provinsi: PAPUA

Pertamina Pastikan Kapal Angkut Pertalite & Pertamax Masuk Terminal BBM Timika

Jakarta –

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku pastikan kapal pengangkut Pertalite dan Pertamax sudah masuk ke Terminal BBM Timika.

Selain untuk menjaga stok, hal ini untuk menjamin ketersediaan pasokan Pertalite dan Pertamax di Timika.

“Kondisi stok berangsur membaik, kami juga lakukan tambahan pasokan ke SPBU. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebih sesuai kebutuhan,” jelas Area Manager Communication Relations & CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

Saat ini, pasokan BBM jenis gasoline yakni Pertalite dan Pertamax ke SPBU sudah dilakukan penambahan, total 180 Kilo Liter (KL) atau 30% lebih banyak perharinya dibandingkan pasokan normalnya.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk membantu percepatan proses distribusi ke SPBU. Masyarakat tidak perlu panik, kami, dalam beberapa hari kedepan akan terus jaga suplai dari kapal dan pasokan ke SPBU untuk layani masyarakat,” tukas Ispiani.

Jika masyarakat membutuhkan informasi atau memiliki laporan terkait adanya antrian di SPBU, agar dapat mengubungi Pertamina Call Center 135 untuk kami tindak lanjuti segera.

(hns/hns)

08/10/2025 23:01
Dasco Unggah Momen Pimpinan MPR-DPR-DPD di Istana, Puan Diapit Prabowo-Gibran

Jakarta –

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto yang memuat momen di sela acara pelantikan Duta Besar dan Wakil Duta Besar di Istana Negara, Jakarta. Dalam foto itu, terlihat berjejer para pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Foto itu diunggah Dasco lewat akun Instagram pribadinya seperti dilihat, Rabu (8/10/2025). Dasco tampak berdiri paling kiri di samping Wakil Presiden Gibran.

“Bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sela-sela pelantikan di Istana Negara, 8 Oktober 2025,” tulis Dasco.

Di foto itu juga terlihat Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia berdiri di antara Prabowo dan Gibran.

Ketua MPR Ahmad Muzani juga berada dalam foto tersebut. Dia berdiri di antara Prabowo dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Prabowo juga melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Di acara yang sama, Prabowo juga melantik Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua.

(ygs/idn)

08/10/2025 22:47
Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah Nasional 8 Oktober 2025

Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri berjanji akan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua agar menjadi barometer atau tolok ukur di seluruh tanah Papua.
Hal ini dikatakannya usai ia dan wakilnya, Aryoko Rumaropen, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
“Kami siap bekerja untuk membangun Provinsi Papua, menjadi contoh bagi semua provinsi yang sudah lahir di Tanah Papua. Kami tahu Provinsi Papua ini provinsi induk, sehingga harus bisa menjadi barometer untuk percepatan pembangunan semua provinsi yang ada di Tanah Papua karena kami lengkap infrastrukturnya,” kata Mathius usai dilantik, Rabu.
Ia pun mengucap syukur lantaran bisa dilantik hari ini setelah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayahnya disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK kemudian memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga diputuskan ia memenangi Pemilu.
“Alhamdulillah karena semua proses panjang yang kita lakukan, khususnya Pilkada Provinsi Papua yang cukup panjang dan melelahkan, ini bisa berakhir. Kan kami berharap semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua bisa kembali menjadi individunya tanpa ada lagi pasangan-pasangan calon,” ucap dia.
Lebih lanjut, Mathius mengajak semua pihak dan masyarakat Papua untuk membangun Provinsi Papua bersama-sama.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,” kata dia.
Mathius juga akan berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang turut dilantik Presiden Prabowo hari ini.
Ia ingin bergandengan tangan dengan semua pihak untuk kejayaan Papua.
“Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan dengan semua pihak, tanpa membedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” kata Mathius.
“Ini yang mungkin akan kami lakukan akselerasi untuk pembangunan, percepatan, mudah-mudahan bisa punya makna bagi Provinsi Papua dan tentunya untuk Indonesia yang kita cintai,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 21:09
Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua.
Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu.
“Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo baru saja melantik 10 orang sebagai Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, terdiri dari 1 ketua dan 9 anggota.
Velix Vernando Wanggai dilantik sebagai ketua, sedangkan 9 anggotanya adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden.
Sementara itu, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Kemudian, anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 20:15
Istana: Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diumumkan Pekan ini

