Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • KKB Kembali Berulah, SMP Negeri Kiwirok Pegunungan Papua Dibakar – Page 3

    KKB Kembali Berulah, SMP Negeri Kiwirok Pegunungan Papua Dibakar – Page 3

    Menurutnya, terdeteksi sekitar 16 orang tidak dikenal melakukan pembakaran fasilitas pendidikan tersebut. Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Satgas Pamtas Yonif RK 753, Satgas Prayuda (Mamta), Satgas BAIS, Satgas Rajawali, dan Polsek Distrik Kiwirok pun segera bergerak menuju lokasi.

    Saat tiba di lokasi, para pelaku sudah melarikan diri ke arah Desa Delpem. Untuk mencegah aksi lanjutan, tim kemudian melakukan pengamanan di Desa Mangoldolki yang berjarak tidak jauh dari lokasi pembakaran.

  • Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin (6/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter hasil rampasan negara. Penyerahan itu lengkap dengan deretan alat berat, logam timah, dan tanah jarang yang selama ini dikelola secara ilegal.

    Wajah para pejabat tinggi negara tampak serius. Di barisan depan hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga jajaran direksi PT Timah Tbk. Dari podium, Prabowo menyampaikan sebuah pesan yang menggema:

    “Hari ini kita buktikan pemerintah serius. Kita tidak akan membiarkan kekayaan negara dirampas. Nilainya ratusan triliun, dan itu harus kita selamatkan untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (7/10/2025). 

    Kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara.

    Rincian kerugian negara berasal dari mark-up penyewaan alat hingga Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal mencapai Rp26,65 triliun dan dampak kerusakan lingkungan dengan kerugian di angka Rp271,07 triliun

    Barang bukti yang diserahkan kepada PT Timah Tbk. melalui Kementerian Keuangan bernilai Rp1,45 triliun. Namun, bila dioperasikan penuh, nilainya bisa menyumbang pendapatan Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang disita meliputi 6 unit smelter; 108 unit alat berat; 195 unit peralatan tambang; 680.687 kg logam timah; 22 bidang tanah seluas 238.848 m²; dan 1 unit mess karyawan

    Selain itu, rampasan lain berupa 52 kendaraan, 3,5 kg emas, dan 820 bidang tanah (10,9 juta m²) akan dilelang. Uang tunai yang masuk kas negara pun signifikan mulai dari Rp202,7 miliar, US$3,15 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

    Monasit: Harta Karun yang Tersembunyi di Bangka

    Salah satu sorotan utama adalah temuan tanah jarang (rare earth/monasit) di lokasi smelter. Mineral ini digunakan dalam industri teknologi tinggi baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem pertahanan satelit.

    Prabowo menyebut nilainya fantastis dari mineral tanah jarang yang kini menjadi primadona yang turut merupakan barang rebutan dunia.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, sampai US$200.000 per ton. Total yang ditemukan mendekati 4.000 ton. Bisa dibayangkan kerugian negara jika ini dibiarkan,” katanya.

    Menurut kalkulasi mandiri, jika dikonversi, potensi nilai 4.000 ton monasit mencapai Rp128 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Angka yang belum pernah benar-benar masuk ke APBN karena praktik tambang ilegal.

    Persoalan tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) bukan hanya milik Bangka Belitung. Data pemerintah menunjukkan angka yang mencengangkan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 2.741 titik lokasi PETI di seluruh Indonesia (2021–2022). Kemudian, terdapat 2.645 lokasi PETI mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

    Belum lagi, terdapat 1.063 titik tambang ilegal yang dilaporkan resmi oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025, dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

    Sebaran tambang ilegal ini ada di hampir semua provinsi, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Papua. Di Jawa Barat saja, Dinas ESDM mencatat ada 176 titik tambang ilegal tersebar di 16 kabupaten dan 1 kota. Angka ini memperlihatkan skala persoalan yang meluas.

    Selain kasus timah, Presiden juga menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 1 Oktober 2025, capaian mereka antara lain 3.404.522 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali. Lalu, ada 1,5 juta hektare kebun sawit sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Belum lagi 1,8 juta hektare masih dalam tahap verifikasi. Nilai indikasi aset Rp150 triliun (Rp46,55 juta per hektare). Selanjutnya, 5.342 hektare tambang ilegal teridentifikasi. Lalu, 39 entitas perusahaan di 7 provinsi terlibat dan illegal logging di Mentawai: 21.000 hektare hutan terdampak, 500 hektare sudah dirambah.

    Strategi Prabowo Bidik Uang Negara

    Bagi Prabowo, tambang ilegal adalah musuh besar pembangunan. Ada tiga strategi utama yang ia dorong Penyitaan aset secara agresif. Enam smelter dan ratusan unit alat berat sudah menjadi contoh nyata.

