provinsi: PAPUA

  • Satgas Cartenz Tangkap KKB Terlibat Penembakan Polisi di Lanny Jaya

    Satgas Cartenz Tangkap KKB Terlibat Penembakan Polisi di Lanny Jaya

    Timika, Beritasatu.com – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Puncak yang diduga terlibat kasus penembakan terhadap personel Polres Lanny Jaya, Brigadir Joan H Sibarani di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya pada 10 September 2024.

    Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan Dugi Telenggen ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya pada Senin (27/10/2025). 

    “Selain terlibat kasus penembakan almarhum Brigpol Joan H Sibarani, Dugi Telenggen juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Fallo dalam kejadian yang sama,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangan dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Duli Telenggen dibekuk aparat gabungan Satgas Ops Damai Cartenz bersama personel Polres Lanny Jaya saat merespons pertikaian masyarakat di Kampung Ninam.

    “Ketika mendatangi massa di Kampung Ulume, petugas menemukan seseorang yang memegang telepon genggam yang diduga milik Dugi Telenggen. Setelah dilakukan pendalaman, petugas pun melakukan penangkapan,” jelas Faizal.

    Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit ponsel Nokia, buku catatan, dua lembar fotokopi KTP, satu kartu identitas pribadi, dan dua tas noken kecil berwarna hitam.

    Faizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penangkapan tersebut.

    “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kami terus berkomitmen untuk menindak setiap pelaku kejahatan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan anggota Polri di Papua,” ujarnya.

    Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga menyebut keberhasilan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Papua.

    “Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap jaringan KKB lainnya. Tujuannya yakni untuk menciptakan Papua yang aman dan damai,” katanya.

    Dengan penangkapan Dugi Telenggen, Satgas Ops Damai Cartenz berharap situasi keamanan di wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya semakin kondusif serta mampu memutus rantai aksi kekerasan bersenjata di Tanah Papua.

  • Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempererat kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor. 

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah itu diambil karena kerja sama dalam program yang dijalankan bersama IFAD seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

    “Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tetapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program Tekad bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Yandri Susanto saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Mendes Yandri menegaskan keberlanjutan program Tekaad menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan. 

    Selain itu Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

    Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

    Dengan mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui program Tekaaad tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program Tekad telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.

    Ia menegaskan IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.

    “Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.

  • 5
                    
                        Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026
                        Nasional

    5 Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026 Nasional

    Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi merilis jumlah kuota haji reguler yang diperoleh 34 provinsi di Indonesia.
    Dalam ibadah haji 2026, Indonesia mendapatkan total kuota sebanyak 221.000 jemaah. Dari total kuota itu, haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320 jemaah. Sedangkan untuk haji khusus mendapat kuota sebanyak 17.680 jemaah.
    Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi yang mendapatkan kuota haji reguler terbanyak pada 2026. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mendapatkan kuota haji reguler 2026 sebanyak 42.409 jemaah.
    Di peringkat kedua ada Jawa Tengah yang mendapatkan kuota sebanyak 34.122. Sedangkan di peringkat ketiga ada Jawa Barat yang mendapat jatah haji reguler sebanyak 29.643 jemaah.
    Berikut lima provinsi yang paling banyak mendapatkan kuota haji reguler 2026:
    Selain terbanyak, terdapat lima provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026. Bahkan empat dari lima provinsi tersebut mendapatkan jatah tidak lebih dari 500 jemaah.
    Sulawesi Utara menjadi provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026 dengan 402 jemaah. Sedangkan di atasnya ada Papua Barat dengan 447 jemaah, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendapatkan 516 kuota haji reguler.
    Berikut lima provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026:
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembagian kuota disusun sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Sistem pembagian ini mengedepankan prinsip keadilan, sehingga provinsi yang memiliki jumlah pendaftar lebih banyak otomatis mendapatkan kuota lebih besar.
    “Berkaitan dengan hal tersebut, kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antar provinsi,” kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).
    Dalam rapat tersebut, Dahnil juga menjelaskan bahwa masa tunggu jemaah haji reguler di seluruh provinsi kini disamaratakan menjadi 26 tahun.
    Penyamarataan masa tunggu tersebut membuat nilai manfaat yang diterima setiap jemaah haji akan sama, karena lamanya waktu tunggu juga setara.
    “Perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum. Sedangkan rencana kuota tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2025. Waktu tunggu jemaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun, sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama,” kata Dahnil.
    Berikut daftar lengkap kuota haji reguler untuk 34 provinsi di Indonesia:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

