provinsi: PAPUA

  • ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.

    “Sebetulnya, mobil-mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan, Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

    Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax, karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

    “Pertamax Green 95 itu, 5 persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan 5 persen,” kata Eniya.

    Meskipun mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

    Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Sedangkan, di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.

    “Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber (etanolnya) di mana, karena Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) nggak mau impor,” ucapnya.

    Ke depannya, Indonesia diperkirakan bisa memproduksi etanol sebesar 150-300 ribu kiloliter (kl) dari perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan.

    Proyek pengembangan bioetanol merupakan salah satu turunan dari proyek utama pengembangan food estate yang menjadi fokus pemerintah, yakni perkebunan tebu seluas 500.000 hektare.

    “Hitungannya masih dibicarakan. Intinya, di Papua, kalau tidak salah saya mendengarnya sih ada 150-300 ribu kl etanol per tahun,” kata Eniya.

    Kementerian ESDM menargetkan di Merauke mulai memproduksi bioetanol pada 2027, sebagai realisasi dari salah satu proyek utama pengembangan food estate.

    Etanol yang dihasilkan dari perkebunan tebu di Merauke akan diolah menjadi bioetanol dalam rangka mereplikasi keberhasilan Brasil dalam memanfaatkan tebu untuk menjadi energi baru dan terbarukan, sebagai bentuk dari upaya transisi energi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan ​​​​​​bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk TNI, dalam upaya untuk memajukan subsektor ekonomi kreatif.

    Pada perayaan ulang tahun ke-80 TNI, Minggu (5/10), dia mengemukakan peran penting TNI dalam menjaga stabilitas demi mewujudkan kemajuan bangsa.

    “Di balik stabilitas bangsa dan perekonomian yang semakin tumbuh, ada mereka yang bertugas siang dan malam di seluruh satuan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan agar kita dapat terus berkreasi dan maju bersama,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta pada Senin.

    “TNI yang prima adalah simbol kekuatan dan profesionalisme. TNI rakyat adalah mereka yang selalu dekat dengan masyarakat. Dalam momentum HUT TNI Ke-80 ini, mari bersinergi bersama mewujudkan Indonesia Maju,” kata Riefky, yang menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta pada Minggu (5/10).

    Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan bahwa TNI sebagai tulang punggung pertahanan negara harus siap menjadi pelindung dan penjaga stabilitas keamanan bangsa.

    “TNI merupakan benteng, benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Selain upacara, rangkaian acara HUT ke-80 TNI mencakup pameran 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista), doa bersama lintas agama, makan gratis, panggung hiburan, pertunjukan atraksi militer, defile pasukan, dan parade pesawat tempur.

    Pewarta: Fitra Ashari
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mimika 29 Ribu Kekurangan Unit Rumah Layak Huni, Ini Kendalanya

    Mimika 29 Ribu Kekurangan Unit Rumah Layak Huni, Ini Kendalanya

    MIMIKA – Kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah masih sangat tinggi. Saat ini wilayah tersebut masih membutuhkan 29.157 unit untuk ditempati warga, terutama orang asli Papua (OAP) dan warga kurang mampu.

    Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Mimika, Abriyanti Nuhuyanan di Timika, Minggu, mengatakan warga yang membutuhkan rumah sehat dan layak huni di Mimika masih sangat banyak, tersebar di 18 distrik (kecamatan) mulai dari wilayah pegunungan, pesisir pantai, pinggiran kota maupun di Kota Timika.

    “Kebutuhan rumah sehat dan layak huni masih sangat banyak di Mimika,” kata Abriyanti mengutip ANTARA, 5 Oktober.

    Menurutnya, jumlah rumah yang dibangun Pemkab Mimika sejak 2013 hingga 2024 baru mencapai sekitar 2.100 unit. Secara angka, masih terbilang jauh dari target.

    Adapun tahun ini Pemkab Mimika juga membangun sebanyak 209 unit rumah untuk warga OAP dan warga kurang mampu, dimana anggaran pembangunan rumah tersebut bersumber dari APBD Mimika dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

    Menurut Abriyanti, Pemkab Mimika tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga akan perumahan sehat dan layak huni jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari APBD mengingat alokasi anggaran yang disediakan terbatas.

