Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Realisasi nilai ekspor Papua Barat pada September naik 1,32 persen

    Realisasi nilai ekspor Papua Barat pada September naik 1,32 persen

    Ekspor migas dengan komoditas bahan bakar mineral menyumbang 98,68 persen atau 336,80 juta dolar AS dari total ekspor.Manokwari (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi ekspor pada periode September 2024 mencapai 341,31 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen (month to month/mtm).

    Kepala BPS Papua Barat Merry, di Manokwari, Jumat, mengatakan ekspor minyak dan gas (migas) dengan komoditas bahan bakar mineral menyumbang 98,68 persen atau 336,80 juta dolar AS dari total ekspor.

    “Sisanya disumbang oleh komoditas nonmigas dengan realisasi 4,52 juta dolar AS atau 1,32 persen dari total ekspor,” kata Merry.

    Dia menyebut nilai ekspor komoditas migas pada September 2024 mengalami peningkatan 0,60 persen (mtm) jika dibanding dengan periode sebelumnya yang terealisasi 334,79 juta dolar AS.

    Kinerja ekspor komoditas nonmigas juga mengalami pertumbuhan 116,56 persen (mtm), yaitu dari 2,09 juta dolar AS pada Agustus 2024 menjadi 4,52 juta dolar AS pada September 2024.

    “Kinerja ekspor, baik migas maupun nonmigas sama-sama mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya,” ujar Merry.

    Ia mengatakan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai mencapai 189,75 juta dolar AS atau 55,60 persen dari total ekspor Papua Barat pada September 2024.

    Ekspor Papua Barat juga menyasar sejumlah negara lain, seperti Korea Selatan dengan nilai mencapai 112,98 juta dolar AS (33,10 persen), Thailand 34,06 juta dolar AS (9,98 persen), dan Hong Kong 2,11 juta dolar AS.

    “Ada juga negara Taiwan dan lainnya yang menjadi tujuan ekspor Papua Barat,” kata Merry.

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan laut di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 336,80 juta dolar AS atau 98,68 persen dari total ekspor Papua Barat.

    Kemudian, Pelabuhan Laut Manokwari senilai 2,27 juta dolar AS, Bandara Soekarno-Hatta 2,11 juta dolar AS, dan Pelabuhan Tanjung Priok Surabaya 0,05 dolar AS.
    Baca juga: Papua Barat ekspor 5 ton kakao Ransiki ke Eropa
    Baca juga: Pemprov PBD perkuat fasilitas tunjang ekspor ikan tuna

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hotman Paris Ajari Natalius Pigai Bela Korban HAM, Modalnya Cukup Handphone-Bukan Anggaran Rp 20 T

    Hotman Paris Ajari Natalius Pigai Bela Korban HAM, Modalnya Cukup Handphone-Bukan Anggaran Rp 20 T

    GELORA.CO  – Pengacara kondang Hotman Paris ikut angkat bicara soal pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.

    Natalius Pigai meminta agar anggaran Kementerian HAM ditambah, yakni dari semula sekira Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun.

    Selain itu, putra asli Papua itu meminta agar pegawai Kementerian HAM ditambah sebanyak 2.500 orang.

    Pernyataan Natalius Pigai itu memicu kontroversi di masyarakat.

    Hotman Paris sendiri menilai permintaan tersebut tidak masuk akal.

    Hal tersebut disampaikan Hotman Paris lewat status instagramnya @hotmanparis_official pada Jumat (1/11/2024).

    Dalam postingannya, Hotman Paris menegaskan soal tugas dan fungsi Kementerian HAM

    Kementerian HAM katanya tidak berwenang dalam penindakan hukum, melainkan hanya berfokus pada pencegahan dan identifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    Oleh karena itu, pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 20 triliun dan penambahan pegawai lebih dari 2.500 orang tidak mendasar.

    “Halo bapak Menteri Hak Asasi Manusia, anda meminta anggaran Rp 20 triliun dan minta pegawai 2500 orang lebih, pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi manusia kan tidak berwenang alam penindakan hukum? hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang,” ujar Hotman Paris.

    “Kalau itu tugasnya pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kementerian modalnya cukup handphone,” ujarnya menunjukkan ponselnya,” tambahnya.

    Hotman Paris kemudian memberikan saran sederhana agar Kementerian HAM dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM.

    Sarannya adalah membentuk tim pengaduan yang bertugas menerima aduan masyarakat selama 24 jam.

    Tim tersebut hanya cukup dibelaki ponsel.

    Mereka bertugas sebagai administrator dari sejumlah akun media sosial resmi milik Kementerian HAM, di antaranya instagram dan TikTok.

    “Saran saya begini Pak Menteri, beli lima handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga Indonesia, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jadi lima handphone dipegang oleh lima orang, satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok,” ungkap Hotman.

    “Jadi cukup tujuh orang staf bapak untuk menerima pengaduan seluruh (rakyat) Indonesia. Bikin shiftnya tiga kali sehari, berarti 24 jam tiga gelombang. Tiga kali tujuh berarti bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan (rakyat) Indonesia, seperti yang dating ke Hotman 911, oke!” tegasnya.

    Setelah tim pengaduan terbentuk, Hotman Paris meminta Natalius Pigai membentuk satu tim lainnya.

    Tim tersebut bertugas untuk menampung semua pengaduan dan mengidentifikasi, kemudian melakukan tindakan.

