Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis…,

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan komitmen mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia.

    Upaya tersebut ditunjukkan dengan peluncuran buku antologi “Perempuan Berkisah”, yang memuat kisah inspiratif anggota DWP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Partisipasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong literasi gizi, pendidikan berkualitas, sebagai upaya pencapaian SDGs 2030 menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua DWP Kementerian PPN/Bappenas Yogi Retna Pungkas dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, DWP Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs turut mengapresiasi keterlibatan para perempuan dalam memberikan gagasan terkait pendidikan gizi keluarga melalui Lomba Menulis Opini bertema Peran Orang Tua dalam Pendidikan Gizi Keluarga dan Harapannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

    Lomba tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045.

    Sebanyak 700 peserta seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang telah berpartisipasi dalam Lomba Menulis Opini yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2025.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 ini menyoroti urgensi literasi gizi di tingkat keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.

    Pemenang Lomba Menulis Opini adalah Rani Yuliani dari Pelalawan, Riau; Maria Fransiska dari Sentani, Jayapura; dan Hermin Hardiyanti dari Makassar, Sulawesi Selatan.

    Lomba Menulis Opini ini dianggap bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi merupakan bentuk nyata pemberdayaan perempuan melalui literasi dan keberanian berpendapat.

    “Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari menumbuhkan keinginan membaca dengan menggali sumber dan juga melawan banjir informasi menyesatkan,” ucap Penasihat DWP Kementerian PPN/Bappenas Ninuk Mardiana Pambudy.

    Rangkaian acara ini merupakan bentuk sinergi pemerintah, keluarga, dan komunitas untuk kesehatan gizi dalam pencapaian TPB/SDGs yang selaras dengan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2 Tanpa Kelaparan; lalu Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

    Kemudian juga Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas; Tujuan 5 Kesetaraan Gender; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Tujuan.

    “Saya sangat mengapresiasi tulisan dan opini yang disampaikan, yang mengombinasikan upaya pencapaian SDGs dengan makan bergizi. Perempuan merupakan sosok penting dalam rumah tangga yang berperan dalam program pengembangan anak-anak Indonesia ke depannya,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Membangun generasi emas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang dimulai dari rumah. Pendidikan Gizi Keluarga, bila dilakukan jutaan keluarga, akan menggerakkan pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih kini menjadi salah satu proyek strategis nasional paling ambisius pada sektor perumahan rakyat.

    Setelah pelantikan kabinet tersebut, inisiatif ini mulai menunjukkan hasil konkret di berbagai daerah, menjadi tonggak baru pemerataan pembangunan hunian di seluruh Indonesia.

    Pemerintah menargetkan agar proyek besar ini tidak hanya menekan backlog perumahan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan kontraktor, tenaga kerja, dan industri bahan bangunan dalam negeri.

    Sebaran proyek mencakup hampir seluruh provinsi, dari kawasan padat penduduk di Pulau Jawa hingga wilayah terpencil di Indonesia Timur.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar setiap warga negara dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

    Lebih dari sepuluh bulan sejak dimulai, Program 3 Juta Rumah menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintahan baru dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

    Selain membangun rumah baru, pemerintah juga memastikan proyek ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan listrik.

    Dengan pendekatan pembangunan terintegrasi, Kabinet Merah Putih berupaya menghadirkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ekosistem hunian yang produktif dan berdaya saing.

    Penanganan backlog perumahan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembang, sektor perbankan, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat pemerataan akses terhadap hunian layak di seluruh Indonesia.

    Strategi Program 3 Juta Rumah mencakup tiga pilar utama:

    Perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan.Pembangunan 1 juta unit rumah baru di kawasan perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta.Pengembangan hunian adaptif di daerah pesisir dan wilayah rawan bencana.

    Menurut data pemerintah, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah yang tergolong tidak layak huni.

    Berdasarkan hal itu, Program 3 Juta Rumah menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima utama, dengan standar pembangunan dan renovasi disesuaikan dengan tingkat penghasilan serta kebutuhan mereka.

