Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • 8 Bulan Buron, Terpidana Korupsi Sapi di Kaimana Papua Barat Dicokok di Jakarta

    8 Bulan Buron, Terpidana Korupsi Sapi di Kaimana Papua Barat Dicokok di Jakarta

    JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menangkap buronan kasus korupsi pengadaan sapi di Kabupaten Kaimana berinisial FXN. Terpidana berstatus daftar pencarian orang (DPO) setelah hampir delapan bulan.

    Terpidana FXN diamankan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Kamis 2 Oktober, pukul 17.00 WIB dan langsung dititipkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

    “Hari ini Sabtu, 4 Oktober, DPO tiba dan langsung dieksekusi ke Lapas Kelas IIB Manokwari,” kata Asisten Intelijen Kejati Papua Barat Muhammad Bardan di Bandara Rendani, Manokwari, Sabtu, disitat Antara. 

    Dia menjelaskan, kronologi kasus bermula saat FXN selaku kuasa PT Gunung Mas Utama ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Pertanian Kaimana Kristian Efara untuk mendatangkan sapi tanpa mengikuti prosedur.

    Penyaluran bantuan sapi kepada kelompok tani di Kaimana tidak tepat sasaran, karena telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/OT.140/1/2012

    “Kasus yang menjerat FXN berawal dari program pengadaan sapi tahun 2012 di Kaimana untuk dua kelompok tani senilai Rp1 miliar,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Oktober 2015, proyek pengadaan sapi yang dilaksanakan FXN merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar.

    Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Fakfak dan pada 25 Maret 2019, Pengadilan Negeri Tipikor Papua Barat menjatuhkan hukum penjara selama empat tahun serta denda Rp200 juta kepada FXN.

    “Setelah banding, Pengadilan Tinggi Jayapura (Papua) menjatuhkan hukuman penjara menjadi sepuluh tahun,” ucap Bardan.

    Selanjutnya, Mahakamah Agung menerbitkan putusan Nomor 32 K/Pid. Sus/2019 yang menolak permohonan kasasi FXN sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Tipikor Papua Barat.

    Terpidana FXN divonis bersalah dengan hukuman penjara selama tujuh tahun serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, namun terpidana mengabaikan tiga kali pemanggilan untuk dieksekusi sesuai putusan MA.

    “Tanggal 20 Maret, Kejaksaan Negeri Fakfak mengeluarkan surat penetapan DPO dan meminta bantuan Kejati untuk melacak keberadaan terpidana,” katanya.

    Perlu diketahui, Provinsi Papua Barat mendapat alokasi dana tugas pembantuan untuk program pencapaian swasembada pangan daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani senilai Rp48,818 miliar.

    Ada sejumlah item kegiatan pemanfaatan dana tersebut dan Kabupaten Kaimana menerima alokasi Rp1 miliar untuk dua kelompok tani, akan tetapi realisasi pengadaan sapi tidak dilengkapi bukti penggunaan dana.

  • Lelang Harga 1,4 GHz Dibuka 13 Oktober, TLKM-WIFI Berpeluang Kuasai 1 Regional

    Lelang Harga 1,4 GHz Dibuka 13 Oktober, TLKM-WIFI Berpeluang Kuasai 1 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Eka Mas Republik lolos ke tahap lelang harga dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 Ghz.

    “Sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, maka berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi, proses Seleksi dilanjutkan ke tahapan Lelang Harga,” tulis Komdigi dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (1/10/2025) 

    Tahap lelang harga akan dimulai pada Senin, 13 Oktober 2025 melalui sistem e-Auction. Sesuai ketentuan, peserta seleksi berhak menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi administrasi secara tertulis dengan bukti pendukung. 

    Sanggahan harus disampaikan secara daring melalui sistem e-Auction paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB. Jika sanggahan melewati batas waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka dinyatakan tidak diterima.

    Prediksi

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan tiga peserta tersisa, kemungkinan masing-masing peserta akan mendapat 1 regional.