    “Jadi saya melihat staf bapak cukup 50 orang dan anggarannya tidak terlalu besar, ya karena memang untuk penindakan pelanggaran HAM itu adalah tugas Polisi dan Kejaksaan, bukan tugas bapak,” ungkap Hotman Paris.

    “Hotman 911 modalnya cuma satu handphone, sudah berapa puluh-berapa ratus korban pemerkosaan datiang ke sini, (korban) pembunuhan, penganiayaan, dan berhasil sukses semuanya. Dan kami tidak minta satu sen pun biayanya,” jelasnya.

    Hotman Paris menegaskan akan tetap membantu pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Alasannya karena dirinya adalah pengacara Prabowo.

    “Saya akan memberikan nasehat-nasehat, ini nasehat didasarkan itikad baik, jadi bapak cukup perlu tujuh handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Hotman Paris juga menegaskan bahwa melalui Hotman 911, mereka telah berhasil membantu banyak korban tanpa meminta biaya.

    Di antaranya kasus pemerkosaan yang dialami oleh kakak-beradik di Purworejo yang diperkosa 13 orang.

    Selain itu kasus seorang ibu muda yang tewas terjatuh di lift Bandara Kualanamu Medan.

    “Setiap subuh saya menerima pengaduan dari begitu banyak, terakhir Purworejo, dua kakak-beradik diperkosa 13 orang selama satu tahun, ada ibu muda di Bandara Medan, jatuh dari lift meninggal tiga hari membusuk di bawah lift, pemerkosaan di Lampung, penganiayaan di berbagai pesantren, semuanya datang ke Hotman 911 dan semuanya berhasil,” ujar Hotman Paris di akhir tayangan.

    Postingan Hotman Paris pun didukung masyarakat.

    Mereka menilai saran yang disampaikan Hotman Paris lebih masuk akal dibandingkan dengan permintaan Natalius Pigai yang meminta penambahan anggaran Rp 20 triliun dalam penuntasan masalah HAM di Indonesia.

    @ariadi.sp: Tombol ganti mentri HAM

    @hacker_ajaaa: Mantap menyala bang hotman

    @jk.liandy: Benarr sekali

    @indrahantu_1502: Bagini la yg bikin rakyat makin cinta sama bg hotman.. cerdas, tegas, lugas dan berwibawa.. sehat selalu.. muliate

    @ecko.widiyanto: Mantap abangku 

    @nyomanherayani: Maafkan ya,,,dari wajah saajaa sudah ragu” gmna gtu

    @sofie_tanoelia: Mantaaaap bang Hotman….mudah2an bang Hotman yang menggantikan menteri yang minta uang 20 T itu..

    @pakdif2gd: Wkwkw langsung dikasih tutor ama yg pro, parah

    @topannanda_: Itu kan pemikiran orang yg bener bang, lahhh klo yg ono kan yg penting anggaran naik dulu kerja mah blakangan 

    @mulyadi5485: Kasih paham Pak @hotmanparisofficial 

    @dedialinurdin74: @natalius_pigai dengerin nih nasehat bang Hotman 

    @rieldha_rachman: Menyala abangku @hotmanparisofficial 

    @baguspantaumansurabaya: Menterinya diajari Bang Hotman. tolong Pak Prabowo diganti saja menteri yang dimaksud Bang Hotman @prabowo

    Natalius Pigai Balas Teguran Keras Dino Patti Djalal

    Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun menuai kritik tajam.

    Banyak yang menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara.

    Satu di antaranya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

    Lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Djalal mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

    Pria yang pernah menjabat Duta Besar untuk Amerika Serikat itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

    Dino menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

    Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

    Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

    Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

    “Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tulis Dino.

    Natalius Pigai pun diingatkannya untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.

    Selain itu, Natalius Pigai diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan yang berisiko.

    Saat ini, sebagai pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih besar daripada ketika menjadi aktivis.

    “Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya,” ujar Dino. 

    “Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi,” bebernya. 

    “Credibility is everything (Kredibilitas adalah segalanya),” tegas Dino.

    Pernyataan Dino Patti Djalal pun disambut ramai masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan warganet dalam kolom komentar.

    @AlasBanjaran: Padahal jhon kennedy sudah mengajarkan, “jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan buat negaramu”. Jadi khusus buat pigai, jangan ngeluh karna anggaran kecil yah, demi negara kalo perlu pake uang pribadi juga gak papa yah

    @jackjackparrr: Harusnya ada koordinasi dan komunikasi internal dulu sebelum ke publik. Tapi kenapa tidak terjadi pak?

    Jawaban Natalius Pigai

    Natalius Pigai pun angkat suara soal pernyataan Dino Patti Djalal.

    Dirinya bahkan me-retweet postingan yang mengkiritiknya keras itu.

    Dalam status twitternya @NataliusPigai2 pada Kamis (23/10/2024), Natalius Pigai mengklarifikasi pernyataannya.

    Natalius Pigai menyebut anggaran yang dimintanya kepada Presiden Prabowo itu tidak digunakan secara percuma.

    Anggaran senilai Rp 20 triliun katanya akan digunakan untuk membangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM di seluruh penjuru dunia.

    Selain itu, angagran digunakan untuk membangun Laboratorium dan rumah sakit.

    “Soal Anggaran: Saya mau bangun “ Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll,” ungkap Natalius Pigai. 

    “Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia,” bebernya. 

    Selain itu, lanjutnya, anggaran akan digunakan untuk sosialisasi terkait HAM.

