Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    Bisnis.com, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, memberikan penjelasan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

    Ade Agus Hartanto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK lebih bersifat silaturahmi sekaligus mempertanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus yang tengah beredar. Namun demikian, dia meminta agar penjelasan lebih detail disampaikan langsung oleh pihak KPK.

    “Kalau bahasanya tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang masih beredar sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung bicara ke KPK,” kata Ade Agus Hartanto dalam rekaman video yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025) malam.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK juga membawa sejumlah berkas dari Kantor Bupati Indragiri Hulu. Disebutkan penyidik membawa dua koper, satu koper besar berwarna merah, serta satu koper kecil yang berisi dokumen.

    “Itu berkas-berkas. Secara spesifik saya kurang tahu isinya, karena memang mereka melakukan olah TKP. Namun ya, kita percayakan semua kepada KPK,” ujarnya.

    Ade Agus menjelaskan, berkas yang dibawa penyidik berasal dari Kantor Bupati Inhu dan jumlahnya cukup banyak. Selain koper, tim KPK juga membawa beberapa tas berisi dokumen.

    “Mereka juga membawa tas-tas, saya lihat, jadi saya tidak perhatikan satu per satu secara detail. Mungkin nanti akan diekspos oleh KPK,” katanya.

    Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, sebagai kepala daerah dan warga negara, dirinya siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Kita mendukung penegakan hukum. Apabila saya diperlukan dalam memberikan keterangan atau hal-hal lain untuk membuka masalah ini menjadi lebih terang, saya sebagai warga negara akan taat terhadap hukum yang ada. Kita tetap kooperatif. Apa pun yang ditetapkan, insyaallah kita siap,” tegasnya.

    Terkait keterkaitannya dengan tersangka Abdul Wahid, Ade Agus tidak menampik adanya hubungan dekat secara personal. Dia menyebut hubungan tersebut sudah terjalin lama dan bersifat kekeluargaan.

    “Saya memang dengan salah satu pihak tersangka (Abdul Wahid) memiliki hubungan baik dan dekat, sudah seperti abang kandung saya sendiri. Jadi wajar apabila saya dimintai keterangan terkait kedekatan selama ini,” katanya..

    Menurut Ade Agus, hubungan tersebut telah terjalin selama lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

    “Hubungan tersebut sudah hampir 25 tahun lebih kami bersama. Saya rasa hal itu wajar ketika saya dimintai dan ditanya-tanya tentang hubungan dan kedekatan tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

  • Dari Ponpes ke Halaman, Para Santri di Dumai Tanam Pohon demi Masa Depan

    Dari Ponpes ke Halaman, Para Santri di Dumai Tanam Pohon demi Masa Depan

    Dumai –

    Polres Dumai melalui Polsek Bukit Kapur melanjutkan komitmen menjaga lingkungan dengan melaksanakan program Green Policing. Puluhan santri diajak untuk menanam pohon demi masa depan.

    Kegiatan ini digelar di lingkungan Pondok Pesantren Al-Harokah Darunnajah 12, Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, hari Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini diinisiasi Polsek Bukit Kapur dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya pohon untuk keberlangsungan masa depan.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kanit Binmas Iptu Satam, Kanit Propam Aiptu M Ishamdi, Kanit Samapta Aipda FH Sihombing, dan anggota Samapta. Turut hadir dan mendukung kegiatan, pimpinan pondok pesantren Ustaz Farid, guru, serta santri.

    Kegiatan diawali dengan pemberian edukasi oleh Kanit Binmas. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon secara bersama-sama dan diakhiri dengan foto bersama.

    Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang mengapresiasi inisiasi Polsek Bukit Kapur dalam melanjutkan program Green Policing yang dicanangkan oleh Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan ini.

    Foto: Puluhan santri dan polisi di Dumai menanam pohon untuk kelangsungan masa depan. (dok. Polres Dumai)

    “Kegiatan Green Policing yang digelar Polsek Bukit Kapur di ponpes ini sangat berarti. Tujuan utama kami adalah menumbuhkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan sejak dini pada para santri, karena mereka adalah generasi masa depan yang akan melanjutkan upaya pelestarian alam,” ujar Angga.

