Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Bahlil Dorong Papua jadi Basis Produksi Bahan Baku Etanol

    Bahlil Dorong Papua jadi Basis Produksi Bahan Baku Etanol

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua menjadi salah satu wilayah untuk basis produksi bahan baku etanol. Hal ini menjadi upaya pengembangan bahan bakar bioetanol guna mewujudkan swasembada energi. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia masih mengimpor bensin dalam jumlah signifikan sehingga pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengembangan bioetanol melalui mandatory campuran bensin berbasis etanol.

    “Untuk bensin impor kita masih banyak, maka yang harus kita lakukan adalah membuat program mandatory E10, E20, atau E30,” ujar Bahlil usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Bahlil menyebut, bahan baku etanol dapat bersumber dari berbagai komoditas pertanian seperti singkong, jagung, dan tebu. Dia menilai Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah produksi bahan baku etanol nasional.

    “Etanol itu dari singkong, dari jagung, dari tebu, dan bahan baku lain. Saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian dari produksi bahan baku untuk etanol,” katanya.

    Selain bioetanol, Bahlil menuturkan, penguatan pemanfaatan energi nabati saat ini juga dilakukan melalui program mandatory biodiesel B40 yang ke depan akan ditingkatkan menjadi B50. Program tersebut memanfaatkan fatty acid methyl ester (FAME) yang berasal dari crude palm oil (CPO) dan dicampur dengan solar.

    “Kalau kita bicara B40, B50 kan itu campuran dari FAME, itu CPO dengan metanol dicampur solar,” katanya.

    Menurut Bahlil, peningkatan campuran biodiesel ke level 50% atau B50 akan membutuhkan tambahan bahan baku yang lebih besar.

    Adapun, Bahlil menekankan bahwa target swasembada energi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada pemaksimalan seluruh potensi energi dalam negeri, baik dari sumber fosil maupun energi nabati.

    “Swasembada yang dimaksud Bapak Presiden adalah kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di negara kita. Ada fosil, ada nabati,” ujar Bahlil.

  • Prabowo Serap Aspirasi Kepala Daerah se-Papua, Ada Usulan Provinsi Baru

    Prabowo Serap Aspirasi Kepala Daerah se-Papua, Ada Usulan Provinsi Baru

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto buka diskusi dan menyerap aspirasi kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam diskusi, ada usulan pembentukan provinsi baru di Papua.

    Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai membeberkan isu diskusi Prabowo bersama kepala daerah se-Papua yang berlangsung selama 3 jam. Ia menyebut diskusi berlangsung serius tapi santai.

    “Sebagaimana tadi Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan, begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, tetapi suasananya juga serius tapi santai,” kata Velix.

    Ada 5 poin kesimpulan yang diungkap Velix. Pertama Velix menjelaskan, penekanan Prabowo soal Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) menjadi fondasi utama pembangunan Papua ke depan. Prabowo meminta agar dokumen induk tersebut tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi benar-benar dijabarkan ke dalam agenda strategis yang terukur.

    “Bapak Presiden sampaikan bahwa Rencana Induk Pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian. Coba kita lihat bagaimana perjalanan selama 5 tahun, target-target waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029,” ujar Velix.

    Kemudian, Prabowo memberikan catatan penting terkair investasi yang besar selain dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang jumlahnya mencapai Rp 60 triliun. Prabowo menegaskan bahwa besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua.

    “Itu kerangka anggaran yang kedua. Dan kita akan memastikan dari komite, memastikan anggaran hampir 60-an triliun ini dari Kementerian/Lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas, dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Prabowo kata Velix, juya menekankan penataan regulasi yanh menjadi kunci agar berbagai program pembangunan tidak terhambat persoalan birokrasi. Prabowo mendorong adanya fleksibilitas aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga hambatan-hambatan teknis di lapangan dapat segera diatasi.

    Velix menyampaikan bahwa diskusi juga mengerucut pada penguatan kelembagaan di Papua. Di sini, muncul aspirasi dari para bupati untuk membentuk provinsi baru, khususnya berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.

    “Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” ucapnyam

    “Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.

    Terakhir, Prabowo memberikan penekanan pada penguatan sumber daya manusia yanhbmenjadi salah satu pilar utama dalam arah kebijakan pembangunan Papua ke depan. Velix menyebut, Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek pendidikan dan kesehatan.

    “Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” ujar Velix.

    “Tentang arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 Daerah Otonom Baru, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” imbuhnya.

