Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga memastikan selalu membuka kolaborasi bersama SPBU swasta untuk memastikan layanan energi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat tetap terjamin. Ini menindaklanjuti arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan komitmen dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, menjelaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan tetap tunduk pada regulasi yang berlaku.

    “Kami memastikan seluruh produk BBM yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi resmi pemerintah serta mekanisme pengadaan yang berlaku. Dalam menjalankan amanah menjaga pasokan energi nasional, Pertamina Patra Niaga tidak bekerja sendiri, tetapi kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan SPBU swasta,” jelas Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2/2025).

    Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa distribusi BBM tidak hanya berfokus di perkotaan, namun juga menyentuh wilayah pelosok dari Sabang hingga Merauke.

    Upaya ini diiringi dengan investasi untuk memperkuat ketahanan energi, baik di daerah yang sedang berkembang maupun di wilayah terpencil, sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Terkait kolaborasi dengan badan usaha swasta, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya ruang negosiasi yang saling menghormati prosedur internal masing-masing pihak. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan energi nasional secara menyeluruh demi masyarakat.

     

  • DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    Dalam rangka impor BBM tambahan melalui Pertamina tersebut, Anggia menekankan bahwa pihak Pertamina tidak mengambil keuntungan sepeser pun daripadanya.

    “Bisa dipastikan, Dirut Pertamina juga sudah menyampaikan, bahwa tidak akan mengambil keuntungan dalam kondisi yang sekarang. Yang penting jadi prioritas kita sekarang adalah untuk memberikan barangnya ada di masyarakat, untuk melayani konsumen,” tegasnya.

    “Ketika sudah ada di sini, dengan spesifikasi syarat yang diberikan, pihak Pertamina saat ini posisinya menunggu. Menunggu badan usaha-usaha untuk segera menyelesaikan mekanisme B2B-nya, sehingga masyarakat bisa segera terlayani sampai akhir tahun ini,” dia menambahkan.

    Menyikapi kekurangan stok BBM saat ini, Kementerian ESDM bakal melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kuota impor BBM untuk tahun depan.

    Anggia menyampaikan, masing-masing perusahaan pengelola SPBU swasta pada Oktober 2025 nanti akan mengajukan berapa kebutuhan BBM mereka untuk tahun depan. Sesuai dengan ketentuan neraca komoditas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024.

    “Rencana impornya sudah diajukan Oktober ini untuk 2026. Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada. Dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan,” pungkasnya.

  • Lakukan Penyesuaian Harga, Simak Daftar Harga BBM Pertamina di Berbagai Wilayah Indonesia

    Lakukan Penyesuaian Harga, Simak Daftar Harga BBM Pertamina di Berbagai Wilayah Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengalami penyesuaian.
    Pemberlakuan dilakukanPT Pertamina (Persero) sejak 1 Oktober 2025, kemarin

    Ada pun Harga BBM nonsubsidi tercatat ada yang naik, utamanya berlaku untuk harga Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN51) naik.

    Sementara, untuk produk BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) dibanderol tetap. Harga Pertamax tetap dibanderol Rp 12.200 per liter. Harga Pertamax Turbo sebesar Rp 13.400 per liter.

    Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi Kepmen sebelumnya terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar.

    Berikut ini daftar harga BBM Pertamina terbaru per 1 Oktober 2025.

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo:
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Pertamax Turbo Rp13.400 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Pertamina Dex Rp14.300 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Pertamina Dex Rp14.300 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

  • Jaksel-Jaktim Siaga Hujan Sangat Lebat Hari Ini, Cek Peringatan BMKG

    Jaksel-Jaktim Siaga Hujan Sangat Lebat Hari Ini, Cek Peringatan BMKG

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama beberapa hari terakhir, wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas lebat-sangat lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memperingatkan terkait peralihan musim alias pancaroba, dari kemarau menuju hujan.

    Kondisi ini ditandai dengan hujan disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada skala lokal yang umumnya terjadi saat siang menjelang sore hingga malam. Adapun pagi hingga siang hari akan didahului udara hangat dan terik.

    Pada hari ini, Kamis (2/10/2025), BMKG kembali memberikan peringatan dini hujan di sejumlah wilayah. Salah satunya Jakarta yang mendapat peringatan dini ‘Siaga’ terjadi hujan lebat-sangat lebat, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

    Selengkapnya, berikut peringatan dini hujan dalam 3 periode ke depan, 2-4 Oktober 2025:

    2 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumbar, Riau. Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jabar.

    3 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sulbar.

    Peringatan Dini Angin Kencang: NTT.

