provinsi: RIAU

Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

Jakarta –

Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

“Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

“Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

3. DKI Jakarta:

a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
c) Dalam Kota Jakarta:
* Cawang – Tomang – Pluit
* Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
d) Jakarta – Cikampek.

5.Jawa Barat:

a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
e) Bogor Ring Road (BORR).

6.Jawa Tengah:

a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
e) Semarang – Solo – Ngawi;
f) Semarang – Demak; dan
g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

7.Jawa Timur:

a) Surabaya – Gempol;
b) Gempok – Pandaan – Malang;
c) Surabaya – Gresik;
d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

“Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

1. Sumatera Utara:

a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
c) Medan – Berastagi; dan
d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

2. Riau :

a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

3. Jambi dan Sumatera Barat:
a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

6. Banten:
a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

8. Jawa Barat:
a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
h) Subang – Lembang – Bandung.

9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

10.Jawa Tengah:
a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
b) Tegal – Purwokerto;
c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

12. Yogyakarta:
a) Yogyakarta – Wates;
b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
c) Yogyakarta – Wonosari; dan
d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

13. Jawa Timur:
a) Pandaan – Malang;
b) Probolinggo – Lumajang;
c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
d) Banyuwangi – Jember.

14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

(rgr/dry)

06/12/2025 08:07
96 Persen SPBU Pertamina di Sumut, Sumbar dan Aceh Sudah Mulai Beroperasi

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melaporkan jika per 4 Desember 2025, sebanyak 696 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau 96 persen dari total 727 SPBU di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar telah beroperasi menyalurkan BBM untuk masyarakat.

Bahkan, beberapa SPBU memperpanjang jam layanan hingga 24 jam untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama di wilayah yang terdampak dengan tingkat permintaan tinggi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, Pertamina menyiagakan tim khusus di lapangan untuk memastikan seluruh fasilitas operasional dan rantai distribusi tetap berjalan dengan baik serta cepat merespon potensi kendala di titik-titik rawan.

“Berbagai upaya dilakukan agar dapat melayani masyarakat yang masih terkendala dengan akses jalan yang terputus,” ujar Fahrougi, Jumat, 5 Desember.

Ia menambahkan, di Aceh, Pertamina melakukan alih suplai BBM dari Terminal Krueng Raya untuk melayani SPBU di wilayah Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen yang sebelumnya disuplai dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe.

Selain itu, Pertamina juga menyiapkan suplai alternatif dan darurat dari beberapa terminal, yaitu Fuel Terminal (FT) Medan, FT Lhokseumawe, IT Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran, yang diaktifkan ketika cuaca buruk terjadi di Medan.

Pertamina turut menambah armada mobil tangki dari Dumai untuk memperkuat penyaluran BBM ke wilayah selatan dan utara Sibolga, meliputi Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Untuk pemenuhan kebutuhan elpiji, Pertamina menjaga stok dan distribusi dalam kondisi aman. Saat ini terdapat 574 Agen elpiji dan 71 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang beroperasi menyalurkan LPG kepada rumah tangga, bisnis, dan industri. Distribusi LPG terus dioptimalkan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akses daratnya masih terbatas.

Pertamina mempercepat penyaluran elpiji ke wilayah yang masih terhambat aksesnya. Suplai darurat dilakukan dengan mengirimkan elpiji dari Teluk Bayur menggunakan Skid Tank melalui jalur laut ke Gunung Sitoli. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan suplai alternatif dan darurat melalui perbantuan Skid Tank dari IT Dumai ke SPBE di Sumatera Utara.

Dengan kondisi Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolasi, Pertamina melakukan mitigasi dengan menyalurkan suplai darurat ke Gunung Sitoli dari Teluk Kabung menggunakan kapal, serta menyalurkan suplai darurat ke Sibolga dari SPBE Sitoli melalui jalur laut.

“Sebagian besar fasilitas penyaluran elpiji telah beroperasi normal dalam menyalurkan elpiji ke pangkalan dan masyarakat. Pertamina terus melakukan monitoring harian guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan di tengah situasi darurat,” imbuh Fahrougi.

Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan alur distribusi energi ke wilayah terdampak tidak terganggu.

“Dalam situasi bencana, kebutuhan energi masyarakat menjadi prioritas kami. Pertamina memastikan layanan dan pasokan tetap tersedia serta memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanggulangan dan pemulihan daerah terdampak,” tandas Fahrougi.

06/12/2025 03:07
Ekonom: Percepatan suplai pangan Sumatera kunci tekan gejolak harga

Jakarta (ANTARA) – Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

“Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

“Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

“Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 22:18
Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.

Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

Profil lengkap Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
Karier Raja Juli Antoni
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.

Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

Profil lengkap Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
Karier Raja Juli Antoni
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 17:35
Polda Riau Kirim Bantuan Penanganan Bencana, 3.459 Alat Kerja Dikirim ke Aceh dan Sumbar

Liputan6.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Riau kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya melalui pengiriman bantuan gelombang keempat untuk daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Apel pelepasan bantuan digelar di Lapangan Mapolda Riau dan dipimpin oleh Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Harianto, yang menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan berkelanjutan Polda Riau untuk membantu percepatan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak.

“Dalam pelepasan kali ini, Polda Riau mengirimkan 3.459 unit peralatan pemulihan berupa 945 angkong, 1.256 cangkul, dan 1.258 sekop,” jelas Kombes Ino dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Ino menjelaskan, bantuan ini disiapkan berdasarkan kebutuhan mendesak dari posko bencana yang memprioritaskan percepatan pembersihan material lumpur, kayu, dan puing sisa banjir bandang serta longsor.

“Tim bantuan juga dibagi ke dua provinsi tujuan, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk penyaluran ke Sumatera Barat, Polda Riau menugaskan Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki untuk mengantarkan langsung bantuan Polda Riau ke lokasi terdampak,” ujarnya.

Kombes Ino menyampaikan, setiap gelombang bantuan adalah bentuk kehadiran negara melalui Polri, sekaligus pesan solidaritas bagi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.

“Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, negara harus hadir. Kita ingin memastikan bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian,” ujarnya.

Kombes Ini menguraikan, rangkaian dukungan Polda Riau yang sudah dikirimkan ke lokasi bencana menunjukkan skala operasi kemanusiaan terbesar yang dilakukan Polda Riau sepanjang tahun ini.

Dari aspek personel, Polda Riau telah mengirim lebih dari 290 personel BKO ke Sumatera Barat, total personel yang terlibat mencapai sekitar 290 orang.

“Unsur Brimob, Samapta, Polair, K-9, SAR, Polwan, dan elemen pendukung lainnya terlibat dalam operasi evakuasi, pembukaan akses jalan, pendistribusian logistik, pendirian tenda, hingga pencarian korban hilang,” urainya.

05/12/2025 17:00
TNI AU tambah dua penerbang di Skadron Udara 52, perkuat pertahanan

“Transisi penerbang merupakan tahapan penting untuk membangun disiplin, kesiapan teknis, dan mental tempur guna mendukung kesiapsiagaan TNI AU,”

Natuna (ANTARA) – TNI Angkatan Udara (AU) menambah dua personel penerbang muda di Skadron Udara 52, sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan udara di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan kawasan strategis sekaligus perbatasan negara.

Komandan Lanud Raden Sadjad (Danlanud RSA) Natuna, Marsma TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, di Natuna, Jumat, mengatakan dua perwira muda tersebut adalah Letnan Dua (Letda) Pnb Ayub Kristianto Kakiay dan Letda Pnb Tirto Rico Jimmy Pandapotan.

Kedua perwira pertama itu, telah menyelesaikan program transisi penerbang Skadron Udara 52 Angkatan 1 pada Rabu (3/12) di Lanud RSA Natuna.

“Transisi penerbang merupakan tahapan penting untuk membangun disiplin, kesiapan teknis, dan mental tempur guna mendukung kesiapsiagaan TNI AU,” katanya.

