Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kementrans Mau Adopsi Keberhasilan Model Pemberdayaan Kota di China

    Kementrans Mau Adopsi Keberhasilan Model Pemberdayaan Kota di China

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi RI M Iftitah mengatakan keberhasilan Kota Yichang di Provinsi Hubei, China, mengembangkan komoditas jeruk madu menjadi bukti program transmigrasi mampu menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi yang berdaya saing global.

    Hal ini disampaikan Iftitah saat berkunjung ke Desa GuanZhuang di Kota Yichang, salah satu kawasan transmigrasi modern yang sukses memberdayakan masyarakatnya berbasis kawasan dan industrialisasi.

    “Jeruk madu Yichang menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan tersebut. Awalnya, sejak 1978, masyarakat lokal mengelola perkebunan jeruk dengan cara tradisional dan hasil yang terbatas,” jelas Iftitah, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    “Namun sejak tahun 2000, pemerintah Tiongkok memberikan dukungan menyeluruh melalui program pelatihan, transfer teknologi, dan kolaborasi antara transmigran dan warga lokal,” sambungnya.

    Hasilnya luar biasa. Pendapatan petani jeruk di Yichang kini mencapai rata-rata US$ 30.000 per tahun, atau lebih dari dua kali lipat pendapatan rata-rata nasional China yang sekitar US$ 13.000 per tahun.

    “Yichang bukan kota besar, namun mampu tumbuh pesat karena perhatian serius pemerintah dalam menata ulang kehidupan masyarakat hasil relokasi. Dari sini kita belajar bahwa transmigrasi bisa menjadi penggerak ekonomi jika dibarengi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknologi,” ujar Iftitah.

    Keberhasilan Jeruk Madu Yichang menjadi simbol transmigrasi bukan sekadar relokasi penduduk, melainkan transformasi sosial-ekonomi yang mampu mengangkat masyarakat keluar dari zona kemiskinan dan menuju kemandirian ekonomi berbasis potensi wilayah.

    Model pemberdayaan seperti di Yichang ini menjadi contoh penting bagaimana transmigrasi dapat meningkatkan kesejahteraan jika diarahkan pada potensi unggulan lokal dengan dukungan industrialisasi dan konektivitas kawasan.

    Kementerian Transmigrasi berencana mengadopsi model keberhasilan Yichang untuk diterapkan di kawasan transmigrasi Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Indonesia Timur, dengan mendorong kemitraan antara investor asing, BUMN/daerah, dan masyarakat lokal.

    “Pendekatannya bukan hanya investasi fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Modal dan teknologi boleh datang dari luar, namun tenaga kerja dan keberlanjutan tetap menjadi milik masyarakat kita,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Telkom Perkuat Konektivitas di Ujung Timur Indonesia

    Telkom Perkuat Konektivitas di Ujung Timur Indonesia

    Merauke –

    Telkom Indonesia menunjukkan komitmennya memperkuat konektivitas di Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja Telkom ke Merauke pekan ini, perusahaan pelat merah tersebut melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Universitas Musamus, meninjau langsung infrastruktur jaringan, dan bertemu dengan masyarakat pengguna internet yang mengandalkan konektivitas untuk mata pencaharian, termasuk UMKM hingga pengemudi ojek online.

    Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah, pelaku ekonomi, hingga universitas setempat.

    “Kami ingin memastikan seluruh ekosistem di sini, dari tokoh masyarakat, guru, mahasiswa, hingga pelaku usaha digital, merasakan dampak positif dari layanan kami,” ujar Amin di sela kunjungannya ke Stasiun Bumi milik Telkom di Merauke, Senin (13/10/2025).

    Salah satu fokus Telkom adalah Universitas Musamus, kampus terbesar di Papua Selatan yang juga menjadi pelanggan Telkom. Menurut Amin, universitas ini menjadi pusat penguatan generasi muda dan cendekiawan yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Audiensi Telkom di kantor Gubernur Papua Selatan. Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Investasi Telkom di Merauke

    Telkom menggelar kabel laut yang terhubung ke wilayah Merauke sejak 2018, dan disebutkan Amin terbukti meningkatkan penggunaan layanan internet secara signifikan.