    4 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: NTT.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Jakarta –

    Raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), masih bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait hak untuk mengoperasikan tambang tembaga dan emas Grasberg di Papua setelah 2041 mendatang.

    Melansir Reuters, Kamis (2/10/2025), negosiasi ini dilakukan setelah perusahaan sepakat untuk melepas 12% saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia (PTFI), kepada pemerintah Indonesia. Grasberg adalah tambang emas terbesar dan tembaga terbesar kedua di dunia.

    Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham PTFI. Dengan 12% saham yang dilepas Freeport AS, total pemerintah akan menguasai 63% saham perusahaan.

    “Para pihak sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan. (Freeport) akan mengeluarkan pengumuman resmi setelah kesepakatan berhasil diselesaikan,” ujar juru bicara Freeport kepada Reuters.

    Diketahui, negosiasi tersebut mulai terjadi setelah Freeport menyatakan keadaan kahar di Grasberg minggu lalu akibat tanah longsor pada awal September ini.

    Paska-kecelakaan, Freeport menyatakan tambang Grasberg di Papua kemungkinan besar tidak akan beroperasi normal sampai 2027. Penutupan sementara tambang ini diperkirakan akan menghambat pasokan tembaga global selama beberapa tahun ke depan.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara.

    Dalam catatan detikcom, hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta.

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    (igo/fdl)

  • Tak Cuma Lepas Saham, Freeport Sepakat Bangun Dua Sekolah dan Rumah Sakit di Papua – Page 3

    Tak Cuma Lepas Saham, Freeport Sepakat Bangun Dua Sekolah dan Rumah Sakit di Papua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap PT Freeport Indonesia sepakat untuk melepas lagi sahamnya. Selain itu, BUMN tambang itu juga akan membangun sekolah serta rumah sakit.

    Rosan menjelaskan kesepakatan pengalihan 12 persen saham Freeport Indonesia ke pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID akan ditandatangani setelah proses administrasi rampung.

    “Insyallah secepatnya. Ini kan lagi proses administrasinya saja, tapi kita sudah agree terhadap semua poin-poinnya. Karena masuk proses administrasinya. Jadi, ya kalau itu sudah selesai, ya kita pasti bisa melakukan penandatanganan,” kata Rosan, ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah dan Freeport McMoran sudah sepakat melepas 12 persen sahamnya di PTFI. Bahkan, pengalihan saham ini disebut gratis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.

    “Sudah masuk 12 persen. Itu sudah masuk sebagai mereka akan.. kita negosiasi cukup kencang soalnya, bolak-balik, bolak-balik. Dan akhirnya mereka setuju 12 persen dengan free of charge, ya. Jadi kita tidak bayar,” ucapnya.

    Selain itu, Freeport juga sepakat untuk membangun dua sekolah dan rumah sakit di Papua. Ini turut menjadi bagian negosiasi sebagai mandat dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita alhamdulillah negosiasi dan mereka juga tambahkan juga kita minta untuk bangun dua sekolah. Terutama yang berhubungan dengan STEM, atas arahan langsung dari Bapak Presiden terutama fokus dalam bidang ya STEM dan juga kedokteran. Jadi dua itu akan dibangun di Papua bersama-sama. Dan juga rumah sakit untuk kepentingan masyarakat Papua juga,” tuturnya.

     

  • Wamendagri minta enam provinsi Papua percepat eliminasi malaria

    Wamendagri minta enam provinsi Papua percepat eliminasi malaria

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta enam pemerintah provinsi (pemprov) di Papua untuk mempercepat upaya eliminasi kasus malaria di wilayah masing-masing.

    “Setelah hasil evaluasi, kita dapatkan khusus untuk tugas Kementerian Dalam Negeri adalah bagaimana kita memberikan penguatan atau fasilitasi regulasi untuk percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Bulanan Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah Papua secara virtual dari Jakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta jajaran pemda di Papua.

    Enam provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka menyebut, masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda), lantaran di Papua kasus malaria menjadi salah satu persoalan yang dialami masyarakat.

    Dalam konteks itu, Ribka terus mendorong percepatan pembentukan peraturan yang spesifik mengatur eliminasi malaria. Berdasarkan data yang dikantonginya, baru ada dua daerah di Papua yang memiliki regulasi khusus mengenai eliminasi malaria, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

    Namun regulasi di dua provinsi tersebut perlu direvisi kembali lantaran masih memuat kewenangan di kabupaten/kota di empat daerah otonom baru (DOB) Papua.