    “KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dll” masih banyak lagi,” imbuhnya. 

    Dalam postingannya, Natalius Pigai juga menyentil Dino Patti Djalal.

    Natalius Pigai menganjurkan kepada Dino Patti Djalal untuk belajar lagi soal HAM untuk memahami pernyataannya.

    “Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan Sy bahwa ‘saya si maunya 20 T kalau negara sanggup’,” tutup Natalius Pigai.

    Balasan yang disampaikan Natalius Pigai kembali memicu reaksi dari masyarakat.

    Sebagian tidak sependapat dengan pemikiran Natalius Pigai, mengingat kini masyarakat tengah dalam himpitan ekonomi.

    Sebagian lainnya mengaku setuju, namun ide Natalius Pigai tersebut diminta sejalan dengan prioritas pembangunan.

    @CakKhum: Lha rakyatnya sekarang lagi pada susah, daya beli masyarakat turun, harusnya prioritaskan mengangkat ekonomi rakyat dulu, kalau rakyatnya nyari makan gampang, punya daya beli, nyari kerja mudah maka orang akan bisa bayar pajak dan keuangan negara akan ikut membaik

    @yusdinur75: Pak Menteri @NataliusPigai2, ide2 bagus pak menteri perlu ditata supaya terlihat rapi di ruang publik, mana yang prioritas/primer dan mana yang sekunder. Ide universitas HAM misalnya, apakah memang sangat prioritas atau bisa dengan ide substitusi, misalnya membuka jurusan HAM di universitas2 negeri.. misalnya saja.. hehe

    @coconath_ty: Bener, ide nya bagus. Tapi perlu ditata dan prioritas dulu mana yg mau dikerjain dulu

    @JurnalAspirasi: Rakyat Indonesia masih miskin Bung Pigai belum sejahtera, ini sudah 79 tahun merdeka. Sejahterakan dulu rakyat, baru bicara HAM. Tak ada HAM, jika rakyat miskin, apalagi universitas HAM, itu omong kosong. Pigai2, khayalan lo konyol

    DPR Bakal Panggil Natalius Pigai

    Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

    Dikutip dari Kompas.com, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

    “Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

    Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

    “Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

    Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

    Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

    “(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

    Alasan Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Ditambah

    Usai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai langsung meminta kepada Presiden Prabowo agar anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

    Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini sebesar Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

    Karenanya Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya.

    Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

    Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

    “Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

    Menurutnya jika negara punya kemampuan anggaran ideal kementeriannya di atas Rp 20 triliun.

    “Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” lanjut dia.

    Pigai menilai Prabowo tentu punya alasan khusus membentuk Kementerian HAM.

    Menurut dia, Prabowo punya rencana besar di balik pembentukan kementerian tersebut.

    “Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain,” tutur Natalius Pigai.

    “Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.

    Karena itu, Pigai menilai bahwa penyusunan visi, misi, dan strategi sampai penyusunan anggaran Kementerian HAM haruslah dilihat sebagai potret pembangunan HAM secara menyeluruh.

    Menurut dia, upaya untuk mencapai pembangunan tersebut tak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil.

    “Anggarannya kecil, enggak bisa,” kata dia.

    Pigai Bicara Beda Komnas HAM dengan Kementerian HAM

    Dari slide yang ditampilkan, Natalius Pigai memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

    Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

    Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM.

    Menurutnya Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

    “Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM,” tuturnya.

    “Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas,” dia menegaskan.

    Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

    Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM

  • Viral Video Natalius Pigai Kabur Waktu Ditanya Wartawan, Bungkam Soal Anggaran Rp 20 Triliun

    Viral Video Natalius Pigai Kabur Waktu Ditanya Wartawan, Bungkam Soal Anggaran Rp 20 Triliun

    GELORA.CO  – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai kembali viral di media sosial.

    Bukan karena pernyataannya yang kontroversi, kali ini dirinya viral lantaran kabur dari wartawan.

    Peristiwa tersebut terjadi usai menghadiri pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024)

    Video tersebut satu di antaranya diunggah akun instagram @fakta.indo pada Jumat (1/11/2024).

    Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Natalius Pigai awalnya terlihat keluar dari ruangan rapat.

    Dirinya yang mengenakan batik berwarna coklat itu pun disapa para awak media yang sudah menunggu di depan ruangan.

    Namun, sesaat disapa, pria asli Papua itu berjalan cepat.

    Dirinya yang semula berjalan lurus secara tiba-tiba berbelok ke arah selasar di sebalah kanan ruang rapat.

    Tanpa menggubris pertanyaan, pria itu segera menapaki anak tangga untuk turun meninggalkan awak media.

    Tidak ada penjelasan dari Natalius Pigai terkait hasil rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI ataupun perkembangan soal penambahan anggaran Rp 20 triliun.

    Padahal, permintaan penambahan anggaran tersebut menuai kontroversi di masyarakat. 

    “Menteri HAM Natalius Pigai menghindari wartawan usai rapat dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10), di mana ia menyampaikan alasan pihaknya mengusulkan anggaran fantastis Rp 20 triliun,” tulis admin @fakta.indo pada Jumat (1/11/2024).

    Postingan tersebut pun ditanggapi ramai masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan dalam kolom komentar.

    @dhona.agungp: 1000 program. Lawak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia aja gak berjalan

    @aprilialisa17: Cocok nih di usut kejagung

    @riansaputra_mn: Ada ada saja kelakuan herman dzumafo ni

    @fachreza12: Lucu banget menghindarnya..