    “Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

    Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

    “Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

    Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

    1.            Aceh: 5.426

    2.            Sumatera Utara: 5.913

    3.            Sumatera Barat: 3.928

    4.            Riau: 4.682

    5.            Jambi: 3.276

    6.            Sumatera Selatan: 5.895

    7.            Bengkulu: 1.354

    8.            Lampung: 5.827

    9.            Jakarta: 7.819

    10.          Jawa Barat: 29.643

    11.          Jawa Tengah: 34.122

    12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

    13.          Jawa Timur: 42.409

    14.          Bali: 698

    15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

    16.          Nusa Tenggara Timur: 516

    17.          Kalimantan Barat: 1.858

    18.          Kalimantan Tengah: 1.559

    19.          Kalimantan Selatan: 5.187

    20.          Kalimantan Timur: 3.189

    21.          Sulawesi Utara: 402

    22.          Sulawesi Tengah: 1.753

    23.          Sulawesi Selatan: 9.670

    24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

    25.          Maluku: 587

    26.          Papua: 933

    27.          Bangka Belitung: 1.077

    28.          Banten: 9.124

    29.          Gorontalo: 608

    30.          Maluku Utara: 785

    31.          Kepulauan Riau: 1.085

    32.          Sulawesi Barat: 1.450

    33.          Papua Barat: 447

    34.          Kalimantan Utara: 489

  • Infografis Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Infografis Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Padahal seperti diketahui, cuaca panas belakangan ini sangat terasa di Indonesia.

    Namun, BMKG menyebut, dalam sepekan kedepan, potensi hujan diprediksi meningkat di sebagian wilayah Indonesia meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, serta sebagian Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi.

    “Memasuki pekan akhir Oktober, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan,” kata BMKG seperti dikutip Liputan6.com dari laman resminya www.bmkg.go.id, Selasa (28/10/2025).

    BMKG menuturkan, pada awal musim hujan umumnya ditandai dengan siang yang masih terik dan hujan tidak merata di sore atau malam hari, serta perubahan pola angin dan peningkatan kelembaban udara.

    BMKG pun menuliskan periode waspada terjadinya peningkatan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada periode 27-30 Oktober 2025, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

    Di antaranya, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi.

    Selain itu, menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu kedepan, BMKG mengimbau masyarakat untuk pertama, waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

    Lantas, wilayah mana saja yang diprediksi BMKG bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedang, hingga lebat pada akhir Oktober 2025? Apa saja imbauan BMKG? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Menurut BMKG, pada skala global, indikator Dipole Mode Index (DMI) saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar −1.27, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut.

    Faktor lain, menurut dia, di antaranya terpantau Madden-Jullian Oscillation (MJO) di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektifitas di wilayah tersebut.

    “Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Samudra Hindia barat daya Banten hingga selatan NTB dan Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua,” papar BMKG.

    BMKG menjelaskan, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah Sirkulasi Siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Teluk Thailand, di Laut Natuna, dari Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari perairan utara Maluku Utara hingga Laut Seram.

    “Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua pegunungan hingga Papua Barat Daya,” terang BMKG.

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

    Sementara itu, labilitas atmosfer lokal yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan sebagian besar Kep.Papua.

     

  • Zulhas Buka soal Harga Pangan yang Mengalami Kenaikan

    Zulhas Buka soal Harga Pangan yang Mengalami Kenaikan

    Jakarta

    Harga pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada September 2025, yang tercermin dari angka inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY). Hal ini salah satunya didorong oleh akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai 6,44% ini tergolong cukup tinggi, jauh di atas target inflasi umum sebesar 2,5 plus minus 1%.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan program MBG membuat permintaan pangan seperti ayam, telur, dan ikan naik, sehingga harga juga ikut terkerek.