    Ia mengingatkan, keberadaan regulasi tersebut sangat penting. Pasalnya, aturan tersebut menjadi landasan dasar dalam merealisasikan program. Ribka juga menekankan perlunya memasukkan program tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi Pemda.

    “Sehingga tidak ada alasan lagi untuk pemerintah daerah tidak menyiapkan dana untuk masalah eliminasi malaria,” ujarnya.

    Menurut Ribka, percepatan eliminasi malaria perlu dioptimalkan oleh Pemda di Papua. Pasalnya, kasus tersebut telah banyak dialami masyarakat, bahkan menjadi penyumbang angka kematian yang cukup besar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diintensifkan, terutama mengenai kebersihan lingkungan yang harus terus dijaga.

    “Karena malaria ini kan sifatnya suka di air-air yang tergenang, hutan atau daerah-daerah yang ya pokoknya genangan air yang tidak bersih ini kan malaria yang hidup. Sehingga kami harapkan sekali pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan, pihaknya bersama-sama dengan kementerian terkait secara kolektif bakal membantu penyelesaian kasus tersebut.

    Khusus dari sisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ribka bakal mendorong percepatan penyusunan regulasi untuk mengatasi malaria di Tanah Papua.

    “Kami dorong untuk regulasi, peraturan, itu akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program-program terkait dengan program malaria di Tanah Papua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat-sangat lebat, bahkan disertai angin kencang pada periode 30 September hingga 2 Oktober 2025.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sejumlah wilayah Indonesia memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan pada akhir September hingga Oktober 2025.

    Pacaroba ditandai dengan peningkatan curah hujan secara signifikan, umumnya terjadi pada sore hingga malam hari. Pola ini didahului dengan udara hangat dan terik pada pagi hingga siang hari.

    “Pemanasan permukaan memicu terbentuknya awan Cumulonimbus (Cb) yang menimbulkan hujan lokal tidak merata, berdurasi singkat, dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir, angin kencang, bahkan hujan es,” tulis akun Instagram PPID BMKG, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Ada juga faktor dinamika atmosfer global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca Indonesia dalam sepekan ke depan.

    “Dalam sepekan ke depan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan, dan longsong, yang berdampak pada aktivitas harian maupun transportasi,” BMKG memperingatkan.

    Lebih perinci, berikut peringatan dini BMKG terkait cuaca di Indonesia sepekan ke depan:

    30 September-2 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Banten, Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim.

    Potensi Angin Kencang: Jakarta, NTT.

    3-6 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumbar, Papua Tengah, Papua Pegunungan.

    BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang sangat cepat dan signifikan, khususnya pada skala harian. Selain itu, perlu diwaspadai pula kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

    “Tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana, terutama banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tulis PPID BMKG.

    Lebih lanjut, masyarakat perlu mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar dan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana. Khusus daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir, agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetujui pembebasan 451.000 Ha kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan program swasembada pangan.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan dari total lahan tersebut, sebesar 263.984 Ha berlokasi di Wanam Papua Selatan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu lokasi lumbung pangan atau food estate.

    “Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Rabi (1/10/2025).

    Nusron memastikan, total area hutan yang dilepas statusnya itu telah melalui pengukuran secara presisi guna memastikan tidak akan ada terjadinya konflik sengketa lahan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan dalam melakukan percepatan pembangunan swasembada pangan di Wanam, Papua Selatan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan. 

    “Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia berharap, kawasan Wanam dapat menjadi penopang kemandirian bidang pangan karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan utama saja. 

    Zulhas menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan besar yang diperlukan koordinasi secara terus menerus antar-kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

    “Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” jelas Zulkifli Hasan. 

    Sebagai informasi, Wanam diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare, sekaligus sebagai kawasan pengembangan berbagai infrastruktur vital bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi. 

    Selain itu, pembangunan di Wanam juga mencakup program biodiesel, penguatan industri pertahanan, serta jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer. 

    Landasan hukum program ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 yang menugaskan percepatan pembangunan kawasan tersebut.

  • KKB Papua Kocar Kacir Ditembaki TNI-Polisi Usai Bakar Puskesmas Distrik Kiwirok

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 30 Sep 2025, 23:35 WIB

    Diterbitkan 30 Sep 2025, 17:33 WIB

    Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (29/9/2025) sekitar pukul 06.20 WIT.

    Aksi tersebut memicu kontak tembak dengan Satgas Operasi Damai Cartenz. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan peristiwa itu.

    Tim berhasil memukul mundur KKB yang kemudian melarikan diri ke arah Desa Lolim. Dari posisi ketinggian, aparat mendapati tidak hanya puskesmas yang terbakar, tetapi juga rumah dinas tenaga kesehatan.