Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • Warga Bakar Pos Satgas di Asmat Imbas Oknum TNI Tembak Mati Pemabuk Ngamuk

    Warga Bakar Pos Satgas di Asmat Imbas Oknum TNI Tembak Mati Pemabuk Ngamuk

    Asmat –

    Kasus oknum TNI menembak mati seorang pemabuk yang mengamuk di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, berbuntut panjang. Warga melakukan penyerangan hingga pembakaran Pos Satgas Yonis 123/Rajawali.

    “Iya benar (pembakaran Pos Satgas Yonif 123/Rajawali buntut penembakan warga sipil oleh TNI,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan dilansir detikSulsel, Minggu (28/9/2025).

    Pos Satgas yang dibakar massa berlokasi di Jalan Pemda, Distrik Agats. Pos itu awalnya diserang usai insiden penembakan pada Sabtu (27/9) sekira pukul 07.45 WIT.

    Tak cukup melakukan perusakan, warga lalu membakar Pos Satgas. Belum diketahui adanya korban luka akibat peristiwa tersebut.

    “Kejadian ini berawal saat prajurit TNI dari Satgas 123/Rajawali sedang berupaya menenangkan oknum warga masyarakat yang sedang mabuk,” kata Candra.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/ygs)

  • Oknum TNI Tembak Mati Pria Mabuk Gegara Bahayakan dan Lukai 2 Warga

    Oknum TNI Tembak Mati Pria Mabuk Gegara Bahayakan dan Lukai 2 Warga

    Asmat –

    Seorang warga di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, ditembak mati oleh anggota TNI. Penembakan itu dipicu korban yang sedang mabuk dan mengamuk saat ditenangkan oleh pelaku.

    “Terkait adanya pemberitaan tentang kejadian meninggalnya satu warga sipil yang diduga akibat ditembak oleh prajurit TNI itu benar adanya. Satu warga meninggal dunia karena luka tembak,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan dilansir detikSulsel, Sabtu (27/9/2025).

    Peristiwa penembakan terjadi di Agats, Asmat, hari ini pukul 07.45 WIT. Kejadian berawal saat Prajurit TNI dari Satgas 123/Rajawali sedang berupaya menenangkan oknum warga yang mabuk dan mengamuk.

    Tindakan dari anggota TNI itu tidak direspons oleh korban. Candra mengatakan korban terus mengamuk hingga menyebabkan dua warga lainnya terluka.

    Anggota TNI yang berada di lokasi lalu melepaskan tembakan peringatan. Namun, tembakan itu justru menyebabkan pria mabuk itu meninggal dunia.

    TNI saat ini masih melakukan penelusuran terkait kronologi lengkap kasus tersebut. Candra mengatakan TNI akan menindak anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran prosedur.

    (ygs/maa)

  • Pemprov Papua Genjot Ekowisata, Jaga Hutan Sambil Dongkrak Ekonomi Warga

    Pemprov Papua Genjot Ekowisata, Jaga Hutan Sambil Dongkrak Ekonomi Warga

    JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan ekowisata sebagai salah satu pilar ekonomi hijau. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Aristoteles Ap, mengatakan hutan di Papua memegang peran vital sebagai sumber kehidupan warganya.

    Menurutnya, pemanfaatan hutan kini tidak hanya berfokus pada produksi kayu, tetapi juga pada jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu.

    “Hutan Papua adalah ibu bagi orang Papua, dari sanalah masyarakat mendapatkan kehidupan dan penghidupan,” ujarnya di Jayapura, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Menurut Aristoteles, oleh sebab itu ekowisata menjadi model yang tepat untuk memberikan manfaat tanpa merusak.

