Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kisah Jaksa Boston Jaga Amanah Penegakkan Hukum di Papua Pegunungan

    Kisah Jaksa Boston Jaga Amanah Penegakkan Hukum di Papua Pegunungan

    Jakarta –

    Menjadi jaksa di wilayah rawan bukan perkara mudah. Tantangan itu dirasakan langsung oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Boston Robert Marganda Siahaan saat dipercaya memimpin wilayah Papua Pegunungan.

    Penugasan tersebut datang secara tiba-tiba. Ia mengaku sempat kaget ketika menerima surat keputusan yang menempatkannya di wilayah dengan tingkat keamanan yang tidak selalu stabil. Meski begitu, rasa tanggung jawab membuatnya mantap berangkat.

    “Sebenarnya begitu saya terima SK atau Surat Pindah, mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya ini, awalnya memang saya kaget, tapi namanya kewajiban ya, amanah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Boston tahu betul risiko yang menanti di Jayawijaya. Daerah yang dikenal dengan kondisi sosial dan keamanan yang dinamis membuat banyak orang berpikir dua kali untuk bertugas di sana, tetapi tidak untuknya.

    “Apalagi kita pada saat masuk di kejaksaan ini sudah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Saya menjalaninya dengan ikhlas, walaupun ya saya tahu dari informasi-informasi pada saat saya mendapat surat penugasan itu. Saya melihat bagaimana situasi di Jayawijaya ini, memang sering ada konflik-konflik, tapi ya saya tetap semangat karena memang amanah itu ya harus kita jalankan dengan ikhlas,” sambungnya.

    “Kita sebagai intelijen, pada saat itu kan, kita kan harus menguasai nih, pengamanan ini, bukan hanya pengamanan diri sendiri, tapi pengamanan pegawai, dan pengamanan kantor,” katanya.

    Kisah Jaksa Boston Jaga Amanah Penegakkan Hukum di Papua Pegunungan Foto: detikcom

    Meski bertugas di wilayah dengan fasilitas terbatas dan kondisi geografis yang menantang, Boston tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Baginya, setiap kesulitan adalah ujian profesionalitas.

    Selama bertugas, ia belajar banyak dari masyarakat Jayawijaya yang ramah dan menjunjung tinggi hukum adat. Menurutnya, penegakan hukum di Papua Pegunungan tidak bisa lepas dari nilai-nilai adat yang masih kuat di tengah masyarakat.

    “Kalau menurut saya itu, sebagai Jaksa itu, hukum adat dengan hukum positif itu seharusnya diharmonisasikan. Tapi, hukum adat itu juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif,” jelasnya.

    Meski jauh dari keluarga, Boston berusaha tetap fokus menjalankan amanahnya. Ia mengaku rindu rumah, namun komitmen terhadap tugas menjadi prioritas utama.

    “Jadi kalau, bagaimana saya mengatasi itu, kalau dengan keluarga itu jauh, karena ada kerinduan juga, kita melalui telepon, video call, cuman, kita harus komitmen juga, karena pada saat masuk pekerjaan itu, kita memang sudah benar-benar mendatangkan surat pernyataan, kalau kita mendapat amanahnya, kita harus ikhlas menjalankannya,” pungkasnya.

    Bagi Boston, bertugas di Jayawijaya bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian. Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, ia berpegang pada satu hal: menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di tanah paling timur Indonesia.

    (ega/ega)

  • 7 Tiga Titik Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Hampir Seribu Personel Disiagakan Megapolitan

    7 Tiga Titik Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Hampir Seribu Personel Disiagakan Megapolitan

    Tiga Titik Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Hampir Seribu Personel Disiagakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga demonstrasi digelar di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat pada Jumat (24/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, aksi tersebut berasal dari kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, dan elemen massa lain yang menyampaikan aspirasi mereka di beberapa lokasi berbeda.
    Untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, sebanyak 987 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan unsur terkait diterjunkan ke lapangan.
    “Kuat Pam wilayah Jakarta Pusat 987 personel,” kata Ruslan saat dikonfirmasi, Jumat.
    Ruslan menjelaskan, aksi pertama dilakukan oleh Poros Pergerakan Mahasiswa Papua Front Lawan Militerisme dan Investasi bersama beberapa elemen massa lainnya. Aksi ini digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, dengan titik kumpul di Pospol Merdeka Barat.
    Sementara itu, aksi kedua berasal dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (FPI) yang dijadwalkan menggelar demonstrasi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
    Kelompok FPI juga dijadwalkan melanjutkan aksinya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat.
    Polisi juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan yang menjadi lokasi aksi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak, serta mengikuti arahan petugas demi menjaga ketertiban dan keamanan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 34 Orang Tewas di Yahukimo Papua Akibat Teror KKB

    Total 34 Orang Tewas di Yahukimo Papua Akibat Teror KKB

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mencatat kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan menebar teror sebanyak 17 kali selama 6 bulan terakhir.

