Sekolah Rakyat di Kendari, Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu Melanjutkan Sekolah
Tim Redaksi
KENDARI, KOMPAS.com
– Halaman depan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 25 Kendari, Sulawesi Tenggara, tampak semarak pada Rabu (22/10/2025) sore.
Beberapa bocah mengenakan dobok atau seragam Taekwondo lengkap dengan sabuk putih, sementara lainnya bermain bola plastik di halaman asrama.
Bagi para siswa, seragam itu istimewa. Bukan hanya karena baru pertama kali dipakai, tetapi juga karena menjadi simbol kesempatan baru untuk bersekolah tanpa biaya.
Di antara mereka, ada Husna, siswi kelas VII berkulit sawo matang, yang tampak gembira saat wali asuhnya menyematkan sabuk Taekwondo di pinggangnya.
Husna mengaku sangat bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat — sesuatu yang dulu hanya menjadi impian.
“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo, karena kalau tidak ada Sekolah Rakyat ini mungkin tidak bisa lanjut sekolah dan cita-citaku jadi Polwan tidak tercapai,” ujar Husna penuh semangat.
Husna adalah anak yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 10 hari, sedangkan ibunya pergi merantau ke Papua pada 2010 dan tak pernah kembali.
Sebelum masuk Sekolah Rakyat, Husna tinggal bersama neneknya di kamar kos berukuran 3×4 meter, berdesakan dengan keluarga tantenya.
Kini, di Sekolah Rakyat, ia mendapat asrama layak, seragam, buku, alat tulis, dan makanan bergizi tiga kali sehari.
“Senang pastinya di sini, bertemu banyak teman. Kami saling bantu, bangun salat subuh, salat berjamaah, mengaji, olahraga bersama. Pokoknya senang di sini,” kata Husna sambil tersenyum.
Sekolah Rakyat menjadi rumah kedua bagi Husna dan teman-temannya. Selain belajar, mereka juga mendapat pembinaan karakter dan pelatihan minat-bakat.
Husna memilih bela diri Taekwondo karena sejak kecil menyukai olahraga itu.
Program Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu untuk tetap bersekolah hingga tuntas, lengkap dengan fasilitas asrama dan wali asuh yang bertugas membimbing keseharian siswa.
Sama seperti Husna, Sitti Fatimah, siswi kelas VII lainnya, mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan sekolah tanpa biaya.
Ia bercerita, ayahnya bekerja sebagai tukang becak di Ambon, sementara ibunya berjualan ikan keliling. Penghasilan orangtuanya kerap hanya cukup untuk makan sehari-hari.
“Pasti senang bisa lanjut sekolah, apalagi gratis. Mamaku dapat info sekolah gratis dari petugas sosial, dan saya didaftarkan lalu lolos,” tutur Fatimah.
Pada bulan pertama di asrama, Fatimah sempat menangis karena rindu keluarga. Namun kini ia sudah terbiasa dan menganggap teman-teman serta guru di Sekolah Rakyat sebagai keluarga.
“Awalnya ingin terus pulang, tapi lama-kelamaan sudah mulai terbiasa. Guru dan teman-temanku baik semua, jadi kami kayak keluarga mi di sini,” katanya.
Fatimah kini memiliki cita-cita besar.
“Cita-citaku jadi dokter, biar bisa mengobati orang sakit, terutama orangtua, keluarga, dan orang kurang mampu,” ucapnya mantap.
Para siswa Sekolah Rakyat diizinkan menerima telepon penting dan kunjungan keluarga setiap hari Minggu, melalui wali asuh karena mereka dilarang membawa ponsel di asrama.
Sejak masuk, para siswa baru satu kali pulang, yaitu pada peringatan HUT RI, dan itu pun hanya sehari.
Bagi Husna, Fatimah, dan ratusan anak lain di Sekolah Rakyat Kendari, pendidikan kini bukan lagi mimpi.
Sekolah Rakyat memberi mereka kesempatan kedua untuk mengubah nasib dan menggapai cita-cita.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: PAPUA
-
/data/photo/2025/10/22/68f8f330db0cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sekolah Rakyat di Kendari, Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu Melanjutkan Sekolah Regional 22 Oktober 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5388737/original/018641400_1761129759-WhatsApp_Image_2025-10-22_at_18.21.58.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pembakaran Barbuk Mahkota Cenderawasih Picu Kerusuhan di Boven Digoel Papua
Liputan6.com, Boven Digoel – Unjuk rasa di Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel Papua, pada Rabu (22/10/2025), berakhir ricuh dan memantik penjarahan toko.
Aksi unjuk rasa itu mulanya dipicu pemusnahan mahkota Burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan, usai kejadian di BBKSDA terjadi gelombang unjuk rasa di beberapa wilayah, salah satunya Boven Digoel.
“Aksi massa di Boven Digoel diduga disusupi sekelompok orang yang ingin mengganggu keamanan daerah setempat. Akibatnya dalam aksi unjuk rasa terjadi penyerangan terhadap polisi hingga penjarahan,” kata Cahyo.
Dua orang polisi yang terluka karena terkena sabetan senjata tajam, anak panah, lemparan batu dan balok.
“Kedua polisi masih dalam perawatan di RSUD setempat,” katanya.
Sedangkan pemilik toko yang mengalami penjarahan, memilih menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman.