    “Kini sejumlah kawasan di Papua telah dikembangkan secara bertahap dengan konsep ekowisata antara lain, Kampung Hobong di Kabupaten Jayapura yang menawarkan wisata trekking berbasis Danau Sentani, Kampung Yoboy dengan wisata edukasi sagu, hingga Yokiwa yang menyediakan jalur trekking menikmati panorama alam dan budaya lokal,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, selain itu, di Kali Biru Genyem masyarakat mengelola jalur wisata alam dan wahana flying fox, sementara di Biak dikembangkan jembatan apung pada kawasan wisata Negeri Dongeng.

    Seluruhnya dikelola masyarakat dengan pendampingan teknis dari Dinas Kehutanan Papua.

    “Dengan adanya pengunjung, masyarakat bisa menjual makanan lokal, kerajinan, hingga produk hutan bukan kayu sehingga ekonomi berputar tanpa harus menebang kayu,” katanya.

    Dia menambahkan, selain wisata, masyarakat juga didorong mengelola hasil hutan bukan kayu seperti madu dan minyak kayu putih yang sudah berjalan di Jayapura dan Biak.

    “Program ini menjadi kontribusi Papua dalam membangun ekonomi hijau nasional. Jika kita menjaga alam, maka alam akan memberi kehidupan,” pungkasnya.

  • Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah pihak yang mewakili Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) mengaku solid mendukung Muhammad Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif dari partai berlambang ka’bah tersebut.

    “Kami, sebagaimana dari awal, Aceh melihat kemungkinan Bapak Haji Muhamad Mardiono yang luar biasa. Selama ini tidak pernah ketua umum yang saya rasakan selama ini yang seperti beliau, yang betul-betul kerja dengan hati, dengan keikhlasan,” kata Sekretaris DPW PPP Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal di arena Muktamar PPP X, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Senada, Ketua DPW PPP Papua Tengah, Frenny Anow memastikan, PPP Papua Raya yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan, dan Papua Pegunungan secara bulat memberikan dukungan kepada Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif.

    “Kami di Papua itu nama-nama lain itu kami tidak pernah dengar. Hanya yang mendengar itu hanya Muhamad Mardiono. Karena kenapa? Setelah dia ditunjuk menjadi Ketua Plt, itu dia kunjungi selama kepimpinannya 1,5 tahun. Itu dia keliling di Papua,” kata dia.

     

  • Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, belakangan menjadi sorotan di media sosial. Beberapa pihak menilai prestasi dan kebijakan yang ia lakukan justru dipersepsikan negatif, meski berbagai gebrakan dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dinilai bermasalah. Direktur Eksekutif Abuleke Institute Lamadi de Lamato menyoroti fenomena ini yang menekankan bahwa kritik yang diterima Bahlil terkadang bersifat destruktif dan tidak objektif. Menurut Lamadi, menteri yang pernah dibesarkan di Fakfak, Papua itu kerap menjadi sasaran buzzer yang sengaja menyebarkan opini negatif di media sosial.  

    “Prestasi yang ditorehkan Bahlil sebagai anak kampung yang berhasil menembus lapisan elit, sering dikaitkan dengan hal buruk. Apapun yang ia lakukan selalu dipersoalkan, terutama oleh buzzer jahat,” ujar Lamadi dalam keterangan tertulisnya (27/09/2025).

    Lamadi menilai, serangan terhadap Bahlil bukan berasal dari publik umum, melainkan oknum yang dekat dengan menteri itu sendiri. Ia menyebut strategi buzzer ini sengaja membentuk opini negatif demi kepentingan tertentu. “Mereka tidak ingin menteri asal Timur ini berada di posisi strategis. Hubungan harmonisnya dengan Presiden Prabowo justru menjadi target mereka,” kata Lamadi.

    Selain menyerukan agar buzzer bertobat, Lamadi juga menekankan pentingnya kritik yang konstruktif dan tidak menyinggung aspek rasial atau identitas. “Kritik itu sah, tapi harus dibangun dengan cara yang sehat,” tutur alumni Yale University, Amerika Serikat tersebut. Meskipun mendapat tekanan di media sosial, Lamadi menekankan bahwa Bahlil tetap terbukti berprestasi. Ia mampu memimpin kementerian strategis ESDM yang penuh tantangan, termasuk kepentingan mafia migas dan tambang. Lamadi bahkan mengutip pujian langsung dari Presiden Prabowo, yang menilai Bahlil memiliki kompetensi internasional meski menempuh pendidikan di Papua.