    @chudushady: Reshuffle

    @rinoi07: Wong kok unik

    @eric_sebayang: Lawak2

    @reikasamosir: Pak.. mohon gaya tukang parkirnya jgn ditonjolkan lg!! Skrg anda MENTERI lohh!! Mending balik jd tkg parkir lg pak!!

    @nijamshihabb88: Saya juga punya lebih dari 200.000 program tapi saya gak bisa bilang satu-satu

    @ribaklae: Orang2 rakussss

    Memanas! Natalius Pigai Balas Teguran Keras Dino Patti Djalal

    Sebelumnya, pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun rupiah menuai kritik tajam.

    Banyak yang menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara.

    Satu di antaranya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

    Lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Djalal mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

    Pria yang pernah menjabat Duta Besar untuk Amerika Serikat itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

    Dino menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

    Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

    Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

    Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

    “Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tulis Dino.

    Natalius Pigai pun diingatkannya untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.

    Selain itu, Natalius Pigai diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan yang berisiko.

    Saat ini, sebagai pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih besar daripada ketika menjadi aktivis.

    “Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya,” ujar Dino. 

    “Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi,” bebernya. 

    “Credibility is everything (Kredibilitas adalah segalanya),” tegas Dino.

    Pernyataan Dino Patti Djalal pun disambut ramai masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan warganet dalam kolom komentar.

    @AlasBanjaran: Padahal jhon kennedy sudah mengajarkan, “jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan buat negaramu”. Jadi khusus buat pigai, jangan ngeluh karna anggaran kecil yah, demi negara kalo perlu pake uang pribadi juga gak papa yah

    @jackjackparrr: Harusnya ada koordinasi dan komunikasi internal dulu sebelum ke publik. Tapi kenapa tidak terjadi pak?

    Jawaban Natalius Pigai

    Natalius Pigai pun angkat suara soal pernyataan Dino Patti Djalal.

    Dirinya bahkan me-retweet postingan yang mengkiritiknya keras itu.

    Dalam status twitternya @NataliusPigai2 pada Kamis (23/10/2024), Natalius Pigai mengklarifikasi pernyataannya.

    Natalius Pigai menyebut anggaran yang dimintanya kepada Presiden Prabowo itu tidak digunakan secara percuma.

    Anggaran senilai Rp 20 triliun katanya akan digunakan untuk membangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM di seluruh penjuru dunia.

    Selain itu, angagran digunakan untuk membangun Laboratorium dan rumah sakit.

    “Soal Anggaran: Saya mau bangun “ Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll,” ungkap Natalius Pigai. 

    “Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia,” bebernya. 

    Selain itu, lanjutnya, anggaran akan digunakan untuk sosialisasi terkait HAM.

    “KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dll” masih banyak lagi,” imbuhnya. 

    Dalam postingannya, Natalius Pigai juga menyentil Dino Patti Djalal.

    Natalius Pigai menganjurkan kepada Dino Patti Djalal untuk belajar lagi soal HAM untuk memahami pernyataannya.

    “Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan Sy bahwa ‘saya si maunya 20 T kalau negara sanggup’,” tutup Natalius Pigai.

    Balasan yang disampaikan Natalius Pigai kembali memicu reaksi dari masyarakat.

    Sebagian tidak sependapat dengan pemikiran Natalius Pigai, mengingat kini masyarakat tengah dalam himpitan ekonomi.

    Sebagian lainnya mengaku setuju, namun ide Natalius Pigai tersebut diminta sejalan dengan prioritas pembangunan.

    @CakKhum: Lha rakyatnya sekarang lagi pada susah, daya beli masyarakat turun, harusnya prioritaskan mengangkat ekonomi rakyat dulu, kalau rakyatnya nyari makan gampang, punya daya beli, nyari kerja mudah maka orang akan bisa bayar pajak dan keuangan negara akan ikut membaik

    @yusdinur75: Pak Menteri @NataliusPigai2, ide2 bagus pak menteri perlu ditata supaya terlihat rapi di ruang publik, mana yang prioritas/primer dan mana yang sekunder. Ide universitas HAM misalnya, apakah memang sangat prioritas atau bisa dengan ide substitusi, misalnya membuka jurusan HAM di universitas2 negeri.. misalnya saja.. hehe

    @coconath_ty: Bener, ide nya bagus. Tapi perlu ditata dan prioritas dulu mana yg mau dikerjain dulu

    @JurnalAspirasi: Rakyat Indonesia masih miskin Bung Pigai belum sejahtera, ini sudah 79 tahun merdeka. Sejahterakan dulu rakyat, baru bicara HAM. Tak ada HAM, jika rakyat miskin, apalagi universitas HAM, itu omong kosong. Pigai2, khayalan lo konyol

    DPR Bakal Panggil Natalius Pigai

    Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

    Dikutip dari Kompas.com, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

    “Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

    Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

    “Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

    Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

    Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

    “(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

    Alasan Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Ditambah

    Usai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai langsung meminta kepada Presiden Prabowo agar anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

    Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini sebesar Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

    Karenanya Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya.

    Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

    Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

    “Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

    Menurutnya jika negara punya kemampuan anggaran ideal kementeriannya di atas Rp 20 triliun.

    “Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” lanjut dia.

    Pigai menilai Prabowo tentu punya alasan khusus membentuk Kementerian HAM.