    (eva/azh)

  • Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit agar Hasilkan BBM

    Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit agar Hasilkan BBM

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.

    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.

    Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.

    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.

    Kepala negara ingin daerah-daerah Papua menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Bumi Cendrawasih.

    Selanjutnya, Prabowo juga ingin pemanfaatan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua.

    Menurut Prabowo, teknologi tenaga surya dan tenaga air sudah semakin murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.

    “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.

    Jika tiap daerah bisa swasembada energi, menurut Prabowo, Indonesia akan menghemat ratusan triliun karena tidak perlu mengimpor BBM dari luar negeri.

    “Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur dia.

  • Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua

    Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua

    Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada
    Kepala Daerah
    se-Papua dan
    KEPP-OKP
    di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP telah menggelar sejumlah pertemuan internal serta rapat bersama
    Mendagri
    dan kepala daerah se-Tanah Papua pada Senin (15/12/2025).
    “Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, seperti apa komite ini akan bekerja,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Menurut Tito, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral.
    Kondisi tersebut diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari dua provinsi menjadi enam dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.
    Lebih lanjut, Tito juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan
    Pembangunan Papua
    (RAPPP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
    Ia menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan
    top-down
    dan
    bottom-up
    .
    Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, tugas utama KEPP-OKP adalah melakukan
    sinkronisasi dan harmonisasi
    program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah (pemda) di Papua, serta menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
    “Kemudian, setelah itu (komite juga) akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Tito.
    Untuk mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan.
    Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden jika diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
    “Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi (dan) harmonisasi, program ini betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” ucap Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi

    Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi

    Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa mulai tahun 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar dari luar negeri.
    “Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor
    solar
    lagi dari luar negeri mulai tahun depan,” kata Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan
    Papua
    di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Prabowo menyampaikan hal ini usai mendapat laporan dari Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    .
    Selain itu, Kepala Negara menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dalam kurun waktu empat tahun.
    “Kita harapkan dalam empat tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar,” ujar Prabowo.
    Dalam rapat ini, Prabowo berharap setiap daerah, termasuk Papua, bisa melakukan
    swasembada energi
    .
    Prabowo menambahkan bahwa Menteri ESDM juga sudah memiliki perencanaan agar daerah di Papua bisa menikmati bahan bakar hasil produksinya sendiri.
    “Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
    Di samping itu, ia menekankan pemanfaatan sumber tenaga surya atau tenaga air.
    Sebab, teknologi tersebut sudah semakin murah dan bisa digunakan untuk daerah-daerah terpencil.
    “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” lanjut dia.
    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin agar kelapa sawit ditanam di Papua demi mewujudkan swasembada energi.
    Bukan cuma sawit, ia mendorong tanaman tebu serta singkong juga ditanam di Papua karena mampu menghasilkan etanol.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo. “Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” lanjut dia.

    Dengan demikian, Prabowo berharap Indonesia dapat menghemat uang ratusan triliun untuk subsidi dan impor BBM.
    “Kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ramal 20 Tahun Lagi Ekonomi RI Jadi 4 Besar Dunia

    Prabowo Ramal 20 Tahun Lagi Ekonomi RI Jadi 4 Besar Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini telah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan berpotensi menembus peringkat lima besar, bahkan empat besar, dalam dua dekade mendatang.

    Namun, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa tantangan utama terletak pada pemerataan dan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). 

    “Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15–20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo.

    Meski demikian, Presiden menilai besarnya potensi ekonomi nasional harus diiringi dengan pengelolaan kekayaan negara yang adil, profesional, dan berintegritas agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat.

    “Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya,” ujarnya.

    Prabowo menekankan bahwa sumber daya Indonesia yang besar hanya akan bermakna jika dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

    “Sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja bersama memikul tanggung jawab besar tersebut.

    “Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semua, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini,” kata Prabowo.

    Presiden juga mengakui bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menjaga dan mengelola kekayaan nasional. Namun, dia menegaskan pemerintah pusat tengah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

    “Kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum andal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri,” ujarnya.

    Menurut Prabowo, pengakuan atas kekurangan bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan bersama.

    “Saya selalu mengajak bukan untuk menurunkan semangat kita, tetapi justru membangkitkan semangat kita,” pungkas Prabowo.

  • Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pembebasan pajak terhadap penyaluran bantuan pakaian reject untuk korban bencana di Sumatra. 

    Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Purbaya menjelaskan, pakaian reject yang dimaksud bukan berasal dari bantuan pemerintah atau barang sitaan negara, melainkan dari pabrik yang berada di kawasan berikat.

    “Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya.

    Terkait permintaan Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membantu kelancaran penyaluran bantuan tersebut, termasuk soal keringanan pajak, Purbaya menyatakan secara prinsip hal itu memungkinkan dilakukan.

    “Bisa lah, gampang itu kan [kondisi] kalau ada bencana, ada pengecualian,” katanya.

    Adapun mengenai jumlah perusahaan yang akan terlibat dalam penyaluran bantuan pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan hingga kini baru dua perusahaan yang disebutkan.

    “Kan yang disebutin baru dua. Saya nggak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.

    Pemerintah saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme serta cakupan pembebasan pajak agar penyaluran bantuan ke Papua dapat berjalan cepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bantuan pakaian tersebut berawal dari laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaan dua perusahaan garmen besar di kawasan ekonomi khusus untuk membantu korban Banjir Sumatra. Kedua perusahaan tersebut memiliki stok pakaian layak pakai yang merupakan produk reject export, yakni barang yang tidak memenuhi standar ekspor akibat kesalahan produksi ringan.

    “Mereka banyak menyimpan [pakaian] reject export. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit. Jadi mereka simpan,” ujarnya.

    Tito menyebut, satu perusahaan mampu menyediakan sekitar 100.000 pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25.000 pakaian, sehingga total bantuan mencapai 125.000 potong pakaian. Seluruh pakaian tersebut rencananya akan disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Namun, penyaluran pakaian reject export dari kawasan ekonomi khusus tersebut memerlukan izin dari dua instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan. Meski begitu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan barang ekspor digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, sepanjang ada surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

    Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat resmi dan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan agar proses perizinan dapat dipercepat. Presiden Prabowo pun menyetujui usulan tersebut dan meminta agar bantuan disalurkan di bawah pengawasan pemerintah serta diterima langsung oleh para korban bencana.

    “Ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan asal ada surat permintaan resmi dari instansi. kami sudah mengeluarkan surat resmi kami mohon dukungan dari pak Menkeu dan pak Mendag agar bisa dikirimkan secapat mungkin,” kata Tito.

  • Kita Mampu Kirim 3 Kali Kebutuhan, Tak Ada Alasan Daerah Terdampak Bencana Kesulitan Pangan

    Kita Mampu Kirim 3 Kali Kebutuhan, Tak Ada Alasan Daerah Terdampak Bencana Kesulitan Pangan

    Disisi lain, Prabowo meminta setiap kabupaten untuk mulai melakukan swasembada pangan. Dia menyebut setiap daerah dapat mencari bibit-bibit yang cocok untuk ditanam sesuai karakteristik wilayahnya.

    “Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap Kabupaten harus swasembada pangan, kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein,” jelas Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ekonomi Indonesia diakui menjadi terbesar ke-8 di dunia. Dia optimis 15 sampai 20 tahun kedepan, ekonomi Indonesia mampu masuk urutan ke-4 terbesar dunia.

    “Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia, diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Namun, kata dia, Indonesia mengalami masalah soal pemerataan hingga pengelolaan manajemen kekayaan negara. Prabowo menekankan kekayaan negara harus dikelola dengan jujur agar dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

    “Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus memanage mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya dan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

  • Mendag Klaim Harga Pangan Terkendali Jelang Nataru

    Mendag Klaim Harga Pangan Terkendali Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga pangan untuk kebutuhan pokok terkendali menjelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga dan pasokan komoditas pangan saat ini tetap terkendali. Namun, dia juga mengakui ada beberapa komoditas yang sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Pada dasarnya pasokan terus harga [bahan pokok] juga terkendali ya, tidak ada kenaikan, rata-rata masih ada yang di atas HET sedikit, ada yang di bawah. Jadi pada prinsipnya harga terkendali. Pasokan [kebutuhan barang pokok] terkendali semua,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan sejumlah harga pangan merangkak naik. Telur ayam ras, misalnya, mengalami tren yang terus meningkat dari bulan ke bulan, tepatnya sejak Mei 2025 hingga pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan harga telur ayam ras terjadi secara luas di hampir separuh wilayah Indonesia.

    “Kenaikan telur ayam ras terjadi di 48,9% wilayah di Indonesia atau sekitar 176 kabupaten/kota,” ungkap Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    BPS mencatat, harga telur ayam ras sudah berada di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp30.000 per kilogram. Kini, rata-rata harga telur ayam ras mencapai Rp32.287 per kilogram atau naik 1,84% dibandingkan November 2025. 