    Kemudian, pengembalian aset ke negara. Aset diserahkan ke PT Timah Tbk. dan PT Agrinas untuk dikelola secara legal. Termasuk pemanfaatan aset untuk rakyat. Pendapatan dari aset rampasan akan masuk kas negara, bukan kantong mafia tambang.

    “Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Ini prestasi, tapi harus diteruskan,” kata Prabowo, memberi instruksi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla.

    Pertanyaan yang tersisa: mampukah strategi ini berlanjut konsisten? Jika iya, Indonesia bukan hanya menyelamatkan Rp300 triliun, melainkan juga masa depan generasi berikutnya.

  • Kantor Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didemo Warga Papua

    Kantor Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didemo Warga Papua

    Massa membawa poster, spanduk, dan baliho dengan beragam pesan, sambil meneriakkan yel-yel dan bergantian menyampaikan orasi secara tertib, di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (7/10/2025).

  • Top 3: Tingganya Inflasi di Sejumlah Daerah – Page 3

    Top 3: Tingganya Inflasi di Sejumlah Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Artikel Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com?

    Berikut tiga artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Selasa, (7/10/2025):

    1. Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Selain wilayah Sumatera, beberapa daerah lain juga menunjukkan peningkatan harga yang signifikan. Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Merauke Papua Hari Ini 7 Oktober

    Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Merauke Papua Hari Ini 7 Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang Merauke, Papua pada Selasa (7/10/2025).

    Menurut laporan BMKG, gempa berpusat di Timur Laut Merauke, Papua. Gempa terjadi pada pukul 00.11 WIB. BMKG juga mencatat gempa terjadi di kedalaman 55 kilometer.

    “[Gempa] 00:11:10WIB, Lok:7.96LS, 148.56BT (891 km TimurLaut MERAUKE-PAPUA), Kedlmn:55 Km,” tulis BMKG dalam akun media sosial X, Selasa (7/10/2025).

    Hingga saat ini, belum ada laporan lanjutan dari BMKG terkait dengan dampak dari gempa tersebut.

    “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar BMKG.

  • Harga Minyakita Masih Tinggi, KSP Usul Kuota Bulog & ID Food Diperbesar

    Harga Minyakita Masih Tinggi, KSP Usul Kuota Bulog & ID Food Diperbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) meminta agar pasokan minyak goreng Minyakita dari produsen kepada BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food, diperbesar untuk menekan harga jual di masyarakat.

    Pasalnya, saat ini, harga Minyakita masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Per 3 Oktober 2025, rata-rata harga Minyakita dibanderol Rp17.900 per liter atau naik 14,01% dari HET.

    Bahkan, pada periode yang sama, rata-rata harga Minyakita tertinggi mencapai Rp45.000 per liter di Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan harga terendah di level Rp14.000 per liter di Kabupaten Pandeglang.

    Tenaga Ahli Utama KSP Bodro Pambuditomo mengatakan, saat ini harga Minyakita relatif stabil di level tinggi. Meski begitu, Bodro menyebut, berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan KSP di sejumlah pasar, ditemukan adanya perbedaan harga Minyakita di masyarakat.

    Dia menjelaskan perbedaan harga Minyakita ini berasal dari perbedaan sumber pasokan. Pertama, produk Minyakita yang disalurkan oleh BUMN Pangan cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau, bahkan ada yang dijual mendekati atau di bawah HET.

    “Harga Minyakita yang dipasok oleh BUMN Pangan, yang mana harganya secara relatif terjangkau, mendekati HET dan beberapa mungkin di bawah HET,” kata Bodro dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025). 

    Di sisi lain, lanjut dia, ada pula produk yang disuplai melalui agen dengan harga yang relatif tinggi, mencapai Rp17.000 per liter atau lebih. Untuk itu, Bodro menilai perlu adanya peningkatan pasokan Minyakita dari produsen kepada BUMN Pangan.

    “Oleh karena itu, izinkan kami memberikan masukan agar kita dapat memperkuat BUMN Pangan karena sudah terbukti pasokan mereka punya dampak kuat dalam meredam harga yang tinggi atau menurunkan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bodro menuturkan bahwa saat ini porsi pasokan Minyakita dari produsen ke BUMN Pangan baru mencapai sekitar 8%. Dia menilai angka tersebut masih bisa ditingkatkan hingga ke level 20–30% agar dampaknya terhadap stabilisasi harga bisa lebih signifikan.

    “Mungkin [porsi Minyakita dari produsen ke BUMN Pangan] bisa ditingkatkan di angka mungkin 20-30%, itu mungkin cukup ideal dan diharapkan bisa berdampak untuk menurunkan harga,” pungkasnya.

  • Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik Nasional 6 Oktober 2025

    Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik Nasional 6 Oktober 2025

    Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan bahwa metode pembelajaran matematika Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) yang dikembangkan oleh fisikawan Yohanes Surya akan diterapkan di seluruh provinsi di wilayah Papua.
    Langkah itu dinilai sebagai terobosan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mempercepat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan timur Indonesia.
    Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka usai menerima audiensi Yohanes Surya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas secara menyeluruh rencana implementasi dan perluasan program Gasing di enam provinsi di Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
    “Kami masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan Profesor Yohanes Surya untuk mendorong agar seluruh Tanah Papua dapat melaksanakan program Gasing guna meningkatkan numerasi,” ujar Ribka dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.
    Ia menambahkan, enam provinsi tersebut wajib melaksanakan program Gasing karena telah diterbitkan surat edaran dari Kemendagri yang menginstruksikan agar program ini dimasukkan dalam agenda prioritas daerah.
    Ribka mengungkapkan, program pembelajaran metode Gasing pada periode 2026–2029 akan mencakup 754 distrik yang tersebar di seluruh wilayah Papua.
    Rinciannya meliputi Papua Barat (85 distrik), Papua Barat Daya (126), Papua Tengah (120), Papua (98), Papua Pegunungan (243), dan Papua Selatan (82).
    Sebagai bagian dari strategi pelaksanaan, rangkaian pelatihan metode Gasing akan diawali dengan fokus utama pada guru-guru sekolah dasar di wilayah pedalaman dan pesisir.
    Pendekatan itu mengusung pola “guru melatih guru”, yakni peserta terbaik akan dibina menjadi fasilitator lokal yang selanjutnya melatih guru lain di distrik masing-masing.
    Selain itu, program Gasing juga nantinya menyasar para siswa di seluruh distrik.
    Ribka menegaskan, target 754 distrik dapat berkembang sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah (pemda).
    “Kalau para gubernur atau bupati dari 42 kabupaten/kota di Tanah Papua menginginkan penambahan distrik sebagai sasaran Gasing, itu sangat dimungkinkan. Semua tergantung pada permintaan daerah. Harapan kami, program ini dapat berjalan masif agar tidak ada lagi buta huruf maupun buta numerasi di Tanah Papua,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa peningkatan literasi dan numerasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kualitas SDM orang asli Papua (OAP).
    Oleh karena itu, pelatihan akan difokuskan pada distrik-distrik dengan populasi OAP terbesar agar manfaatnya terasa langsung di tingkat masyarakat.
    “Kami ingin guru-guru yang dilatih berasal dari daerahnya sendiri agar mereka merasa memiliki dan dapat mendidik anak-anak di wilayah masing-masing. Jika metode Gasing dilaksanakan secara masif, kuantitas dan kualitas guru akan meningkat, terutama di kalangan guru OAP,” tegas Ribka.
    Ia juga menyarankan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan metode Gasing di Tanah Papua.
    Ribka menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memperluas penerapan metode Gasing ke seluruh Indonesia.
    “Program ini akan menjadi daya ungkit penting dalam meningkatkan IPM nasional,” ucapnya.
    Ribka berharap penerapan metode Gasing di Tanah Papua menjadi tonggak kebangkitan pendidikan di wilayah timur Indonesia.
    “Ini bukan hanya tentang matematika, tetapi tentang membuka jendela masa depan anak-anak Papua agar mereka dapat berdiri sejajar dengan anak-anak di seluruh Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Kerahkan Tiga Mobil AWC Padamkan Kebakaran di Jayapura

    Polri Kerahkan Tiga Mobil AWC Padamkan Kebakaran di Jayapura

    Selain tiga AWC, juga dikerahkan tiga mobil kebakaran milik Pemerintah Kota Jayapura dibantu delapan unit mobil water suplai.

    “Penyebab kebakaran masih diselidiki dan diduga kerugian mencapai Rp3,5 miliar,” kata Kabag Ops Kompol Ferdinand E. Numbery mewakili Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredickus W. A. Maclarimboen seperti dilansir Antara.

  • Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Muhammad Cholifihani mengatakan Tabel Kehidupan (Life Table) Indonesia adalah kompas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita kumpul di sini semua untuk memastikan data kependudukan (Tabel Kehidupan) menjadi kompas Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya dalam agenda Diseminasi Tabel Kehidupan Indonesia: Mengukur Harapan Merancang Masa Depan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Dengan adanya Tabel Kehidupan, lanjutnya, maka dapat dibaca peta masa depan Indonesia melalui angka yang bercerita tentang harapan hidup, kualitas kesehatan, dan tantangan lintas generasi. Dalam bahasa lain, Tabel Kehidupan menjadi kompas atau panduan guna menargetkan kebijakan secara tepat, bukan hanya sekedar statistik belaka.