     Baca juga: Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden dan Yovie Widianto Jadi Staf Khusus Presiden, Simak Tugas Mereka

    Menurut dia, Prabowo punya rencana besar di balik pembentukan kementerian tersebut.

    “Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain,” tutur Natalius Pigai.

    “Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.

    Karena itu, Pigai menilai bahwa penyusunan visi, misi, dan strategi sampai penyusunan anggaran Kementerian HAM haruslah dilihat sebagai potret pembangunan HAM secara menyeluruh.

    Menurut dia, upaya untuk mencapai pembangunan tersebut tak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil.

    “Anggarannya kecil, enggak bisa,” kata dia.

    Pigai Bicara Beda Komnas HAM dengan Kementerian HAM

    Dari slide yang ditampilkan, Natalius Pigai memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

    Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

    Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM.

    Menurutnya Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

    “Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM,” tuturnya.

     Baca juga: Minta Pendukung 01 & 03 Legowo, Natalius Pigai Sampaikan Paham Prabowoisme

    “Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas,” dia menegaskan.

    Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

    Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.

  • Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Kota Bogor (ANTARA) – Pentas politik nasional tahun 2024 yang sempat diharu biru oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berhasil diakhiri secara baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024 dan membentuk pemerintahan Kabinet Merah Putih sebagai simbol persatuan.

    Kini tinggal agenda kontestasi politik tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah serentak, yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Pilkada bakal digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi dari 38 provinsi di Tanah Air, 415 kabupaten dari 416 kabupaten, dan 93 kota dari 98 kota di Indonesia.

    Tahun 2024 ini menjadi tahun yang untuk pertama kalinya, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada)

    Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, rakyat pemilih di 38 provinsi di Tanah Air, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal memilih gubernur dan wakil gubernur yang mereka inginkan, termasuk di empat provinsi baru yakni di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, yang baru pertama kalinya menyelenggarakan pilkada di tahun ini.

    Berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, rakyat pemilih juga akan mencoblos calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, sedangkan di satu kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Rakyat pemilih juga akan menentukan siapa wali kota dan wakil wali kota yang layak memimpin di 93 dari 98 kota di Indonesia, sedangkan di lima kota administratif, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Akankah tahun politik 2024 di Tanah Air ini berakhir berakhir baik? Pastilah setiap orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berharap tahun politik berakhir dengan baik, tidak justru menimbulkan kericuhan atau bahkan perpecahan sesama anak bangsa?

    Komisi pemilihan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah bertekad menyelenggarakan pemilu yang damai. Bahkan secara seragam di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU mewajibkan setiap pasangan peserta pemilu, baik dari calon independen maupun calon yang diusung partai politik, setelah ditetapkan dan menjelang dimulainya masa kampanye, mereka bersama-sama membacakan ikrar atau deklarasi pemilu damai.

    Deklarasi pemilu damai berisi empat butir, yakni pertama, akan melaksanakan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kedua, akan mematuhi dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum. Ketiga, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian serta tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Keempat menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif.

    Tahun 2024 menjadi ujian besar bagi stabilitas politik di Indonesia, dengan akhir masa jabatan para gubernur, bupati, dan wali kota bertepatan dengan tahapan pemilu dan pilkada.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naman Menteri HAM Natalius Pigai kembali jadi sorotan. Pasalnya, pria asal Papua ini dinilai terlalu dini meminta tambahan anggaran yang jumlahnya disebut di luar nalar.

    Setelah sebelumnya meminta tambahan anggaran Rp20 triliun, Pigai kini meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 orang.

    Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.

    “Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf,” kata Pigai.

    Sejumlah pegiat media sosial pun menyampaikan kritik tajam atas keinginan Pigai. Banyak yang mengaku heran dengan sikap Pigai yang begitu percaya diri meminta anggaran.

    “Stelah mintak tambahan 20 Triliun buat bikin Universitas HAM pertama di dunia, kini Pigai mintak tambahan pegawai ribuan dg anggaran sbesar 1,2 Triliun,” cuit Yusuf Dumdum di media sosial X, dikutip Jumat (1/11/2024).

    “Dagelan.. bukannya pelanggaran HAM hanya akan ketahuan pasca kejadian?.. menteri ini mungkin hanya akan bekerja saat tjd pelanggaran atau gejala2 disinyalir bakal ada pelanggaran ham.. pentingkah ada universitas ham?.. kan dah ada fakultas fisipol, fakultas hukum, fakultas sosiologi budaya, fakultas antropologi budaya dsb disetiap universitas?.. sudah cukup ratusan stafsus yg dimiliki kabinet gendut ini, jangan dijadikan kabinet obesitas..,” balas akun @dodojogja2 di kolom komentar.

    “Halo pak pigai, anda ngerti APBN gak? tau gak skrg anggaran lg defisit, prabowo mau keliling cari utangan utk byr cicilan utang+bunga gara2 mulyono ngutang seenaknya. Jd berentilah pamer program dan tambahan anggaran yg gak mungkin dikabulkan,” kritik warganet lainnya.

  • Bulog Papua: Penyaluran bantuan pangan beras mencapai 41 persen

    Bulog Papua: Penyaluran bantuan pangan beras mencapai 41 persen

    Jadi angka 41 persen ini, karena kami baru menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Agustus, dan untuk Oktober 2024 belum sepenuhnya direalisasikan.Jayapura (ANTARA) – Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Papua dan Papua Barat menyebut penyaluran bantuan pangan beras ke enam provinsi di Tanah Papua telah mencapai 41 persen, dan hingga kini masih terus berjalan.