    Adapun, harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Intan Jaya, serta Rp90.000 per kilogram di Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp24.333 per kilogram.

    Selain itu, rata-rata harga daging ayam ras pada pekan kedua Desember 2025 berada di atas HAP, yaitu Rp40.039 per kilogram. Untuk diketahui, HAP konsumen daging ayam ras ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

    “Kenaikan ini [daging ayam ras] adalah sebesar 4,02% dan terjadi di 63,33% wilayah di Indonesia atau sekitar 228 kabupaten/kota,” sambungnya.

    Harga tertinggi daging ayam ras tercatat mencapai Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya, Rp80.000 per kilogram di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara harga terendah berada di kisaran Rp23.200 per kilogram.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis sebelumnya, kenaikan paling signifikan terjadi pada aneka cabai yang dalam beberapa hari terakhir terus melambung.

    Asep (35), salah satu pedagang di Pasar Parung Panjang, mengatakan harga cabai rawit merah kini melonjak jauh dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp85.000 per kilogram.

    “Harganya naik terus, sekilo [cabai rawit merah] Rp85.000 [per kilogram]. Bulan kemarin biasanya Rp40.000–50.000 per kilogram,” kata Asep saat ditemui Bisnis, Jumat (12/12/2025).

    Lalu, harga cabai rawit hijau kini dibanderol Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting sebesar Rp60.000 per kilogram.

    Untuk komoditas lain, Asep menyebut harga bawang merah justru turun dalam empat hari terakhir menjadi Rp40.000 per kilogram dari biasanya Rp45.000–Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih reguler berada di angka Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih kating mencapai Rp65.000 per kilogram.

    Pada komoditas protein hewani, Bagas (30), pedagang ayam, juga mengungkap adanya kenaikan harga daging ayam menjelang perayaan Nataru, yakni dibanderol Rp50.000 per ekor.

    “Ayam Rp50.000 per ekor. Ayam naik semua. Tergantung ukuran. Biasanya Rp45.000 [per ekor untuk yang paling besar],” katanya.

    Kemudian, harga daging sapi berada di level Rp125.000 per kilogram. Bahkan, harganya berpotensi naik hingga Rp130.000 per kilogram saat mendekati Nataru.

    Untuk harga telur ayam juga mulai merangkak naik menjadi Rp31.000 per kilogram dan berpotensi mencapai Rp32.000 per kilogram pada Nataru.

    “Biasanya Rp29.000–30.000 [per kilogram]. Selalu naik kalau mau Nataru tetapi turun setelah Nataru, paling mentok jadi Rp32.000 per kilogram,” kata Hasan (50), pedagang telur.

    Untuk komoditas lainnya, tomat ukuran kecil dijual Rp10.000 per kilogram, sementara tomat besar Rp12.000. Adapun harga tepung terigu kemasan masih di kisaran Rp12.000 per kilogram, dan tepung terigu curah Rp8.000 per kilogram.

  • Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Minta Proyek Jalan Trans Papua Segera Dituntaskan

    Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Minta Proyek Jalan Trans Papua Segera Dituntaskan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Jalan Trans Papua guna membuka akses ke seluruh wilayah Papua, sekaligus menurunkan biaya logistik dan mengurangi keterisolasian daerah.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Presiden menyatakan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

    “Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga harga-harga logistik bisa kita potong, bisa kita kurangi,” kata Prabowo.

    Selain infrastruktur, Presiden menekankan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi di setiap daerah. Menurutnya, Papua memiliki potensi energi yang besar dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Selain swasembada pangan juga swasembada energi. Kita berharap di tiap daerah juga swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik,” ujarnya.

    Prabowo menambahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang agar daerah-daerah di Papua dapat menikmati langsung hasil energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

    “Menteri ESDM sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Presiden.

    Untuk wilayah dengan medan sulit dan terpencil, Presiden mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Ia menilai, perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau.

    “Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil,” ujarnya.

    Selain itu, Presiden juga menyebut potensi pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang dapat dimanfaatkan di wilayah pedalaman.

    “Tenaga hydro juga ada hydro-hydro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah terpencil,” tambahnya.

    Menurut Prabowo, kemandirian energi daerah akan mengurangi ketergantungan pada pengiriman BBM dari wilayah lain yang biayanya mahal.

    “Ini semua supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” pungkas Prabowo.