    Kebijakan publik harus bertumpu pada data kependudukan yang akurat dan presisi guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, katanya, menerangkan.

    Melalui Tabel Kehidupan Indonesia yang berfungsi sebagai kompas kebijakan itu, maka bisa dipetakan pola mortalitas dan usia harapan hidup, sehingga intervensi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial tepat sasaran, ujar dia.

    Selain itu, tabel tersebut menyediakan pula data-data untuk membantu penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang efektif dan efisien, lalu memiliki basis ilmiah kuat yang disusun berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dengan metode statistik mutakhir, sehingga lebih relevan kondisi Indonesia dibandingkan model global.

    Kemudian juga memberikan makna bagi generasi muda, mengingat arah kebijakan yang lebih tepat sasaran akan mendukung Indonesia menjadi tempat tumbuh yang berkualitas.

    Pemanfaatan Tabel Kehidupan juga digunakan untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas (IE) 1 terkait kesehatan untuk semua dan IE3 mengenai perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif.

    Untuk IE1, beberapa target yang telah ditentukan ialah membangun sistem kesehatan tangguh dan responsif, lalu setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan menekankan penurunan angka stunting menjadi 5 persen, tuberkulosis dan kusta tereliminasi, dan usia harapan hidup menjadi 80 tahun.

    Peran Tabel Kehidupan dalam hal ini ialah memastikan apakah angka kematian bayi menjadi 4,2 per 1.000 kelahiran untuk mencapai usia harapan hidup 80 tahun sudah sesuai.

    Adapun IE3 berupaya mewujudkan transformasi sosial melalui perlinsos adaptif yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlinsos. Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen pada tahun 2045.

    Menurut Cholifihani, Tabel Kehidupan berperan mendukung IE3 dengan adanya perbaikan iuran dan manfaat melalui proyeksi biaya/beban kesehatan, menguatkan paket manfaat bagi disabilitas, kemudian perlindungan kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional yang adaptif melalui analisis morbiditas penyakit langka/katastropik/kritis, dan peluang penyakit akibat pandemi/perubahan iklim/bencana alam.

    Lebih lanjut ia mengatakan dua manfaat lainnya ialah ekuitas dan pengurangan beban finansial dengan melengkapi sistem survelilans kesehatan yang terintegrasi sistem monev (monitoring dan evaluasi) guna mempercepat pengambilan keputusan, serta pengembangan manfaat kesehatan neonatal (periode 28 hari pertama kehidupan seorang bayi setelah lahir) hingga lansia agar dapat menghasilkan kebijakan health consciousness (kesadaran kesehatan).

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Tabel Kehidupan menyediakan parameter mortalitas yang akurat hingga tingkat daerah, sehingga proyeksi penduduk lebih presisi menurut umur dan jenis kelamin, serta memungkinkan skenario kewilayahan.

    World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan setiap negara memiliki Tabel Kehidupan nasional yang disesuaikan dengan kondisi demografi epidemiologi, dan kualitas data masing-masing.

    “Beberapa daerah kita di 38 daerah, tingkat kelahirannya beda-beda. Jakarta sudah di bawah 2 (sekitar 1,7-1,8), Bali 1,9, di Indonesia Timur (Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi) masih di atas 2,3-2,4,” kata Cholifihani.

    “Karena itu, kalau kita paham ini (Tabel Kehidupan), maka skenario kewilayahan kita bisa kita selesaikan tidak dengan satu kebijakan untuk semua provinsi, tetapi bisa berbeda-beda, sesuai realita yang ada di setiap daerah,” ujar dia.

    Tabel Kehidupan Indonesia turut memperkuat keadilan manfaat dan keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial, guna memperkaya tabel mortalitas yang sudah dibuat oleh lembaga asuransi di Indonesia, melalui perhitungan probabilitas kematian nan akurat, penyusunan besaran iuran dan manfaat yang berimbang, serta dukungan inklusivitas layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Ia mengatakan, jika disimpulkan, pertama, Tabel Kehidupan secara jangka pendek-menengah akan memperkuat registrasi kematian dan kualitas data vital. Kedua, mengintegrasikan Tabel Kehidupan dalam perencanaan pembangunan nasional, strategi jaminan sosial, dan perencanaan kabupaten/kota sehat.

    Secara jangka panjang, Tabel Kehidupan mendukung pencapaian usia harapan hidup 80 tahun pada 2045 melalui penurunan angka kematian bayi, pengendalian penyakit menular/tidak menular, penguatan layanan lansia, literasi kesehatan, serta lingkungan bersih dan aman. Kemudian juga memperkuat peran pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan lembaga asuransi, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta partisipasi generasi muda.

    “Kita berharap dengan hal ini, masa depan tabel ini pada akhirnya ada di tangan generasi Z dan generasi Alpha,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.