    “Kami sedang berupaya mengusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk program peningkatan kualitas (renovasi) dan pembangunan rumah baru. Kami berharap hal itu bisa direalisasikan tahun 2026,” ujarnya.

    Adapun rumah bantuan yang dibangun Pemkab Mimika untuk warga OAP dan warga kurang mampu yaitu rumah tipe 45, terdiri atas dua kamar tidur, satu ruang tamu, ditambah dapur dan kamar mandi.

    Konstruksi rumah disesuaikan dengan kondisi geografis penghuninya. Untuk kawasan pegunungan dan pesisir pantai merupakan rumah panggung menggunakan konstruksi kayu, sementara untuk wilayah sekitar Kota Timika menggunakan konstruksi beton.

    Anggaran per unit untuk wilayah sekitar Kota Timika mencapai Rp450 juta, untuk wilayah pesisir pantai sebesar Rp650 juta, sementara untuk wilayah pegunungan bisa mencapai Rp1 miliar lantaran seluruh material bangunan harus diangkut dengan sarana transportasi udara.

    Selain itu, Pemkab Mimika juga menyediakan sarana air bersih berupa sumur bor lengkap dengan dinamo serta penyambungan listrik dengan daya 900 KVA untuk semua rumah yang dibangun.

    Tokoh masyarakat Kampung Tunas Matoa Kwamki Narama, Max Edward Jikwa mendukung penuh kebijakan Pemkab Mimika untuk melanjutkan program pembangunan rumah warga.

    “Supaya masyarakat di gunung, di pesisir pantai dan di pinggiran kota bisa mendapatkan perumahan yang layak. Keluhan dari masyarakat selama ini hanya soal tempat tinggal saja, supaya mereka bisa tidur dengan aman, nyaman dan damai baru bisa cari makan,” tutur Max.

    Tokoh pemuda Kwamki Narama Johni Jikwa berharap Pemkab Mimika memberikan perhatian yang adil dan merata kepada semua warga yang belum memiliki fasilitas rumah sehat dan layak huni.

    “Kami lihat tahun-tahun sebelumnya banyak rumah dibangun pemda tapi hingga sekarang tidak ditempati, sampai rumput-rumput tumbuh tinggi. Kami sangat menyesal karena masih ada banyak warga yang belum punya rumah dan sangat menginginkan mendapatkan bantuan perumahan,” ujar Johni.

  • Papua Barat, China jajaki kerja sama sains dan inovasi berkelanjutan

    Papua Barat, China jajaki kerja sama sains dan inovasi berkelanjutan

    Manokwari (ANTARA) – Pemerintah China bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat kerja sama pengembangan riset, sains, teknologi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kantor gubernur, Manokwari, Senin, yang dihadiri Ketua Delegasi Tiongkok Presiden Akademisi Internasional Pusat Inovasi Sains dan Teknologi Profesor C.C. Chan bersama sejumlah peneliti serta investor dari Tiongkok.

    Profesor Chan mengatakan pertemuan strategis menjadi wadah penjajakan peluang kemitraan China dengan Papua Barat untuk pengembangan riset, inovasi teknologi, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

    “Tiongkok mau bantu Papua Barat bagaimana kelola sumber daya alam tapi tetap ramah terhadap lingkungan,” kata Chan.

    Menurut dia, kerja sama dengan China dapat memberikan dampak positif bagi Papua Barat guna merealisasikan transformasi ekonomi menuju daerah yang semakin maju, mandiri, serta mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain potensi riset dan investasi, pertemuan juga menekankan pentingnya penguatan hubungan persahabatan antarbangsa sebagai dasar pembangunan berkelanjutan yang inklusif di kawasan timur Indonesia.

    “Papua kaya sumber daya alam dan energi. Harus dikelola dengan baik,” ujar dia.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut kedatangan Ketua Delegasi Tiongkok Presiden Akademisi Internasional Pusat Inovasi Sains dan Teknologi Profesor C.C. Chan bersama rombongan di Bandara Rendani Manokwari, Senin (6/10/2025). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

    Menurut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. kerja sama itu akan menjadi langkah awal membangun kolaborasi strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berbasis pengetahuan dan inovasi hijau.

    Pertemuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan delegasi China tentu memperkuat jejaring hubungan antarbangsa yang menjadi dasar terciptanya kemitraan jangka panjang di kawasan timur Indonesia.

    “Kunjungan delegasi punya makna mendalam karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok,” ujar dia.

    Menurut Dominggus, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui konsep kerja sama antarbangsa memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat lokal di wilayah Papua Barat.

    Ada sejumlah sektor sumber daya alam potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama pembangunan berkelanjutan antara lain, sektor energi terbarukan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

    “Termasuk pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan pendidikan juga bisa dikerjasamakan demi kemajuan daerah,” ujar dia.

    Pertemuan Delegasi China dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat turut dihadiri Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, Wakil Bupati Manokwari Muigiyono, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup provinsi.

    Pertemuan itu diakhiri dengan penandatangan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan International Academicians Science and Technology Innovation Centre/IASTIC Tiongkok.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Tembaga Naik Imbas Insiden Longsor Tambang Freeport

    Harga Tembaga Naik Imbas Insiden Longsor Tambang Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga tembaga melonjak imbas penutupan sementara tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Mengutip London Metal Exchange, kontrak berjangka tembaga naik 2,14% menjadi US$10.715 per ton. Angka ini hampir mendekati rekor tertinggi pada Mei 2025 yang senilai US$10.954 per ton.

    Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, melonjaknya harga tembaga itu tak lepas dari PTFI yang bakal menunda produksi imbas longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah.

    Menurutnya, penghentian operasi tambang PTFI bakal mengganggu pasokan global. Harga tembaga pun diproyeksi baik antara 5% hingga 10%.

    “Produksi diperkirakan akan kembali normal di kuartal pertama 2026, estimasi 1% dari pasokan global terganggu, sehingga harga diperkirakan naik 5%-10%,” ucap Lukman kepada Bisnis.

    Kecelakaan di tambang GBC milik PTFI sendiri terjadi pada 8 September 2025 lalu. Dalam insiden ini setidaknya 7 pekerja menjadi korban.

    Freeport-McMoRan Inc (FCX) memperkirakan operasi tambang bawah tanah GBC baru dapat pulih sepenuhnya pada 2027.

    FCX pun menyebut, dampak dari insiden itu akan menunda produksi secara signifikan dalam jangka pendek atau pada kuartal IV/2025 dan 2026. Hal ini seiring penyelesaian perbaikan dan dimulainya pemulihan operasi secara bertahap. 

    “Pemulihan ke tingkat produksi sebelum insiden berpotensi tercapai pada 2027,” tulis FCX melalui keterangan resmi dikutip Kamis (25/9/2025).

    Sementara itu, PTFI memperkirakan bahwa tambang Big Gossan dan Deep MLZ yang tidak terdampak dapat memulai kembali operasinya pada pertengahan kuartal IV/2025, sementara restart dan peningkatan bertahap tambang GBC diperkirakan akan dimulai pada semester I/2026. 

    Pada paruh pertama 2026, pemulihan bertahap GBC diperkirakan dapat dimulai di tiga blok produksi. Tiga blok itu yakni PB2 dan PB3, disusul blok ketiga PB1S pada paruh kedua 2026, serta sisanya dari PB1C pada 2027.

    Menurut FCX, jadwal ini ditargetkan untuk mengembalikan produksi ke estimasi sebelum insiden pada 2027. 

    Dalam skenario pemulihan bertahap ini, yang masih bergantung pada banyak faktor dan dapat berubah, produksi PTFI 2026 berpotensi sekitar 35% lebih rendah dibandingkan estimasi sebelum insiden. Adapun, estimasi sebelumnya sekitar adalah 1,7 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

    Lebih lanjut, FCX memperkirakan insiden longsor yang membuat tambang berhenti beroperasi, dapat menurunkan penjualan tembaga dan emas pada kuartal IV/2025. Padahal, perusahaan sebelumnya memperkirakan penjualan tembaga emas masing-masing bisa mencapai 445 juta pound dan 345.000 ounce pada kuartal IV/2025. 

    “PTFI akan mengoptimalkan rencana produksi seiring evaluasi lanjutan. Proyek-proyek modal akan ditinjau dan dikelola untuk memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam pemulihan produksi yang aman,” kata FCX.

  • Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Lebih lanjut, Tomsi juga menyoroti Kabupaten inflasi tertinggi, diantaranya Deliserdang yang mencapai 6,81 persen. Kemudian, kota Pematang Siantar inflasinya mencapai 5,84 persen.

    “Kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deliserdang 6,81 persen. Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka 6 persen ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota, Pematang Siantar 5,84 persen. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi,” ujarnya.

    “Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Lanjut kotanya, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Baubau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Loksmaweng. Ini bukan daerah-kota yang distribusinya terhambat,” tambahnya.

     

  • Kronologi Insiden Longsor Tambang Freeport dan Hasil Evakuasi Korban

    Kronologi Insiden Longsor Tambang Freeport dan Hasil Evakuasi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA – Seluruh korban luncuran material basah atau longsor di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave Freeport telah ditemukan.

    Berikut ini adalah kronologi insiden longsor yang menjebak 7 pekerja di tambang Freeport. Pada Senin malam, 8 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIT, terjadi longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave yang terletak di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Longsor ini berupa aliran lumpur basah yang menutup akses ke beberapa area tambang.

    “Insiden ini menutup akses ke area tertentu di tambang, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja,” ujar VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025).

    Kejadian tersebut berimbas pada terjebaknya 7 pekerja. Pada awalnya, pihak Freeport menyampaikan bahwa lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan diyakini aman.

    Insiden ini menimbulkan tujuh pekerja yang sedang bertugas di lokasi tersebut terisolasi dan tidak dapat segera dievakuasi dan kekhawatiran terkait keselamatan pekerja serta gangguan operasional tambang.

    Seluruh Korban Longsor Freeport Ditemukan

    Tim Penyelamat PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Kementerian ESDM, Polres Mimika, Basarnas, dan BPBD, pada Minggu, 5 Oktober 2025, menemukan dan mengevakuasi lima rekan kerja dari lokasi. Kelima rekan kerja tersebut ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.

    “Dengan penemuan ini, seluruh 7 rekan kerja kami yang terdampak insiden pada 8 September 2025 telah ditemukan dan proses penyelamatan dinyatakan selesai,” ujar pihak Freeport dalam keterangan resmi, Senin (6/10/2025).

    Sebelumnya, pada Sabtu, 20 September 2025, dua korban telah ditemukan. Hasil identifikasi oleh tim medis bersama pihak Kepolisian mengonfirmasi bahwa kelima korban yang ditemukan pada tahap akhir penyelamatan adalah:

    1. Zaverius Magai, PT Redpath Indonesia
    2. Holong Gembira Silaban, PT Redpath Indonesia
    3. Dadang Hermanto, PT Redpath Indonesia
    4. Balisang Telile, warga negara Afrika Selatan, PT Redpath Indonesia
    5. Victor Bastida Ballesteros, warga negara Republik Chili, PT Redpath Indonesia

    Adapun, jenazah akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diantar ke kampung halaman masing-masing, kecuali jenazah Saudara Zaverius Magai akan dimakamkan di Kuala Kencana, Timika.

    Ucapan Belasungkawa Bos Freeport

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan rasa duka mendalam atas kehilangan ini.

    “Mereka adalah sahabat dan bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia. Kehilangan ini membawa duka yang mendalam bagi kita semua. Atas nama pribadi dan perusahaan, saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang telah berada di Tembagapura sejak 14 September 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan dan ketabahan bagi kita semua,” ujarnya.

    Dia juga mengapresiasi Tim Penyelamat yang telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam, di tengah kondisi yang sangat menantang. Penyelamatan memerlukan waktu panjang karena lokasi yang sulit dan volume material basah mencapai sekitar 800 ribu ton.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga, pikiran, dan doa,” imbuh Tony.

    PT Freeport Indonesia memastikan pendampingan penuh bagi seluruh keluarga rekan kerja yang telah berpulang, serta penanganan jenazah dengan penuh hormat. 

  • Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi – Page 3

    Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Selain wilayah Sumatera, beberapa daerah lain juga menunjukkan peningkatan harga yang signifikan. Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

    “Bahwa di sini kita sama-sama melihat provinsi Sumatera Utara 5,32 persen, provinsi Riau 5,08 persen, provinsi Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, Sulawesi Tengah 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sultra 3,68 persen, Papua Pegunungan 3,55 persen,” kata Tomsi dalam Rapat Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Tomsi mengatakan bahwa kenaikan inflasi di atas lima persen merupakan sinyal serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. Ia meminta perhatian khusus dari para gubernur di daerah dengan tingkat inflasi tertinggi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebabnya.

    “Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras di daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa,” ujarnya.

    Tomsi menambahkan, daerah dengan inflasi tinggi perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku pasar agar penyaluran barang tetap lancar dan harga bisa terkendali.

     

  • Jakarta Paling Getol Bangun Infrastruktur TIK, Disusul Yogyakarta dan Riau

    Jakarta Paling Getol Bangun Infrastruktur TIK, Disusul Yogyakarta dan Riau

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mengalami peningkatan dengan mayoritas masih berpusat Pulau Jawa seperti di Jakarta dan Yogyakarta, sementara wilayah Indonesia Bagian Timur seperti Papua masih minim jaringan internet.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) di Indonesia sebesar 6,02 poin dari skala 0-10 pada 2024. Skor IP-TIK di dalam negeri naik 0,12 poin atau 2% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 5,9 poin. Semakin tinggi skor indeks, maka kian baik pula pembangunan TIK.

    Indeks Pembangunan-TIK adalah ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan TIK di suatu wilayah atau negara. Indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tiga subindeks utama, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK di masyarakat

    DataIndonesia melaporkan berdasarkan provinsinya, Jakarta menjadi provinsi dengan skor IP-TIK tertinggi nasional pada 2024, yakni 7,88 poin. Posisinya diikuti DI Yogyakarta yang memiliki skor IP-TIK sebesar 7,36 poin.

    Berikutnya, ada Bali dan Kepulauan Riau dengan skor IP-TIK masing-masing sebesar 6,82 poin dan 6,8 poin. Kemudian, skor IP-TIK milik Kalimantan Timur dilaporkan sebesar 6,73 poin pada tahun lalu.

    Ada pula Banten yang mencatatkan skor IP-TIK sebesar 6,46 poin. Lalu, Kalimantan Utara dan Jawa Barat berturut-turut memiliki skor IP-TIK sebesar 6,4 poin dan 6,33 poin pada 2024.

    Sementara itu, Papua menjadi provinsi dengan skor IP-TIK terendah di Tanah Air pada 2024, yakni 3,56 poin. Di atasnya ada Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat dengan skor IP-TIK secara berurutan sebesar 5,36 poin dan 5,61 poin.

    Berikut sebaran skor IP-TIK di 34 provinsi pada 2024:

    Aceh: 5,97 poin
    Bali: 6,82 poin
    Banten: 6,46 poin
    Bengkulu: 6,19 poin
    DI Yogyakarta: 7,36 poin
    Jakarta: 7,88 poin
    Gorontalo: 5,85 poin
    Jambi: 6,03 poin
    Jawa Barat: 6,33 poin
    Jawa Tengah: 5,98 poin
    Jawa Timur: 6,07 poin
    Kalimantan Barat: 5,90 poin
    Kalimantan Selatan: 6,13 poin
    Kalimantan Tengah: 6,02 poin
    Kalimantan Timur: 6,73 poin
    Kalimantan Utara: 6,40 poin
    Kep. Bangka Belitung: 6,06 poin
    Kepulauan Riau: 6,80 poin
    Lampung: 5,91 poin
    Maluku: 5,84 poin
    Maluku Utara: 5,68 poin
    Nusa Tenggara Barat: 5,88 poin
    Nusa Tenggara Timur: 5,36 poin
    Papua: 3,56 poin
    Papua Barat: 5,61 poin
    Riau: 6,27 poin
    Sulawesi Barat: 5,73 poin
    Sulawesi Selatan: 6,21 poin
    Sulawesi Tengah: 5,93 poin
    Sulawesi Tenggara: 6,03 poin
    Sulawesi Utara: 6,03 poin
    Sumatra Barat: 6,27 poin
    Sumatra Selatan: 5,97  poin
    ◦Sumatra Utara: 6,2 poin