Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • 70,7 Persen Lokasi Sungai Tercemar

    70,7 Persen Lokasi Sungai Tercemar

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan hasil pemantauan mutu air sungai pada semester awal tahun 2025. Diungkapkan Hanif, dari 4.480 lokasi pada 1.480 sungai menunjukkan 70,7% lokasi sungai saat ini dalam kondisi tercemar sedang.

    Sementara itu, hanya 29,3% lokasi sungai dengan baku mutu yang memadai. Lebih lanjut Hanif menjelaskan, terdapat tiga provinsi dengan seluruh titik pemantauannya tercemar, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Selatan.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dengan semakin banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” terang Prabowo kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025)

    Prabowo mengatakan telah memonitor perkembangan isu keracunan MBG belakangan ini. Dia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan tetapi bakal diselesaikan dengan baik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. 

    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta [orang] pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. 

    Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Dilansir dari data resmi BGN, kasus keracunan itu tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

    Kemudian, Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang. 

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus). 

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang). 

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. 

    Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

  • Pembahasan Divestasi Saham Freeport Masih Berlangsung, Bahlil Targetkan Rampung Oktober

    Pembahasan Divestasi Saham Freeport Masih Berlangsung, Bahlil Targetkan Rampung Oktober

    JAKARTA – Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembahasan divestasi saham tambahan PT Freeport Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Ia menargetkan pembahasan ini akan rampung pada Oktober mendatang dengan besaran saham di atas 10 persen.

    “Nah tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 26 September.

    Bahlil juga menegaskan dirinya telah bertemu dengan pemangku jabatan di Freeport-McMoRan Inc dan Freeport Indonesia untuk berdiskusi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah 2041.

    Asal tahu saja, divestasi saham tambahan ini merupakan syarat perpanjangan IUPK PTFI.

    Nantinya, saham tersebut akan masuk ke Indonesia melalui holding tambang MIND ID dan sebagian akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

    Terkait harga saham tambahan, Bahlil memastikan akan dilakukan dengan harga serendah-rendahnya, bahkan tanpa biaya apapun alias gratis.

    “Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tandas Bahlil.

    Menurut Bahlil, penambhan sahm dan pembahas perpanjangan IUPK ini perlu segera dilakukan mengingat produksi PTFI diprediksi akan mencapai puncak produksinya pada 2035.

    Dia menilai, hal ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pemerintah dan Freeport terkait eksplorasi masih bisa dilanjutkan untuk mempertebal cadangan Freeport.

    “Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu di 2035. Begitu di 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” tandas Bahlil.

  • Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Kasus Keracunan Makanan Lebih dari 5.914 Kasus di 70 Lokasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah.

    Dia pastikan program ini bukan program “Top-Down” melainkan program yang menitikberatkan “Bottom-Up”.

    Menurutnya, program pembentukan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun program ini sejatinya dijalankan dan dikelola oleh masyarakat desa.

    Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran program Kopdes/ Kel ini adalah menempatkan masyarakat desa bukan lagi sekadar objek melainkan sebagai subjek utama pelaku ekonomi.

    “Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujarnya, Jumat, 26 September.

    Farida merinci, kesepuluh Provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Dalam Rakor Regional ini dilaksanakan dialog interaktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih di masing-masing wilayah.

    Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, lanjut dia, pemerintah hanya membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/ BUMD.

    Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan Kopdes/Kel ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa.

    Farida menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down.

    Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya.

    Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.

    Farida juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/ Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.

    “Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” ungkapnya.

    Farida mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD dan anggota masyarakat.

    “SDM di Kemenkop (Kementerian Koperasi) itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dia menargetkan, dalam waktu dekat sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.

    “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” tandas dia.

  • Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penanaman jagung serentak di 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan program strategis Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yaitu Swasembada Pangan Nasional.

    Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI Dr. Hermanto menegaskan, sebagaimana perintah Presiden, swasembada pangan di Indonesia harus segera diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    “Kita tidak boleh bergantung pada sumberdaya makanan dari luar. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri,” katanya saat Pencanangan Senator Peduli Ketahanan Pangan berupa Penanaman Bibit Jagung dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan” di Kupang, NTT, Sabtu (27/09/2025). Hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.

    Ia mengungkapkan, tahun 2025 merupakan tahun strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional adalah pangan yang cukup, terjangkau dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, kegiatan penanaman jagung ini tidak hanya sebatas seremoni, melainkan bagian dari gerakan nasional membangun kedaulatan jagung, sebagai salah satu komoditas utama pangan dan bahan baku pakan domestik.

    Ia menjelaskan, berdasarkan Data KSA BPS Amatan Juli 2025 menunjukkan luas panen jagung secara nasional selama Januari-Oktober 2025 diperkirakan sebesar 2,35 juta hektare, meningkat 0,10 juta ha (4,25%) dibandingkan luas panen jagung periode sama tahun 2024.

