provinsi: PAPUA

  • Sekolah Rakyat di Kendari, Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu Melanjutkan Sekolah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Oktober 2025

    Sekolah Rakyat di Kendari, Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu Melanjutkan Sekolah Regional 22 Oktober 2025

    Sekolah Rakyat di Kendari, Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu Melanjutkan Sekolah
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Halaman depan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 25 Kendari, Sulawesi Tenggara, tampak semarak pada Rabu (22/10/2025) sore.
    Beberapa bocah mengenakan dobok atau seragam Taekwondo lengkap dengan sabuk putih, sementara lainnya bermain bola plastik di halaman asrama.
    Bagi para siswa, seragam itu istimewa. Bukan hanya karena baru pertama kali dipakai, tetapi juga karena menjadi simbol kesempatan baru untuk bersekolah tanpa biaya.
    Di antara mereka, ada Husna, siswi kelas VII berkulit sawo matang, yang tampak gembira saat wali asuhnya menyematkan sabuk Taekwondo di pinggangnya.
    Husna mengaku sangat bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat — sesuatu yang dulu hanya menjadi impian.
    “Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo, karena kalau tidak ada Sekolah Rakyat ini mungkin tidak bisa lanjut sekolah dan cita-citaku jadi Polwan tidak tercapai,” ujar Husna penuh semangat.
    Husna adalah anak yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 10 hari, sedangkan ibunya pergi merantau ke Papua pada 2010 dan tak pernah kembali.
    Sebelum masuk Sekolah Rakyat, Husna tinggal bersama neneknya di kamar kos berukuran 3×4 meter, berdesakan dengan keluarga tantenya.
    Kini, di Sekolah Rakyat, ia mendapat asrama layak, seragam, buku, alat tulis, dan makanan bergizi tiga kali sehari.
    “Senang pastinya di sini, bertemu banyak teman. Kami saling bantu, bangun salat subuh, salat berjamaah, mengaji, olahraga bersama. Pokoknya senang di sini,” kata Husna sambil tersenyum.
    Sekolah Rakyat menjadi rumah kedua bagi Husna dan teman-temannya. Selain belajar, mereka juga mendapat pembinaan karakter dan pelatihan minat-bakat.
    Husna memilih bela diri Taekwondo karena sejak kecil menyukai olahraga itu.
    Program Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu untuk tetap bersekolah hingga tuntas, lengkap dengan fasilitas asrama dan wali asuh yang bertugas membimbing keseharian siswa.
    Sama seperti Husna, Sitti Fatimah, siswi kelas VII lainnya, mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan sekolah tanpa biaya.
    Ia bercerita, ayahnya bekerja sebagai tukang becak di Ambon, sementara ibunya berjualan ikan keliling. Penghasilan orangtuanya kerap hanya cukup untuk makan sehari-hari.
    “Pasti senang bisa lanjut sekolah, apalagi gratis. Mamaku dapat info sekolah gratis dari petugas sosial, dan saya didaftarkan lalu lolos,” tutur Fatimah.
    Pada bulan pertama di asrama, Fatimah sempat menangis karena rindu keluarga. Namun kini ia sudah terbiasa dan menganggap teman-teman serta guru di Sekolah Rakyat sebagai keluarga.
    “Awalnya ingin terus pulang, tapi lama-kelamaan sudah mulai terbiasa. Guru dan teman-temanku baik semua, jadi kami kayak keluarga mi di sini,” katanya.
    Fatimah kini memiliki cita-cita besar.
    “Cita-citaku jadi dokter, biar bisa mengobati orang sakit, terutama orangtua, keluarga, dan orang kurang mampu,” ucapnya mantap.
    Para siswa Sekolah Rakyat diizinkan menerima telepon penting dan kunjungan keluarga setiap hari Minggu, melalui wali asuh karena mereka dilarang membawa ponsel di asrama.
    Sejak masuk, para siswa baru satu kali pulang, yaitu pada peringatan HUT RI, dan itu pun hanya sehari.
    Bagi Husna, Fatimah, dan ratusan anak lain di Sekolah Rakyat Kendari, pendidikan kini bukan lagi mimpi.
    Sekolah Rakyat memberi mereka kesempatan kedua untuk mengubah nasib dan menggapai cita-cita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa!
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Oktober 2025

    Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa! Regional 22 Oktober 2025

    Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa!
    Penulis
    KUDUS, KOMPAS.com –
    PON Bela Diri 2025 bukan sekadar perhelatan olahraga bagi warga Kudus, melainkan momen kebanggaan yang memperlihatkan kekompakan dan antusiasme masyarakat sebagai tuan rumah.
    Antusiasme tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman saat meninjau pelaksanaan pertandingan di Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, Selasa (21/10).
    “Dukungan masyarakat Kudus itu luar biasa! Kita bisa lihat sejak saat seremoni pembukaan, ada kirab menuju ke Alun-alun Kota Kudus yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati. Respons dari seluruh masyarakat Kudus luar biasa,” ujar Marciano kepada wartawan.
    Pernyataan Marciano memperkuat realitas yang terlihat di lapangan: masyarakat Kudus tidak hanya menjadi penonton, tapi bagian aktif dari keberhasilan penyelenggaraan PON perdana khusus cabang bela diri ini.
    Warga menyambut ribuan atlet dan ofisial dengan ramah dan terbuka, menjadikan Kudus bukan hanya lokasi kompetisi, tapi juga ruang interaksi sosial dan budaya.
    Para atlet yang bertanding dari berbagai penjuru Indonesia juga merasakan hangatnya sambutan tuan rumah. Selain bertanding, mereka juga menikmati keunikan Kudus, mulai dari wisata religi, kuliner legendaris seperti soto Kudus, hingga keramahan khas warga.
    Marciano pun menyebut pengalaman ini menjadi nilai lebih dari penyelenggaraan di Kudus yang tak sekadar menjadi tempat bertanding, tetapi juga tempat untuk membangun kenangan manis bagi atlet dan kontingen.
    Melihat antusiasme masyarakat, Marciano menyatakan harapan besar agar PON Bela Diri bisa diselenggarakan rutin dua tahun sekali dan tetap melibatkan daerah sebagai tuan rumah.
    “Insya Allah PON Bela Diri akan kita gelar dua tahun sekali dan wujudnya adalah kolaborasi dengan Djarum Foundation,” ungkapnya.
    Masyarakat Kudus pun merespons positif rencana tersebut. Bagi mereka, event seperti ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tapi juga membuka wawasan generasi muda terhadap semangat sportivitas dan prestasi.
    Selain menjadi tontonan, penyelenggaraan PON ini juga menggerakkan pelaku UMKM lokal, pedagang kaki lima, hotel, hingga transportasi. Banyak warga yang secara langsung mendapat manfaat dari lonjakan pengunjung dan kegiatan ekonomi di sekitar venue pertandingan.
    Kini PON Bela Diri Kudus 2025 menyisakan tiga cabor lagi, yaitu ju-jitsu, karate, serta wushu, yang dipertandingkan mulai Kamis (23/10/2025) hingga berakhir pada Minggu (26/10/2025).
    Marciano berharap penyelenggaraan tiga cabor terakhir dapat berlangsung sukses sebagai penutup rangkaian PON Bela Diri Kudus 2025.
    Pencak Silat Pada Selasa (21/10/2025), cabor pencak silat memasuki partai puncak dengan mempertandingkan 15 laga dari berbagai kelas.
    Salah satu sorotan datang dari Fitri Mawarni, wakil tunggal Kalimantan Timur yang sukses mempersembahkan medali emas pencak silat bagi kontingennya.
    Fitri tampil impresif di nomor tanding B putri dengan mengalahkan Shelena Cantika Ridwan dari DKI Jakarta.
    Atlet muda yang masih menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu mengaku sempat diliputi rasa gugup sebelum memasuki arena pertandingan, mengingat ia dan lawannya belum pernah bertemu sebelumnya.
    Namun, persiapan matang dan latihan intensif yang dijalani sejak akhir 2024 menjadi modal berharga untuk mengatasi ketegangan dan akhirnya meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 34-14.
    “Alhamdulillah dikasih ketenangan dan kemenangan sama Allah. Kemenangan ini untuk orang tua, keluarga, pelatih, serta teman-teman satu kontingen dari Kaltim,” ungkap Fitri.
    Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar tabel medali pencak silat dengan total tujuh medali yang terdiri atas enam medali emas serta satu perunggu.