    Kepala Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari, di Jayapura, Jumat, mengatakan penyaluran bantuan pangan ke enam provinsi tersebut untuk alokasi selama tiga bulan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember 2024 dan hingga kini masih terus berjalan.

    “Jadi angka 41 persen ini, karena kami baru menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Agustus, dan untuk Oktober 2024 belum sepenuhnya direalisasikan,” katanya.

    Menurut Ahmad, dalam penyaluran bantuan pangan ke wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah memang masih terkendala, karena pihaknya menggunakan sarana transportasi udara yaitu dengan menggunakan pesawat kecil.

    “Sehingga untuk menyalurkan bantuan pangan ke wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak dan Kabupaten Deiyai belum berjalan optimal,” ujarnya lagi.

    Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah pegunungan hingga akhir tahun ini.

    Dia menambahkan, Perum Bulog Papua dan Papua Barat mencatat alokasi bantuan pangan pada Agustus telah mencapai 7.000 ton dan bulan Oktober sudah di angka hampir 2.000 ton.

    “Kami berharap hingga Desember 2024 semua bantuan pangan bisa direalisasikan,” katanya pula.

    Dia mengatakan lagi, hingga 12 September 2024 distribusi beras untuk Penerima Bantuan Pangan telah mencapai realisasi sebesar 4,257 juta kilogram atau sekitar 53,97 persen dari target distribusi.
    Baca juga: Bulog Sorsel siap salurkan bantuan pangan beras untuk dua kabupaten
    Baca juga: Bulog-Kodim Merauke salurkan bantuan beras di Distrik Ilwayab

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNN apresiasi Pelindo persiapkan relawan antinarkotika se-Indonesia

    BNN apresiasi Pelindo persiapkan relawan antinarkotika se-Indonesia

    “Apabila SDM itu terjerat maka akan merusak kualitas diri serta moral individu yang merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengapresiasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo atas bukti komitmen penanggulangan narkotika dengan mempersiapkan relawan antinarkotika dari seluruh wilayah kerja Pelindo di Indonesia.

    Dalam pembukaan kegiatan Asistensi Pembentukan Relawan Antinarkotika pada Pelindo di Jakarta, Kamis (31/10), Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Jafriedi mengatakan komitmen tersebut dibutuhkan dalam penanganan permasalahan narkotika karena narkotika menyasar sumber daya manusia (SDM).

    “Apabila SDM itu terjerat maka akan merusak kualitas diri serta moral individu yang merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar Jafriedi seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia mengharapkan para relawan antinarkotika yang menjadi perpanjangan tangan BNN dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah kerjanya masing-masing.

    Adapun asistensi yang diselenggarakan pada 31 Oktober-1 November 2024 itu merupakan kegiatan pembekalan yang diselenggarakan BNN melalui Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan dan diikuti oleh sebanyak 78 pegawai Pelindo terpilih dari seluruh Indonesia.

    Jafriedi berharap kegiatan asistensi dapat membangun kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

    “Yang tidak kalah pentingnya, para relawan mampu mempelopori dan berperan serta aktif dengan penuh kesungguhan dalam melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Regional 2 Pelindo Drajat Sulistyo menegaskan kembali komitmen Pelindo dalam penanggulangan permasalahan narkotika.

    Dia mengatakan bahwa Pelindo siap berkontribusi membantu pemerintah, dalam hal ini BNN, untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika.

    “Kami punya cabang dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kami bisa berdayakan para Relawan Antinarkotika Pelindo untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan narkotika,” ucap Drajat.

    Selain itu, sambung dia, komitmen Pelindo dalam penanggulangan permasalahan narkotika turut dilakukan dengan pengawasan yang ketat terhadap para pegawai Pelindo melalui pemeriksaan acak berkala untuk mendeteksi pegawai Pelindo yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkotika.

    Dalam kegiatan asistensi yang juga merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara BNN dengan Pelindo tersebut, para peserta pun mendapatkan pengetahuan serta pemahaman terkait narkotika dari berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

    Berbagai pengetahuan diberikan agar para peserta dapat melihat permasalahan narkotika secara menyeluruh dan menentukan rencana aksi dalam P4GN yang dapat diimplementasikan di lingkungan Pelindo.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disperindag: 150 produk UMKM Biak bersertifikat halal

    Disperindag: 150 produk UMKM Biak bersertifikat halal

    Biak (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hingga November 2024 telah mendampingi sebanyak 150 hasil produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

     

    ” Kami memastikan setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal 150 produk UMKM Biak sudah terpenuhi,” harap Kepala Disperindag Biak Numfor Yubelius Usior di Biak, Jumat.
     

    Diakuinya, terhitung sejak 18 Oktober 2024, kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

    Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
     

    Diakuinya, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal, menurut dia, harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Ketentuan ini, lanjut dia, untuk yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Usior berharap, jajaran Disperindag Biak Numfor senantiasa memberikan tenaga pendamping pengurusan sertifikat halal sehingga dapat membantu pelaku UMKM di daerah ini.
     

    Dia menyebut, ketika sertifikat halal ditetapkan bagi produk UMKM maka dapat menjamin kenyamanan dan kehalalan untuk konsumen.