    Dari kejadian itu, 34 korban meninggal dunia, terdiri dari 2 aparat keamanan dan 32 warga sipil serta puluhan korban terluka.

    “Sekitar 95 persen dari seluruh kejadian diduga kuat dilakukan oleh KKB beserta simpatisannya. Dalam hal pengungkapan dan penegakan hukum, sebanyak 10 orang tersangka telah diproses oleh kepolisian,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Jumat (24/10/2025).

    Menyikapi banyaknya korban jiwa, Polda Papua mengambil langkah konstruktif dengan melaksanakan analisis dan evaluasi (anev) sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap situasi keamanan di Yahukimo.

    “Dari anev ini, kami akan menentukan langkah konkret serta menindaklanjuti setiap gangguan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut,” kata Kombes Cahyo.

  • Kemenhub Berencana Pakai Pesawat Tanpa Awak (Drone) untuk Angkut MBG di 3T

    Kemenhub Berencana Pakai Pesawat Tanpa Awak (Drone) untuk Angkut MBG di 3T

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana operasional pesawat tanpa awak berukuran besar untuk mengangkut penumpang dan logistik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelosok. 

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman merencanakan, untuk operasional pesawat tanpa awak alias drone tak akan dilakukan di wilayah padat penduduk, seperti Jakarta.

    Menurutnya, saat ini Jakarta telah memiliki sederet transportasi umum. Alhasil, tidak memiliki urgensi yang tinggi. 

    “Justru yang kita butuhkan di wilayah-wilayah 3T yang kita butuhkan, misalnya Papua, untuk angkut sembako,” tuturnya dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025). 

    Mengingat, harga bahan pokok maupun bahan bangunan masih terlampau mahal di Timur Indonesia tersebut. Bahkan, dengan drone tersebut, harapannya dapat mengangkut MBG beserta bahan bakunyay ke seluruh wilayah 3T. 

    “Untuk daerah-daerah yang di pedalaman atau bahkan untuk mengangkut MBG, daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil. Itu kita bisa lakukan,” tambahnya. 

    Operasional di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tersebut pun juga dalam rangka mengumpulkan data parameter untuk menyusun regulasi drone. 

    Sederet pekerjaan rumah (PR) untuk komersialisasi drone besar yang disebut dengan Advance Air Mobility (AAM) tersebut pun menunggu. Termasuk titik-titik bandara untuk menerbangkan moda transportasi tersebut. 

    Kemenhub pun masih perlu mengatur ruang udara, control navigasi, hingga jalur penerbangan. Termasuk ketentuan, apakah dapat bergabung dengan landasan pesawat konvensioinal atau tidak. 

    Sokhib menegaskan, Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya. 

    Langkah-langkahnya, yakni mulai dari membentuk satuan tugas/task force drone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 

    Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas. 

  • Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Suasana haru menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). 
    Anggit Bima Wicaksana, anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Papua, dimakamkan dalam upacara penghormatan yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
    Pria yang akrab disapa Bimo itu merupakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang gugur saat mengikuti program TEP di Papua.  
    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Bimo bukan sekadar mahasiswa atau peserta program, melainkan seorang patriot muda Indonesia.  
    “Ia memilih jalan pengabdian, jalan yang tidak mudah, tetapi mulia. Ia datang ke ujung timur negeri bukan untuk mencari kemudahan, melainkan untuk memberi arti bagi semua,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu saat memimpin upacara penghormatan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 
    Iftitah menambahkan, Bimo adalah seorang patriot yang gugur dalam pengabdian. Menurutnya, tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi daripada menyerahkan jiwa dan raga untuk negara, dan Bimo telah melakukannya.  
    “Saya masih ingat pesan terakhirnya kepada sang ayah, ‘Bapak, saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua, untuk Tanah Papua’,” jelas Iftitah.
    Bimo merupakan Koordinator TEP dari IPB yang ditempatkan di kawasan transmigrasi Bomberay, Fakfak, Papua Barat. 
    Semasa hidup, almarhum dikenal aktif sebagai Ketua Angkatan Ilmu Tanah 58, Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HMIT), Koordinator Lapangan Fakultas Pertanian, dan Asisten Praktikum Praksis Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan. 
    Iftitah mengatakan, Bimo bisa saja memilih jalan hidup yang mudah karena dia merupakan anak yang cerdas dan mempunyai banyak pilihan. 
    “Namun, ia memilih jalan yang sulit, jalan yang mulia, membangun Indonesia dari garis depan NKRI bersama rakyat di wilayah yang paling membutuhkan kehadiran negara,” katanya.
    Adapun Iftitah bersama tim Kementrans memimpin langsung evakuasi pemulangan jenazah almarhum Bimo dari kawasan transmigrasi hingga ke rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. 
    Saat menjemput almarhum di Fakfak, Iftitah menerima banyak testimoni dari peserta TEP lain hingga para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Mereka kompak menceritakan berbagai jasa almarhum yang dikenal sebagai pemimpin sejati, sosok berpengaruh yang rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain.
    Bimo juga dikenal aktif mengajak rekan-rekannya untuk ikut menjadi peserta TEP.  
    “Itulah makna sejati dari kata patriot yang tidak menunggu panggilan, tetapi datang lebih dulu untuk berbuat,” kata Iftitah.
    Atas dedikasi tersebut, Kementrans secara khusus memohon kepada negara agar Bimo dimakamkan di tempat terhormat yang tidak jauh dari rumah kedua orangtuanya, di TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Pejuang.
    “Hari ini sejarah seperti berputar dengan cara yang menyentuh. Seorang patriot muda yang mengabdi di tanah transmigrasi kini beristirahat di samping pendiri gagasan besar yang ia perjuangkan,” kata Iftitah. 
    Menurutnya, pemberian tempat persemayaman terakhir itu bukan kebetulan karena di lokasi yang sama juga dimakamkan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.
    “Bung Hatta merupakan sosok yang menggagas transmigrasi sebagai gerakan besar membangun keadilan dan industrialisasi di luar Pulau Jawa,” tutur Iftitah.
    Pada kesempatan yang sama, ayah almarhum Bimo, Ngatno Prawiro Parjan, tak kuasa menahan tangis saat memberikan sambutan mewakili keluarga. 
    Sebelum berangkat mengabdi di Bomberay, Fakfak, Bimo menyampaikan keinginannya untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya di Tanah Papua.
    “Dia menimba ilmu yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Seperti kata Bapak Menteri tadi, pesan terakhirnya kepada saya adalah ingin mengamalkan ilmunya di Papua untuk teman-temannya di sana. Itu yang selalu terngiang di kepala saya, di ingatan saya,” ujarnya. 
    Menurut Ngatno, semangat itu menggambarkan ketulusan Bimo. Sebagai orangtua, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan sang anak.  
    “Hari ini, dia telah berhasil menuntaskan tugasnya, tugas negaranya, tugas usianya, dan tugas dari Rabb-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerimanya,” ungkapnya sambil terisak.
    Ngatno juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, menteri dan jajarannya, serta IPB yang telah menjadi rumah kedua bagi Bima. 
    “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan luar biasa bagi anak kami yang hidup sederhana, bahkan lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Terima kasih, saya tidak punya kata-kata lagi. Mohon maaf dan mohon dimaafkan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Tanah Air.

    Persoalan itu diatasi dengan kolaborasi nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai langkah percepatan pembangunan akses internet sampai ke pelosok daerah.

    Sinergi yang dilakukan Komdigi dan Kemendes PDT terbaru ini diklaim memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi dikutip Kamis (23/10/2025).

    Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.

    Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ucapnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. Disampaikannya bahwa salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal.

    Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.

    Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Beredar Kabar Pimpinan KKB Undius Kogoya Meninggal

    Beredar Kabar Pimpinan KKB Undius Kogoya Meninggal

    Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya Undius Kogoya dikabarkan meninggal di Wandai, Kabupaten Intan Jaya.

