Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Prabowo Minta Kepala Daerah se-Papua Jangan ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus

    Prabowo Minta Kepala Daerah se-Papua Jangan ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus

    Prabowo Minta Kepala Daerah se-Papua Jangan ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para kepala daerah se-Papua tidak bepergian ke luar negeri dengan menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
    Prabowo menegaskan hal ini ketika memberikan pengarahan kepada para kepala daerah yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025), untuk membahas percepatan pembangunan
    Papua
    .
    “Saya minta benar-benar pada Gubernur dan para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan
    dana otsus
    , bisa?” tanya Prabowo, kepada kepala daerah se-Papua.
    “Bisa,” jawab para kepala daerah.
    “Kok jawabannya kurang. Bisa?” tanya Prabowo lagi.
    “Bisa,” teriak para kepala daerah lagi.
    Menurut Prabowo, masyarakat Indonesia kini sudah pintar.
    Rakyat bisa langsung memantau kepala daerahnya lewat media sosial.
    “Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget,” tutur dia.
    Prabowo juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengawasi kepala daerah.
    Kepala Negara juga berpesan agar seluruh kepala daerah yang hadir dalam rapat di Istana tidak terlalu lama meninggalkan daerahnya.
    Prabowo juga berjanji akan membantu pelaksanaan program di Papua.
    “Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap, program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,” tutur dia.
    Di kesempatan ini, Prabowo juga menanyakan perkembangan soal pencairan dana otsus Papua kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    “Yang jelas
    dana otonomi khusus
    yang tahun ini belum dicairkan ya?” tanya Prabowo, kepada Purbaya.
    “Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan untuk tahun ini Rp 12,696 triliun Pak,” jawab Purbaya.
    Purbaya menyebut, dana otsus Papua tahun ini sudah dicairkan.
    Setelahnya, Prabowo juga menanyakan dana otsus Papua untuk periode 2026.
    “Tahun ini? Ini akan jadi status tahun depan? Tahun depan berapa dana otonomi khusus?” tanya kepala negara.
    “Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak, di anggaran tahun 2026 itu sebesar Rp 10 triliun,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Raja Ampat Indah, Jangan Sampai Dirusak Wisatawan

    Prabowo: Raja Ampat Indah, Jangan Sampai Dirusak Wisatawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah di Papua untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan wisata unggulan seperti Raja Ampat, dari dampak negatif aktivitas pariwisata.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Presiden mengakui tantangan geografis Papua yang sebagian wilayahnya memiliki medan sangat sulit. Namun, di sisi lain, Papua memiliki potensi besar yang bernilai tinggi di mata dunia.

    “Saya paham provinsi saudara medannya adalah sebagian yang sangat sulit, tapi saudara-saudara juga daerah saudara sangat potensial dan sangat indah,” kata Prabowo.

    Presiden menilai, keindahan alam Papua telah menarik perhatian tokoh-tokoh dunia dan wisatawan mancanegara. Dia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi yang telah dikenal secara global.

    “Sekarang pun saya kira banyak tokoh-tokoh dunia mengerti dan mau berwisata di Papua. Raja Ampat saya kira sudah menjadi terkenal di dunia,” ujarnya.

    Kendati demikian, Kepala negara mengingatkan agar pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan. Dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas wisatawan, terutama yang datang menggunakan kapal.

    Prabowo meminta pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga kelestarian kawasan wisata sebagai aset jangka panjang bagi Papua dan Indonesia.

    “Tapi kita harus jaga ya Raja Ampat dan semua kawasan, jangan sampai dirusak oleh wisatawan. Wisatawan datang dengan kapal mereka dan kadang-kadang juga meninggalkan sampah, kotoran dan sebagainya,” tegas Prabowo.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat & Daerah di Papua

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat & Daerah di Papua

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dengan daerah di Papua. Ia menilai pemekaran wilayah di Papua belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

    Menurutnya, terdapat tiga tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud.

    Tito menerangkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berperan strategis dalam mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian/lembaga di tingkat pusat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua, termasuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah.