Pemusnahan Mahkota Burung Cenderawasih
Sehari sebelumnya, BBKSDA di Jayapura memusnahkan 8 mahkota Burung Cenderawasih. Video pemusnahan barang bukti patroli dengan cara dibakar menjadi viral, lantaran mahkota Burung Cenderawasih dianggap sakral oleh masyarakat Papua. Mahkota tersebut hanya boleh digunakan oleh kepala suku dan Ondoafi.
Banyak komentar dari masyarakat Papua yang menyayangkan pemusnahan mahkota dengan cara dibakar. Seharusnya, mahkota itu diserahkan kepada museum atau Lembaga adat lainnya agar tak disalahgunakan
Sementara BBKSDA dalam klarifikasinya menjelaskan, pemusnahan sejumlah barang bukti, termasuk mahkota Burung Cenderawasih adalah hasil Patroli Terpadu selama tiga hari, mulai 15–17 Oktober 2025 yang melibatkan 74 personel dari berbagai instansi, antara lain Polda Papua, TNI, Dinas Kehutanan, Balai Karantina, dan Kesyahbandaran Jayapura.
Dalam patroli tersebut ditemukan 58 ekor satwa dilindungi hidup dan 54 opset satwa mati berhasil diamankan, termasuk tiga opset Burung Cenderawasih kecil, 8 mahkota Cenderawasih, serta aksesori berbahan bulu seperti sisir dan tusuk konde.
Barang-barang tersebut dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2017, dengan pertimbangan hukum dan permintaan sebagian pemilik barang agar tidak disalahgunakan.
-

60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet
Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian.
Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025).
Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.
Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.
“Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.
“Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.
Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.
Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.
“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.
Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital.
Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
-

Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu
Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berharap pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu tanpa batas waktu atau berlangsung selamanya.
“Kita inginkan seperti itu, diperpanjang sampai seumur hidup seperti Papua (dana otsus). Kenapa Papua boleh kita tidak boleh,” kata Mualem, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media usai menerima kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka mencari masukan dari berbagai kalangan di Aceh terkait revisi UU Pemerintahan Aceh, di Banda Aceh.
Mualem menyampaikan, perpanjangan dana otsus Aceh lewat revisi UUPA tersebut merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintahan Aceh, sehingga nantinya bisa memberikan sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat.
Dirinya meminta, semua poin-poin usulan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam revisi UUPA yakni delapan pasal perubahan dan satu pasal tambahan dapat diakomodir seluruhnya.
Termasuk pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Dalam usulannya, meminta dana otsus Aceh diberikan sebesar 2,5 persen dari DAU nasional dan tanpa batas waktu.
“Benar-benar sekali, itu nyawa kita, kalau tidak ada itu, tidak bisa kita buat apa-apa (semua usulan Aceh untuk revisi UUPA dapat diterima),” ujarnya.
Di sisi lain, Mualem menegaskan bahwa revisi UUPA cita-cita besar masyarakat Aceh dan menjadi upaya penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan strategis daerah, seperti keberlanjutan dan penguatan dana otsus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan kewenangan antara pemerintah Aceh dan pusat.
“Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” katanya.
Mualem menambahkan, dana otsus selama ini telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain,” ujar Mualem.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa revisi UUPA dilakukan bukan untuk mengubah substansi kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.
“Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” katanya.
Dirinya menegaskan, semangat MoU Helsinki tetap menjadi sumber utama dalam pembahasan revisi UUPA. Maka, dalam proses ini yang dilakukan hanya penyelarasan frasa hukum agar sesuai tata cara pembentukan UU nasional.
“Tetapi, semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh,” ujarnya.
Dirinya berharap, proses pembahasan revisi UUPA dapat diselesaikan pada tahun ini sebagaimana harapan Gubernur Aceh.
“Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” demikian Bob Hasan.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Dansatgas: Tim gabungan temukan ladang ganja di kampung Ngutok-Pegubin
“Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,”
Jayapura (ANTARA) – Patroli gabungan yang menyusuri hutan dusun Ngutok, Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, menemukan ladang ganja yang ditanami sebanyak 740 pohon ganja.
Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro, Rabu di Oksibil, mengatakan ladang ganja yang ditumbuhi 740 pohon ganja itu ditemukan tumbuh subur di hutan yang ada di Kampung Ngutok, Selasa (21/10).
Ladang ganja itu ditemukan setelah anggota TNI melakukan patroli dan pengamatan rute rawan. Kemudian dilakukan penyergapan dan mengamankan wilayah serta melakukan pendataan.
Setelah ditemukan, anggota mencabutinya dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Pegunungan Bintang untuk diproses lebih lanjut.
Keberhasilan tersebut merupakan wujud sinergi antar satuan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang serta melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.
“Operasi serupa akan terus digelar secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pasukan dan warga,” kata Dansatgas Yonif 751/VJS Letkol Inf Erwan Harliantoro yang dihubungi dari Jayapura.
Kaban Kesbangpol dan Satpol PP Pegunungan Bintang Kaleb Alimdam secara terpisah mengapresiasi temuan ladang ganja Kampung Ngutok, Distrik Kabiding.
“Ganja merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas semua elemen karena dampaknya yang ditimbulkan merugikan semua pihak,” kata Kaleb Alimdam.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/10/11/68ea639d190f9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4056987/original/071041600_1655545181-bee4c6fc-b1c6-43a7-ae8f-fb56f7cb0fe2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