    “Pertumbuhan ekonomi di Merauke sangat bagus. Penggunaan layanan internet luar biasa besar. Ini membuktikan bahwa fundamental yang kuat bisa mendorong pertumbuhan luar biasa,” sebutnya.

    Membangun konektivitas di Merauke bukan pekerjaan mudah. Ia menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, kampus, pelaku industri, masyarakat, dan Telkom sebagai salah satu pelaku industri.

    Telkom pun menyiapkan tiga program untuk memperkuat resiliensi konektivitas:

    Jangka panjang: Membangun kabel laut Papua Selatan (Pasela) 2 yang menghubungkan Merauke ke Tual dan TimikaJangka menengah: Membangun Content Delivery Network (CDN) di Merauke agar akses konten digital lebih cepat dan lokal. Program ini ditargetkan selesai pada Q1 2026Jangka pendek: Memasang antena pengalih gateway untuk memastikan backup kapasitas internet hingga 50 Gbps, termasuk tambahan kapasitas melalui CDN dan radio. Pemasangan antena dijadwalkan rampung akhir November tahun ini.Audiensi Telkom dengan Universitas Musamus. Foto: Rachmatunnisa/detikINETRuang Pertumbuhan yang Terbuka

    Amin menegaskan bahwa semua operator punya kesempatan berinvestasi di Merauke, sesuai prinsip pasar bebas. Namun Telkom melihat potensi besar di Papua Selatan, terutama terkait program food estate dan pembangunan hotel baru, yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

    “Yang jelas Telkom meyakini sesuai dengan arahan para pemegang saham bahwa kita punya ruang pertumbuhan yang sangat besar di Papua Selatan, di antaranya seperti disampaikan Gubernur Papua Selatan ada food estate, lalu Rektor Musamus juga menyebutkan akan ada satu grup hotel besar akan dibangun di sini,” jelasnya.

    Dengan strategi bertahap dari jangka pendek hingga panjang, Telkom berharap Merauke tidak hanya terkoneksi, tapi juga tangguh menghadapi risiko alam dan kebutuhan ekonomi digital yang terus meningkat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Inovasi Telkom: Bangun BTS Ramah Lingkungan dari Sabang Sampai Merauke!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/fay)

  • Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
    “Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
    Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
    Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
    Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
    Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
    “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
    Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
    Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
    Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
    Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
    Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
    “Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
    Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
    “Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
    Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
    “Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    GELORA.CO – – Pemerintah kembali memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia hingga habis cadangannya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen.

    Sehingga total saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 63 persen, sebelumnya sebesar 51 persen.

    Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, maka operasi Freeport di Papua kemungkinan diperpanpang hingga tahun 2061.

    Atau dengan kata lain, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengeruk kekayaan alam di Papua sampai cadangannya habis.

    Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan tambang.

    Saat ini, izin usaha pertambangan khusus bagi Freeport di tanah Papua masih sampai 2041.

    “Urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, 10 Oktober 2025.

    Sebelum Bahlil mengungkapkan rencana perpanjangan kontrak ini, Kepala Danantara Rosan P Roeslani sudah membocorkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat.

    “Boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja,” ujar Rosan saat ditemui di JICC, 8 Oktober 2025.

    Dalam negosiasi itu, pemerintah ingin penambahan saham 12 persen secara gratis, tapi tidak menyebutkan alasannya.

    Rosan hanya mengatakan proses itu merupakan bagian dari negosiasi yang ternyata sudah berlangsung lebih dari 6 bulan.

    Terlepas dari rencana dan negosiasi ini, Freeport saat ini masih berhenti beroperasi usai terjadi longsor lumpur bijih basah di kawasan Grasberg Block Cave pada 8 September 2025.

    7 orang dilaporkan terjebak di area bawah tambang dan audit masih dilakukan hingga ditemukan faktor penyebabnya.

    Para pekerja yang terjebak di area tambang sudah dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

    2 orang yang bekerja di bagian elektrik dari PT Cipta Kontrak di bawah Divisi Operation Maintenance PTFI dan 5 pekerja lainnya merupakan tim dari PT Redpath Indonesia.

