Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

    BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

    Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. 

    Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

    “Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

  • Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal rencana pemerintah menambah porsi saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk harganya, Bahlil meyakini akan menawar semurah mungkin.

    Tak cuma murah, Bahlil bahkan menegaskan, enambahan jumlah saham pemerintah di PTFI sebesar 10% berpotensi gratis. “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya saat ditanya perihal kelanjutan rencana pemerintah menambah porsi saham di PTFI, ditemui awak media di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Yang terang, kata Bahlil, penambahan porsi saham merupakan upaya yang baik. Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

    “Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

    Bahlil membeberkan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2025 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di Freeport Indonesia sudah memasuki tahap final.

    “Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

    Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

    (pgr/pgr)

  • Pemkab Subang berkomitmen jaga areal persawahan dari alih fungsi

    Pemkab Subang berkomitmen jaga areal persawahan dari alih fungsi

    Areal sawah yang merupakan lahan produktif harus dilindungi. Ini penting, karena selain menjaga status Subang sebagai daerah lumbung padi, juga sebagai upaya mewujudkan swasembada panganSubang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, berkomitmen untuk menjaga areal persawahan dari alih fungsi lahan, agar ketahanan pangan terjaga, sehingga status Subang sebagai daerah lumbung padi bisa tetap terjaga.

    “Areal sawah yang merupakan lahan produktif harus dilindungi. Ini penting, karena selain menjaga status Subang sebagai daerah lumbung padi, juga sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan,” kata Penjabat Bupati Subang Imran, saat panen raya di Subang, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan harus terus dilakukan. Salah satunya ialah dengan menjaga keberadaan areal persawahan.

    Menurut dia, untuk melindungi areal persawahan dari alih fungsi lahan, itu bisa dilakukan dengan rencana tata ruang wilayah yang jelas. Apalagi kini Subang tengah menjadi daerah yang bertransformasi menuju daerah industri.

    “Melalui rencana tata ruang wilayah yang jelas, kita bisa lihat lahan mana yang perlu diproteksi untuk ketahanan pangan Subang dan Jawa Barat. Sinergi dari semua pihak, dari pusat sampai petani, ini menjadi kunci mencapai target swasembada,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang hadir dalam panen raya di Subang menyebutkan sejumlah strategi agar Indonesia mampu mencapai target swasembada pangan pada 2028.

    Menurut dia, perbaikan di berbagai sektor pertanian menjadi salah satu pendorong percepatan swasembada pangan.

    “Semua harus diperbaiki, benihnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki. Pupuk kan sudah, kemarin dari 4,5 juta (pupuk subsidi) menjadi 9 juta lebih, semua harus kita perbaiki kalau kita mau optimal,” katanya.

    Menurut dia, upaya mencetak sawah yang diinisiasi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu strategi yang harus terus ditindaklanjuti.

    “Pak Mentan luar biasa sekarang, buka sawah (cetak sawah) di Merauke, buka sawah di Kalimantan Tengah. Jadi dari berbagai lini diperbaiki agar kita bisa dalam waktu cepat swasembada,” ujarnya.

    Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan inovasi teknologi di bidang pangan seperti penggunaan mesin panen padi, penebaran pupuk dengan drone, dan lainnya.

    Menurut Zulkifli, banyak teknologi pertanian yang kini bisa diadopsi oleh para petani maupun kelompok tani.

    Lebih lanjut, menurut dia, Indonesia harus mulai beralih ke cara-cara modern bila ingin meningkatkan produktivitas pertanian.

    Sebelumnya, ia mengungkap strategi untuk mencapai target swasembada pangan dalam waktu lima tahun, adalah melalui perluasan tanam di luar Pulau Jawa.

    Dia mengatakan, secara khusus mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, katanya, Papua akan dijadikan sebagai pusat lumbung pangan.