Dalam program transisi tersebut, para penerbang muda mendapat pembinaan intensif terkait pengetahuan teknis, prosedur operasional, serta pemahaman strategi penerbangan. Seluruh tahapan dirancang untuk membentuk profesionalisme dan karakter seorang penerbang TNI AU yang siap menjalankan tugas di medan operasi.

Setelah dinyatakan lulus, kedua perwira pertama itu langsung mulai bertugas di Skadron Udara 52. Skadron ini merupakan salah satu unsur kekuatan udara Natuna yang saat ini dilengkapi pesawat udara nirawak (drone) berjenis CH (Chang Hong), untuk mendukung pengawasan wilayah udara dan operasi pertahanan.

Danlanud RSA berharap kehadiran dua penerbang muda tersebut mampu memperkuat personel skadron sekaligus meningkatkan kesiapan operasional satuan.

Ia juga berpesan agar mereka selalu menjunjung tinggi disiplin, mengutamakan keselamatan terbang, dan terus mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi pertahanan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para instruktur serta jajaran Skadron Udara 52 atas dedikasi dalam membina dan membentuk profesionalisme penerbang muda,” ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 16:16
Jakarta Utara Diserbu Banjir Rob, Ini Bahaya Kendaraan kena Air Laut

Jakarta –

Jakarta Utara dan sejumlah wilayah pesisir Indonesia diserbu oleh banjir rob atau banjir karena luapan air laut. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang melintasi genangan air rob, patut waspada, karena ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.

Dikutip dari laman Auto2000, setidaknya ada dua masalah yang ditimbulkan banjir rob terhadap kendaraan roda empat. Dua potensi masalah itu adalah korosi dan korsleting.

1. Korosi

Salah satu mimpi buruk setiap mobil adalah karat. Masalah ini bisa semakin cepat timbul jika terkena air banjir rob. Logam-logam di bodi dan sasis bisa kena karat jika sering melibas banjir rob.

Karat atau korosi bisa timbul disebabkan oleh kandungan garam yang tinggi dari air laut. Mungkin jika hanya sekali nekat menerjangnya, maka dampak karat belum langsung timbul. Tapi jika berkali-kali dan membiarkan begitu saja mobil sehabis melintasi rob maka siap-siap saja serangan karat menanti.

Adanya karat di mobil akibat rob tentu tak bisa dianggap sepele. Masalah yang juga kerap dijuluki sebagai ‘kankernya logam’ ini bahkan bisa menjalar jika sudah ada di satu titik sasis atau bodi.

Kalau dibiarkan terus maka karat akan selamanya di situ dan jadi sulit dihilangkan. Jika Anda membiarkan hal ini maka korosi akan terjadi hingga yang terparah bikin sasis atau plat bodi jadi keropos dan bolong.

2. Korsleting

Banjir rob juga bisa menghadirkan masalah serupa seperti banjir akibat luapan sungai. Karena adanya air yang masuk ke kabin atau ruang mesin maka arus pendek alias korslet bisa terjadi.

Komponen elektronik dan kelistrikan mobil bisa terkena imbasnya. Terutama di bagian-bagian area konektor kabel-kabel, serta bagian dalam komponen elektronik bisa mengalami malfungsi karena masalah ini.

Apalagi air rob yang mengandung garam bisa menjadi potensi bahaya tersendiri bagi kelistrikan. Sebab, meskipun komponen elektronik tidak terkena air banjir rob secara langsung, namun udara di area itu sudah mengandung garam yang akan menyusup di seluruh komponen yang tidak kedap air.

Jika menyepelekan masalah korsleting ini maka bukan cuma kerusakan komponen-komponen elektrikal mobil saja yang bakal rusak. Mobil itu sendiri bisa terbakar.

Jadi bisa disimpulkan bahwa jalanan yang tergenang banjir rob sebaiknya tidak dilewati. Namun jika terpaksa, segera bilas dan cuci mobil Anda Lakukan juga pemeriksaan segera.

Dikutip dari detikNews, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan puncak banjir rob di wilayah pesisir Ibu Kota diperkirakan terjadi 5 Desember. BMKG menjelaskan potensi banjir rob tersebut karena ada kombinasi fase perigee dan bulan purnama (supermoon).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menyampaikan fase perigee dan bulan purnama terjadi pada 4 Desember dan bulan baru pada 20 Desember mendatang. Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan banjir rob di berbagai pesisir Indonesia.