    “Memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua harga komoditas tertentu yang naik gitu, tapi juga ada yang turun,” kata Zulhas, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Dan itu juga memang terakhir ini kan diakselerasi percepatan makanan bergizi, itu luar biasa. Sehingga telur, ayam itu ada kenaikan kira-kira 6-7%, ya gitu,” sambungnya.

    Zulhas menjelaskan, percepatan pelaksanaan program MBG masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Hal ini selaras dengan target besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun depan.

    Namun demikian, Zulhas juga mengakui bahwa percepatan tersebut seharusnya dibarengi dengan pematangan ekosistemnya, khususnya dari sisi bahan baku. Oleh karena itu, butuh waktu penyesuaian hingga akhirnya pemerintah bisa menurunkan tekanan harga.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, inflasi umum masih terkendali di angka 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, pemerintah masih bisa menjaga pergerakan inflasi dengan baik melalui koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

    Meski begitu, pihaknya menyoroti perkembangan komponen inflasi volatile foods yang terbilang cukup tinggi. Menindak hal tersebut, Ferry mengatakan, Tim Pengendali Inflasi akan turun tangan dan mencoba mencari cara dalam pengendalian harga pangan.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini (inflasi volatile foods) bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ujar Ferry, masih di acara yang sama.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut harga ayam meroket di tingkat konsumen seiring program MBG dilaksanakan. Menurut Dadan, harga ayam naik karena meningkatnya kebutuhan produk tersebut dalam program MBG.

    “Wakil Kepala Kadin menyatakan sekarang harga ayam menaik, meningkat, karena kebutuhan MBG, saya kira ini ada benarnya,” kata Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Dadan menerangkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Berangkat dari situ, setidaknya dibutuhkan 350 kilogram ayam dan 3.000 butir telur per hari.

    Menurutnya, setidaknya membutuhkan 4.000 ekor ayam petelur agar dapat memenuhi kebutuhan MBG. Untuk itu, menilai perlu adanya tambahan peternak baru agar tidak kekurangan pasokan ayam dan telur untuk menu MBG.

    Lihat juga Video Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden yang Berhasil Turunkan Harga Pangan

    (kil/kil)

  • Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Pengalaman di masa awal itulah yang menjadi bekal penting bagi Hamjah untuk membangun cara kerja yang lebih rapi dan terpercaya. Dari proses belajar itu, ia mulai memahami pola transaksi warga, kapan masyarakat ramai bertransaksi, apa saja kebutuhannya, dan bagaimana memberikan pelayanan yang aman. Perlahan, hal ini membuat semakin banyak warga yang percaya dan mengandalkan kiosnya untuk berbagai transaksi keuangan.

    Sebagai tenaga pendidik, Hamjah pun merasa perannya tidak berhenti pada pengelolaan transaksi harian semata. Ia juga terpanggil untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan bertransaksi secara aman, agar manfaat layanan keuangan bisa dirasakan lebih luas.

    Hamjah juga menyebut bahwa dirinya aktif dalam komunitas AgenBRILink di tingkat Kabupaten. Menurutnya, forum yang dilaksanakan secara online tersebut menjadi ruang bagi para agen untuk saling bertukar informasi, hingga saling memberi dukungan ketika menghadapi kendala di lapangan.

    “Kami tergabung dalam grup BRILink Kabupaten Biak Numfor secara virtual karena lokasi kami jauh dari kantor cabang. Tapi manfaatnya besar sekali, baik untuk pengembangan bisnis dan sebagai sarana bertukar pengalaman, agar kami bisa terus mengedukasi masyarakat tentang transaksi yang aman,” katanya.