    “Seharusnya masing masing memperoleh region layanan, jika mengajukan daerah yang berbeda. Tentu dengan pertimbangan mereka memiliki kekuatan jaringan yang sudah ada maupun roadmap dalam waktu dekat pembangunan,” kata Ian kepada Bisnis, Sabtu (4/10/2025).

    Untuk diketahui,  Komdigi mengalokasikan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432-1512 MHz) berdasarkan wilayah regional, guna memperluas jangkauan layanan internet tetap atau broadband wireless access (BWA).

    Ada 3 regional yang secara garis besar, regional I berisi Pulau Jawa dan Papua serta Maluku. Regional II terdiri dari provinsi Sumatra- Bali & Nusra. Dan terakhir, regional III terdiri dari Kalimantan dan Sulawesi.

    Ian mengatakan dengan memiliki infrastruktur yang matang pada masing-masing zona, maka secara belanja modal (capex) dan operasional (opex) maka pasti keterlibatan mereka pada lelang telah melalui studi kelayakan  bisnis.

    Adapun mengenai tantangan bagi para pemenang lelang nanti, lanjut Ian, adalah membangun ekosistem layanan FWA Broadband dengan saling subtitusi dan menjadi kualitas layanan hingga 100Mbps.

    “Kemudian ketersediaan layanan yang secara geografi masif sesuai regionnya. Ketiga pemenang harus bersama membentuk ekosistem agar CPE yang sampai di masyarakat harga terjangkau dan aftersalesnya sangat baik,” kata Ian.

    Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot berharap layanan FWA atau BWA yang hadir dari pita 1,4 GHz  ini mengisi segmen pasar broadband nomadic, yang secara teknis antara fixed dan mobile.

    “Semoga juga bisa mengenalkan experience broadband yang berbasis 5G, meskipun kita tahu masih dengan keterbatasan lebar pita frekuensi, dan tantangan ketersediaan ekosistem yang tidak selengkap mid-band yang lebih popular seperti 2.6GHz, 3.5GHz dan lain sebagainya,” kata Sigi.

  • INET Ingin Kuasai Pasar Internet Rumah Bali, Incar 1,3 Juta Pelanggan Potensial

    INET Ingin Kuasai Pasar Internet Rumah Bali, Incar 1,3 Juta Pelanggan Potensial

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Andalan Prima Tbk. (INET) berambisi untuk menjadi salah satu pemain besar internet rumah di Bali. Perusahaan mengincar pasar 1,3 juta pelanggan potensial fixed broadband atau internet tetap.

    Direktur Utama INET Muhammad Arif mengatakan perusahaan melihat Bali sebagai salah satu pasar potensial untuk internet tetap. Selain itu, sebagai wajah Indonesia di mata internasional, Bali membutuhkan dukungan internet cepat yang stabil, yang bisa diperoleh dari layanan fixed broadband.

    Saat ini INET telah memiliki sekitar 30.000-an pelanggan di Bali. INET ingin meningkatkan porsi pelanggan mereka mengingat potensi besar yang ada di Bali.

    “Kami ingin Bali jadi Digital HUB. Kami juga melihat Bali memiliki potensi 1,3 juta rumah,” kata Arif kepada Bisnis, Sabtu (4/10/2025).

    Untuk mengoptimalkan pasar di Bali, kata Arif, INET rencananya akan mendorong layanan WIFI 7 dengan kecepatan hingga 2 Gbps. Perusahaan menargetkan layanan tersebut dapat mengcover seluruh masyarakat di Bali.

    Adapun merujuk laporan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), dikutip Selasa (30/9/2025), penetrasi internet di Bali dan Nusa Tenggara pada 2025 sebesar 76,86%. Artinya masih ada 23,14% wilayah yang belum tersentuh internet.

    Penetrasi data di Bali & Nusa Tenggara lebih besar dibandingkan dengan penetrasi di Sulawesi (71,64%) dan penetrasi di Maluku & Papua yang sebesar 69,2%.