    Evakuasi itu berlangsung dramatis, awalnya tim penyelamat hanya menemukan 2 pekerja dalam kondisi tak bernyawa pada haris Sabtu pagi, 20 September 2025.

    Menurut Bahlil, insiden ini membuat pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh.

    Setelah hasil audit didapat, nantinya pihak dari Freeport diminta melakukan mitigasi agar kejadian serupa tak terulang.***

  • OPM Sebut ‘Laskar Kristus’ yang Tembak Sniper TNI AD di Papua

    OPM Sebut ‘Laskar Kristus’ yang Tembak Sniper TNI AD di Papua

    GELORA.CO – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terus melakukan penyerangan terhadap personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kelompok separatis bersenjata itu juga melakukan pembakaran fasilitas umum, termasuk sekolahan di sejumlah wilayah di Bumi Cenderawasih.

    Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegeaskan, penyerangan dan pembakaran yang dilakukan kelompoknya itu sebagai respons peperangan yang dilakukan tentara di Papua. Sebby mengatakan, OPM bertanggung jawab atas semua aksi penembakan prajurit TNI dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum di Papua.

    “Kami bertanggung jawab atas semua penembakan terhadap anggota-anggota militer Indonesia itu,” kata Sebby melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurut dia, salah seorang personel TNI AD yang diincar OPM merupakan penembak runduk. “Sniper TNI tewas diterjang peluru pasukan Laskar Kristus TPNPB,” ujar Sebby.

    Dia menyebut, Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak dan Kopitua Heluka pada hari yang sama, juga melakukan pembakaran kios-kios di Pasar Lama Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebby menyampaikan, pembakaran kios milik warga dilakukan karena lapak jualan itu dijadikan lokasi penempatan mata-mata maupun informan TNI dan Polri.

    “Markas Pusat TPNPB mengimbau kepada semua pihak bahwa seluruh warga imigran Indonesia yang berada di wilayah konflik bersenjata di Yahukimo agar segera kembali ke Jakarta, karena pasukan TPNPB telah mendeteksi banyak Banpol dan Komcad yang sedang mendirikan kios-kios untuk mencari tahu keberadaan pasukan TPNPB,” kata Sebby.

    Sementara itu, OPM menghanguskan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kiwirok di Desa Sopamikma, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada Ahad (12/10/2025), TPNPB-OPM juga mengabarkan penyerangan di dua lokasi terpisah membuat dua personel TNI tewas dan tiga lainnya tertembak.

    Di Distrik Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Daya, kata Sebby, TPNPB Kodap IV Sorong Raya di bawah komando Mafred Fatem menyerangkan pasukan TNI. Penyerangan dilakukan pada Sabtu (11/10/2025) sekitar pukul 12.00 WIT.

    Dalam penyerangan yang dilakoni Fatem bersama Ruftis Bernabas Muuk itu kelompok bersenjata tersebut menyerang empat prajurit TNI. “TPNPB melaporkan telah melakukan penyerangan dan mengeksekusi (menembak hingga meninggal dunia) satu aparat militer Indonesia, dan menembak tiga orang aparat militer lainnya hingga kritis,” kata Sebby.

    Satu prajurit TNI yang gugut atas nama Praka Amin Nurohman, personel Yonif 403/Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/Alugoro. “Selain mengeksekui satu aparat militer Indonesia, pasukan TPNPB juga menembak tiga orang aparat lainnya, dan berhasil merampas senjata laras panjang,” ujar Sebby.

    Dalam peristiwa lainnya pada Sabtu, Sebby mengungkapkan, OPM juga melakukan penyerangan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyerangan di tempat tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel.

    “Bahwa kami juga bertanggung jawab atas penembakan satu orang aparat militer Indonesia hingga tewas atas nama Letda Fauzy A,” kata Sebby. Letda Fauzy dikatakan anggota Yonif 753/Arga Vira Tama (AVT).

  • ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    Jakarta –

    Kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) terhenti akibat longsor. Alhasil, operasional smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur terganggu.

    Diprediksi operasional Smelter tersebut hanya bisa bertahan sampai akhir Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan berhentinya operasional smelter tersebut lantaran pasokan konsentrat dari tambang bawah tanah GBC sudah terhenti imbas penutupan sementara karena longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ia mengatakan saat ini operasional smelter di Gresik masih terus berjalan.