Dalam dokumen BMKG dikutip, Jumat (5/12/2025), potensi rob meluas ke pesisir Sumatera, pesisir Jawa, Bali-NTB-NTT, Sulawesi Utara dan sebagian Maluku selama 2-10 Desember.

Selama 5-15 Desember, potensi rob masih terjadi terutama di Banten, Jakarta, pesisir utara-timur Jawa, serta beberapa wilayah Kepulauan Riau dan Kalimantan. Kemudian pada 6-23 Desember, rob diprediksi kembali terjadi di pantai utara Jakarta, Banten, dan Pantura Jawa Barat.

(lua/rgr)

05/12/2025 14:31
Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir hingga 10 Desember

Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi dan banjir di berbagai wilayah Indonesia periode awal Desember. Kondisi cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

Peringatan dini ini berlaku untuk periode hingga 10 Desember 2025, mencakup klasifikasi wilayah waspada, siaga, dan awas, serta prediksi mendetail mengenai daerah yang berpotensi mengalami banjir kategori tinggi. Simak informasi lengkap mengenai wilayah yang perlu diwaspadai dan prediksi potensi bencana hidrometeorologi berikut ini.

Wilayah dengan Klasifikasi Awas-Waspada Hujan

BMKG telah melakukan klasifikasi potensi curah hujan tinggi yang berlaku untuk periode 1 hingga 10 Desember 2025. Klasifikasi ini membagi wilayah menjadi tiga tingkat kesiapsiagaan, yaitu Awas, Siaga, dan Waspada.

Menurut BMKG, wilayah yang berada dalam klasifikasi Awas meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Status ini mengindikasikan tingkat bahaya tertinggi, di mana curah hujan diprediksi sangat tinggi dan memerlukan langkah mitigasi segera.

Sementara itu, klasifikasi Siaga diterapkan pada beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Potensi curah hujan tinggi juga perlu diwaspadai di wilayah-wilayah yang masuk kategori Waspada, yang meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, Jawa Barat (Jabar), DI Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Papua Barat (Papbar).

Daerah dengan Potensi Banjir Kategori Tinggi

Berdasarkan data prediksi BMKG, sejumlah kabupaten/kota yang memiliki potensi banjir kategori tinggi pada Desember 2025 tersebar di beberapa pulau, antara lain:

Pulau Jawa: Kabupaten Pandeglang (Kec. Carita, Cibalung, Cikaliung, Cikeusik, Cigeulis, dll.), Kabupaten Cirebon (Kec. Dukupuntang), dan Kabupaten Sukabumi (Kec. Cibitung, Kec. Surade).Pulau Sulawesi: Kabupaten Gowa (Kec. Pattallasang, Kec. Parangloe, dll.), Kota Makassar (Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, dll.), Kabupaten Maros (Kec. Bantimurung, Kec. Bontoa, dll.), Kabupaten Pangkep (Kec. Balocci, Kec. Bungoro, dll.), Kabupaten Bone (Kec. Tellolimpoe), Kabupaten Takalar (Kec. Pattallasang), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Kec. Wertamrian), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kec. Kendaghe, Kec. Tabukan Utara, dll.).Pulau Sumatra: Kabupaten Bangka (Kec. Riau Silip, Kec. Mebalong), Kabupaten Bangka Barat (Kec. Jebus, Kec. Parit Tiga), dan Kabupaten Belitung (Kec. Membalong).Pulau Kalimantan: Kabupaten Ketapang (Kec. Delta Pawan, Kec. Matan Hilir Selatan, dll.), Kabupaten Landak (Kec. Air Besar), Kabupaten Sanggau (Kec. Entikong, Kec. Meliau), dan Kabupaten Bengkayang (Kec. Seluas, Kec. Siding).Indonesia Timur: Kabupaten Maluku Tenggara (Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, dll.), Kabupaten Mimika (Kec. Iwaka, Kec. Kuala Kencana, dll.), dan Kabupaten Tual (Kec. P. Dulah Utara, Kec. Kei Besar Utara Utara).