    Angga juga mengapresiasi antusiasme pihak pondok pesantren yang turut menanamkan nilai-nilai dan semangat kecintaan terhadap lingkungan, terutama dalam menjaga hutan.

    “Green Policing bukan hanya program semata, tapi komitmen Polda Riau untuk turut berperan dalam menjaga bumi,” pungkasnya.

    (mea/dhn)

  • 9 Orang Terjaring OTT KPK, Oknum Jaksa Ikut Diamankan

    9 Orang Terjaring OTT KPK, Oknum Jaksa Ikut Diamankan

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.

    “Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

    Budi menyebutkan, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. “Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi adanya OTT di Banten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu pihak yang diamankan merupakan jaksa.
     

    “Memang ada pengamanan (OTT, red.). Ada oknum jaksa,” ujar Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Sepanjang 2025, KPK telah menggelar sejumlah OTT. Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

    Berikutnya, pada Juni 2025, OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. OTT kembali dilakukan di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.

    OTT juga dilakukan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025 terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi.

    Terakhir, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
     
    “Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.
     
    Budi menyebutkan, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. “Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi adanya OTT di Banten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu pihak yang diamankan merupakan jaksa.
     

     
    “Memang ada pengamanan (OTT, red.). Ada oknum jaksa,” ujar Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
     
    Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
     
    Sepanjang 2025, KPK telah menggelar sejumlah OTT. Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
     
    Berikutnya, pada Juni 2025, OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
     
    Pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. OTT kembali dilakukan di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
     
    Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
     
    OTT juga dilakukan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025 terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi.
     
    Terakhir, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kepala BPOM Curhat Sulitnya Berantas Produk Pangan Ilegal di RI, Ini Sebabnya

    Kepala BPOM Curhat Sulitnya Berantas Produk Pangan Ilegal di RI, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI baru saja mengumumkan temuan pangan ilegal dalam intensifikasi pengawasan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari hasil pemeriksaan sarana dan patroli siber, total nilai ekonomi produk pangan ilegal yang ditemukan mencapai Rp 42,16 miliar.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkapkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadi salah satu tantangan besar dalam pengawasan peredaran produk pangan ilegal. Ada banyak ‘jalur tikus’ yang dimanfaatkan oleh distributor atau pedagang nakal untuk menyalurkan produk ilegal mereka.

    “Jadi di Indonesia ini sangat banyak jalur tikus yang di perbatasan seperti Tarakan dan Dumai sehingga sulit diawasi sepenuhnya,” ungkap Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    “Tingginya permintaan konsumen terhadap produk impor spesifik dari Malaysia dan Korea ditambah dengan ketidaktahuan pelaku usaha akan regulasi atau aturan, turut memicu beredarnya ini (produk ilegal),” sambungnya.

    Ia mencontohkan untuk Pulau Batam saja, ada 54 jalur tikus yang digunakan untuk mendistribusikan produk-produk ilegal.

    Selain itu, kemudahan penjualan produk secara online juga menjadi tantangan yang besar. Produk pangan ilegal menjadi lebih mudah didistribusi secara luas tanpa pemeriksaan fisik yang konvensional.

    Wilayah perbatasan lain yang menjadi sorotan adalah seperti di utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Filipina. Taruna menyebut juga ada banyak produk impor ilegal masuk ke Indonesia.

    Oleh karena itu, Taruna menyebut perlu kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi hal ini.

    “Sehingga kita punya komitmen, sudah ada MoU kerjasama kami dengan semua lintas sektoral. Dengan kepolisian, dengan TNI, termasuk Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bea Cukai, dan sebagainya,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • ESDM tanda tangani kontrak proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei

    ESDM tanda tangani kontrak proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani kontrak paket pekerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) pembangunan proyek strategis nasional Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai—Sei Mangkei (Dusem).

    “Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai—Sei Mangkei ini bertujuan memberikan akses energi yang lebih luas kepada sektor industri, komersial, dan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM yang diakses di Jakarta, Kamis.

    Pemerintah terus mendorong program diversifikasi energi dan percepatan pemanfaatan gas bumi domestik guna mendukung ketahanan energi nasional.

    Penandatanganan kontrak ini menandai dimulainya proyek strategis sepanjang kurang lebih 541 km yang diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi energi menghubungkan sumber gas di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan kawasan industri strategis di Aceh, Sumatera Utara, hingga Riau.

