Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Batam, Kepri (ANTARA) – PT Pelni Cabang Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menambah satu unit kapal selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 seiring meningkatnya permintaan perjalanan laut saat periode akhir tahun tersebut.

    Kepala Cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniawan mengatakan bahwa untuk masa Natal-Tahun Baru, pihaknya mengoperasikan KM Kelud sebagai kapal reguler dan menambah satu kapal lagi, yaitu KM Nggapulu.

    “Jadwal yang sudah keluar baru sampai keberangkatan 27 Desember 2025. Untuk angkutan nanti ada dua kapal. Kalau reguler hanya KM Kelud, jadi ditambah KM Nggapulu,” kata Edwin saat dihubungi di Batam, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa Pelni Batam membuka rute menuju Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Balai Karimun.

    Perjalanan kapal selama Desember 2025 sudah dijadwalkan pada tanggal 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, dan 27.

    Edwin menyampaikan bahwa KM Kelud memiliki kapasitas normal 2.607 penumpang, namun pada periode puncak seperti Natal-Tahun Baru memperoleh dispensasi kapasitas hingga 3.457 tempat duduk dari Kementerian Perhubungan.

    “Peak season ini kami dapat dispensasi karena demand tinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, KM Nggapulu sebagai tambahan armada memiliki kapasitas 2.138 penumpang dan juga memperoleh dispensasi menjadi 2.800 tempat duduk.

    “Untuk penjualan tiket keberangkatan Desember ini dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dibuka seluruhnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memberi banyak tiket untuk dijual kembali,” katanya.

    Ia juga memproyeksikan bahwa tanggal-tanggal menjelang Natal dan Tahun Baru seperti 18, 20-22, serta 25 dan 27 Desember akan menjadi hari-hari yang paling ramai.

    Selain pengoperasian dua kapal, pemerintah pusat menerapkan stimulus ekonomi untuk tiket Pelni berupa diskon tarif 20 persen khusus kelas ekonomi untuk keberangkatan dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Diskon ini khusus kelas ekonomi. Bisa dua ribuan lebih tiket yang tersedia per kapal,” kata Edwin.

    Edwin turut mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi, baik secara daring maupun di loket, serta membawa barang secukupnya.

    Ia berharap arus keberangkatan di Batam berjalan dengan lancar.

    “Pengalaman Lebaran kemarin sudah bagus, karena fasilitas pelabuhan lebih lengkap dan besar untuk para penumpang menunggu kapal,” tambahnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.