Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Dansatgas: Tim gabungan temukan ladang ganja di kampung Ngutok-Pegubin

    Dansatgas: Tim gabungan temukan ladang ganja di kampung Ngutok-Pegubin

    “Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,”

    Jayapura (ANTARA) – Patroli gabungan yang menyusuri hutan dusun Ngutok, Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, menemukan ladang ganja yang ditanami sebanyak 740 pohon ganja.

    Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro, Rabu di Oksibil, mengatakan ladang ganja yang ditumbuhi 740 pohon ganja itu ditemukan tumbuh subur di hutan yang ada di Kampung Ngutok, Selasa (21/10).

    Ladang ganja itu ditemukan setelah anggota TNI melakukan patroli dan pengamatan rute rawan. Kemudian dilakukan penyergapan dan mengamankan wilayah serta melakukan pendataan.

    Setelah ditemukan, anggota mencabutinya dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Pegunungan Bintang untuk diproses lebih lanjut.

    Keberhasilan tersebut merupakan wujud sinergi antar satuan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang serta melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.

    “Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,” kata Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro yang dihubungi dari Jayapura.

    Kaban Kesbangpol dan Satpol PP Pegunungan Bintang Kaleb Alimdam secara terpisah mengapresiasi temuan ladang ganja Kampung Ngutok, Distrik Kabiding.

    “Ganja merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas semua elemen karena dampaknya yang ditimbulkan merugikan semua pihak,” kata Kaleb Alimdam.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim saat ini ada 27 ribu milenial yang telah bertani. Ia mengatakan pendapatan mereka saat ini mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta.

    Menurutnya, minat milenial untuk bertani sudah meningkat. Hal ini disebabkan dengan dorongan dari pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas mulai dari teknologi modern sampai bibit unggul.

    “Sekarang sudah 27 ribu, ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai 20 juta,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Keterlibatan milenial dalam sektor pertanian ini menjadi capaian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia meyakini keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan meningkat seiring dengan rencana besar pemerintah mencetak sawah baru sebesar 3 juta hektare (ha).

    “Kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare setara dengan negara maju. Seperti Amerika dengan China. Kita buat setara dengan teknologinya, buatkan kluster, sehingga anak-anak muda turun,” tuturnya.

    Lihat juga Video: Bupati Deli Serdang Berdayakan Anak Muda Jadi Petani Milenial

    (ada/fdl)

  • Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal, pencabutan IUP itu pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah di Istana.

    “Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    “Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.

    “Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Bahlil Tegaskan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

    Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan. Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi.

    Pada 10 Juni 2025, Menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelaskan, ada lima perusahaan yang beroperasi melakukan penambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Namun, hanya satu yang memang sudah memenuhi syarat melakukan penambangan dan empat lainnya izinnya dicabut.

    Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag seluas 13.136 hektare yang memiliki izin KK Operasi Produksi. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan melakukan penambangan nikel.

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining yang beroperasi di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare yang perizinannya IUP Operasi Produksi. Ketiga, PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun seluas 2.193 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi.

    Keempat, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi. Kelima, PT Nurham di Yesner Waigeo Timur seluas 3.000 hektare dnegan izin IUP Operasi Produksi.

    “Dari semua ini, proses RKAB yang diberikan, hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi, 1972 eksplorasi penandatangan kontrak karya 1998,” kata Bahlil.

    Bahli menjelaskan, PT Gag Nikel melakukan tahap eksplorasi pada 1999-2002 diikuti perpanjangan tahap eksplorasi pada 2006-2008. Berikutnya, perusahaan melakukan tahapan studi kelayakan pada 2008-2013 dan tahapan kegiatan konstruksi pada 2015-2017. “Dan produksinya 2018, ini tahapannya,” kata bahlil.

    Dia pun menyampaikan hasil kunjungan lapangan ke Raja Ampat. Bahlil pun membagikan foto Pulau Piaynemo yang menampilkan foto hoaks dan kondisi terkini di lapangan. Dia mengajak masyarakat di Tanah Air untuk hati-hati dalam menyikapi informasi terkait beredarnya foto hoaks kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

    “Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Saya langsung turun ke lapangan ke PT Gag menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag total ada 700 orang dan 300 KK,” kata Bahlil.

  • Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    “Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.

    Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.

    Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

    Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

    “Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.

    Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

    Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

  • Pak Nadiem, Guru Indonesia Butuh Lebih dari Ajakan Perubahan Kecil

    Pak Nadiem, Guru Indonesia Butuh Lebih dari Ajakan Perubahan Kecil

    JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem sempat membagikan dua lembar pidato jelang Hari Guru Nasional dan viral di media sosial. Dalam pidatonya itu, mengutarakan pikiran Nadiem akan sistem pendidikan di Indonesia. 

    Mantan CEO Gojek itu paham, untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia tak mudah. Dirinya pun tak ingin membagikan janji-janji kosong selama menjadi mendikbud.

    Setidaknya harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkatnya menjadi seorang menteri, karena Nadiem adalah orang yang berani mengeluarkan gagasan tidak biasa atau Out of The Box. Hal itulah yang diharapkan akan memunculkan loncatan besar, sekiranya gambaran dalam program jangka pajang dan tidak hanya sekadar arahan kecil semata. 

    “Saya tidak akan membuat janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia,” tutur Nadiem dalam lembar pidatonya untuk Hari Guru Nasional, Senin, 25 November.

    #SahabatDikbud, berikut pidato Mendikbud Nadiem Makarim pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional 2019. Naskah pidato dapat diunduh di laman https://t.co/7Cp0fjWeWK.#HariGuruNasional #HGN2019 #MerdekaBelajar #GuruPenggerak pic.twitter.com/Yu6ZVv1i6l

    — Kemendikbud (@Kemdikbud_RI) 2019. november 23.

    Nadiem meminta para guru mulai melakukan perubahan kecil di dalam kelas. Mulai dari mengajak kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, kemudian beri kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas, cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, dan tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.

    Dalam poin-poin tersebut, bisa dikatakan Nadiem ingin agar guru-guru dapat mengubah sistem pembelajaran yang mereka lakukan selama ini. Hanya saja, sepertinya Nadiem lupa kalau guru-guru itu mengikuti aturan dari kurikulum yang dibuat oleh Kemendibud. 

    “Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Selamat hari guru,” ucap Nadiem.

    #SahabatDikbud, bagaimana pendapatmu tentang pesan Mendikbud Nadiem Makarim mengenai “Merdeka Belajar” dan “Guru Penggerak”?#HariGuruNasional2019 #MerdekaBelajar #GuruPenggerak pic.twitter.com/eKfIgSjiO8

    — Kemendikbud (@Kemdikbud_RI) 2019. november 25.

    Kendala yang dialami guru Indonesia

    Para guru bisa saja melakukan gebrakan-gebrakan yang diimbau oleh Menteri Nadiem. Hanya saja, Nadiem juga harus melihat betapa luasnya daerah di Indonesia sehingga tidak bisa menyamaratakan satu permasalahan. 

    Salah satu permasalahan yang kerap menjadi pembicaraan adalah kesejahteraan para guru di tiap daerah. Dikutip dari Business Insider, tunjangan dan gaji guru di Indonesia bahkan berada di level yang sama dengan Slovakia dan Lituania. 

    Menurut data Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), rata-rata tunjangan dan gaji guru di Indonesia sekitar USD 2.830 per tahun atau sekitar Rp39 juta dalam kurs rupiah saat ini. Angka itu masih lebih rendah bila dibandingkan dengan gaji guru di Lituania sekalipun, sebesar USD 20.000 per tahun.

    Permasalahan itu diperburuk dengan penempatan guru-guru yang tersebar di sejumlah daerah tertinggal, terdepan dan terpencil atau 3T. Selain dituntut untuk mengajar peserta didik di daerah yang sangat sulit dijangkau, para guru juga mendapatkan gaji kecil dan kurang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

    Salah satunya dialami oleh Maria Marseli yang mengajar di salah satu sekolah di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Maria yang sudah mengajar selama 7 tahun di SDN Kepeketik, Sikka, NTT, hanya menerima gaji sebesar Rp75 ribu per bulan. Meski begitu, Maria tetap meneruskan niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah tempat tinggalnya. 

    “Saya mengabdi dengan tulus di sini. Satu hal yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Kalau tidak ada yang mengajar di sini, masa depan anak-anak pasti suram. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini,” kata Maria, dilansir dari laman Kompas. 