    Baca juga: PTPN VIII akan bangun kawasan industri di Kabupaten Subang
    Baca juga: PT Pindad terus mematangkan rencana pindah ke Subang

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • CSR Pertamina Ternate dukung UMKM lokal milik disabilitas

    CSR Pertamina Ternate dukung UMKM lokal milik disabilitas

    Kerajinan tangan yang kita lakukan menerapkan prinsip daur ulang, mengolah kain sisa tidak terpakai menjadi busana dengan kearifan lokalTernate (ANTARA) – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan apresiasi kepada mitra binaan CSR Pertamina Fuel Terminal (FT) Ternate, Koko Craft merupakan kelompok disabilitas yang bergerak dalam kerajinan tangan di Kelurahan Jambula.

    “Kelompok disabilitas ini termasuk dalam mitra binaan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Fuel Terminal Ternate, kata “Koko” dalam bahasa Ternate berarti Bangkit. Mereka (Koko Craft) hebat bisa membuat bahan kain yang tidak terpakai, lalu diambil, kemudian jadi topi dan pakaian khas Ternate yang cantik. Program CSR dari Pertamina yang memberdayakan masyarakat disabilitas ini perlu kita apresiasi,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot di Ternate, Kamis.

    Wamen ESDM diketahui sebelumnya ikut pelaksanaan Peresmian BBM Satu Harga bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Kepala BPH Migas Erika Retnowati; dan Pj Sekretariat Daerah Maluku Utara Abubakar Abdullah bertempat di Fuel Terminal Ternate, pada Rabu 30 Oktober 2024 kemarin.

    Dia menyebut, kelompok ini memanfaatkan limbah non-B3 seperti tempurung kelapa dan kain sisa sebagai produk kerajinan tangan, kelompok disabilitas ini memiliki daya juang tinggi untuk mematahkan stigma masyarakat.

    Setelah acara Peresmian BBM Satu Harga di Kantor FT Ternate, Aisah yang termasuk dalam kelompok disabilitas penerima manfaat program CSR Pertamina tersebut memberikan cenderamata berupa topi dan baju khas daerah Ternate kepada Wamen ESDM, Kepala BPH Migas serta Pj Sekda Maluku.

    “Kerajinan tangan yang kita lakukan menerapkan prinsip daur ulang, mengolah kain sisa tidak terpakai menjadi busana dengan kearifan lokal,” ujar Aisah.

    Sunardi selaku Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengatakan Program CSR Pertamina adalah contoh nyata dan menjadi kekuatan positif yang menginspirasi, memberdayakan, dan membawa berkah bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali.

    “Apresiasi dari Wamen ESDM merupakan bukti bahwa Pertamina hadir untuk memberdayakan masyarakat melalui program CSR yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Sunardi pun berharap adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan demi menunjukkan komitmen untuk memajukan kelompok ini secara berkelanjutan.

    “Dari sini kedepannya perlu adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan baik Pemerintah dan Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, berdaya saing dan mandiri,” lanjut Sunardi.

    Program CSR Pertamina Fuel Ternate bersama Kelompok Kerajinan Tangan Koko Craft bertujuan untuk mendukung Program Pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Poin 10 Berkurangnya Kesenjangan.

    Baca juga: Wakil Menteri ESDM resmikan 14 penyalur BBM Satu Harga
    Baca juga: Wamen ESDM resmikan 40 klaster BBM

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Masyarakat sipil serukan perlindungan hayati dari tambang nikel

    Masyarakat sipil serukan perlindungan hayati dari tambang nikel

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat sipil Indonesia, yang hadir dalam Segmen Tingkat Tinggi perundingan global Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16) di Cali, Kolombia, menyerukan pentingnya perlindungan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia yang terancam ekspansi tambang nikel.

    “Hampir 80 persen atau 2,5 juta hektare wilayah deposit nikel di Indonesia yang terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati, serta berada di dalam wilayah adat,” kata Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Isu mengenai tambang mineral penting menjadi diskursus hangat dalam pertemuan COP16 CBD mengingat potensi ancamannya yang tinggi terhadap integritas ekosistem, keanekaragaman hayati, dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di negara-negara produsen.