     

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Melirik minyak asiri sebagai peluang usaha menjanjikan dari Ambon

    Melirik minyak asiri sebagai peluang usaha menjanjikan dari Ambon

    Ambon (ANTARA) – Aroma tanaman rempah yang terkenal dari Maluku menyengat rongga hidung, ketika langkah kaki memasuki rumah produksi kelompok usaha bunga tani di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

    Aroma rempah bersumber dari proses penyulingan aneka minyak asiri, campuran dari berbagai rempah, seperti cengkih, serai, nilam, dan juga kayu putih itu memang dikenal sebagai komoditas unggulan dari Maluku.

    Dengan kandungan senyawa kimia tanaman rempah yang menjadikannya memiliki aroma khas dengan beragam manfaat serta nilai jual yang tinggi.

    Di ruangan berukuran kurang lebih 10 x 5 meter, tampak lelaki paruh baya, La Yapi, asal Buton, Sulawesi Tenggara, menyuling minyak serai dari dandang aluminium atau ketel dengan kapasitas kurang lebih 200 liter.

    Ketel diletakkan di atas tungku batu bata, dengan kayu sebagai bahan bakar utama untuk mengalirkan uap panas melalui teknik distilasi uap air untuk esktrak minyak asiri, campuran dari serai, cengkih, nilam, maupun daun kayu putih.

    Waktu penyulingan kurang lebih empat hingga enam jam, dan setiap jam diukur untuk mengetahui hasilnya.

    Setelah proses pendinginan, dilakukan pemisahan antara minyak dan air yang dialirkan melalui keran untuk mengalirkan minyak pada jeriken penampungan, dan selanjutnya dikemas ke dalam botol, sesuai ukuran.

    La Yapi, merupakan Ketua Kelompok Usaha Bunga Tani yang dibentuk pada tahun 2015, dengan 10 anggota. Mereka terus mengembangkan usaha secara tradisional tersebut.

    Usaha penyulingan minyak asiri itu telah berlangsung selama tiga generasi yang mengalir secara secara turun temurun, mulai dari kakek ke orang tua dan dari orang tua ke La Yapi.

    Umumnya, minyak asiri dioleskan untuk mengobati luka dan infeksi kulit, penangkal gigitan satwa berbisa, mengobati batuk, demam, penyakit kulit, meredakan nyeri otot, dan gangguan pencernaan.

    Minyak itu juga mampu meredakan stres, insomnia, asma, dan beberapa gangguan pernafasan, melalui aplikasi minyak asiri aroma terapi.

    Memulai usaha

    Usaha minyak asiri La Yapi dimulai dari Namlea, Kabupaten Buru, bersama orang tuanya. Kemudian, ketika sudah menikah dan menetap di Dusun Kranjang, Kota Ambon, ia memulai usaha bersama kelompok tersebut.

    Lelaki berusia 55 tahun itu memulai usaha dari menjadi petani serai dan nilam, kemudian mempunyai peralatan sendiri untuk usaha penyulingan.

    ​​​​​​Melihat potensi yang cukup menjanjikkan, La Yapi merambah ke jenis minyak lainnya, yakni kayu putih dan cengkih, dengan bermodalkan peralatan seadanya, hanya satu tungku kecil dan panci ketel tradisional.

    Bersama kelompok yang dibentuk, ia berhasil meningkatkan usaha, sehingga merambah ke pangsa pasar yang cukup konsisten, dengan mengolah empat jenis minyak asiri.

    Dalam proses usaha, sejumlah kendala ditemui untuk proses penyulingan minyak asiri, seperti bahan baku yang tidak selalu tersedia, yakni cengkih yang sulit didapatkan di Kota Ambon. Mengikuti musim, panen cengkih di kota itu hanya satu kali dalam satu tahun.

    Untuk itu, cengkih harus dibeli dari Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga yang lumayan tinggi, yakni Rp10.000 hingga Rp15.000 per kg.

    Sementara untuk dua jenis tanaman lainnya tidak mengalami kendala, karena dilakukan budi daya di sekitar tempat tinggal. Hanya daun minyak kayu putih yang dibeli dari petani di Pulau Buru dan Maluku Tengah.

    Terkesan dengan masa depan minyak asiri yang menjanjikan, ia memutuskan untuk menanam serai di lahan kebun yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal, berjarak kurang lebih 200 meter.

    Untuk menanam serai, La Yapi juga mengajak sesama petani di Dusun Keranjang, setelah diberikan penjelasan mengenai manfaat dan peluang usaha minyak asiri.

    Saat ini, petani di Waringin Cap, Dusun Kranjang, telah memanen serai dan hasilnya mencapai satu ton dalam kurun waktu satu bulan untuk kebutuhan pengolahan minyak asiri.

    Sementara untuk nilam, lokasi pembibitan berjarak sekitar 5 km dari kediamannya, karena keterbatasan lahan. Ia dan anggota kelompok memutuskan untuk menanam nilam di atas lahan yang disewa dari warga sekitar.

    Saat ini usaha itu menunggu proses izin edar dari BPOM Ambon, sedangkan sertifikat halal sudah dikantongi.

    Bantuan Pertamina

    Mendukung pengembangan usaha dan operasional pembuatan minyak asiri, kelompok itu mendapatkan bantuan pemberdayaan usaha dari perusahaan milik negara. 

    Integrated Terminal (IT) Wayame Ambon, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, mendukung proses pengembangan minyak asiri di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kota Ambon. ANTARA/ Penina F Mayaut. (Minyak asiri)

    Bantuan yang diberikan PT Pertamina dimulai tahun 2023, tahap awal berupa mesin pencacah, renovasi rumah produksi, kegiatan pelatihan dan pengadaan baju kelompok usaha.