    Penyebaran guru yang tidak merata juga seharusnya menjadi perhatian untuk Kemendikbud. Menurut data Kemendikbud persebaran guru terbanyak berada di Jawa Timur yaitu sebesar 190.878 guru.

    Hal ini Berbanding terbalik dengan daerah Papua Barat yang hanya memiliki 8.517 guru. Padahal, Kemendikbud juga menyatakan jumlah guru di Indonesia terbilang banyak yaitu sekitar 2 juta.

    Seperti yang dilaporkan katan Guru Indonesia (IGI), guru harus mengerjakan hal lain di luar sekolah. Misalnya membuat laporan pembelajaran ke pengawas sekolah, sertifikasi, dan kenaikan pangkat untuk mendapatkan gaji yang layak. 

    Belum lagi, penyertifikasian guru yang harus menyiapkan berbagai berkas-berkas untuk bisa mengikuti proses seleksi. Proses pengajaran jadi dilakukan ala kadarnya, karena guru memiliki hal lain yang ia harus kerjakan. 

    Mendikbud Nadiem sendiri pun mengakui beban guru di Indonesia bertambah akibat sistem adminstrasi. Imbauan Nadiem untuk mengajak guru-guru berubah harusnya dibarengi dengan gebrakan apa yang ia akan lakukan untuk mendukung perubahan  tersebut. Seperti pidato yang ia sampaikan, perubahan itu sulit, oleh karena kesulitannya itu seharusnya kementerian dan guru-guru bisa bersinergi untuk menggerakkan perubahan tersebut. 

  • Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, terbang ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk memimpin proses evakuasi jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB dan anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tewas dalam tugas pengabdian di kawasan transmigrasi Bomberey, Fakfak.

    “Saya datang ke Fakfak untuk memastikan negara hadir sepenuhnya. Almarhum Anggit bukan hanya mahasiswa, tetapi Patriot muda yang gugur dalam tugas pengabdian,” ujar Menteri Iftitah di sela proses evakuasi, Selasa (21/10/2025).

    Iftitah juga mengaku kementerian ingin memastikan pemulangan jenazah berjalan sebaik-baiknya dan keluarga mendapatkan pendampingan penuh.

    Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Daerah Fakfak dan Papua Barat, TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, IPB University, AirNav, Angkasa Pura Indonesia, RSUD Fakfak serta aparat terkait.

    Jenazah diberangkatkan dari Fakfak menuju Jakarta pada kesempatan pertama, menggunakan pesawat khusus, dan diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, hari ini, Rabu (22/10/2025). Lalu, jenazah akan disemayamkan di rumah duka, di Graha Bintaro Jaya.

    Setiba di Jakarta, Menteri Iftitah juga akan mengawal penyerahan jenazah kepada keluarga almarhum, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab negara atas pengabdian generasi muda bangsa.

    “Kita kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Tapi semangatnya akan terus hidup dalam setiap langkah pengabdian Tim Ekspedisi Patriot di seluruh tanah air. Indonesia bangga kepada Anggit,” ujar Iftitah.

    Seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum dan mendoakan agar Anggit Bima Wicaksana mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

  • Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya menduga Dedi Mulyadi kemungkinan besar dibohongi oleh anak buahnya. 

    Ucapan itu menanggapi tantangan Dedi Mulyadi agar buka-bukaan data soal dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa sendiri ke Bank Indonesia selaku bank sentral.

    “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini,” kata Purbaya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. 

    Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Purbaya bilang, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

    Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

     Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun. Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun. 

    Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun. 

    Terakhir, ada Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 2,6 triliun, Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, dan Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

    Data Mirip Mendagri

    Purbaya mengungkapkan data mengenai dana yang mengendap di perbankan mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok,” imbuhnya.

    Selain itu, Purbaya menilai Dedi Mulyadi tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

    “Jadi, Pak Dedi tahu semua, Bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” katanya.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa dana mengendap ke Bank Indonesia. Dirinya menegaksan bukan pegawai Pemda Jabar.

    Sehingga, Purbaya tidak mau diperintah oleh Dedi Mulyadi

    “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya.

    Dedi Mulyadi Tantang Purbaya

    Dikutip dari TribunJabar, Dedi menantang Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud, agar publik tidak dibuat bingung oleh tuduhan tanpa bukti.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

    Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi.

    Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

    Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

    “Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

    Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

    “Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

  • Gemapi: Prabowo beri ruang lebih luas bagi anak muda Papua berkarya

    Gemapi: Prabowo beri ruang lebih luas bagi anak muda Papua berkarya

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi) Habelino Sawaki menyebutkan Presiden Prabowo Subianto peduli dan memberi ruang lebih luas bagi anak muda Papua berkarya dalam satu tahun kepemimpinan.

    Dia menuturkan semangat kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan persatuan dan pemerataan telah memberi harapan baru bagi generasi muda Papua untuk turut mengambil peran dalam pembangunan nasional.

    “Kami mendorong Presiden membuka ruang yang lebih luas bagi anak-anak muda Papua agar bisa berkarya untuk negeri ini,” kata Habelino dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dirinya menilai kebijakan pemerintah yang inklusif harus terus diperkuat agar anak-anak muda Papua mendapat ruang seluas-luasnya untuk berkarya tanpa sekat suku, etnis, atau asal daerah.

    Ia berpendapat sudah saatnya anak muda Papua dinilai dari kemampuan, dedikasi, dan semangat pengabdiannya, bukan dari asal-usul atau suku bangsanya.

    Ia sebutkan bahwa generasi muda Papua memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, seni, hingga kepemimpinan sosial.

    Dengan dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat, kata dia, mereka akan mampu menjadi bagian penting dari kemajuan Indonesia yang berkeadilan.

    “Papua bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi adalah kekuatan yang memperkaya Indonesia. Kalau anak muda Papua diberi ruang yang sama, kami bisa tunjukkan karya dan kontribusi nyata untuk bangsa,” kata dia.

    Habelino juga menegaskan semangat kebangsaan dan cinta tanah air generasi muda Papua tak perlu diragukan.

    Maka dari itu, dia berharap ke depannya pembangunan manusia Papua menjadi prioritas yang berjalan berdampingan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur.

    “Pak Prabowo sudah membuka arah yang benar. Sekarang tugas kami bersama memastikan generasi muda Papua tumbuh percaya diri, diberi kesempatan, dan terus berkontribusi untuk Indonesia tercinta,” tutur Habelino.

    Dengan demikian, menurutnya, Presiden telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua.

    Perhatian Presiden Prabowo terhadap Papua, sambung dia, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses ekonomi yang lebih luas di wilayah timur Indonesia.

    “Kami melihat Presiden Prabowo benar-benar punya hati untuk Papua karena pembangunan yang dilakukan tidak hanya soal jalan dan jembatan, tapi juga membuka peluang bagi masyarakat Papua untuk maju dan berdaya. Ini bukti kepedulian yang tulus,” ucap dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

    Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    “Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

    Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

    “Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

    “Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

    Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

    Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

    Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

    Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    Antara lain, lanjut Andri, Karanganyar, Jawa Tengah (38.2°C), Majalengka, Jawa Barat (37.6°C), Boven Digoel, Papua (37.3°C), dan Surabaya, Jawa Timur (37.0°C).

    “Sementara di wilaya Jabodetabek pada dua hari belakangan, suhu maksimum di wilayah Jabodetabek mencapai 35°C dengan rincian Banten: 35.2 °C, Kemayoran: 33.4 – 35.2 °C, Halim: 34.0 – 34.9 °C, Curug: 33.5 – 34.6 °C, Tanjung Priok: 32.8 – 34.4 °C dan Jawa Barat (sekitar Jabodetabek): 33.6 – 34.0 °C,” terang dia.

    Andri menambahkan, situasi panas ekstrem ini juga bertepatan dengan masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, yang ditandai oleh suhu udara tinggi pada siang hari dan potensi hujan disertai petir serta angin kencang pada sore hingga malam hari.

    “Cuaca yang terjadi pada beberapa hari terakhir terasa panas dan terik, hal ini diakibatkan beberapa faktor diantaranya gerak semu matahari yang pada bulan Oktober sudah berada sedikit di selatan ekuator, sehingga wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan menerima penyinaran matahari yang lebih intens,” terang dia.

    “Selain itu, penguatan angin timuran yang membawa massa udara kering dari Benua Australia atau Australian Monsoon turut berkontribusi terhadap meningkatnya suhu udara di beberapa wilayah di Indonesia,” jelas Andri.