    Namun jika dibandingkan dengan penetrasi internet di Pulau Jawa (84,64%), Kalimantan (78,72%), dan Sumatra 77,12% maka penetrasi internet di Bali & Nusa Tenggara masih tertinggal.

    Di sisi lain kontribusi trafik data internet di Bali & Nusa Tenggara juga hanya 5,13% terhadap total trafik nasional. Bali & Nusa Tenggara masih tertinggal dari Pulau Jawa (58,14%), Sumatra (20,51%), Sulawesi (6,46%), dan Kalimantan yang sebesar 6,05% kontribusi trafik internetnya terhadap nasional.

    INET sendiri memiliki ambisi besar pada tahun ini seiring dengan rencana mereka melakukan Right Issue senilai Rp3,2 triliun. Rencana tersebut diumumkan pada akhir September 2025.

    INET akan menerbitkan hingga 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham, dengan rasio 3:4 (setiap pemegang 3 saham lama berhak memperoleh 4 HMETD atau rights baru). Aksi ini jika berhasil sepenuhnya akan menghasilkan dana segar maksimal Rp3,2 triliun.

    Mayoritas dana yang dihimpun akan dialokasikan untuk ekspansi besar-besaran jaringan internet Fiber To The Home (FTTH) berbasis teknologi Wi-Fi 7 di Bali dan Lombok melalui anak usaha mereka, GPI.

  • Video: Olah Sawit Negara, Agrinas Palma Butuh Duit Triliunan Danantara

    Video: Olah Sawit Negara, Agrinas Palma Butuh Duit Triliunan Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Wais Fansuri memastikan kesiapan T Agrinas Palma Nusantara mengelola 1,5 juta hektare lahan sawit negara yang diserahkan Kejagung RI.

    Kebun sawit yang tersebar dari Aceh hingga Papua ini akan melengkapi bisnis konstruksi yang sudah dimiliki PT Agrinas Palma Nusantara terkait pembangunan jalan dan bendungan irigasi.

    Guna mempercepat kinerja pengelolaan lahan sawit, Agrinas Palma mengharapkan dukungan pemerintah utamanya terkait percepatan Instruksi Presiden (Inpres) agar kebun yang sudah inkrah kasus lahanya bisa menjadi inbreng atau diserahkan asetnya.

    Selain itu juga dibutuhkan dukungan Danantara terkait investasi rehabilitasi hingga revitalisasi dan normalisasi kebun dan modal kerja, dimana untuk lahan 50 ribu hektare butuh dana Rp 3,2 Triliun.

    Seperti apa pengelolaan lahan sawit Agrinas Palma? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Wais Fansuri dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025)

  • Alasan Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut

    Alasan Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dicabutnya izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Pencabutan IUP ini lantaran empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

    Menurut Bahlil, kawasan tersebut harus dilindungi. Dia bilang, Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia.

  • DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar donor darah serentak di 38 provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI dengan menggaungkan semangat Astacita yang menekankan pentingnya solidaritas nasional.

    Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara.

    “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, aksi kemanusiaan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan terus tumbuh menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.

    Adapun kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di antaranya Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, Subwilayah Barat II yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB.

    Kemudian Subwilayah Timur I yang meliputi Kalimantan dan sebagian Sulawesi, dan Subwilayah Timur II yang meliputi Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Menurut dia, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

    Selain itu, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung M Syazali berharap berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan.

    “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” kata dia.

    Adapun selain donor darah, perayaan HUT Ke-21 DPD RI juga menggelar program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan pendukung jaga Kantor Bupati Jayawijaya

    Ribuan pendukung jaga Kantor Bupati Jayawijaya

    Rabu, 10 September 2025 17:55 WIB

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere menampilkan Tari Etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/rwa.

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere bersiap menampilkan tari etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu minta pemda akselerasi belanja untuk atasi dana mengendap

    Kemenkeu minta pemda akselerasi belanja untuk atasi dana mengendap

    Ini menjadi tantangan bagi daerah, bagaimana mereka mempercepat itu (belanja) sehingga saldo kasnya bisa lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah mengakselerasi penyaluran belanja sehingga dana yang mengendap di bank dapat memberikan stimulus bagi perekonomian daerah.