    La Yapi bersama anggota mengikuti pelatihan, di antaranya pelatihan penyulingan minyak asiri, pengoperasian mesin pencacah, hingga pemasaran produk.

    Tahun kedua di 2024, bantuan yang diterima berupa mesin sensor, tambahan profil tank untuk pengairan agar tidak menggunakan mesin pompa, sehingga menghemat listrik dan lebih efisien dalam penggunaan air saat penyulingan minyak.

    Selain itu, ada bantuan pengurusan izin edar produk yang saat ini masih dalam proses di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon.

    La Yapi dan anggota kelompoknya sangat berterima kasih atas bantuan dari Pertamina, sehingga produk minyak asiri kelompok itu semakin dikenal masyarakat, bukan hanya di Kota Ambon, tetapi merambah ke provinsi lain, seperti ke Papua, Sumatera, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hal itu, tentu semakin meningkatkan pendapatan mereka.

    Dukungan ini merupakan Wujud kepedulian perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dalam menjaga lingkungan dan menggerakkan ekonomi masyarakat, yang sejalan dengan proses bisnis perusahaan. Perusahaan pelat merah itu membantu kelompok usaha melalui program pengembangan masyarakat di wilayah binaan.

    Bantuan yang diberikan itu, sesuai usulan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti perusahaan itu, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran, seperti bantuan di tahun 2024 yang lebih fokus pada administrasi pengurusan izin edar usaha minyak asiri.

    Sejauh ini Pertamina melihat prospek usaha kelompok usaha minyak asiri, khususnya minyak nilam, memiliki permintaan cukup tinggi.

    Ke depan program lain juga akan disalurkan, misalnya melalui bantuan CSR dari Pertamina yang berkelanjutan.

    Omzet meningkat

    Dengan dukungan dan bantuan PT Pertamina, produk minyak asiri semakin dikenal masyarakat, tidak hanya di dalam Kota Ambon, tetapi merambah ke provinsi lain.

    Berkat bantuan itu, omzet usaha kelompok semakin meningkat, yakni mencapai Rp60 juta per bulan, dari sebelumnya di bawah Rp50 juta.

    Minyak asiri kelompok usaha itu, saat ini juga masuk dalam katalog di Pemerintah Provinsi Maluku.

    Lewat kepedulian perusahaan BUMN dan pemerintah daerah, negara selalu hadir untuk membantu rakyat dalam berusaha dan mengembangkan potensi daerah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung UMKM disabilitas, Wamen ESDM apresiasi produk mitra binaan Pertamina FT Ternate

    Dukung UMKM disabilitas, Wamen ESDM apresiasi produk mitra binaan Pertamina FT Ternate

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Dukung UMKM disabilitas, Wamen ESDM apresiasi produk mitra binaan Pertamina FT Ternate
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan apresiasi kepada mitra binaan CSR Pertamina Fuel Terminal (FT) Ternate, Koko Craft, setelah pelaksanaan Peresmian BBM Satu Harga bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Kepala BPH Migas Erika Retnowati; dan Pj Sekretariat Daerah Maluku Utara Dr. Abubakar Abdullah bertempat di Fuel Terminal Ternate, pada Rabu 30 Oktober 2024.

    Koko Craft merupakan kelompok disabilitas yang bergerak dalam kerajinan tangan di Kelurahan Jambula, yang termasuk dalam mitra binaan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Fuel Terminal Ternate, kata “Koko” dalam bahasa Ternate berarti “Bangkit”.

    Memanfaatkan limbah non-B3 seperti tempurung kelapa dan kain sisa sebagai produk kerajinan tangan, kelompok disabilitas ini memiliki daya juang tinggi untuk mematahkan stigma masyarakat.

    “Mereka (Koko Craft) hebat bisa membuat bahan kain yang tidak terpakai, lalu diambil, kemudian jadi topi dan pakaian khas Ternate yang cantik. Program CSR dari Pertamina yang memberdayakan masyarakat disabilitas ini perlu kita apresiasi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (31/10). 

    Setelah acara Peresmian BBM Satu Harga di Kantor FT Ternate, Aisah yang termasuk dalam kelompok disabilitas penerima manfaat program CSR Pertamina tersebut memberikan cinderamata berupa topi dan baju khas daerah Ternate kepada Wamen ESDM, Kepala BPH Migas serta Pj Sekda Maluku.

    “Kerajinan tangan yang kita lakukan menerapkan prinsip daur ulang, mengolah kain sisa tidak terpakai menjadi busana dengan kearifan lokal,” ujar Aisah.

    Sunardi selaku Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengatakan Program CSR Pertamina adalah contoh nyata dan menjadi kekuatan positif yang menginspirasi, memberdayakan, dan membawa berkah bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali.

    “Apresiasi dari Wamen ESDM merupakan bukti bahwa Pertamina hadir untuk memberdayakan masyarakat melalui program CSR yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Sunardi pun berharap adanya kolaborasi antar stakeholder demi menunjukkan komitmen untuk memajukan kelompok ini secara berkelanjutan.

    “Dari sini kedepannya perlu adanya kolaborasi antar stakeholder, baik Pemerintah dan Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, berdaya saing dan mandiri,” lanjut Sunardi.

    Sumber : Radio Elshinta