    Sebaran Proyek Berdasarkan Provinsi

    Data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercantum pada situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (pkp.go.id) menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, telah terealisasi 240.244 unit rumah dalam rentang waktu 20 Oktober 2024 hingga 2025. Berikut rinciannya:

    Pulau Sumatera

    Aceh: 1.725 unitSumatera Utara: 9.900 unitSumatera Barat: 3.360 unitSumatera Selatan: 14.583 unitBengkulu: 2.087 unitRiau: 7.588 unitKepulauan Riau: 4.354 unitJambi: 7.094 unitLampung: 4.860 unitBangka Belitung: 2.233 unit

    Pulau Jawa dan Bali

    Banten: 16.331 unitJakarta: -Jawa Barat: 57.197 unitJawa Tengah: 20.075 unitDI Yogyakarta: 488 unitJawa Timur: 15.734 unit

    Bali: 1.620 unit

    Nusa Tenggara

    Nusa Tenggara Barat: 4.501 unitNusa Tenggara Timur: 1.003 unit

    Kalimantan

    Kalimantan Barat: 7.748 unitKalimantan Tengah: 4.381 unitKalimantan Selatan: 9.862 unitKalimantan Timur: 2.470 unitKalimantan Utara: 500 unit

    Sulawesi

    Sulawesi Utara: 2.585 unitGorontalo: 1.624 unitSulawesi Tengah: 4.261 unitSulawesi Barat: 1.898 unitSulawesi Selatan: 19.189 unitSulawesi Tenggara: 7.362 unit

    Maluku dan Papua

    Maluku: 57 unitMaluku Utara: 45 unitPapua Barat: 2.425 unitPapua: 1.104 unitPapua Barat Daya: -Papua Tengah: -Papua Pegunungan: -Papua Selatan: –

    Selain realisasi fisik pembangunan, Program 3 Juta Rumah juga ditopang oleh kebijakan daerah yang memudahkan perizinan. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 16 Juli 2025, tercatat 129.773 unit rumah subsidi telah terealisasi.

    Kementerian PKP menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses perizinan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pembebasan bea persetujuan bangunan gedung (PBG) dan pea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Hingga 4 Oktober 2025, sebanyak 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah menerapkan kebijakan pembebasan tersebut. Langkah ini merupakan hasil implementasi surat keputusan bersama tiga menteri, yakni menteri PKP, menteri dalam negeri, dan menteri PU.

  • Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diharapkan dapat fungsional pada tahun 2027.

    “Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,” ujar Diana di Jakarta, Rabu.

    Diana melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk terkait progres empat DOB Papua.

    “Untuk Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tadi kita sampaikan bahwa progres semua sekarang ini berjalan untuk pembangunan gedung Gubernur, gedung kantor DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) di keempat daerah DOB tersebut,” katanya.

    Diana mengatakan, progres terakhir yang baru tanda tangan adalah Papua Tengah pada tanggal 21 Oktober untuk pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP.

    “Kita laporkan bahwa semuanya berprogres dan yang belum adalah untuk Papua Pegunungan. Karena Papua Pegunungan kemarin berpindah lokasi,” katanya.

    Diana lebih lanjut menjelaskan, setelah rapat dengan Komisi II DPR RI dan dilanjutkan dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) waktu itu ke Papua Pegunungan, akhirnya lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi kriteria kesiapan (readiness criteria).

    “Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya. Mungkin nanti baru akan dilakukan untuk tahun 2026 itu yang Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Namun, kalau untuk yang Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah sudah progres, kemungkinan ada yang selesai di tahun 2025 ini, tetapi ada juga yang sampai tahun 2026.

    “Itu yang kita harapkan progres pembangunan untuk Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Itu tadi yang kita diskusikan,” kata Diana.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik

    Minahasa, Sulut (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya memprioritaskan angka rasio elektrifikasi (RE) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan target pada 2029-2030 seluruh wilayah Indonesia sudah dialiri listrik.

    “Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik,” kata Bahlil di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Disampaikan Bahlil, hingga semester I tahun 2025, RE nasional mencapai 99,83 persen. Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan, mengingat masih banyak yang belum dialiri listrik.

    “Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu,” kata Bahlil.

    Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, RE hingga akhir semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40 persen, dengan hanya 0,60 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80 persen dan 89,22 persen.

    Untuk Sulawesi Utara, Bahlil meminta untuk segera dituntaskan rasio elektrifikasi yang tersisa di tahun 2026.

