Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Sawah Menyusut 1 Juta Ha dalam 10 Tahun

    Sawah Menyusut 1 Juta Ha dalam 10 Tahun

    Jakarta” Visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan penuh tantangan. Salah satu persoalannya adalah lahan yang semakin terbatas.
     
    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, lahan persawahan di Indonesia terus menyusut.
     
    “Sepuluh tahun terakhir sawah berkurang hampir satu juta hektare,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2024.
     
    Penyusutan tersebut, ungkap Zulhas, disebabkan oleh alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan ataupun industri.
     

     

    Cetak sawah baru

    Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak punya pilihan lain selain mencetak sawah baru. Untuk lokasinya, ia memastikan di luar Jawa. “Kalau andalkan Jawa, Sumatra, sulit,” tukas dia.
     
    Salah satu lokasi yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan adalah Papua. Saat ini Papua, khususnya Merauke, dinilai punya kondisi tanah yang cukup baik untuk persawahan.
    “Kita punya masa depan, Papua Merauke,” kata dia. Sementara untuk Jawa dan Sumatra, yang bisa dilakukan adalah optimalisasi.
     
    Di hadapan jajaran kepala daerah, Zulhas meminta dukungan untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2028. Mengingat kepala daerah yang memiliki wilayah.
     
    “Untuk mencapai swasembada, tergantung kita semua,” ucap Zulhas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kementerian PU Dukung Program Ketahanan Pangan dengan Bangun Waduk dan Irigasi

    Kementerian PU Dukung Program Ketahanan Pangan dengan Bangun Waduk dan Irigasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya mendukung program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dengan membangun waduk dan irigasi. Selain itu, Kementerian PU  juga membangun jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan.

    “Kami mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan peresmian bendungan/waduk, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke Papua Selatan, NTT dan lain-lain,” ujarnya di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Dody mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu dari 14 agenda untuk mendukung program utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain ketahanan pangan, kata dia, program utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah revitalisasi sekolah atau madrasah untuk memperkuat SDM generasi muda Indonesia.

    “Mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan dan renovasi sekolah dan madrasah di berbagai pelosok dan Tanah Air. Kami mentargetkan mampu membangun dan merenovasi sekolah 11.400 unit mulai dari TK hingga SMK, SMA, SLB atau juga madrasah,” tandas dia.

    Dody juga memberikan program quick wins Kementerian PU untuk mendukung program unggulan strategis kementerian/lembaga (K/L) negara lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program tersebut, di antaranya pembangunan Giant Sea Wall/NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN), konektivitas, seperti jalan dan jembatan.

    Selain itu, program pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan, yakni pariwisata, industri, dan area pengungsian.

    Dody memaparkan tiga strategi penyusunan program infrastruktur PU TA 2026. “Pertama, melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mempedomani Asta Cita beliau, antara lain fokus pada swasembada pangan, air, dan energi, hilirisasi industri, pembangunan perkotaan-perdesaan hingga pemerataan wilayah,” ungkapnya.

    Strategi kedua, Kementerian PU akan mengoptimalkan pemerataan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat untuk masyarakat. Dia mencontohkan bendungan yang sudah dibangun, akan dipastikan dapat berfungsi semua untuk mengairi daerah-daerah irigasi, menambahkan supply air baku, mengendalikan banjir, dan memberikan manfaat bagi tenaga listrik, serta dapat dimanfaatkan untuk pariwisata.

    Ketiga, meningkatkan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur, seperti kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan, dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan hunian layak dengan infrastruktur yang memadai.

    “Dengan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas, hingga pemerintah daerah dalam menyediakan area untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Dody.

  • Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Nasional 8 November 2024

    Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Nasional 8 November 2024

    Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    ,
    Dadan Hindayana
    mengatakan bahwa anggaran untuk program
    makan bergizi gratis
    tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.
    Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan
    program makan bergizi gratis
    bakal di daerah-daerah.
    “Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.
    Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.
    Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.
    “Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

    Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.
    “Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.
     
    Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.
    “Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.
    Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.
    Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.
    “Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024 Nasional 8 November 2024

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024 Nasional 8 November 2024

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    ,
    Dadan Hindayana
    menyebut bahwa uji coba program
    makan bergizi gratis
    bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.
    Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.
    “Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
    Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi
    uji coba makan bergizi gratis
    di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.
    Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.
    “Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

    Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.
    “Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.
    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.
    Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.
    “Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun

    dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.
    Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suhu di Indonesia Bakal Lebih Panas Tahun Depan, Ini Kata BMKG

    Suhu di Indonesia Bakal Lebih Panas Tahun Depan, Ini Kata BMKG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat rata-rata suhu udara di Indonesia pada 2025 diperkirakan mengalami peningkatan 0,3 hingga 0,6 °C pada bulan Mei hingga Juli.

    Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan kenaikan ini memerlukan perhatian khusus di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, NTB, dan NTT.

    Meski demikian, dia mengatakan kondisi La Nina lemah diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun 2025.

    Berdasarkan pemantauan, hingga akhir Oktober 2024, katanya, suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin dengan nilai indeks ENSO sebesar -0,59.

    “Ini menunjukkan telah aktifnya gangguan iklim La Nina lemah. Sedangkan di Saumdera Hindia pantauan IOD menunjukkan kondisi negatif dengan indeks bulanan sebesar -0.7,” kata Dwikorita dalam konferensi pers bertajuk Climate Outlook 2025 secara daring dilansir dari laman resminya.

    Dengan demikian, menurut Dwikorita secara umum bahwa sepanjang tahun 2025 tidak akan terjadi anomaly iklim di Indonesia.

    Dia juga menjelaskan, terdapat 15% wilayah Indonesia yang diprediksi dapat mengalami hujan tahunan di atas normal yaitu meliputi sebagian Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian kecil Sulawesi Barat bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah.

    “1% wilayah, termasuk sebagian kecil Sumatera Selatan dan NTT, diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, memerlukan kewaspadaan terhadap kekeringan dan dampaknya,” ujarnya.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan rekomendasi strategis BMKG untuk menghadapi kondisi iklim. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi perubahan iklim ini.

    “Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase sistem peresapan dan tampungan air agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi poinnya, di saat musim hujan, perlu dioptimalkan drainase ya dan juga tandon-tandon tanggungan air, menabung air, yang disiapkan nantinya untuk dapat dimanfaatkan di saat musim kemarau selanjutnya,” ujarnya.

    BMKG juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian pola tanam bagi petani di wilayah terdampak hujan di bawah normal. Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik. Ini terutama ditekankan tadi untuk wilayah yang mengalami curah hujan bulanan di bawah normal.

    Terakhir, meskipun prediksi curah hujan cenderung di atas normal pada Juli – September 2025, risiko kekeringan dan kebakaran hutan tetap harus diperhatikan pada musim kemarau. Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat data catatan bencana menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan juga diperlukan untuk antisipasi suhu udara yang mengalami kenaikan pada Mei – Juli 2025.

  • Insiden Api di Pesawat Trigana Air, KNKT Investigasi Evakuasi Penumpang Regional 8 November 2024

    Insiden Api di Pesawat Trigana Air, KNKT Investigasi Evakuasi Penumpang Regional 8 November 2024

    Insiden Api di Pesawat Trigana Air, KNKT Investigasi Evakuasi Penumpang
    Editor
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (
    KNKT
    ) melakukan investigasi terkait dengan evakuasi penumpang pesawat Boeing 737-500 milik
    Trigana Air
    .
    Diberitakan sebelumnya, pesawat dengan kode penerbangan IL237 yang mengangkut 121 orang itu sempat mengeluarkan
    percikan api
    saat hendak terbang menuju Wamena.
    Menyusul insiden itu, para penumpang membuka jendela darurat untuk evakuasi.
    Tenaga Ahli Penerbangan KNKT di Papua Norbert Tunyanan kepada
    Antara
    di Sentani, Jumat (8/11/2024) mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan data-data, terutama terkait evakuasi tersebut.
    Investigasi evakuasi ini, kata dia, dilakukan karena adanya potensi cedera bagi penumpang pada saat evakuasi berlangsung. “Investigasi masih dilakukan dan hasilnya akan dilaporkan ke KNKT,” kata Norbert Tunyanan.
    Sebelumnya, Area Manager PT Trigana Air Papua Irwan Rochendi mengatakan, insiden yang terjadi pada Selasa (5/11/2024) sekitar pukul 11.20 WIT itu berawal saat penumpang panik karena ada api di bagian bawah pesawat.
    Mereka lantas membuka jendela darurat dan berupaya menyelamatkan diri. Aksi penumpang membuka jendela darurat itu, menurut dia, terjadi sebelum kru pesawat memberikan aba-aba.
    “Mungkin karena panik mereka langsung membuka jendela darurat untuk menyelamatkan diri,” kata Irwan.
    Dalam kejadian tersebut, lanjut dia, empat korban mengalami luka ringan. Meski begitu, PT Trigana Air memastikan pelayanan penerbangan Sentani-Wamena tetap normal.
    “Di area Papua, Trigana Air mengoperasikan lima pesawat Boeing, dua di antaranya pesawat penumpang, termasuk pesawat yang mengalami insiden,” ungkap Irwan Rochendi. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Kompromi Struktur Baru Partai Golkar

    Jalan Kompromi Struktur Baru Partai Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut  terjadi lebih kuat.

    Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

    Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

    Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

    Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

    Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

    “Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

    Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

    Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

    “Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

    Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

    Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

    “Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu,” ucap Bahlil.

    Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

    “Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” terangnya dalam konferensi pers tersebut.

    Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

    “Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana,” jelas Bahlil.

    Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

    Kepartaian
    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

    Hubungan Antar Lembaga
    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1
    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

    Fungsi Elektoral 2
    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

    Kesekjenan
    50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
    51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
    52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
    53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
    54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
    56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
    57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
    58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
    59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
    60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum
    62. Bendahara umum, Sari Yuliati
    63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
    64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
    65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
    66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
    67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
    68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
    69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

    Sekretaris
    70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
    71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
    72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
    73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
    74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
    75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
    76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
    77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
    78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
    79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
    80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
    81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
    82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
    83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
    84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
    85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
    86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
    87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
    88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
    89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
    90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
    91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
    92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
    93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
    94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
    95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: —
    96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: —
    98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
    99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
    100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
    101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
    102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
    103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
    104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
    105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
    106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
    107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
    108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
    109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
    110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
    111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
    112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
    113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
    114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
    115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
    116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
    117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
    118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
    119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
    120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
    121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
    122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
    123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
    124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa’i
    125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
    126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
    127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
    128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
    129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
    130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
    131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
    132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
    133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
    134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
    135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
    136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
    137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
    138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
    139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
    140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
    141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
    142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
    143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
    144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
    145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
    146. Departemen Bidang Pertahanan: —
    147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
    148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
    149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
    150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
    151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
    152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Dewan Etik: Muhammad Hatta
    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Infrastruktur Pertanian Digeber di 12 Provinsi

    Kejar Target Swasembada Pangan, Infrastruktur Pertanian Digeber di 12 Provinsi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

    Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

    “Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang,” kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

    “Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan,” ujar Amran.

    Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

    Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

    “Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam,” kata dia.

    Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

    “Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif,” ujarnya.

    Lihat juga video: Bakomsus Pertanian hingga Perikanan Polri, Upaya Percepat Swasembada Pangan

    (shc/ara)

  • Kajian Ombudsman Ungkap Adanya Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

    Kajian Ombudsman Ungkap Adanya Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

    Jakarta, CNBC Indonesia– Ombudsman Republik Indonesia menyebut disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah turut berdampak pada perlindungan sosial ketenagakerjaan. Disharmonisasi regulasi ini menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.

    “Isunya memang di tingkat regulasi. Berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada, namun masih umum. Ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert dikutip Jumat (8/11/2024).

    Secara nasional klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua.

    Dalam situasi demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani di Indonesia yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia.

    Temuan di beberapa daerah menunjukkan banyak masyarakat, khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay). Hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif.

    Menurut Robert, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI).

    “Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB (Surat Keputusan Bersama) yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran PBI,” katanya.

    Dia menegaskan harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengungkapkan, program jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

    “Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan di-cover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD. Kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus.

    Sementara itu, Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif.

    “Kami terus meningkatkan pelayanan kami. Sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja. Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

    (rah/rah)

  • Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pentingnya sinergisitas pemerintah pusat dan daerah. Gibran menekankan, jajaran kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan sosok terpilih untuk mengelola daerah. 

     

    Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

     

    “Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota sekitarnya,” kata Gibran.

     

    Gibran mengajak jajaran kepala daerah dan Forkopimda agar bersama-sama mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan, dukungan dan sinergisitas dari pemerintah daerah (Pemda) penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

     

    Gibran menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, hingga Maluku. Dia meminta, daerah-daerah lainnya agar mampu mencontoh upaya tersebut.

     

    “Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil,” ucap Gibran.

     

    Di lain sisi, Gibran juga mengapresiasi kiprah sejumlah daerah dalam menurunkan angka stunting, daerah tersebut seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Tanjung Balai, hingga Situbondo. Ia menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo, semua pihak didorong untuk menurunkan angka stunting. 

     

    Menurutnya, langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah mengoptimalkan program makanan bergizi gratis. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah, sebagian besar orangtua murid cenderung merespons positif program makan bergizi gratis. 

     

    “Jadi saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu,” papar Gibran.

    Gibran pun menekankan, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan bahwa program tersebut sangat strategis. Pasalnya program ini akan melibatkan peran aktif dari banyak pihak, mulai dari petani, hingga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

     

    “Sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan perekonomian naik, sesuai target Bapak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan anggaran yang tepat sasaran,” pungkasnya.