    “Ini menjadi tantangan bagi daerah, bagaimana mereka mempercepat itu (belanja) sehingga saldo kasnya bisa lebih baik, tidak kelihatan tinggi,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan data Kemenkeu, dana pemda di perbankan tercatat mencapai Rp233,11 triliun per 31 Agustus 2025. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak 2021, di mana umumnya dana mengendap berada pada kisaran Rp178 triliun hingga Rp203 triliun.

    Menurut Astera, dana mengendap itu umumnya disebabkan oleh kendala perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Desain anggaran biasanya disusun pada September-Oktober sebelum tahun anggaran, yang kemudian diikuti oleh proses pengadaan dan kontrak.

    Namun, melihat tren historis, kontrak cenderung baru mulai berjalan sekitar bulan April dan realisasi belanja baru terakselerasi pada tiga bulan terakhir tahun berjalan.

    Dengan siklus seperti itu, dana yang sudah ditransfer cenderung tertahan di bank pembangunan daerah (BPD).

    Bila dana tahun sebelumnya serta dana transfer baru terkumpul tanpa diiringi penyaluran belanja, saldo dana daerah di bank makin tinggi.

    Kendati begitu, Astera menyebut nilai dana mengendap pemda di bank cenderung menurun pada akhir tahun, menjadi kisaran Rp95 triliun hingga Rp100 triliun.

    “Walaupun kami tetap tidak menutup mata, karena ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan dengan optimal,” tuturnya.

    Sebagai catatan, sebaran dana pemda di perbankan berdasarkan wilayah per Agustus 2025 rinciannya yaitu Jawa (119 pemda) Rp84,77 triliun atau memakan porsi 36,37 persen; Kalimantan (61 pemda) Rp51,34 triliun atau 22,03 persen; Sumatera (164 pemda) Rp43,63 triliun atau 18,71 persen.

    Selanjutnya Sulawesi (87 pemda) Rp19,27 triliun atau 8,27 persen; Maluku dan Papua (67 pemda) Rp17,34 triliun atau 7,44 persen; serta Bali dan Nusa Tenggara (44 pemda) Rp16,75 triliun atau 7,19 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni hadirkan hotel terapung dukung perayaan Satu Abad Teluk Wondama

    Pelni hadirkan hotel terapung dukung perayaan Satu Abad Teluk Wondama

    Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan Satu Abad Peradaban Teluk Wondama melalui pemanfaatan KM Sinabung sebagai hotel terapung

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero (Pelni) menghadirkan Kapal Motor (KM) Sinabung sebagai hotel terapung guna mendukung perayaan Satu Abad Peradaban di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada 24-28 Oktober 2025.

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy dihubungi di Manokwari, Jumat, mengatakan penyediaan kapal penumpang sebagai hotel terapung merupakan bentuk dukungan BUMN terhadap kegiatan berskala besar di daerah, khususnya Papua Barat.

    “Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan Satu Abad Peradaban Teluk Wondama melalui pemanfaatan KM Sinabung sebagai hotel terapung,” kata Dessy.

    Ia mengatakan KM Sinabung dijadwalkan melayani rute Manokwari–Wasior dan berfungsi sebagai akomodasi bagi tamu undangan pada dua periode, yaitu 24-25 Oktober dan 26-28 Oktober 2025.

    Langkah tersebut tidak hanya mendukung kegiatan kerohanian, pariwisata dan budaya di Teluk Wondama, tetapi juga menjadi upaya Pelni memperluas fungsi kapal penumpang sebagai sarana inovatif di luar layanan transportasi reguler.

    “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi model sinergi berkelanjutan untuk mendukung kegiatan serupa di masa mendatang, sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

    Kepastian dukungan Pelni tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama penyediaan hotel terapung dilakukan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy dan Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, di Kantor Pelni Jakarta, Kamis (2/10).