    “Ada sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai.Jangan sampai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, itu nasionalismenya kurang,” ucapnya lagi.

    Adapun pihaknya telah meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan untuk desa, yaitu Merdeka dari Kegelapan yang dipusatkan di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

    ‎”Ini sangat penting karena kehadiran negara dalam memberikan keadilan pemerataan terhadap energi. Ini adalah bagian terpenting yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam Astacita,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara peresmian di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Program elektrifikasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo ini mencakup tiga kegiatan, yakni Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta peresmian PLTMH Anggi Tahap I (1 x 150 kW) dan peletakan batu pertama PLTMH Anggi Tahap II (2 x 250 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya merevitalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan hutan.

    “Kita ketahui KPH ini memiliki fungsi yang strategis, sangat penting dalam sejarah hutan Indonesia,” kata Menhut Raja Antoni dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    “Namun, berbagai macam dinamika sosial, politik, hukum, perubahan perundangan mengakibatkan peran KPH sangat berkurang. Oleh karena itu, pertemuan hari ini kita berharap menjadi forum untuk kembali merevitalisasi peran KPH,” ujarnya menambahkan.

    Adapun KPH merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dikelola secara lestari dan efisien sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan nasional.

    Tugasnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam, serta menjabarkan kebijakan kehutanan dari tingkat nasional hingga lokal untuk diimplementasikan di wilayahnya.

    Menhut mengakui bahwa masih ada regulasi yang perlu diperbaiki, agar fungsi dan peran KPH bisa lebih maksimal.

    “Saya sudah sampaikan kepada eselon I semua agar dengan limitasi regulasi yang dimiliki, kerja sama dengan KPH harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” kata Raja Antoni.

    “Karena kami percaya yang menjaga hutan harus yang dekat dengan hutan, dan yang dekat terhadap hutan ini adalah teman-teman KPH dari Sabang sampai Merauke,” katanya lagi.

    Dengan melibatkan KPH di tapak, ujar dia pula, banyak hal dapat dimanfaatkan, diawasi, dan ditangani.

    Mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antisipasi pembalakan liar (illegal logging), antisipasi tambang di kawasan hutan, hingga perluasan perhutanan sosial.

    “Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.

    Di tingkat global, indeks Dipole Mode Index (DMI) menunjukkan nilai negatif sebesar -1,27, yang menandakan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat meningkat signifikan.

    Pada skala regional, aktivitas fenomena atmosfer seperti MJO, Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang secara bersamaan melewati wilayah Indonesia menjadi pemicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain itu, faktor lokal di masing-masing wilayah menjadikan kondisi atmosfer relatif labil.

    “Sehingga meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 Oktober – 3 November 2025, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di fase 4 atau wilayah Maritime Continent, memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatra bagian barat, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

    Selain itu, aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan hingga Pulau Jawa bagian utara yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

    BMKG juga mengamati adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, perairan selatan Kalimantan Tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Fenomena ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di sejumlah wilayah, yang turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.

    Daerah konvergensi dan konfluensi ini memanjang mulai dari Laut Natuna Utara hingga Laut Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Papua bagian barat. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lebih labil, memperbesar peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

    Dalam periode 28-30 Oktober 2025, status siaga hujan lebat-sangat lebat berlaku untuk Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan.

    Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pada periode 31 Oktober-3 November 2025, potensi hujan lebat masih akan berlanjut di sejumlah wilayah dengan peringatan siaga khusus untuk Papua Pegunungan.

    BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan air, hingga longsor. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran drainase agar tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas.

    “Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang,” tulis imbauan BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar Wilayah di Indonesia Diprediksi Hujan Sepekan Kedepan, BMKG Jelaskan Pola Perubahan Iklim

    Daftar Wilayah di Indonesia Diprediksi Hujan Sepekan Kedepan, BMKG Jelaskan Pola Perubahan Iklim

    Liputan6.com, Jakarta Sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki periode musim hujan. Untuk puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada November-Desember 2025 di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, pada Januari hingga Februari 2026 di wilayah Indonesia bagian selatan dan timur.

    “Dalam sepekan ke depan, potensi hujan diprediksi meningkat di sejumlah wilayah meliputi Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sebagian Kalimantan, Maluku, dan sebagian besar Papua,” kata Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani saat dihubungi merdeka.com, Rabu (29/10).