    “Bahlil, meski bukan lulusan luar negeri seperti Harvard, berhasil memimpin kementerian kelas berat. Setiap kebijakan yang ia lakukan merupakan gebrakan yang sangat dinanti untuk perbaikan sistem yang lebih baik,” pungkas Lamadi.

  • Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan pemetaan wilayah harus dilakukan dengan cermat. 

    “Mereka memang harus dipilah-pilah nih. Biasanya yang dipilah tuh, apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada janjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Namun, tantangan di daerah ini sangat besar, mulai dari kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi.

    “Tapi juga tidak mudah ya area-area ini. Satu, infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” ungkapnya.

    Marwan juga menyinggung bahwa dinamika desa turut menjadi faktor. Pemekaran desa baru memunculkan kebutuhan tambahan infrastruktur telekomunikasi. 

    “Memang desa-desa ini dinamis. Contoh di Papua. Di Papua itu, masyarakatnya nggak berada di satu desa. Dia pindah desa antar desa,” imbuhnya 

    ATSI, kata Marwan, akan terus mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui kelompok kerja khusus. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • 70,7 Persen Lokasi Sungai Tercemar

    70,7 Persen Lokasi Sungai Tercemar

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan hasil pemantauan mutu air sungai pada semester awal tahun 2025. Diungkapkan Hanif, dari 4.480 lokasi pada 1.480 sungai menunjukkan 70,7% lokasi sungai saat ini dalam kondisi tercemar sedang.

    Sementara itu, hanya 29,3% lokasi sungai dengan baku mutu yang memadai. Lebih lanjut Hanif menjelaskan, terdapat tiga provinsi dengan seluruh titik pemantauannya tercemar, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Selatan.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dengan semakin banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” terang Prabowo kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025)

    Prabowo mengatakan telah memonitor perkembangan isu keracunan MBG belakangan ini. Dia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan tetapi bakal diselesaikan dengan baik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. 

    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta [orang] pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. 

    Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Dilansir dari data resmi BGN, kasus keracunan itu tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

    Kemudian, Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang. 

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus). 

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang). 

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. 

    Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

  • Pembahasan Divestasi Saham Freeport Masih Berlangsung, Bahlil Targetkan Rampung Oktober

    Pembahasan Divestasi Saham Freeport Masih Berlangsung, Bahlil Targetkan Rampung Oktober

    JAKARTA – Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembahasan divestasi saham tambahan PT Freeport Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Ia menargetkan pembahasan ini akan rampung pada Oktober mendatang dengan besaran saham di atas 10 persen.

    “Nah tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 26 September.

    Bahlil juga menegaskan dirinya telah bertemu dengan pemangku jabatan di Freeport-McMoRan Inc dan Freeport Indonesia untuk berdiskusi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah 2041.

    Asal tahu saja, divestasi saham tambahan ini merupakan syarat perpanjangan IUPK PTFI.

    Nantinya, saham tersebut akan masuk ke Indonesia melalui holding tambang MIND ID dan sebagian akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

    Terkait harga saham tambahan, Bahlil memastikan akan dilakukan dengan harga serendah-rendahnya, bahkan tanpa biaya apapun alias gratis.

    “Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tandas Bahlil.

    Menurut Bahlil, penambhan sahm dan pembahas perpanjangan IUPK ini perlu segera dilakukan mengingat produksi PTFI diprediksi akan mencapai puncak produksinya pada 2035.

    Dia menilai, hal ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pemerintah dan Freeport terkait eksplorasi masih bisa dilanjutkan untuk mempertebal cadangan Freeport.

    “Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu di 2035. Begitu di 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” tandas Bahlil.