    Peringkat kedua ditempati DKI Jakarta dengan delapan medali (tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu), lalu Lampung melengkapi tiga teratas dengan catatan lima medali (dua emas, dua perak, dan satu perunggu). Shorinji Kempo Atlet shorinji kempo asal Papua Barat Kelvin Saweri sukses menutup perjalanan gemilangnya di PON Bela Diri Kudus 2025 dengan medali emas di nomor randori perorangan kelas 75 kg putra.
    Dia sempat diliputi kecemasan jelang bertanding. Atmosfer pertandingan dengan hadirnya atlet-atlet terbaik dari seantero negeri membuatnya tertekan.
    “Tapi senang sekali karena semua hasil latihan keras ini terbayar lunas. Usaha yang saya perjuangkan tidak sia-sia. Meski banyak tantangan, saya percaya Tuhan yang menjadi panutan, menempa saya hingga bisa meraih emas,” jelas Kelvin.
    Di babak final, Kelvin menghadapi atlet Nusa Tenggara Timur, Donatus Fios. Berbekal kepercayaan diri dan penguasaan teknik yang solid, Kelvin mampu mengatasi tekanan dan menutup laga dengan kemenangan.
    Ia pun bertekad menjadi teladan bagi adik-adiknya, sembari menyampaikan terima kasih kepada pelatih yang telah membimbing dan menempanya hingga mencapai prestasi tersebut.
    “Lawan saya cukup bagus dan keras. Tapi di atas matras, semua kembali ke penguasaan teknik. Siapa yang lebih tenang, dia yang jadi pemenang,” katanya.
    DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabor shorinji kempo dengan raihan 11 medali (7 emas, 2 perak, 2 perunggu). Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan lima medali (3 emas dan 2 perak), disusul Maluku di peringkat ketiga dengan empat medali (3 emas dan 1 perunggu).
    Nusa Tenggara Timur menempati posisi keempat dengan torehan 12 medali (2 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), sementara Kalimantan Timur melengkapi lima besar melalui koleksi 10 medali (2 emas, 3 perak, 5 perunggu).
    Jateng Kuasai Sambo dan Pencak Silat Jawa Tengah menegaskan dominasinya di cabor sambo dengan torehan lima medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu, sekaligus menambah daftar panjang prestasi mereka pada PON Bela Diri 2025.
    Peringkat kedua pada cabor ini ditempati oleh Kalimantan Timur (4 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), lalu DKI Jakarta di peringkat ketiga (4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).
    Target Jateng berhasil tercapai pada ajang multi-event ini, meski kehilangan peluang medali emas di kelas -88 kg putra.
    Technical Delegate Sambo, Budi Setianto menilai, pelaksanaan pertandingan berjalan dengan baik dan lancar hingga hari terakhir. Ia memuji sinergi kuat antara panitia pelaksana, KONI, dan tim teknis dari berbagai cabang olahraga, yang menurutnya menjadi fondasi utama kesuksesan terselenggaranya ajang PON Bela Diri Kudus 2025.
    “Pertandingan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kalender tetap dan dipersiapkan lebih baik ke depannya,”kata Budi.
    Selain sambo, cabor pencak silat juga menjadi lumbung medali bagi kontingen Jawa Tengah dengan perolehan setengah lusin keping emas serta satu perunggu. 
    Di final, Jateng sukses meloloskan enam wakilnya, yaitu Ni Gusti Rosia Pratiwi di nomor tanding C putri, Muhammad Faizal Ivanda (tanding F putra), Butsaina Okta Yusnita (jurus tunggal putri), Rizki Mieko Yunandriya (tanding B putra), Syufi Nafiza Kharin (tanding D putri), serta Kirana Tias Savira (tanding E putri).
    Keenam atlet itu tampil gemilang, sukses meraih emas, sekaligus menegaskan dominasi Jateng pada cabor pencak silat.
    “Kami melakukannya dengan fokus, serius, dan penuh kerja keras. Tidak lupa berdoa agar bisa memberikan hasil terbaik untuk Jawa Tengah,” ujar Faizal, yang mendominasi laga puncak dengan kemenangan telak 39-9 atas Muhammad Rizki Tama dari Lampung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Jakarta

    Pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), masyarakat di pelosok kini bisa menikmati penerangan di rumah mereka.

    Program ini dijalankan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan energi.

    “Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Kementerian ESDM mencatat, program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Program BPBL juga terus berjalan.

    Realisasi periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, sedangkan Januari-September 2025 telah terpasang 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

    Bahlil menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1%. Menurutnya, sebagian kecil wilayah yang belum terjangkau merupakan daerah dengan kondisi geografis sulit seperti pulau kecil dan pedalaman. Untuk menjangkau daerah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    “Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan tekad pemerintah mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100% pada 2030.

    “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” ujarnya.

    “Kami ingin semua wilayah Indonesia terang. Tidak boleh ada satu pun warga yang hidup dalam kegelapan,” tegas Bahlil.

    Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa kehidupannya kini jauh lebih mudah.

    “Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ucap Ruslam.

    Sementara itu, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

    “Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” kata warga bernama Elias Inyomusi.

    (prf/ega)

  • Pembakaran Barbuk Mahkota Cenderawasih Picu Kerusuhan di Boven Digoel Papua

    Pembakaran Barbuk Mahkota Cenderawasih Picu Kerusuhan di Boven Digoel Papua

    Liputan6.com, Boven Digoel – Unjuk rasa di Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel Papua, pada Rabu (22/10/2025), berakhir ricuh dan memantik penjarahan toko.

    Aksi unjuk rasa itu mulanya dipicu pemusnahan mahkota Burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura.

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan, usai kejadian di BBKSDA terjadi gelombang unjuk rasa di beberapa wilayah, salah satunya Boven Digoel.

    “Aksi massa di Boven Digoel diduga disusupi sekelompok orang yang ingin mengganggu keamanan daerah setempat. Akibatnya dalam aksi unjuk rasa terjadi penyerangan terhadap polisi hingga penjarahan,” kata Cahyo.

    Dua orang polisi yang terluka karena terkena sabetan senjata tajam, anak panah, lemparan batu dan balok.

    “Kedua polisi masih dalam perawatan di RSUD setempat,” katanya.

    Sedangkan pemilik toko yang mengalami penjarahan, memilih menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. 

    Pemusnahan Mahkota Burung Cenderawasih

    Sehari sebelumnya, BBKSDA di Jayapura memusnahkan 8 mahkota Burung Cenderawasih. Video pemusnahan barang bukti patroli dengan cara dibakar menjadi viral, lantaran mahkota Burung Cenderawasih dianggap sakral oleh masyarakat Papua. Mahkota tersebut hanya boleh digunakan oleh kepala suku dan Ondoafi. 

    Banyak komentar dari masyarakat Papua yang menyayangkan pemusnahan mahkota dengan cara dibakar. Seharusnya, mahkota itu diserahkan kepada museum atau Lembaga adat lainnya agar tak disalahgunakan

    Sementara BBKSDA dalam klarifikasinya menjelaskan, pemusnahan sejumlah barang bukti, termasuk mahkota Burung Cenderawasih adalah hasil Patroli Terpadu selama tiga hari, mulai 15–17 Oktober 2025 yang melibatkan 74 personel dari berbagai instansi, antara lain Polda Papua, TNI, Dinas Kehutanan, Balai Karantina, dan Kesyahbandaran Jayapura. 

    Dalam patroli tersebut ditemukan 58 ekor satwa dilindungi hidup dan 54 opset satwa mati berhasil diamankan, termasuk tiga opset Burung Cenderawasih kecil, 8 mahkota Cenderawasih, serta aksesori berbahan bulu seperti sisir dan tusuk konde.

    Barang-barang tersebut dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2017, dengan pertimbangan hukum dan permintaan sebagian pemilik barang agar tidak disalahgunakan.

     

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

  • Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berharap pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu tanpa batas waktu atau berlangsung selamanya.

    “Kita inginkan seperti itu, diperpanjang sampai seumur hidup seperti Papua (dana otsus). Kenapa Papua boleh kita tidak boleh,” kata Mualem, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media usai menerima kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka mencari masukan dari berbagai kalangan di Aceh terkait revisi UU Pemerintahan Aceh, di Banda Aceh.

    Mualem menyampaikan, perpanjangan dana otsus Aceh lewat revisi UUPA tersebut merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintahan Aceh, sehingga nantinya bisa memberikan sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat.

    Dirinya meminta, semua poin-poin usulan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam revisi UUPA yakni delapan pasal perubahan dan satu pasal tambahan dapat diakomodir seluruhnya.