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Komite Reformasi Polri tidak ikut dilantik bersamaan dengan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dia menegaskan, pelantikan komite tersebut akan dilakukan pada hari khusus yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Insyaallah pekan ini,” kata Prasetyo saat ditanya usai menghadiri pelantikan gubernur Papua, wakil menteri, kepala dan wakil kepala BP BUMN, serta Dewan Komisioner LPS.

Prasetyo menyebutkan, Komite Reformasi Polri akan beranggotakan sembilan orang yang berasal dari beragam latar belakang.

“Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian,” ujarnya.

Komite Reformasi Polri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pemerintah berharap kehadiran komite ini dapat memberi rekomendasi strategis terkait perbaikan struktur, fungsi, dan budaya kerja di tubuh Polri.

Saat ditanya apakah ada mantan Kapolri yang masuk dalam susunan komite, Prasetyo enggan menjawab.

“Nanti tunggu nama-namanya,” katanya.

Mensesneg juga membantah kabar bahwa Presiden menolak nama-nama calon anggota yang diajukan Kapolri.

“Kata siapa? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan,” tegasnya.

08/10/2025 20:03
Pertamina Siap Jalankan Penugasan Program BBM Campur Etanol 10%

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mengaku siap menjalankan program mandatory campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah. Adapun, pemerintah saat ini masih mengkaji dan menyiapkan peta jalan implementasi E10.

“Kami siap mendukung program pemerintah, sambil nanti kami menunggu regulasi,” ucap Fadjar kepada Bisnis, Rabu (8/10/2025).

Fadjar pun menuturkan, saat ini Pertamina telah menjual produk BBM campuran etanol 5% atau E5, yakni Pertamina Green 95. Menurutnya, respons masyarakat terhadap produk itu cukup baik.

“Respons masyarakat sangat baik, dibuktikan penambahan jumlah SPBU yang menjual saat ini mencapai 160 SPBU di Jabodebek, Semarang dan Surabaya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bahwa pemerintah tengah menggodok rencana penerapan implementasi E10 guna menekan impor BBM.

Menurut Bahlil, mandatory E10 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ini selaras dengan program mandatory biodiesel yang saat ini telah menerapkan campuran biodiesel dengan kadar 40% ke solar atau B40.

Bahlil pun mengaku segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% tersebut.

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun, Bahlil memastikan bahwa mandatory E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut, hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menerangkan bahwa untuk sampai ke mandatory E10, pihaknya masih melakukan pembahasan dan uji coba sebelum nantinya dijalankan. Pasalnya, saat ini dia menyebut masih diperlukan pabrik pengolahan etanol dari tebu dan singkong yang mumpuni.

“Nah, arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk kami membangun industri etanol,” imbuhnya.

Adapun, Bahlil menyebut, akan ada dua pabrik etanol, yaitu pabrik etanol dari tebu di Merauke dan pabrik etanol dari singkong yang masih dicari lokasi tepatnya.

“[Butuh] 2-3 tahun terhitung sekarang ya, jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” katanya.

