Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • BMKG Prakirakan Hujan di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini

    BMKG Prakirakan Hujan di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan pada Jumat (15/11/2024).

    “Di wilayah Jawa, seperti Jakarta, Serang, dan Yogyakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga sedang. Semarang dan Surabaya diprakirakan berawan tebal, sementara Bandung berpotensi hujan lebat disertai kilat,” kata Prakirawan BMK  Nurul Izzah Fitria dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Untuk wilayah Sumatera, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Sedangkan Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Lampung diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang. Medan diperkirakan berawan tebal.

    “Di wilayah Denpasar diprediksi berawan, sementara Mataram berpotensi hujan lebat, dan Kupang diperkirakan mengalami hujan ringan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, di wilayah Kalimantan, hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Banjarmasin. Sementara itu, Pontianak, Palangka Raya, Tanjung Selor, dan Samarinda diprediksi akan diguyur hujan ringan hingga sedang.

    Untuk wilayah Sulawesi, BMKG memprakirakan Gorontalo, Mamuju, Makassar, Manado, Palu, dan Kendari berpotensi hujan ringan hingga sedang.

    Di Indonesia bagian timur, seperti Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga sedang, sementara Ambon dan Manokwari diperkirakan berawan tebal. Merauke berpotensi hujan lebat disertai kilat.

    “Bagi masyarakat yang ingin memantau prakiraan cuaca yang diperbarui setiap tiga jam dapat mengaksesnya melalui aplikasi BMKG,” tutup Nurul.

  • 4 Kapolri Sebut Jumlah KKB Meningkat, Ini Penyebabnya Nasional

    4 Kapolri Sebut Jumlah KKB Meningkat, Ini Penyebabnya Nasional

    Kapolri Sebut Jumlah KKB Meningkat, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa bertambahnya jumlah anggota kelompok kriminal bersenjata (
    KKB
    ) di
    Papua
    menunjukkan bahwa
    kebijakan pemerintah
    dalam menyejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik.
    Hal ini disampaikan Sigit dalam sambutannya pada acara HUT ke-79 Brimob Polri yang berlangsung di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Kamis (14/11/2024).
    “Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini,” ujar Sigit.
    Sigit menambahkan bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
    Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi.
    “Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut,” tuturnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa jumlah anggota KKB di Papua kini semakin bertambah, bahkan telah mencapai ribuan orang.
    Sebelumnya, jumlah KKB hanya berkisar di angka 300-an.
    “Kita lihat sebelum pengumuman DOB, dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otsus, saya ingat beberapa tahun yang lalu jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300,” ujar Sigit.
    “Namun pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKB kita melebihi 1.400, kalau tidak salah ya, 1.200. Dan jaringannya juga semakin bertambah,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meutya Hafid Temui Mensesneg, Bahas Asta Cita Prabowo hingga Penanganan Judi Online

    Meutya Hafid Temui Mensesneg, Bahas Asta Cita Prabowo hingga Penanganan Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat sejumlah program prioritas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), seperti penanganan judi online untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seusai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024).

    “Intinya adalah koordinasi terkait arahan dari Pak Presiden mengenai banyak hal yang terkait dengan Asta Cita,” kata Meutya.

    Meutya menyampaikan bahwa baik Komdigi maupun Kemensesneg akan memperkuat kolaborasi untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya dalam menangani judi online.

    “Kami juga tadi menyampaikan bahwa Kemkomdigi memiliki sejumlah program prioritas yang di antaranya tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Meutya, Komdigi juga berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang ramah, termasuk memberantas kejahatan digital keuangan seperti judi online. Serta, meningkatkan jaringan konektivitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk perihal keamanan data dan data yang berdaulat.

    “Ini kemudian titipan kami, prioritas kami yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari Presiden,” jelasnya.

    Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pihaknya secara terbuka siap menjembatani Komdigi dengan kementerian lain, termasuk menawarkan bantuan perihal regulasi.

    Prasetyo juga sangat mengapresiasi gerak cepat Menkomdigi dalam mengatasi berbagai hal yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari judi online hingga kejahatan digital.

    Selain itu, dia menambahkan, akan pentingnya konektivitas dan pemerataan akses. Hal ini mengingat masih adanya beberapa daerah yang perlu diperkuat dalam hal pemanfaatan dan jaringan teknologi.

    “Karena perlu kita sadari hari ini, mau tidak mau, masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat dan kita menyadari bahwa negara kita sangat luas,” tutupnya.