    “Ini adalah wujud nyata komitmen Pelni dalam mendukung pariwisata di Papua Barat, sekaligus memberikan pengalaman bagi tamu undangan dengan fasilitas akomodasi terapung yang nyaman dan modern,” ujar Dessy.

    Bupati Teluk Wondama Elysa Auri mengatakan hunian terapung merupakan solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan sarana akomodasi, sebab panitia memprediksi jumlah tamu dari seluruh Tanah Papua mencapai 20 ribu orang.

    Perayaan satu abad Situs Aitumeri pada 25 Oktober 2025 merupakan sejarah peradaban orang asli Papua mengenal pendidikan formal melalui sekolah yang didirikan Pendeta I.S Kijned di Kampung Miei, Distrik Wasior, 25 Oktober 1925.

    Sekolah yang didirikan Pendeta Is Kijne ketika menjalani misi pewartaan agama Kristen di Tanah Papua kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan bagi orang asli Papua kala itu.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM apresiasi Prisma Kementerian HAM RI

    Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM apresiasi Prisma Kementerian HAM RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pichamon Yeophantong mengapresiasi sistem Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (Prisma) yang digaungkan Kementerian HAM RI.

    “Menurut Ketua Pokja, penggunaan Prisma sangat mudah dipahami bagi pelaku usaha dan bermanfaat,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangan diterima di Jakarta setelah pertemuan dengan Pichamon di Jenewa, Swiss, Jumat.

    Pertemuan dengan Pokja PBB untuk Bisnis dan HAM merupakan salah satu bagian dari aktivitas Kementerian HAM di Jenewa untuk mendorong penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAM.

    Pada pertemuan tersebut, Mugiyanto menjelaskan upaya pengarusutamaan nilai-nilai HAM oleh pemerintah Indonesia, seperti melalui Prisma, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dan penyiapan regulasi Uji Tuntas Bisnis dan HAM.

    Menurut Mugiyanto, Ketua Pokja Pichamon mengapresiasi perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia, terutama terkait arah kebijakan dan regulasi yang dikembangkan dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory).

    Selain itu, Pichamon disebut turut mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai pengaduan yang diterima Pokja PBB, seperti terkait isu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat; penambangan nikel di Sulawesi; serta Proyek Strategis Nasional di Merauke, Papua Selatan.

    “Ketua Pokja juga mengapresiasi rencana pemerintah Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam UN Forum on Business and Human Rights pada 24–26 November 2025,” katanya.

    Partisipasi Indonesia diyakini dapat mengangkat komitmen regional Asia dalam mempromosikan praktik bisnis yang menghormati HAM.

    Adapun Prisma merupakan program aplikatif mandiri bagi perusahaan untuk menganalisis risiko pelanggaran HAM dari kegiatan bisnisnya di Indonesia. Program yang diprakarsai oleh Kementerian HAM ini hadir untuk mengisi kekosongan alat ukur bisnis dan HAM.

    Prisma memiliki 12 indikator meliputi kebijakan HAM, tenaga kerja, kondisi kerja, serikat pekerja, privasi, diskriminasi, lingkungan, agraria dan masyarakat adat, tanggung jawab sosial (CSR), mekanisme pengaduan, rantai pasok, serta dampak HAM bagi perusahaan.

    Perusahaan dapat mendaftar secara mandiri ke laman Prisma guna mengetahui risiko pelanggaran HAM untuk kemudian dianalisis oleh Kementerian HAM.

    Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menjelaskan dari hasil analisis tersebut, akan ada pengategorian tingkat risiko, mulai dari merah, kuning, hingga hijau.

    “Nanti bisa masuk kategori merah, yang paling bawah, berarti kurang sekali itu, potensi [pelanggaran] HAM-nya tinggi. Ada yang kuning, sedang. Ada yang hijau, itu kategori baik,” kata Manan saat ditemui usai pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mematuhi prinsip HAM di Jakarta Jumat (19/9).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.