    Proyek pipa transmisi gas bumi Dusem yang dibangun menggunakan dana APBN ini terbagi menjadi dua segmen utama.

    Segmen 1 yaitu segmen SKG Belawan sampai dengan Stasiun Labuhan Batu sepanjang kurang lebih 279,8 km dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk—PT Nindya Karya.

    Segmen 2 yaitu segmen Stasiun Labuhan Batu sampai dengan Fasilitas di Duri sepanjang kurang lebih 262 km dikerjakan oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sumber Bangun Sentosa, PT Singgar Mulia.

    Pipa transmisi gas bumi Dusem ini didesain dengan diameter 20 inci dan kapasitas penyaluran sebesar 109,2 MMSCFD.

    Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas gas bumi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan kawasan industri, sehingga dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal di sepanjang jalur pipa, mulai dari Belawan hingga Duri.

    Laode menambahkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan pipa gas transmisi Dusem ini dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun 2027.

    “Kami berharap pekerjaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia

    Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia

    Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah dinamika perdagangan komoditas di pasar internasional, semangat pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur (Jatim) justru semakin membara.
    Pada Rabu (17/12/2025), Jatim kembali mengekspor karya terbaiknya ke pasar global senilai 5,02 juta dollar Amerika Serikat (AS). Produk yang diekspor meliputi makanan minuman (mamin), olahan kayu, furnitur, serta alas kaki.
    Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan
    Pelepasan Ekspor
    Bersama yang dipimpin Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara serentak di delapan titik, antara lain di Cikarang, Jawa Barat (Jabar); Mojokerto, Jatim; Batam, Kepulauan Riau; Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim); Semarang, Jawa Tengah (Jateng); Badung, Bali; Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); dan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Seperti halnya pasang air laut yang tak terbendung, arus
    ekspor produk Jatim
    mengalir deras melampaui batas dan memperkuat ketangguhan kualitas di kancah dunia.
    Kegiatan ekspor
    kali ini mencerminkan wajah baru perekonomian Indonesia, yaitu ekspor yang inklusif.
    Sebanyak sembilan perusahaan asal Jatim bertekad melebarkan sayapnya untuk merangkul konsumen dunia melalui kegiatan ini.
    Dari sektor mamin, PT Mega Global Food Industry mengekspor makanan ringan senilai 1,66 juta dollar AS ke Timur Tengah, sementara PT Lautan Natural Krimerindo mengekspor produk
    non-dairy creamer
    senilai 1,5 juta dollar AS ke Malaysia.
    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo juga berkontribusi mengekspor kopi senilai 448.500 dollar AS ke Mesir, serta Pacific Harvest Group mengekspor sarden kalengan 166.700 dollar AS ke Montenegro, Suriname, dan Equatorial Guinea.
    Provinsi Jatim
    tidak hanya dikenal sebagai lumbung padi nusantara, tetapi juga surga bagi para perajin yang mengubah kayu dan rotan menjadi karya seni fungsional memesona di mata konsumen lokal hingga mancanegara.
    Dalam ekspor kali ini, PT Integra Indocabinet Tbk mengekspor furnitur kayu senilai 860.070 dollar AS ke Malaysia dan AS, sedangkan Indomapan Furniture mengekspor produk andalannya berupa
    indoor furniture
    senilai 25.000 dollar AS ke Korea Selatan (Korsel).
    Selain furnitur, produk olahan kayu Jatim juga memiliki daya saing dan permintaan tinggi di pasar internasional sebagai bukti kepercayaan global terhadap kualitas produk dari Bumi Majapahit ini.
    Hal tersebut dibuktikan melalui partisipasi PT Semeru Makmur Kayunusa yang mengekspor
    plywood
    senilai 168.000 dollar AS ke Jepang, serta CV Langgeng Makmur Bersama mengekspor produk serupa senilai 154.500 dollar AS ke Malaysia dan Korsel.
    Terakhir
    , produk alas kaki yang menjadi incaran pasar internasional juga menorehkan prestasi Jatim di peta perdagangan dunia melalui ekspor sandal dan sepatu milik CV Rumah Jeddiah ke Uni Emirat Arab senilai 42.330 dollar AS.
    Kolaborasi antara perusahaan besar, koperasi desa, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) menunjukkan bahwa denyut nadi ekspor tidak lagi terpusat.
    Hal tersebut membuktikan nilai tambah ekonomi nasional mengalir secara langsung dan merata, memperkuat harapan, menjadi kabar gembira, serta memberi cahaya hingga ke pelosok negeri.
    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri yang memimpin pelepasan ekspor serentak di Mojokerto mengatakan, Jatim konsisten menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu motor penggerak ekspor nasional.
    Ia menyebut, Provinsi Jatim secara regional mencatatkan kinerja ekspor yang sangat solid.
    “Sepanjang Januari–Oktober 2025, nilai ekspor Jatim mencapai 24,46 miliar dollar AS, tumbuh 12,75 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan menempatkan Jatim sebagai eksportir peringkat kedua secara nasional,” jelas Dyah dalam siaran persnya, Kamis (18/12/2025).
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menegaskan peran Provinsi Jatim sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia.
    Dalam kesempatan itu, Chief Executive Officer PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Hendrik Gunawan menilai, kegiatan ini menjadi simbol bahwa produk nasional, termasuk produk LNK, mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari rantai pasok pangan internasional.
    Sejalan dengan visi LNK untuk menjadi perusahaan global, LNK terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas agar produk pangan olahan Indonesia memenuhi standar pasar ekspor dan menjadi pilihan utama di pasar internasional.
    Hendrik mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) konsisten memberikan berbagai fasilitas yang membantu LNK melakukan penetrasi pasar di luar negeri, seperti dukungan pameran luar negeri, penjajakan bisnis (
    business matching
    ), dan misi dagang.
    “Dukungan pemerintah sangat penting, khususnya melalui upaya diplomasi dan negosiasi perdagangan dengan negara mitra. Penyelarasan kebijakan bea masuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN perlu terus diupayakan agar Indonesia tetap kompetitif dalam persaingan global,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 9 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Jaksa di Banten

