Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Gempa Magnitudo 7,6 Guncang Melonguane Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

    Gempa Magnitudo 7,6 Guncang Melonguane Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Melonguane Sulut, Jumat (10/10/2025), pukul 08.43.58 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Melonguane ini berada pada koordinat 7.34LU, 126.87BT, dengan episenter gempa 371 km timur laut Melonguane Sulut.

    “Kedalaman gempa 56 km,” tulis BMKG.

    BMKG juga menyebutkan, gempa berpotensi tsunami. Peringatan dini tsunami dikueluarkan untuk wilayah Sulut dan Papua. 

    “Peringatan dini tsunami di Sulut dan Papua,” tulis BMKG.

  • VIDEO: Paulus Waterpauw Jenderal Intel Jebolan Polri Dilantik Prabowo, Tugas Khusus Bangun Papua

    VIDEO: Paulus Waterpauw Jenderal Intel Jebolan Polri Dilantik Prabowo, Tugas Khusus Bangun Papua

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 10 Okt 2025, 00:56 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:09 WIB

    Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10). Salah satu nama yang mencuat, yakni Mantan Kabaintelkam Polri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw.

    Pulus dilantik Prabowo sebagai anggota Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

  • Gempa M 4,9 Terjadi di Keerom Papua

    Gempa M 4,9 Terjadi di Keerom Papua

    Jakarta –

    Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,9 terjadi di Keerom, Papua. Kedalaman gempa 10 Km,

    Melalui akun X nya, BMGK melaporkan gempa terjadi pada Jumat (10/10/2025). Gempa berada pada 156 Km Tenggara Keerom, Papua,

    “Gempa Mag:4,9,” tulis BGMKG.

    Titik koordinat gempa berada paa 3.71 Lintang Selatan dan 142.12 Bujur Timur. BMKG menyampakan informasi gempa ini dapat berubah seiring kelengkapan data.

    “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” imbuhnya.

    (dek/dek)

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Waspada Petaka Akhir Tahun Hantam Jakarta, Ini Peringatan BMKG

    Waspada Petaka Akhir Tahun Hantam Jakarta, Ini Peringatan BMKG

    Jakarta CNBC Indonesia – Dalam laporan ‘Prediksi Musim Hujan 2025/2026 di Indonesia’, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan terkait fenomena musim hujan di Indonesia yang terjadi dalam waktu tidak bersamaan.

    Dibandingkan kondisi normal, musim hujan 2025/2026 diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia, dimulai pada September hingga November 2025.

    Adapun puncak musim hujan akan terjadi pada November-Desember 2025 di Indonesia bagian barat, lalu pada Januari-Februari 2026 di Indonesia bagian selatan dan timur.

    Fenomena La Nina yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah Ekuator lebih dingin dari biasanya, diprediksi akan datang di akhir 2025. La Nina dapat meningkatkan curah hujan di Indonesia, terutama jika suhu perairan lokal hangat.

    Melihat kondisi cuaca di Indonesia, BMKG memberikan beberapa rekomendasi. Salah satu yang ditekankan adalah di sektor kesehatan, lebih spesifik terkait wabah demam berdarah (DBD) di Jakarta.

    “Prediksi menunjukkan kecocokan iklim untuk DBD meningkat tinggi pada Desember 2025-Januari 2026, dengan kelembapan lebih dari 80% dan risiko tinggi di Jakarta Utara, Selatan, dan Timur,” dikutip dari laporan BMKG, Kamis (9/10/2025).

    Untuk itu, BMKG mengimbau agar dilakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), larvasidasi, fogging, fokus, penyuluhan, serta monitoring melalui sistem peringatan dini DBD BMKG, yang bisa diakses melalui laman ini.

    Bukan cuma dari sektor kesehatan, BMKG juga memberikan rekomendasi di sektor pertanian, perkebunan, dan lingkungan secara umum.

    Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan soal prediksi awal musim hujan di sentra produksi padi di Jawa dan Sumatera Selatan pada September-November 2025.

    “Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan periode puncak musim hujan, pemilihan varietas tahan genangan, perbaikan irigasi, serta dukungan pemerintah melalui benih cadangan, informasi iklim, dan asuransi pertanian,” tulis BMKG.

    Di wilayah perkebunan sawit, BMKG memprediksi sebagian Sumatera dan Kalimantan memperoleh hujan berlebih, sementara bagian utara Sumatera dan Kalimantan Barat lebih kering.

    Untuk itu, BMKG mengimbau adanya pengendalian hama secara intensif, pengelolaan drainase, penyesuaian pemupukan untuk mengurangi pencucian nutrisi, serta pemanfaatan air hujan.

    Meski sebagian besar wilayah perlu mewaspadai dampak curah hujan, tetapi ada beberapa wilayah yang sifat hujannya di bawah normal, yakni Sumatera Utara, Maluku, dan Papua bagian Selatan.

    Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami kekurangan air irigasi. Untuk itu, diperlukan efisiensi penggunaan air, penggunaan varietas tahan kering, penyesuaian pola tanam dengan prediksi BMKG, serta sosialisasi ke petani dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Secara garis besar, BMKG mengatakan musim hujan membawa kelembapan tinggi yang memicu ketidaknyamanan termal, terutama di perkotaan.

    “Untuk itu, perlu optimalisasi drainase dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perbaikan sirkulasi udara, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk menjaga hidrasi dan adaptasi pakaian,” BMKG menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyebut pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan semestinya tidak diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua.

    Pigai, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan dana otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian maupun lembaga.

    Menurut dia, dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah, hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ucapnya.

    Anggaran otsus, imbuh Pigai, merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional.

    Ia memandang, melalui kebijakan otsus, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keberagaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerah.

    “Pemotongan terhadap dana otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” ucap Menham.

    Oleh sebab itu, Pigai meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak memperlakukan dana otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam dengan pemerintah daerah lainnya karena berbeda posisinya secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer ke daerah (TKD) benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menkeu menyampaikan hal itu seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10).

    Menurut dia, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.

    Namun, Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.

    Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.

    “Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya, sudah enggak aku tambah. Tapi, kalau memang bagus dan memang pembangunannya bagus, tepat waktu, dan enggak ada temuan-temuan, ya, patut dipertimbangkan, harusnya, sih,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak semestinya diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua.

    Menurut Pigai, dana Otsus memiliki dasar historis, politis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan,” kata Pigai melaui keterangan tertilis, Kamis (9/10/2025).

    Pigai mengingatkan, anggaran Otsus merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional. Melalui kebijakan itu, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keragaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerahnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” tegas Pigai.

    Pigai meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memperlakukan dana Otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam, karena posisinya berbeda secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” dia menandasi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

  • Profil Matius Fakhiri, Mantan Kapolda Papua yang Kini Jabat Gubernur

    Profil Matius Fakhiri, Mantan Kapolda Papua yang Kini Jabat Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030. Pelantikan mereka digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Matius menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekad untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

    “Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (9/10/2025).

    Matius juga menjelaskan bahwa sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.

    Matius menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

    “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta komite yang dibentuk presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” kata Matius.

    Profil Matius Derek Fakhiri
    Matius lahir pada tanggal 6 Januari 1968 di Ransiko, Manokwari Selatan, Irian Barat. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1990.

    Kariernya dimulai sebagai Pamapta Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada tahun 1990. Setelah itu, sejumlah amanah diembannya antara lain Kapolres Jayapura tahun 2009, Wakil Kepala Polda Papua tahun 2020, dan Kapolda Papua tahun 2021.

    Pada tahun lalu, Matius memutuskan mengundurkan diri lantaran maju dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Setelah melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Matius yang berpasangan dengan Aryoko memenangkan Pilgub Papua dengan raihan 259.817 suara atau 50,4% dari total suara sah.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pangdam Kasuari minta prajurit sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

    Pangdam Kasuari minta prajurit sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

    MBG tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak dan pelajar, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai seperti pemberdayaan petani lokal dan pembukaan lapangan kerja. Program MBG ini akan menjadi perhatian serius kami

    Sorong (ANTARA) – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meminta kepada seluruh prajurit TNI AD di wilayah Papua Barat Daya agar menyukseskan implementasi Program Asta Cita Pesiden Prabowo Subianto dengan aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

    “Saya minta seluruh prajurit memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan sukses di Papua Barat Daya,” kata Pangdam dalam acara ramah tamah bersama prajurit di Makodim 1802/Sorong, Kamis.

    Ia menjelaskan Program Asta Cita Presiden Prabowo bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Barat Daya.

    Menurut dia, Asta Cita merupakan visi besar yang harus dikawal bersama demi kemajuan bangsa. “Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

    Salah satu program yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Program ini dinilai sangat strategis dalam menunjang tumbuh kembang generasi muda serta membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.

    Pangdam juga memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit TNI untuk tetap menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

    “Tunjukkan kinerja terbaik di setiap lini. TNI harus hadir sebagai solusi dan penggerak dalam pembangunan, terutama di wilayah strategis seperti Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Komandan Kodim 1802/Sorong, Letkol Inf Renaldy, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan program-program nasional tersebut, terutama MBG yang telah diterapkan di wilayah Sorong.

    “Beliau (Pangdam Kasuari) memberikan instruksi tegas agar Kodim turut mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis. Kita siap berperan aktif dalam pengawasan sekaligus pelaksanaan di lapangan,” ujar Letkol Renaldy.

    Ia menyebut, MBG tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak dan pelajar, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai seperti pemberdayaan petani lokal dan pembukaan lapangan kerja.

    “Program MBG ini akan menjadi perhatian serius kami,” ucapnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.