    Dia menjelaskan, kondisi ini didukung oleh beberapa dinamika atmosfer seperti aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) yang aktif secara spasial di wilayah Benua Maritim Indonesia.

    Selain itu juga suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia, serta gelombang Rossby ekuatorial. 

    “Dan Kelvin yang diprediksi aktif dalam dua hari mendatang dan turut memperkuat potensi hujan di wilayah Indonesia bagian selatan,” jelasnya. 

    “Faktor lokal seperti kelembapan udara yang tinggi dan atmosfer yang labil juga mendukung pembentukan awan hujan,” sambungnya.

  • Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Bisnis.com, MINAHASA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 112 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

    Agenda tersebut dilakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Untuk diketahui, BPBL merupakan bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan ‘Merdeka dari Kegelapan’ yang merupakan bagian dari bantuan elektrifikasi pemerintah.

    “Saya sebelum ke sini menghadap Bapak Presiden Prabowo dan kemudian saya melaporkan saya akan datang meresmikan beberapa listrik desa. Karena program listrik desa ini adalah program Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kami. Saya bilang saya akan ke kampung [halaman] Bapak hari ini. Bapak Presiden tanya, ‘kapan?’, Malam ini juga saya Kampung Bapak,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian tersebut.

    Minahasa, kecamatan Langowan merupakan daerah tanah asal kelahiran dari garis keturunan ibu Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar.

    Seiring dengan itu, Bahlil menegaskan bahwa program elektrifikasi yang masuk dalam bagian listrik desa ini merupakan upaya kehadiran negara dalam memberikan pemerataan.

    “Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik 4.400 dusun yang belum ada listrik,” tuturnya.

    Momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyapa warga yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman ibu Prabowo Subianto, Kec Langowan, Sulawesi Utara / BISNIS-Afifah Rahmah

    Dalam catatan ESDM, realisasi program BPBL di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023–2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga, sedangkan tahun ini telah terealisasi 112 rumah tangga.

    Program BPBL juga ikut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

    Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100.000.

    Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

    Tak hanya itu, proyek strategis ini juga mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

  • Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Program Digistar merupakan bagian dari inisiatif Employer Branding Telkom yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan dan menarik talenta terbaik yang dibutuhkan dalam proses transformasi perusahaan.

    Sepanjang periode 2024–2025, Telkom telah melaksanakan lebih dari 30 kegiatan Digistar di berbagai perguruan tinggi ternama, termasuk Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Telkom University, BINUS University, hingga Universitas Sriwijaya.

    Tidak berhenti di kota besar, program ini juga menjangkau wilayah timur Indonesia seperti Makassar, Labuan Bajo, dan Papua melalui kolaborasi Indigo X Digistar. Hingga kini, lebih dari 4.800 peserta telah mengikuti kegiatan ini, mencakup mahasiswa, alumni, serta pencari kerja muda yang ingin mengembangkan karier di bidang digital.

    Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Digistar tidak hanya memberikan inspirasi tetapi juga membuka jalan bagi mahasiswa untuk memperluas jejaring profesional, mengasah kemampuan diri, dan menjadi bagian dari komunitas digital nasional.

  • Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru di 11 Provinsi, Cek di Sini!

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru di 11 Provinsi, Cek di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 11 provinsi di Indonesia masih menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Adapun jadwal pemutihannya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing daerah. Beberapa di antaranya menggelar pemutihan hingga 31 Desember 2025.

    Kemudian program ini akan menyasar tunggakan pajak yang jatuh tempo, denda keterlambatan, pajak progresif, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Dokumen yang harus dibawa saat ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan yakni STNK, KTP, BPKB, dan dokumen pendukung lainnya.

    Daftar dan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

    1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan

    2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

    3. Yogyakarta (hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    4. Kalimantan Barat (hingga 20 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB

    5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.

    6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.

    7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.

    8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

    Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)

    9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.

    10. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)

    Berbeda dari provinsi lain, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026.

    Program ini terutama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih berstatus pelajar namun telah memiliki kendaraan pribadi.

    11. Kalimantan Utara (hingga Desember 2025)

    Pemprov Kalimantan Utara juga memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan hingga Desember 2025.

    Dalam program ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).