    Total 9 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Jaksa di Banten

    Sementara itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari lima orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

  • Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pekanbaru, Riau (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Riau meraup pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp224,9 miliar dari program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang dimanfaatkan 317.481 unit kendaraan hingga 15 Desember 2025.

    Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga di Pekanbaru, Kamis, mengatakan awalnya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini berlangsung pada 19 Mei sampai 19 Agustus 2025, namun kemudian diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

    “Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat ada 317.481 unit kendaraan yang memanfaatkan program ini,” katanya.

    Dari jumlah tersebut, lanjutnya, kendaraan jenis minibus yang paling banyak kontribusinya dari sisi nilai yakni 55.720 unit dengan PAD Rp84,77 miliar, lalu jenis truk sebanyak 10.559 unit senilai Rp36,52 miliar.

    Selanjutnya, sepeda motor roda dua dengan jumlah 219.716 unit senilai Rp36,29 miliar.

    Kemudian kendaraan jenis jip sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,8 miliar, pick up 16.502 unit senilai Rp27,2 miliar, light truk 2.753 unit dengan PAD Rp6,7 miliar, sedan 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar, mikrobus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar, 168 unit bus dengan PAD mencapai Rp302 juta, dan kendaraan roda tiga sebanyak 206 unit dengan PAD Rp30,2 juta.

    Ia menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini.

    Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    “Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak,” ujarnya

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Total 9 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Jaksa di Banten

    Ada Jaksa Ditangkap Saat OTT di Banten

    Diketahui, KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

  • Menanti Kerasnya Sanksi Etik untuk Brigadir YAAS, Polisi di Riau yang Aniaya dan Hamili Pacar

    Menanti Kerasnya Sanksi Etik untuk Brigadir YAAS, Polisi di Riau yang Aniaya dan Hamili Pacar

    Tim penasihat hukum FM mengapresiasi ketegasan Polda Kepri dalam memberikan keadilan bagi kliennya.

    Ferry Hulu, selaku penasihat hukum korban menyebut pihaknya telah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan sidang etik Brigadir YAAS.

    “Harapan kami, semoga proses kode etik berjalan baik dan klien kami mendapat kepastian hukum. Apa yang dirasakan klien kami secara mental sebagai perempuan tertekan atas tindakan yang dilakukan pelaku (Brigadir YAAS),” kata Ferry.