    Saat ini, terdapat hampir 1 juta hektare konsesi tambang nikel di Indonesia, yang 66 persen atau sekitar 0,64 juta hektarnya merupakan tutupan hutan alam. Besarnya luasan konsesi tambang nikel di Indonesia yang terus bertambah ini didorong oleh agenda transisi energi global untuk memasok komponen baterai kendaraan listrik, dengan tujuan ekspor utama ke China.

    Timer Manurung mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi produksi nikel karena dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati mengingat deposit nikel di Indonesia yang mencapai luasan 3,1 juta hektare terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Dia juga menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kuota bagi ekspansi tambang nikel yang bisa dilakukan di luar daerah yang tidak bisa ditambang lagi untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih buruk.

    Selain mengancam keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem, pertambangan nikel juga mengancam kehidupan masyarakat adat.

    Program Officer Hutan dan Iklim dari Yayasan MADANI Berkelanjutan Salma Zakiyah menyatakan bahwa agenda transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim global tidak boleh merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Target 8 KM-GBF mencakup mandat untuk meminimalkan dampak aksi iklim terhadap keanekaragaman hayati.

    Baca juga: BRIN sarankan ekspor nikel dibatasi hanya 30 persen

    Oleh karenanya, Indonesia harus menyelaraskan kebijakan iklim dengan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk harmonisasi Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP).

    “Seluruh kebijakan terkait iklim dan keanekaragaman hayati harus didasarkan pada prinsip keadilan iklim. Ini mencakup pengakuan dan perlindungan wilayah hidup kelompok rentan, pelibatan penuh dan efektif, perlindungan sosial, serta pemulihan hak-hak kelompok rentan ketika terjadi kerusakan, termasuk pemulihan hak dan wilayah hidup masyarakat adat dan lokal,” kata Salma.

    Baca juga: KNMKI dorong pemerintahan baru perbaiki tata kelola industri nikel
     

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • 40 Penyalur BBM Satu Harga Tuntas Terbangun pada 2024, Terbaru di Maluku dan Papua – Page 3

    40 Penyalur BBM Satu Harga Tuntas Terbangun pada 2024, Terbaru di Maluku dan Papua – Page 3

    Sebelumnya, PT Patra Logistik salah satu perusahaan Pertamina Group yang bergerak di sektor logistik energi Minyak dan Gas nasional kembali memperoleh penugasan baru untuk melakukan Distribusi BBM satu Harga di Wilayah 3T Krayan, Regional Kalimantan.

    Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik Tri Yudha Nurmansyah dalam acara peresmian Distribusi BBM satu Harga menyambut baik penugasan dan kepercayaan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga serta menyampaikan komitmennya dalam pendistribusian BBM

    “Kami menyambut dengan sangat baik penugasan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga, penugasan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada PT Patra Logistik atas penugasan lainnya yang telah dijalankan selama ini, tentunya kami akan selalu memastikan dan menjaga distribusi BBM agar terus dapat dirasakan oleh Masyarakat, khusunya di Krayan, Kalimantan Utara,” ujarnya dikutip Rabu (28/2/2024).

    Tri Yudha Nurmansyah juga menyampaikan kesiapan armada untuk mendukung pendistribusian BBM satu Harga di suluruh wilayah Indonesia.

    “Kami telah memiliki pengelolaan armada darat, laut dan udara yang siap medukung distibusi BBM diseluruh penjuru wilayah Indonesia demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Tri Yudha Nurmansyah mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga yang telah memberikan kepercayaan selama ini untuk melakukan distibusi energi kepada Masyarakat dari sabang hingga Merauke.

     

     

  • KPU Papua Barat ajukan penambahan surat suara pilkada dua kabupaten

    KPU Papua Barat ajukan penambahan surat suara pilkada dua kabupaten

    Manokwari (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengajukan penambahan sebanyak 2.404 lembar surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

    “Manokwari masih kurang 641 lembar surat suara dan Manokwari Selatan 1.763 lembar surat suara,” kata Pelaksana Staf Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Dwi Herdiany di Manokwari, Kamis.