    Sejalan dengan luas panen tersebut, produksi Jagung Pipilan Kering KA (kadar air) 14% periode Januari – Oktober 2025 diperkirakan 13,60 juta ton, dan meningkat 0,52 juta ton (3,98%) dibandingkan produksi Jagung periode sama pada tahun 2024.

    Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), luas panen jagung tahun 2025 diperkirakan sebesar 112.137 hektare, dengan produksi Jagung Pipilan Kering KA 14% mencapai 291.886 ton.

    “Kita berharap, melalui kegiatan penanaman jagung serentak di 4 (empat) Provinsi Indonesia, dapat semakin meningkatkan produksi jagung nasional. Sehingga upaya dalam mewujudkan swasembada pangan sudah di depan mata,” katanya.

     

  • Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan mendapatkan tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penambahan saham tersebut juga merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2041.

    “Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    “Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya,” sambungnya.

    Bahlil mengatakan penambahan saham lebih dari 10% ini sebagian nantinya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti di pasca 2041,” katanya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk mengakuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

    “Free of charge, mantep kan,” tambahnya.

    Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    “Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Rekam Jejak Kombes Calvijn, Kapolrestabes Medan Pernah Bongkar Sindikat Narkoba Internasional

    Rekam Jejak Kombes Calvijn, Kapolrestabes Medan Pernah Bongkar Sindikat Narkoba Internasional

    Kombes Pol Jean Calvijn sebelumnya sempat menjabat Wadirkrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP. Posisi itu diduduki Calvijn setelah menjabat Kapolres Trenggalek Jawa Timur.

    Calvijn menduduki jabatan Kapolres Trenggalek Jawa Timur sejak 23 September 2019. Jean Calvijn Simanjuntak lahir di Tangerang dan merupakan Alumni Akpol tahun 1999.

    Setelah lulus SMA pada tahun 1996, pria berdarah batak ini berhasil lolos seleksi Akpol dan lulus 3 tahun kemudian. Tahun 2015, Jean Calvijn mengikuti pendidikan Sespimmen Polri dan berhasil meraih predikat yang cukup membanggakan.

    Lulus dari Akpol 1999, Jean Calvijn berdinas sebagai Pampata III di Polda Riau. Satu tahun kemudian Jean Calvijn menjadi Kanit Resintel Polsek Lubuk Baja, Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar Poltabes Barelang Riau.

    Tahun 2003 akhir, Jean Calvijn dimutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai Penyidik Unit I SatI/Indag Dit Reskrimsus. Tahun 2008 bergeser lagi menjadi Kasatreskrim Polres Limboto Polda Gorontalo dan tahun 2013 dipercaya menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Medan Polda Sumut.

    Selang tiga tahun kemudian, Jean Calvijn ditugaskan menjadi Kasubdit III Ditreskrimum Polda Papua Barat dan pada tahun 2017 yang diamanahkan menjadi Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

  • BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan dapur yang terbukti lalai akan segera ditutup sementara, bahkan dinonaktifkan jika pelanggaran berulang.

    “Sudah ada dapur yang kami nonaktifkan, bahkan kami beri surat peringatan keras. Kalau kejadian terulang, langsung dikeluarkan dari program,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, ketegasan ini penting karena status penyelenggara program MBG kini sudah setara calon pegawai negeri (PPK).

    “Mereka harus komit dengan SOP. Tidak adil kalau ada yang bekerja asal-asalan, sementara banyak orang lain ingin ikut program ini dengan serius,” imbuh Nanik.

    Termasuk menanggapi adanya trauma anak akibat kasus keracunan, BGN memastikan pendampingan terus dilakukan oleh koordinator wilayah.

    “Kami minta tim di kabupaten terus mendekati dan mengajak anak-anak berbicara, supaya semangat mereka kembali. Prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan, jadi mudah-mudahan setelah investigasi selesai, program bisa berjalan lagi,” tandas Nanik.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus insiden keracunan atau keamanan pangan terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima manfaat program pangan dilaporkan terdampak sepanjang periode tersebut.

    Data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

  • Amran Ngaku Dilaporkan Seseorang ke Presiden Prabowo, Dibilang “Mentan Omon-Omon”

    Amran Ngaku Dilaporkan Seseorang ke Presiden Prabowo, Dibilang “Mentan Omon-Omon”

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 03 Des 2025, 18:31 WIB

    Diterbitkan 03 Des 2025, 17:45 WIB

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri acara Rapimnas Kadin 2025, Selasa (2/12). Dalam acara tersebut, Mentan Amran mengaku ada yang melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Mentan Amran mengatakan oknum yang melaporkannya ke Presiden Prabowo, karena tidak ada padi yang ditanam di tanah Papua. “Omon-omon itu pak Mentan,” kata Mentan Amran.