    “Nanti bulan, ya Oktober inilah akhir Oktober mungkin. (akan berhenti?) iya sementara berhenti,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu terkait kapan tambang bawah tanah GBC Freeport akan beroperasi kembali, Tri masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Freeport.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab longsor sekaligus menentukan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ya dia evaluasi dulu, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi kira-kira. Dia sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih. Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa,” terang Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur saat ini tengah terhenti. Penghentian ini dilakukan sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

    Pasokan konsentrat juga tidak ada sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC). Smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur itu juga tidak menerima pasokan konsentrat dari tempat lain.

    “Sekarang operasionalnya bisa dikatakan berhenti karena konsentratnya nggak ada,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan kilang baru dan merevitalisasi kilang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif proyek yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini dikenal sebagai Refinery Development Masterplan Program (RDMP), termasuk pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan revitalisasi kilang eksisting.

    Vice President Corporate Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, saat ini Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang yakni Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju Sumatera Selatan, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya.

    “Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga 1 juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Dia melanjutkan, guna meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40.

    Di sisi lain, Fadjar menjelaskan, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap pada tahun 2019. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan.

    Selanjutnya, pada tahun 2022, Pertamina juga telah menyelesaikan RDMP Balongan. Dengan RDMP Balongan, Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Kilang Balongan dari 125 ribu barrel menjadi 150 ribu barrel per hari.

    “Dengan kemampuan kilang eksisting, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor Solar dan Avtur,” tutur dia.

    Sementara itu, pada tahun 2025, RDMP Balikpapan ditargetkan akan memulai uji coba operasi di salah satu unit baru yaitu Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC). Dengan proyek tersebut, Pertamina menargetkan total kapasitas pengolahan kilang naik menjadi 1,16 juta barel per hari.

    “Penyelesaian proyek secara bertahap, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mengurangi impor,” jelas Fadjar.

    Melalui RDMP, kilang Pertamina juga dapat meningkat kompleksitasnya atau Nelson Complexity Index dari 4,1 menjadi 8, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih variatif dan lebih ramah lingkungan. Kilang-kilang RDMP dipersiapkan untuk menghasilkan BBM setara Euro 5 dengan kandungan rendah sulfur yang dapat mengurangi emisi karbon.

    Untuk itu, dia menegaskan, RDMP terus berlanjut. Pasalnya, Pertamina menargetkan adanya kilang baru, melalui GRR Tuban di Jawa Timur yang akan menambah kapasitas pengolahan sebanyak 300 ribu barrel per hari.

    Pengembangan Petrokimia

    Selain meningkatkan pengolahan BBM melalui Proyek RDMP, Pertamina juga tengah memperkuat bisnis Petrokimia untuk meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi Negara.

    Pengembangan bisnis Petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi, di antaranya Grup Tuban Petrochemical Industries. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun.

    Saat ini, TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin. Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir Petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

    Selain itu, Pertamina berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia.

    “Melalui dukungan anak perusahaan dan afiliasi, Pertamina meyakini langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan industri petrokimia nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor,” tandas dia. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat Nasional 13 Oktober 2025

    Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat Nasional 13 Oktober 2025

    Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan kemajuan tidak harus meniadakan masyarakat, melainkan justru memberdayakan masyarakat.
    Desa Xujiachong merupakan bukti nyata keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 
    “Desa Xujiachong menjadi bukti bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Prinsipnya, pembangunan tidak boleh meniadakan masyarakat, tetapi harus memberdayakan mereka,” ujar Iftitah saat berkunjung ke Desa Xujiachong, Tiongkok, Senin (13/10/2025), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com
    Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen yang akan terus didorong di kawasan transmigrasi Indonesia.
    Untuk diketahui, Desa Xujiachong terbentuk seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur besar berupa pembangkit listrik (
    power plant
    ).
    Meskipun tidak ada penolakan dari masyarakat, awalnya warga sempat diliputi rasa khawatir mengenai masa depan mereka. Hal ini merupakan salah satu tantangan umum bagi para transmigran.
    “Oleh karena itu, kami belajar dari sini bagaimana ketika terjadi pembangunan, lalu harus dilakukan relokasi sekitar 1,3 juta penduduk, dan (relokasi) ini berlangsung dengan sangat baik,” kata Iftitah.
    “Kami sudah berkunjung ke beberapa daerah, desa-desa transmigrasi. Saya bicara juga dengan kepala desa, kemudian mereka mengatakan sangat mendukung program pemerintah ini karena pembangunan ini akan bermanfaat untuk seluruh rakyat Tiongkok,” lanjutnya.
    Iftitah menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok secara konsisten memberikan pendampingan dan berbagai bentuk insentif, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan warga.
    Pendampingan berkelanjutan ini dinilai menjadi fondasi penting bagi masyarakat Xujiachong untuk beradaptasi dan berkembang.
    Terbukti, setelah 15 tahun, pendampingan Pemerintah Tiongkok membuahkan hasil nyata. Pendapatan masyarakat desa kini meningkat hingga delapan kali lipat dibandingkan masa awal mereka menetap.
    Kini, Desa Xujiachong mencapai kondisi tanpa kemiskinan dan tanpa pengangguran, seluruh warganya memiliki pekerjaan dan berperan aktif dalam roda ekonomi desa.
    Aktivitas ekonomi di Xujiachong tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tetapi juga telah merambah bidang industrialisasi rumah tangga.
    Produk-produk kerajinan lokal bahkan mulai menembus pasar internasional, termasuk diekspor ke Amerika Serikat melalui platform global seperti Amazon.
    “Keberhasilan ini lahir dari kombinasi antara determinasi luar biasa masyarakat dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” kata Iftitah.
    Melihat capaian tersebut, lanjut dia, ke depan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana mengembangkan konsep
    village sister
    antara Desa Xujiachong dan beberapa desa transmigrasi lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi.
    Menutup keterangannya, Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti di Xujiachong akan dipertimbangkan untuk diterapkan di kawasan-kawasan transmigrasi Indonesia, termasuk di Papua dan Rempang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Opensignal Ungkap Kecepatan Starlink Anjlok Usai Setahun Debut di Indonesia

    Opensignal Ungkap Kecepatan Starlink Anjlok Usai Setahun Debut di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan analitik jaringan seluler internasional, Opensignal, mengungkapkan kecepatan internet Starlink di Indonesia mengalami penurunan signifikan setelah 1 tahun beroperasi.

    Dalam laporan terbarunya berjudul ‘Starlink di Indonesia—Satu Tahun Berlalu’, firma riset jaringan global tersebut mencatat adanya kemacetan jaringan yang memangkas kecepatan unduh dan unggah Starlink secara tajam sejak peluncurannya pada Mei 2024.

    “Kecepatan Starlink menurun drastis. Kemacetan jaringan telah memangkas kecepatan unduh Starlink hingga hampir dua pertiga, dan kecepatan unggah hingga hampir setengahnya dalam waktu 12 bulan setelah peluncuran,” tulis Opensignal dalam laporannya yang dikutip Senin (13/10/2025).

    Saat pertama kali hadir di Indonesia, Starlink mencatat kecepatan unduh rata-rata 42 Mbps dan unggah 10,5 Mbps. Namun, data Opensignal menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025, kecepatan tersebut turun menjadi 15,8 Mbps untuk unduhan dan 5,4 Mbps untuk unggahan. Skor pengalaman video juga menurun dari 58,1 menjadi 53,1.

    Menurut perusahaan analisis jaringan tersebut, penurunan ini disebabkan oleh lonjakan jumlah pengguna yang memicu kemacetan jaringan. Opensignal menyebut bahkan permintaan meningkat begitu cepat hingga Starlink sempat menghentikan sementara pendaftaran baru. Ketika layanan kembali dibuka pada Juli 2025, pelanggan baru dikenai biaya lonjakan permintaan yang sangat tinggi, mulai dari US$490–US$574 atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9,4 juta. 

    Meski kecepatannya menurun, Opensignal mencatat adanya sisi positif, yakni peningkatan konsistensi kualitas dari 24,2% menjadi 30,9% dalam periode yang sama. 