    “Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai,” kata Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori, Kamis (23/10/2025). Dikutip dari Antara.

    Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan Undius Kogoya meninggal di Kampung Jae Distrik Wandi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (22/10) pukul 15.00 WIT karena sakit.​​​​​​​

    Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai dan balik ke Intan Jaya, namun sesampainya di Wandai sakit dan ​​​​​ meninggal.​​​​​​​

    KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022.

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

    Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

    Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

    “Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah,” ujar Wayan.

    Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

    “Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC,” jelas Wayan. “Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler.”

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

    Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

    “Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ujar Wayan.

    Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

    Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

    Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Harga layanan internet 100 Mbps

    Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

    Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

    “Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga,” ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

    Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

    “Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi,” kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

    WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

    “Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi,” ungkap Shannedy.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

    CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

    Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

    MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

    “Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia,” tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

    Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengendap dalam bentuk deposito di bank.
    Hal itu disampaikan Dedi setelah menerima penjelasan langsung dari Bank Indonesia (BI).
    “Ini kami sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada enggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak,” kata Dedi dalam keterangan videonya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Dedi, dana yang dilaporkan per 30 September 2025 senilai Rp 3,8 triliun bukan deposito, tetapi kas daerah dalam bentuk giro.
    “Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya.
    Digunakan untuk Belanja Publik, Bukan Ditahan
    Dedi menegaskan dana kas daerah tersebut telah dipakai untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan.
    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ungkapnya.
    Ia pun membantah keras tudingan bahwa Pemprov Jabar sengaja mengendapkan dana untuk mencari keuntungan bunga.
    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Awas ya, tidak ada,” tegas Dedi.
    Dedi menyebut posisi kas daerah bersifat dinamis sesuai kebutuhan belanja.
    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.
    Polemik makin memanas setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan siap mundur jika terbukti memberikan informasi tidak sesuai fakta.
    Hal itu disampaikan Herman di hadapan Dedi dalam perjalanan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Dalam video yang diterima Kompas.com, Dedi menegaskan kunjungan ke Kemendagri dan BI dilakukan untuk mencocokkan data dana Rp 4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan.
    “Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito,” kata Dedi.
    Dedi lalu menanyakan kondisi kas daerah per 15 Oktober 2025 kepada Herman.
    “Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa?” tanya Dedi.
    “Rp 2,6 triliun, Pak, di RKUD,” jawab Herman.
    Herman memastikan seluruh dana Pemprov disimpan di Bank Jabar Banten (BJB).
    “Tidak ada, Pak, semua di Bank Jabar,” ujarnya.
    Dedi menegaskan akan bertindak tegas jika data BI menunjukkan angka berbeda.
    “Kalau nanti di BI ternyata uangnya Rp 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya…
    Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” kata Dedi.
    Herman menjawab mantap: “Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri.”
    Adu data terus bergulir antara Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana APBD Jawa Barat Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap dalam bentuk deposito.
    Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menantang Purbaya membuka data secara terbuka.
    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujarnya (20/10/2025).
    Menurut Dedi, tudingan bahwa daerah menahan belanja tidak berdasar. Pemprov Jabar justru mempercepat realisasi belanja publik.
    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi… pasti ada yang bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.
    Purbaya membalas dengan tegas, menyebut data bersumber dari BI.
    “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana… Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujarnya.
    Purbaya menegaskan tidak pernah menyebut Jabar secara khusus.
    “Saya enggak pernah sebut data Jabar… Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” katanya.
    Dedi menyatakan Pemprov Jabar terbuka untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Silakan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa. Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik,” tegasnya.
    Ia memastikan uang milik rakyat dipakai sepenuhnya untuk pembangunan, bukan “parkir” di bank.
    Berita sebelumnya, Menkeu Purbaya merilis data 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi. Jabar masuk daftar 5 besar daerah yang dinilai menyimpan dana di bank:
    1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

    2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

    3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

    4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

    5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

    6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

    7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

    8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

    9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

    10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

    11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

    12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

    13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

    14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

    15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
    Untuk memastikan kebenaran data, Dedi mengambil tiga Langkah. Pertama memanggil seluruh pejabat Pemprov Jabar, bertemu Kemendagri, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
    Ia menegaskan akan mencopot pejabat yang terbukti menyembunyikan data.
    “Saya tidak akan segan-segan berhentikan pejabat itu,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.