    Pada kesempatan terpisah Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa peranan agen yang dijalani Hamjah telah menjadi cerminan nyata dari semangat inklusi keuangan yang dijalankan BRI di seluruh pelosok negeri. Hingga saat ini, jaringan AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1 juta agen dan telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui para mitra seperti Hamjah, BRI terus memperluas literasi keuangan, menghadirkan layanan yang mudah dijangkau, dan memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat di level grassroot.

  • Bahlil Minta SPBU Swasta Tak Paksakan Kehendak soal BBM

    Bahlil Minta SPBU Swasta Tak Paksakan Kehendak soal BBM

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta tidak memaksakan kehendak terkait kandungan etanol dalam BBM base fuel.

    “Dan kedua jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan. Jangan dikira ini kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Mulanya, Bahlil membantah etanol tidak bagus sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahlil mengatakan saat ini sudah banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran BBM.

    Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan bahan bakar campuran etanol 10% (E10) pada tahun 2027.

    “Jadi sangat tidak benar jika ada diskusi, diskusi oleh berbagai kelompok bahwa etanol ini nggak bagus. India sudah pakai E10, Amerika E20, Thailand E20, beberapa negara di Amerika sudah E85. Kita ini jangan selalu beripkir selalu seolah-olah itu ada sesuatu-sesatu gitu,” katanya.

    Bahlil mengatakan produk etanol merupakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya didapatkan dari produk lokal seperti jagung, tebu, dan singkong. Dengan begitu, Bahlil bilang hal ini akan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

    “Etanol ini bahan bakunya dari jagung, tebu, singkong dan ini tidak hanya sekedaar untuk mempertahankan eneri kita. Tapi juga menciptakan lapangan kerja dan instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan di daerah-daerah,” katanya.

    Bahlil menerangkan, mandatori E10 akan mengikuti suksesi B40 yang diniali telah mempu menekan impor solar. Bahkan Bahlil bilang jika mandatory B50 dapat jalan pada tahun depan, Indonesia bisa terbesar dari impor solar.

    “Sekarang kita mau bikin di bensin, caranya gimana biar nggak impor? Kita dorong E10 dan E20. Etanol,” katanya.

    (ara/ara)

  • Tidak Benar Etanol Nggak Bagus, India-AS Sudah Pakai

    Tidak Benar Etanol Nggak Bagus, India-AS Sudah Pakai

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak bagus. Bahlil mengatakan saat ini sudah banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran BBM.

    Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan bahan bakar campuran etanol 10% (E10) pada 2027.

    “Jadi, sangat tidak benar jika ada diskusi, diskusi oleh berbagai kelompok bahwa etanol ini nggak bagus. India sudah pakai E10, Amerika E20, Thailand E20, beberapa negara di Amerika sudah E85. Kita ini jangan selalu berpikir selalu seolah-olah itu ada sesuatu-sesuatu gitu,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Bahlil juga menanggapi SPBU swasta yang menolak campuran etanol dalam base fuel atau BBM murni yang diimpor Pertamina beberapa waktu lalu.

    “Dan kedua, jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan. Jangan dikira ini kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis kakak sudah baca,” katanya.

    Bahlil mengatakan, etanol merupakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya didapatkan dari produk lokal seperti jagung, tebu, dan singkong. Dengan begitu, Bahlil bilang hal ini akan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

    “Etanol ini bahan bakunya dari jagung, tebu, singkong dan ini tidak hanya sekedar untuk mempertahankan energi kita, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan di daerah-daerah,” katanya.

    Bahlil menerangkan, mandatori E10 akan mengikuti suksesi B40 yang dinilai telah menekan impor solar. Bahkan Bahlil bilang jika mandatori B50 dapat jalan pada tahun depan, Indonesia bisa terbesar sari impor solar.

    “Sekarang kita mau bikin di bensin, caranya gimana biar nggak impor? Kita dorong E10 dan E20. Etanol,” katanya.

    Lihat juga Video: Dipanggil Prabowo, Bahlil Lapor Soal Etanol-Hilirisasi

    (ara/ara)