    “Meskipun lebih lambat, peningkatan Starlink dari tahun ke tahun dalam metrik ini menunjukkan latensi yang lebih rendah serta perbaikan infrastruktur,” imbuh lembaga riset tersebut. 

    Dalam perbandingan langsung dengan layanan fixed wireless access (FWA), Opensignal menilai Starlink hanya unggul dalam kecepatan unduh, sementara FWA lebih baik di hampir semua indikator lainnya terutama konsistensi kualitas yang hampir mencapai 50%, jauh lebih tinggi dibandingkan hasil Starlink.

    Berdasarkan data lembaga itu, kecepatan unduh FWA tercatat 14,8 Mbps, unggahan 8,3 Mbps, dan konsistensi kualitas 49,7%, jauh di atas Starlink yang hanya 30,9% pada metrik serupa. 

    FWA juga mencatat skor pengalaman video lebih baik, yakni 55,2 dibandingkan 53,1 milik Starlink. Sebagian besar layanan FWA di Indonesia masih berbasis 4G, sementara pengembangan 5G berjalan secara bertahap karena keterbatasan spektrum.

    “Menghadapi kendala ini, operator beralih ke 4G FWA sebagai solusi yang pragmatis dan layak secara komersial untuk memenuhi permintaan pasar,” demikian  laporan Opensignal.

    Segmen FWA saat ini didominasi oleh Telkomsel melalui produk Orbit, yang mencatat pertumbuhan pengguna 31% menjadi 1,1 juta pelanggan pada 2023. XLSMART juga menawarkan layanan serupa, sedangkan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mulai masuk ke pasar ini pada 2024 dengan produk HiFi Air yang diluncurkan bersamaan dengan kerja sama ekspansi jaringan bersama Nokia.

    Opensignal menilai meskipun performa Starlink di Indonesia menurun secara agregat, layanan ini tetap memiliki peran strategis dalam memperluas konektivitas di wilayah kepulauan.

    “Starlink menawarkan kinerja yang lebih merata secara nasional, memperluas akses hingga ke provinsi-provinsi terpencil di bagian timur seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, FWA lebih berfokus di Jawa, Sumatra, dan wilayah barat yang padat penduduk,” tulis Opensignal.

    Namun, laporan tersebut juga menyoroti konsistensi kualitas Starlink masih lebih lemah di wilayah pedesaan, sementara FWA menunjukkan performa yang lebih stabil di berbagai tipe daerah. Selain aspek teknis, Opensignal menyinggung pula tantangan regulasi yang dihadapi Starlink di Indonesia.

    “Menjelang peluncurannya pada Mei 2024, Starlink memperoleh izin VSAT dan ISP, namun Kominfo mengharuskan perusahaan tersebut mendirikan Network Operation Center (NOC) lokal untuk memantau layanan, karena dikhawatirkan jaringan satelitnya melewati gerbang domestik,” tulis Opensignal.

    “Pemerintah juga memberlakukan pembatasan roaming untuk layanan broadband tetap berbasis satelit, serta pengawasan dari KPPU, yang merekomendasikan agar Starlink difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut perusahaan riset jaringan asal Inggris itu, meski menghadapi penurunan kinerja dan tantangan regulasi, Starlink tetap memainkan peran penting dalam ekosistem digital Indonesia, khususnya di daerah yang sulit dijangkau infrastruktur terestrial.

    “Setelah 1 tahun beroperasi di Indonesia, Starlink telah membuktikan perannya dalam memperluas konektivitas ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Namun, ekspansinya menghadapi tantangan besar mulai dari kemacetan jaringan yang mengikis kinerja, biaya tinggi yang membatasi akses, hingga tekanan regulasi yang berkelanjutan,” tulis Opensignal.

    Laporan itu menegaskan masa depan Starlink di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuannya memperluas kapasitas, menjaga stabilitas kinerja, dan memposisikan diri sebagai pelengkap bagi FWA dan jaringan fiber, bukan pesaing langsung.

    “Jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi, Starlink berpotensi memainkan peran lebih besar dalam ekosistem digital Indonesia dan mendukung tujuan pemerintah dalam memperluas konektivitas serta inklusi digital,” tulis Opensignal.