    “Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu tidak jalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Hal tersebut disampaikan pada Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, hari ini.

    “Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah,” ucapnya.

    Selain harmonisasi program, ia juga meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.

    “Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah,” sambungnya.

    Tito pun mengusulkan agar evaluasi dilakukan setiap tiga hingga empat bulan sekali. Jika tidak terdapat perbaikan signifikan, hasil evaluasi tersebut akan dipantau langsung oleh presiden untuk dilaksanakan intervensi lanjutan.

    Sebagai informasi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua dan dilegalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.

    (anl/ega)

  • Dana Otsus Jangan Dipakai untuk Jalan-jalan

    Dana Otsus Jangan Dipakai untuk Jalan-jalan

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se-Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut dia, Prabowo akan memberikan arahan terkait percepatan pembangunan di Papua kepada kepala daerah. Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk koordinasi program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Papua.

    “Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak presiden dengan Gubernur dan Bupati menunggu perkembangan tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ucap Ribka Haluk.

    Terkait fokus pembangunan Papua pada 2026, Ribka menuturkan Kemendagri telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Nantinya, kata dia, hal tersebut akan ditindaklanjuti.

    “Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” tutur Ribka.

  • Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang modern dan maju, sehingga dia menekankan transformasi di setiap kabupaten/kota.

    “Tidak ada, tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” kata dia saat memberikan pengarahan kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    “Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota, harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” sambungnya.

    Prabowo mengaku dirinya tak ingin ada rakyat Indonesia yang masih mengalami kelaparan dan kesulitan hidup.

    “Negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” jelasnya.

    Prabowo pun mengajak semua pihak lebih bekerja keras untuk meneruskan tranformasi bangsa.

    “Transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita, untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” pungkas Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se- Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

     

  • Targetkan Swasembada Energi, Prabowo Ingin Lahan di Papua Ditanami Sawit

    Targetkan Swasembada Energi, Prabowo Ingin Lahan di Papua Ditanami Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal di Papua, mulai dari kelapa sawit, tebu, hingga singkong, sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan dan swasembada energi nasional.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). 

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan, Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan baku bioenergi yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) maupun etanol. Menurutnya, pengembangan sektor ini akan memperkuat kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.

    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong atau cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo.

    Kepala negara pun menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah, termasuk Papua, mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan dan energi.

    “Sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan juga swasembada energi,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan, swasembada energi akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara, khususnya dalam pos subsidi dan impor BBM yang selama ini menelan biaya sangat besar.

    “Dengan demikian kita bisa menutup ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini, setiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM,” tegasnya.

    Dia menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air harus berjalan seiring dengan pengembangan bioenergi dari sektor pertanian.

    “Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Berencana Bangun Perguruan Tinggi Negeri di 3 Provinsi di Papua

    Pemerintah Berencana Bangun Perguruan Tinggi Negeri di 3 Provinsi di Papua

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah berencana membangun perguruan tinggi negeri (PTN) di 3 provinsi di Papua. Ketiga provinsi tersebut yakni, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Kita akan, lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun PTN. Papua Tengah, Papua Pegunungan, satu lagi Papua Barat Daya” kata Brian usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan kepala daerah se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut dia, ketiga provinsi di Papua tersebut sama sekali belum memiliki perguruan tinggi negeri. Brian akan menyampaikan perencanaan tersebut kepada pemerintah daerah terkait.

    “Jadi Presiden mengundang seluruh kepala daerah Papua, kita nanti lihat apa yang pendidikan tinggi bisa lakukan, tentu kita memiliki perencanaan ya. Beberapa, 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri,” jelas Brian.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se- Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

     

  • Prabowo Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ditabrak Mobil MBG

    Prabowo Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ditabrak Mobil MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025), untuk menjenguk korban yang masih menjalani perawatan medis.

    Kunjungan dilakukan sekitar pukul 12.20 WIB, sebelum Presiden memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden meninjau langsung kondisi tiga pasien yang masih dirawat, terdiri dari satu orang guru dan dua siswa.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada para korban. Kepada anak-anak.