Masyarakat di seluruh wilayah yang disebutkan di atas, khususnya yang tinggal di dekat daerah aliran sungai atau lereng perbukitan, diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan melakukan upaya pencegahan dini.

(wia/imk)

05/12/2025 14:09
BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat pada 5-11 Desember, Ini Daftar Wilayahnya Nasional 5 Desember 2025

BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat pada 5-11 Desember, Ini Daftar Wilayahnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan potensi hujan lebat yang terjadi pada 5-7 Desember 2025 dan 8-11 Desember 2025.
Pada 5-7 Desember 2025,
hujan lebat
berpotensi terjadi di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung); Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur); Kalimantan Barat; Maluku Utara; Maluku; Papua Pegunungan; dan Papua Selatan.
Sedangkan pada 8-11 Desember 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara; Riau; Jambi; Kepulauan Bangka Belitung; Bengkulu; Lampung; Jawa Barat; Jawa Timur; Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Barat; Papua Pegunungan; Maluku Utara (peluang angin kencang); Sulawesi Utara (peluang angin kencang).
Kepala
BMKG
Teuku Faisal Fathani mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menyusul potensi meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada tetapi tidak perlu panik. Pastikan saluran air berfungsi baik, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau pembaruan cuaca melalui InfoBMKG sebelum beraktivitas,” ujar Faisal dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).
BMKG mencatat sejumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan berintensitas lebat dalam beberapa hari mendatang. Faisal juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi,” kata Faisal.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, aktivitas atmosfer berskala global, regional, dan lokal tengah meningkat. Fenomena seperti Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin, dan Madden–Julian Oscillation (MJO) turut memicu pembentukan awan hujan.
“Aktivitas gelombang atmosfer tersebut terutama memperkuat pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Guswanto.
Selain itu, Bibit Siklon Tropis 93W yang terpantau di timur Filipina juga memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan hujan di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Dok. Freepik/Freepik Ilustrasi cuaca ekstrem.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
)
Pratikno
mengatakan, pemerintah bersiaga mengantisipasi
potensi hujan lebat
yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers penanggulangan bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
“BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” jelas Pratikno dalam konferensi pers.
“Dan ini, kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” sambungnya.
Salah satu upaya pemerintah untuk menekan intensitas hujan lebat itu adalah dengan melakukan modifikasi cuaca.
Harapannya, antisipasi yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan risiko bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya
cuaca ekstrem
.
“Dan ini, kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” ujar Pratikno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 14:01
Panggilan Darurat dari Sumatera: Pemerintah Gamang Tetapkan Bencana Nasional? Nasional 5 Desember 2025

Panggilan Darurat dari Sumatera: Pemerintah Gamang Tetapkan Bencana Nasional?
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
GUBERNUR
Aceh, Muzakir Manaf, menyamakan banjir yang menerjang provinsinya sebagai tsunami kedua. Itu momen terkelam dalam sejarah Aceh sejak bergabung dengan republik Indonesia–gempa dahsyat dengan skala yang “menyundul” Skala Richter di akhir 2004 silam.
Kini, “tsunami” itu berulang, tapi dari sebab lain: Diduga paduan faktor alam dan ulah manusia.
“Aceh seakan mengalami tsunami kedua. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Mualem, begitu gubernur Aceh itu karib disapa (
Antara
, 2/12/2025).
Skala dampak banjir di tanah rencong menjangkau 18 kabupaten/kota, tersebar di 226 kecamatan serta 3.310 desa (gampong). Hingga 4 Desember 2025, sebanyak 277 orang meninggal di Aceh. Sedikitnya 193 korban hilang dan 1.800 luka-luka.
Bukan hanya Aceh, banjir serupa menghumbalang Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Data terakhir, korban meninggal di Sumut mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang dan 610 luka-luka.
Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 200 orang meninggal, 212 orang lainnya masih hilang dan 111 orang luka-luka. Total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar menembus 3,3 juta jiwa (
Liputan6.com
, 4/12/2025).
Banjir besar itu juga meluluhlantakkan infrastruktur seperti jembatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, kantor hingga rumah warga.
Data di atas menggambarkan betapa daruratnya bencana di tiga provinsi itu. Panggilan yang mestinya mendesak pemerintah pusat di Jakarta merespons dengan sigap dan supercepat.
Terlebih dalam bencana ini, terindikasi ada kejahatan korporasi dan manusia di balik banjir dan longsor. Pemandangan kayu gelondongan di sejumlah titik lokasi banjir memberi kabar tentang adanya ulah manusia di balik bencana ini. Menteri Lingkungan Hanif Faisol mulai mengakui soal ini.
“Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang kan
zero burning
, sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan,” ujar Hanif Faisol (
Kompas.com
, 3/12/2025).
Sang menteri melanjutkan, “Ternyata banjirnya yang cukup besar, mendorong itu (gelondongan kayu) menjadi bencana berlipat-lipat.”
Dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah

longsor.
Sementara bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Bencana di Sumatera kali ini adalah kombinasi antara faktor alam (curah hujan ekstrem) dengan kerusakan ekologi yang diduga karena ulah manusia, khususnya korporasi.
Daya rusaknya mencekam. Tak salah jika menteri Lingkungan Hidup bilang “bencana berlipat-lipat”. Maksudnya, dampak banjir itu ke mana-mana, sangat merusak, luas dan parah.
Namun, mengapa pemerintah tak lekas menetapkannya sebagai bencana nasional? Apakah perlu data dan informasi lagi untuk menggedor Jakarta bertanggung jawab?
Sebagian kepala daerah telah melempar handuk atau bendera putih, tanda tak sanggup. Mengapa Jakarta masih kagok dan gamang?
Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah masa depan. Korban banjir membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menghadapi kenyataan pahit ini.
Mereka perlu diyakinkan bahwa masa depannya bisa ditegakkan. Namun, tak mungkin mereka membangun rumah, sekolah, tempat ibadah, jembatan hingga infrastruktur publik lainnya dengan swadaya.
Negara perlu hadir lewat pemerintah terdekat. Ketika pemerintah terdekat tak sanggup, Jakarta harus menanggung beban.
Negeri kita punya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 51 ayat 1 menyebutkan, “Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.”
Ayat 2 menorehkan siapa yang harus bertanggung jawab. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.
Sudah waktunya Presiden Prabowo Subianto mengambil tanggung jawab. Saat ini tak penting lagi memberi “cap” bantuan presiden untuk beras atau kebutuhan pokok untuk korban banjir di Sumatera.
Kini dibutuhkan seorang komandan yang menggerakkan tim dari Jakarta untuk turun ke lokasi bencana.
Data dan informasi dihimpun untuk menggerakkan pekerjaan raksasa ini. Skala prioritas dibuat paling penting menyelamatkan manusia.
Mereka yang berada di pengungsian tak boleh lapar. Tak boleh lagi ada cerita korban banjir, seperti di Sibolga, Sumatera Utara yang berebut makanan di minimarket. Sebelumnya diberitakan “menjarah”.
Jangan lagi ada penjabat yang dengan enteng bicara, ”
Banjir Sumatera
cuma besar di media sosial”. Korban banjir di Sumatera memanggil. Panggilan mereka darurat, terkait nyawa yang tak ada “penggantinya di toko”.
Pemerintah pusat punya duit kok. Dana makan bergizi gratis (MBG) tidak seluruhnya terserap tahun ini. Untuk program ini Badan Gizi Nasional (BGN) pernah minta dana tambahan hingga berjumlah Rp 171 triliun.
Dari dana teralokasi tahun ini, bisa dikembalikan ke kas negara jika tak sanggup diserap. Pemerintah harus tahu mana yang lebih darurat dan mana yang harus ditangguhkan.
Ini bukan masa normal. Bertindak
business as usual
tidak cukup. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus lentur. Menurut dia, saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki lebih dari Rp 500 miliar dana siap pakai. Apakah itu cukup?
Keadaan dan situasi lapangan yang berbicara. Satu yang pasti, anggaran penanganan bencana justru turun pada RAPBN 2026 menjadi Rp 491 miliar. Padahal di APBN 2025 masih Rp 2,01 triliun (
CNBCIndonesia.com
, 1/12/2025).
Negara ini berada di lintasan “cincin api Pasifik”. Indonesia rentan dengan gempa bumi. Pada 2004 silam, negeri kita telah berpengalaman menangani bencana superbesar: Tsunami Aceh dan lalu Nias.
Seyogianya pengalaman itu tidak bikin pemerintah kagok dan gagap lagi. Itu menimpa ujung Sumatera di masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala.