    Ia menjelaskan kebutuhan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari sebanyak 138.944 lembar, namun jumlah yang diterima KPU kabupaten setempat sebanyak 138.492 lembar.

    Dari hasil penyortiran, ditemukan 189 lembar surat suara dalam kondisi rusak dan perlu diganti sehingga total pengajuan penambahan surat suara untuk Kabupaten Manokwari sebanyak 641 lembar.

    “KPU Manokwari masih kekurangan 452 lembar dari total kebutuhan surat suara ditambah dengan yang rusak setelah disortir,” jelas Herdiany.

    Untuk Kabupaten Manokwari Selatan, kata dia, total kebutuhan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebanyak 29.507 lembar dan jumlah surat suara yang telah diterima sebanyak 29.572 lembar.

    Surat suara tersebut kemudian disortir dan ditemukan ada 1.828 lembar dalam kondisi rusak. Dengan demikian terdapat kekurangan surat suara sebanyak 1.763 lembar surat suara.

    “Surat suara yang diterima KPU Manokwari Selatan ada kelebihan 65 lembar, tetapi saat sortir ditemukan banyak yang rusak. Kami sudah ajukan penambahan ke penyedia,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, terdapat kelebihan surat suara yang diterima KPU lima kabupaten di Papua Barat sebanyak 1.832 lembar dan nantinya akan dimusnahkan pada H-1 pemungutan suara.

    KPU Kabupaten Fakfak kelebihan 540 lembar dan rusak 100 lembar, KPU Teluk Bintuni kelebihan 659 lembar dan rusak 401 lembar, serta KPU Teluk Wondama kelebihan 210 lembar dan rusak 54 lembar.

    Kemudian, KPU Kaimana ada kelebihan 318 lembar dan 105 lembar rusak, selanjutnya KPU Pegunungan Arfak terdapat kelebihan 105 lembar dan yang rusak ada 87 lembar.

    “Total surat suara rusak dari lima kabupaten 747 lembar yang sudah diganti dengan surat suara lebih, jadi masih ada kelebihan 1.085 lembar yang akan dimusnahkan,” ucap Herdiany.

    Dia mengatakan total kebutuhan surat suara Pilkada 2024 untuk tujuh kabupaten di Papua Barat sebanyak 400.616 lembar, termasuk 2.000 lembar surat suara persiapan jika ada PSU (pemungutan suara ulang).

    Kebutuhan surat suara itu meliputi Kabupaten Manokwari 138.994 lembar, Fakfak 63.002 lembar, Teluk Bintuni 58.373 lembar, Kaimana 44.798 lembar, Pegunungan Arfak 35.546 lembar, Teluk Wondama 30.446 lembar, dan Manokwari Selatan 29.507 lembar.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • BMKG Prakirakan Kota Besar di Indonesia Hujan dan Berawan pada Kamis 31 Oktober 2024

    BMKG Prakirakan Kota Besar di Indonesia Hujan dan Berawan pada Kamis 31 Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, berbagai kota besar di Indonesia akan hujan dan berawan pada Kamis (31/10/2024).

    Prakirawan BMKG Maria Klaudiana mengatakan hujan lebat akan melanda Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, hingga Mataram. “Sementara Tanjung Selor, Palangkaraya, Banjarmasin, Manado, Mamuju, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke juga berpotensi turun hujan,” kata dia dilansir Antara.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Selain itu, Denpasar, Kupang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari.

    Adapun beberapa kota besar lain diprakirakan mengalami kondisi berawan, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Gorontalo, dan Kendari.

    BMKG memprakirakan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Gelombang setinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di Laut China Selatan, Samudra Pasifik timur Filipina, Samudra Hindia barat daya Sumatera, dan Laut Arafuru.

  • Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU RI, Berlaku 31 Oktober

    Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU RI, Berlaku 31 Oktober

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi mengubah harga produk BBM-nya per 1 Oktober 2024. PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia resmi menurunkan harga BBM non subsidi untuk periode Oktober 2024.