    Dadan memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.

    “Iya, pemerintah,” kata Dadan singkat.

    Terkait evaluasi dari Presiden mengenai penyaluran makanan, Dadan menyebut Presiden menekankan pentingnya kondisi petugas yang bertugas di lapangan.

    “Pak Presiden hanya minta petugas pengantaran makanan dalam keadaan fit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para korban kecelakaan mobil pengangkut makanan yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja pada Selasa (16/12/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu pun menengok sebanyak sembilan pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Koja, dengan enam diantaranya telah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu, tiga pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pemantauan medis secara ketat.

    Pasien yang dikunjungi Presiden yakni Fillio yang tengah dirawat di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah.

    Tidak hanya itu, Kepala negara juga mengunjungi Maryono, seorang guru yang menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan makin stabil.

    Dari tim dokter, Presiden Prabowo pun mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta langkah-langkah perawatan yang tengah dilakukan. Saat menjenguk Fillio, Presiden menyapa dengan hangat dan penuh perhatian.

    “Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya, Hebat, yang berani,” ucap Prabowo memberikan semangat kepada Fillio.

    Sementara kepada Werren, Presiden turut memberikan pesan motivasi agar tetap bersemangat menjalani perawatan dan pendidikan.

    “Belajar yang baik ya. Nanti kamu bisa jaga nenek,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri unsur kementerian/lembaga terkait, enam gubernur di Papua, serta para bupati. Presiden dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait langkah konkret percepatan pembangunan.

    “Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga kementerian K/L dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua. Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada arahan dari Pak Presiden langsung terkait dengan percepatan pembangunan di Papua,” kata Ribka.

    Ribka menyebutkan, dialog antara Presiden dengan para gubernur dan bupati akan menjadi ruang penyampaian perkembangan serta berbagai persoalan di lapangan. Namun, secara garis besar pertemuan ini diarahkan pada harmonisasi kebijakan.

    “Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak Presiden dengan gubernur dan bupati menunggu perkembangan, tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Terkait agenda ke depan, Ribka menyampaikan bahwa Komite Percepatan Otsus Papua bersama Bappenas baru saja meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) yang akan menjadi acuan pembangunan jangka menengah.

    “Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” kata Ribka.

    Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa arahan Presiden diharapkan menyentuh percepatan pembangunan di seluruh sektor.

    “Papua perlu percepatan pembangunan di semua sisi-sisi,” ujarnya.

    Dia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menjawab aspirasi yang disampaikan para kepala daerah Papua.

    “Mudah-mudahan bapak Presiden yang punya hati untuk orang Papua itu bisa menjawab apa yang kami para gubernur sampaikan,” kata Mathius.

    Mathius menambahkan, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur di Papua. “Kami semua enam gubernur ada. Dan saya belum tahu, mungkin para bupati juga. Tapi kami enam gubernur,” pungkasnya.

  • BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

    BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

     

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga siklon tropis mengepung Indonesia. Hal itu diutarakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani di hadapan Presiden Prabowo, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

    Faisal mengatakan, ketiga siklon tersebut antara lain siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S.

    “Saat ini ada tiga siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden,” katanya.

    Faisal menjelaskan, yang pertama siklon Bakung, berkembang di barat daya Lampung dan bergerak menjauhi Indonesia.

    Namun, menurut pemantauan BMKG, status siklon ini naik dari kategori 1 ke kategori 2. Dia pun mengingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang mengakibatkan cuaca ekstrem di wilayah Sumatera hanya tercatat di kategori 1.

    BMKG memprediksi siklon Bakung ini dapat bergerak mendekati wilayah Indonesia, sehingga akan terus dipantau selama dua sampai tiga hari mendatang. Faisal berharap siklon ini tidak masuk ke Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi curah hujan.

    “Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga mendekat lagi yang akan mempengaruhi curah hujan,” katanya.

    Kemudian ada bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sedangkankan di selatan Papua terpantau ada bibit siklon 95S.