    Termasuk pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Dalam usulannya, meminta dana otsus Aceh diberikan sebesar 2,5 persen dari DAU nasional dan tanpa batas waktu.

    “Benar-benar sekali, itu nyawa kita, kalau tidak ada itu, tidak bisa kita buat apa-apa (semua usulan Aceh untuk revisi UUPA dapat diterima),” ujarnya.

    Di sisi lain, Mualem menegaskan bahwa revisi UUPA cita-cita besar masyarakat Aceh dan menjadi upaya penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan strategis daerah, seperti keberlanjutan dan penguatan dana otsus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan kewenangan antara pemerintah Aceh dan pusat.

    “Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” katanya.

    Mualem menambahkan, dana otsus selama ini telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

    “Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain,” ujar Mualem.

    Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa revisi UUPA dilakukan bukan untuk mengubah substansi kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

    “Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” katanya.

    Dirinya menegaskan, semangat MoU Helsinki tetap menjadi sumber utama dalam pembahasan revisi UUPA. Maka, dalam proses ini yang dilakukan hanya penyelarasan frasa hukum agar sesuai tata cara pembentukan UU nasional.

    “Tetapi, semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh,” ujarnya.

    Dirinya berharap, proses pembahasan revisi UUPA dapat diselesaikan pada tahun ini sebagaimana harapan Gubernur Aceh.

    “Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” demikian Bob Hasan.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti maraknya praktik korupsi di daerah yang dinilai menghambat pembangunan nasional. 

    Ia menegaskan, masih banyak kepala daerah dan pejabat publik yang terjebak dalam praktik suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Purbaya menyebut sederet kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan optimal.

    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Purbaya menekankan, praktik korupsi di daerah menjadi penyebab utama kebocoran anggaran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung berbagai kasus yang sebelumnya telah diusut KPK sebagai bukti lemahnya tata kelola di tingkat daerah.

    Kasus Suap Audit BPK di Meranti

    Salah satu yang disorot Purbaya adalah kasus suap audit BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kasus ini menjerat Bupati Kepulauan Meranti kala itu, Muhammad Adil, yang ditangkap tangan oleh KPK pada 7 April 2023.

    Dalam kasus tersebut, Adil diduga menyuap auditor BPK agar laporan keuangan Pemkab Meranti mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Adil bersama Kepala BPKAD Fitri memberikan uang senilai sekitar Rp1,1 miliar kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK Riau, M. Fahmi Aressa. 

    Dalam putusan pengadilan, Adil dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, denda Rp600 juta, serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp17 miliar. Sementara itu, Fahmi divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

    Kasus Suap Audit BPK di Sorong

    Selain di Meranti, Purbaya juga menyoroti kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kasus ini melibatkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, bersama Kepala BPKAD Efer Segidifat dan stafnya, Maniel Syafle.

     

    Ketiganya didakwa memberikan uang sebesar Rp450 juta kepada tim BPK Papua Barat untuk menghilangkan temuan dalam hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022–2023. 

    Pihak BPK yang diduga terlibat, termasuk Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing, disebut menerima uang melalui perantara bernama Abu dan David. 

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari pada April 2024, Yan Piet Moso dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, sedangkan Efer dan Maniel masing-masing divonis 2 tahun penjara.

    Proyek Fiktif di BUMD Sumatera Selatan 

    Purbaya juga menyoroti praktik korupsi di BUMD Sumatera Selatan. Dugaan kasus ini menimpa PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS), perusahaan daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api. Mantan Direktur Utama PT SMS, Sarimuda, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada September 2023. 

    Kasus ini berawal dari kerja sama PT SMS dengan PT KAI dalam pengangkutan batubara. Dalam periode 2020–2021, Sarimuda diduga membuat dokumen invoice fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Uang yang dikeluarkan atas dasar dokumen palsu itu sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan ditransfer ke rekening keluarganya.

    Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar. KPK menduga pelanggaran ini melibatkan pelanggaran berbagai peraturan, termasuk UU Keuangan Negara, UU Perseroan Terbatas, PP BUMD, serta UU Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lanjutan.

    Sorotan terhadap Reformasi Tata Kelola 

    Purbaya menilai, sederet kasus korupsi di daerah mencerminkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyoroti masih adanya pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

    Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan pentingnya memperkuat transparansi dan pengawasan keuangan daerah agar pembangunan berjalan efektif. Ia juga mendorong perbaikan sistem akuntabilitas publik agar praktik korupsi serupa tidak terus berulang.

  • Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam (ANTARA) – Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk zona Barat meliputi Sumatera dan sebagian Jawa, Rabu.

    Rakor ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya telah di laksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober untuk wilayah zona Timur (Papua, Sulawesi, dan Kalimantan).

    Staf Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison berterima kasih atas penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah oleh Kemenko Polkam.

    “Atas nama tuan rumah kami bersyukur karena ditunjuk oleh Kemenko Polkam sebagai tempat dan ajang pelaksanaan rakor wilayah Barat ini,” kata Sardison.

    Sardison berharap kegiatan rakor berjalan lancar, serta memperoleh masukan yang diharapkan. Selain itu, para peserta juga dapat menikmati kunjungan ke Kota Batam, yang tentunya dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

    Menurut dia, penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dinamika yang ada, di mana Provinsi Kepri walaupun baru 23 tahun berdiri tetapi dalam percaturan politik dan sistem politik nasional, Kepri memiliki dinamika yang cukup tinggi yang berpengaruh.

    “Menariknya Kepri wilayah perbatasan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, menjadi menarik ketika pembahasan tentang rencana perbaikan, revisi, atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk zona Barat dibahas di Kota Batam, Kepri.

    “Terkait otonomi daerah ini, sebenarnya sudah efektif, hanya saja perlu perbaikan lebih baik lagi,” ujar Sardison.

    Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polkam Ade Pratikno mengatakan rakor ini diikuti 100 peserta merupakan perwakilan dari 10 pemerintah provinsi, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintahan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Peserta ini terdiri atas kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, kepala bagian pemerintahan, bagian hukum dan organisasi,” ujarnya.

    Dia menyebut, rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mereviu peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna mendapatkan pandangan dan persepsi terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan, serta menginventarisir saran, masukan, permasalahan dan solusi penyelesaian dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pada saatnya nanti, hasil rapat ini menjadi masukan dalam upaya kami untuk melakukan penyempurnaan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

    Rakor ini dilaksanakan secara maraton di tiga wilayah, yakni zona timur, zona barat dan zona tengah.

    Untuk zona timur telah dilaksanakan 9 Oktober di Makassar, meliputi pemerintah daerah di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua di zona barat berlangsung di Kota Batam, meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Dan nanti tanggal 6 November di Bali untuk wilayah Indonesia tengah, meliputi seluruh Jawa, Bali, NTT dan NTB,” kata Ade.

    Rakor ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

    Dalam arahannya, Heri mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan perbaikan bagaimana tata kelola pemerintah yang selama ini sudah berjalan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mengharmonisasikan semua program-program sekaligus menjadi evaluasi agar ke depan menjadi lebih optimal dan lebih baik.

    Selain itu, kegiatan ini juga tindak lanjut Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dansatgas: Tim gabungan temukan ladang ganja di kampung Ngutok-Pegubin

    Dansatgas: Tim gabungan temukan ladang ganja di kampung Ngutok-Pegubin

    “Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,”

    Jayapura (ANTARA) – Patroli gabungan yang menyusuri hutan dusun Ngutok, Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, menemukan ladang ganja yang ditanami sebanyak 740 pohon ganja.

    Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro, Rabu di Oksibil, mengatakan ladang ganja yang ditumbuhi 740 pohon ganja itu ditemukan tumbuh subur di hutan yang ada di Kampung Ngutok, Selasa (21/10).

    Ladang ganja itu ditemukan setelah anggota TNI melakukan patroli dan pengamatan rute rawan. Kemudian dilakukan penyergapan dan mengamankan wilayah serta melakukan pendataan.

    Setelah ditemukan, anggota mencabutinya dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Pegunungan Bintang untuk diproses lebih lanjut.

    Keberhasilan tersebut merupakan wujud sinergi antar satuan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang serta melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.

    “Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,” kata Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro yang dihubungi dari Jayapura.

    Kaban Kesbangpol dan Satpol PP Pegunungan Bintang Kaleb Alimdam secara terpisah mengapresiasi temuan ladang ganja Kampung Ngutok, Distrik Kabiding.

    “Ganja merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas semua elemen karena dampaknya yang ditimbulkan merugikan semua pihak,” kata Kaleb Alimdam.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.