08/10/2025 20:03
Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran Megapolitan 8 Oktober 2025

Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dirinya tidak ikut bersama para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Pramono, keputusan tersebut sudah final karena sudah masuk dalam Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR. Dengan demikian, tidak ada ruang lagi untuk memperdebatkan hal itu.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Meski demikian, Pramono tidak menampik kebijakan pemangkasan anggaran akan memberatkan daerah, termasuk Jakarta. Namun ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pihak manapun.
“Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur, Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” lanjut Pramono.
Alih-alih protes, Pramono mengaku ingin menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain di luar TKD.
Pramono menekankan pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
Selain obligasi dan
collaboration fund
, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
Pramono juga menegaskan ada program yang tidak boleh dikurangi sedikitpun meski anggaran Jakarta terpangkas, yakni program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujar Pramono.
Sebelumnya, sebanyak 18 kepala daerah anggota APPSI mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.
Mereka menilai kebijakan itu bakal menekan pembangunan di daerah dan menyulitkan pemerintah provinsi membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan itu dihadiri gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, salah satu juru bicara, mengatakan pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di level provinsi, bahkan di tingkat kabupaten ada yang hingga 60–70 persen.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 19:57
Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Papua 2025-2030.

Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara pada Rabu (8/10/2025). Adapun, pengangkatan ini berdasarkan Keppres 108P tahun 2025 tentang pemberhentian pejabat gubernur dan pengesahan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030.

Pelantikan Mathius sebagai Gubernur Papua berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Keppres itu. Mathius dan wakilnya Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen membacakan sumpah jabatannya kepada Prabowo Subianto.

Lantas, siapa sebenarnya Mathius Derek Fakhiri?

Profil Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri

Mathius Derek Fakhiri merupakan pria kelahiran 6 Januari 1968 di Ransiki, Manokwari Selatan. Dia merupakan perwira Polri lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1990.

Dilansir dari berbagai sumber, Mathius merupakan anak dari Letkol Purn Nathalis Yami Fakhiri dan perawat Martha Kabuate. Dia merupakan keluarga suku Awyu dan Inanwatan.

Selain Akpol, Mathius juga telah lulus dari sekolah ia lanjutkan di Akpol di bidang Brimob tahun 1990, sekolah tinggi ilmu kepolisian alias STIK pada 2001. Dilanjutkan dengan Sespim Polri tahun 2005, dan Sesko TNI tahun 2018.

Karier Mathius di kepolisian cukup cemerlang. Pasalnya, dia sempat menjabat di posisi strategis mulai dari Wakapolres Jayapura (2003);
Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005); Kapolres Jayapura (2009) hingga Korbrimob Polri (2018).

Selanjutnya, dia juga menjabat sebagai Wakil Papua Barat (2020) dan Wakapolda Papua (2020). Dia kemudian menyandang bintang dua atau pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) saat menjabat sebagai Kapolda Papua (2021).

Karier Mathius di Polri terakhir yaitu setelah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2024). Setelah itu, Mathius kemudian mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024.

08/10/2025 16:34
9 Lengkap! Ini 25 Pejabat dan 10 Dubes yang Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional

Lengkap! Ini 25 Pejabat dan 10 Dubes yang Dilantik Prabowo Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto melantik 25 nama pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).
Pelantikan tersebut meliputi dua wakil menteri; gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2025-2030; pimpinan Badan Pengaturan (BP) BUMN; Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan Asisten Khusus Presiden.
Prabowo juga melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat.
Adapun pelantikan dua wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Lalu, pelantikan dubes RI berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Pelantikan Kepala Badan dan Wakil Kepala BP BUMN berdasarkan Keppres 109P Tahun 2025. Selanjutnya, pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berdasarkan Keppres 110P Tahun 2025.
Kemudian, pelantikan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keppres 111P Tahun 2025. Dan pengangkatan Asisten Khusus Presiden tertuang dalam Keppres 33M Tahun 2025.
Berikut 25 pejabat negara dan 10 Dubes RI yang dilantik Prabowo pada Rabu (8/10/2025):
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Duta besar tersebut sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 16:30
Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025–2030.

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Presiden Prabowo. Presiden kemudian membimbing teks sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Prabowo diikuti gubernur dan wakil gubernur yang dilantik.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur dan Wagub Papua. Acara pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan mengikutsertakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa Yermias Bisai.

PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara.

Pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma lalu melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Papua ke MK.

Dalam putusannya, MK menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan Benhur dan Constant.

Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/10/2025 16:06