Di masa itu pemerintah terpaksa dan harus rela membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias.
Duet militer dan sipil itu juga memobilisasi bantuan internasional karena super dahsyatnya kerusakan akibat tsunami dan gempa bumi saat itu.
Dalam lima tahun BRR bekerja, badan ini menghabiskan Rp 74 triliun untuk merehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. BRR membangun 134.000 rumah, 3.600 kilometer jalan dan 1.400 gedung sekolah.
Apakah badan semacam BRR ini diperlukan untuk menjawab masalah saat ini?
Menurut saya, iya. Itu merupakan bentuk kehadiran negara. Skala masalah dan kerjanya mungkin tak sebesar di Aceh 2004. Namun ingat, banjir akhir November 2025 ini memorakporandakan tiga provinsi di Sumatera.
Untuk saat ini, yang paling penting adalah segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Wakil rakyat di DPR jangan hanya menyerahkan urusan ini kepada presiden.
Sebaliknya, DPR harus di depan dalam memberikan saran kepada presiden untuk menyatakan status bencana nasional di Sumatera.
Korban banjir menunggu bantuan, daerah yang aksesnya terputus perlu segera dibuka, kerusakan infrastruktur yang massal harus segera dibangun.
Sementara itu, mulai sekarang layak dikaji ulang keserakahan bangsa ini dalam mengeruk alam. Dalam siaran pers bertajuk “Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif”, Jatam mengingatkan hal yang sudah lama tidak didengar.
Mengutip data Kementerian ESDM, Jatam memperlihatkan bahwa Sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba, mineral dan batu bara. Di pulau ini, ada 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.
Kepadatan izin ini terkonsentrasi di Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), dan Sumatera Utara (170).
Sementara provinsi lain seperti Lampung, Bengkulu, Aceh, dan Riau juga dijejali puluhan hingga ratusan izin di darat maupun laut.
Menurut Jatam, luasan dan sebaran konsesi ini berarti jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian, infrastruktur tambang, dan jalur angkut, yang melemahkan kemampuan DAS untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan.
Tekanan terhadap ekosistem Sumatera tidak berhenti pada tambang minerba. Sedikitnya 28 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini, dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara sebanyak 16 titik, diikuti Bengkulu (5 PLTA), Sumatera Barat (3), Lampung (2), dan Riau (2).
Negeri ini harus mengkaji ulang tentang pembangunan yang bertumpu pada industri ekstraktif.
Saya ingin ulang lagi pernyataan Bjorn Hettne dalam buku “Teori Pembangunan dan Tiga Dunia” (1990). Di buku ini, ia menyebut pembangunan adalah salah satu gagasan yang tertua dan terkuat dari semua gagasan Barat (baca: Eropa).
Unsur utamanya, kata Hettne, tak lain metafora pertumbuhan. Pembangunan sesuai dengan metafora ini dipahami sebagai organisme, imanen, terarah, kumulatif, dan bertujuan.
Sumatera hari ini adalah kisah pembangunan yang kehilangan arah. Saat alam rusak, cuma soal waktu ia bakal memukul balik manusia.
Bencana Sumatera
bukan semata karena faktor alam, tapi juga karena ulah manusia–kepanjangan tangan dari korporasi–yang serakah.
Sesuatu yang digugat dan tidak dikehendaki oleh Presiden Prabowo ketika berulang-ulang mengucapkan ‘Serakahnomics’ di sejumlah kesempatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 13:22