    Hingga Kamis, 31 Oktober 2024, terpantau harga BBM masih sama seperti perubahan terakhir per 1 Oktober 2024 lalu.

    Pertamina misalnya, untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) kini turun menjadi Rp 12.100 per liter, dari sebelumnya Rp 12.950 per liter pada September 2024. Penurunan juga terpantau pada BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) dari yang sebelumnya Rp 14.475 per liter, kini dibanderol menjadi Rp 13.250 per liter.

    Sementara itu, untuk BBM Solar non subsidi jenis Dexlite juga turun dari yang sebelumnya dipatok Rp 14.050 per liter pada September 2024, kini menjadi Rp 12.700 per liter. Berikutnya, produk Pertamina DEX dari sebelumnya dibanderol Rp 14.550 per liter, kini turun menjadi Rp 13.150 per liter.

    Sementara untuk Pertamax Green 95 pada periode Oktober 2024 ini dibanderol Rp 12.700 per liter, turun dari Rp 13.650 per liter pada periode September 2024 lalu.

    Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti di wilayah DKI Jakarta.

    Sementara untuk harga BBM bersubsidi untuk BBM Solar/Biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, masing-masing masih dibanderol Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liter.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi selalu dievaluasi berkala mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi rutin dilakukan. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pada Oktober ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga,” jelas Heppy, dalam keterangan resmi.

    Penurunan harga BBM non subsidi ini pun berlaku di semua daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Tak hanya Pertamina, harga BBM di SPBU Shell, BP-AKR, hingga Vivo juga turun per 1 Oktober 2024.

    Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU RI, berlaku sejak 1 Oktober 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta:

    Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax: 12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp 13.250 per liter

    Pertamina Dex: Rp 13.150 per liter

    Dexlite: Rp 12.700 per liter

    Pertamax Green 95: Rp 12.700 per liter

    BBM Shell:

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.070 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-power Nitro: Rp 13.260 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR:

    BP Ultimate: Rp 13.070 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter

    BBM Vivo:

    Revvo 95: Rp12.950/liter

    Revvo 92: Rp12.190/liter

    Revvo 90: Rp 11.995/liter.

    (wia)

  • Petani Yakin Swasembada Pangan Cepat Tercapai dengan Program Cetak Sawah

    Petani Yakin Swasembada Pangan Cepat Tercapai dengan Program Cetak Sawah

    Jakarta, Beritasatu.com – Petani sekaligus Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor, mendukung penuh langkah pemerintah yang berupaya keras meningkatkan produksi padi nasional dengan melakukan pencetakan sawah di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Menurutnya, cetak sawah merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan nasional. Apalagi, swasembada pangan merupakan program prioritas presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia.

    “Saya optimistis swasembada bisa dicapai dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi, Bapak Presiden Prabowo menunjuk Pak Amran Sulaiman. Bagi saya, Pak Amran punya pengalaman tinggi dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Yadi, dikutip dari keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Yadi mengatakan, Kabupaten Merauke merupakan kabupaten subur yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan produktivitas. Menurutnya, di sana banyak lahan tidur yang belum dioptimalkan. Oleh karena itu, cetak sawah dengan menggunakan teknologi dan mekanisasi adalah langkah tepat.

    “Memang kuncinya ada di mekanisasi karena semua biaya produksi yang dikeluarkan dapat ditekan hingga 50%. Saya kira ini langkah tepat dan juga langkah cerdas,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program cetak sawah dapat dilaksanakan secara optimal. Program ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional serta mendukung sektor pertanian sebagai pilar ekonomi di tengah ancaman krisis pangan global.

    Program cetak sawah ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, survei teknis lapangan, hingga penyusunan regulasi dan panduan teknis. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menambahkan, program cetak sawah tidak hanya bertujuan memperluas lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pedesaan.

    “Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Sudaryono.

    Dia menerangkan, pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

    Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

    “Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa,” jelas Sudaryono.