  • "Fit and Proper Test" Capim dan Dewas KPK Digelar Pekan Depan, Golkar Akan Didalami Ini Nasional 14 November 2024

    "Fit and Proper Test" Capim dan Dewas KPK Digelar Pekan Depan, Golkar Akan Didalami Ini Nasional 14 November 2024

    “Fit and Proper Test” Capim dan Dewas KPK Digelar Pekan Depan, Golkar Akan Didalami Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi III DPR RI
    akan segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) untuk calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar akan mendalami dua aspek penting dalam proses ini.
    “Kami dari (fraksi) Golkar itu, dua hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum,” kata Tandra saat dikonfirmasi pada Kamis (14/11/2024).
    Tandra menjelaskan,
    etika dan hukum
    saling berkaitan, sehingga kedua hal ini harus dipahami oleh para capim dan calon dewas KPK.
    Ia menegaskan juga soal pentingnya mendalami latar belakang para calon.
    “Kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya komisioner maupun dewasnya, dari segi etikanya semuanya harus beres,” ujarnya.
    Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah ini menekankan bahwa ia tidak ingin pejabat KPK periode mendatang terjerat kasus etik maupun hukum.
    “Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan,” ungkapnya.
    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan jadwal untuk melaksanakan tahapan lanjutan dalam proses seleksi capim dan calon dewas KPK.
    Meskipun demikian, Nasir menyatakan bahwa hingga saat ini, jajaran Komisi III belum menerima surat presiden (Surpres) terkait capim dan dewas KPK yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
    “Komisi III sudah menjadwalkan pekan depan untuk fit and proper test
    calon pimpinan KPK
    dan Dewas KPK. Tapi hari ini, Komisi III belum menerima surpres, surat dari presiden,” ujar Nasir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (14/11/2024).
    Nasir menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah membacakan surpres terkait capim dan dewas KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (12/11/2024).
    Ia menambahkan bahwa pimpinan DPR RI juga telah memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah nama-nama capim dan dewas KPK hasil seleksi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Namun demikian, Nasir menegaskan bahwa surpres tersebut tetap perlu diterima oleh Pimpinan Komisi III sebelum memulai tahapan fit and proper test.
    “Sehingga dari Surpres itu, kita mengundang orang-orang yang ada dalam Surpres itu, tapi hanya administrasi saja sifatnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Bisnis.com, WASHINGTON D.C. – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menghadiri pertemuan eksklusif dengan anggota korporat dari USINDO (The United States-Indonesia Society) di Washington D.C., Amerika Serikat sore waktu setempat (11/11).

    Pertemuan ini diselenggarakan pada hari kedua kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat dan difokuskan untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya dukungan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Beliau memaparkan prioritas pemerintahannya, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, serta investasi di sektor energi, infrastruktur, dan pendidikan.

    Presiden juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi mitra internasional, terutama perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat.

    Perbesar

    “Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada media.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, yang turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyambut investasi dari Amerika Serikat di berbagai sektor, seperti energi, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

    Hal yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah visi-nya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penegakkan hukum yang tegas, khususnya terkait dengan isu-isu korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh investor dari Amerika Serikat yang ingin berkontribusi pada pengembangan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam investasi, termasuk memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan dampak sosial bagi masyarakat lokal,” ungkap Rosan.

    Pertemuan dengan anggota USINDO ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan besar di Amerika Serikat yang sudah atau memiliki minat berinvestasi di Indonesia. Ted Osius, mantan Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia yang juga anggota USINDO, menyatakan apresiasinya terhadap sambutan terbuka dari Presiden Prabowo dan pernyataan minat untuk memperdalam kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan ekonomi hijau dan net-zero emission di Indonesia.

    Selain itu, beberapa perusahaan menyatakan komitmen mereka untuk mendukung proyek geotermal dan teknologi penyimpanan karbon yang sejalan dengan inisiatif pemerintah Indonesia.

    “Bulan Desember nanti, saya akan membawa delegasi pengusaha dari AS ke Indonesia dalam rangka menjajaki peluang bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya energi, teknologi informasi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ritel, serta keuangan. Kami menjangkau semua sektor karena kami sangat tertarik dengan Indonesia; Indonesia tumbuh dengan cepat, peluangnya sangat besar, dan jelas sekali bahwa kami akan sangat diterima di Indonesia,” jelas Ted Osius.

    Selain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, KUAI KBRI Washington D.C. Ida Bagus Made Bimantara serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Adapun perusahaan yang menjadi peserta pertemuan yaitu Freeport McMoRan, S&P Global, GE Healthcare, Boeing, Capital Group, BP, Exxon Mobil, Citi, Caterpillar, Chevron, Georgetown University Indonesia Program, dan Purdue University.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sejak tahun 2019-Triwulan III 2024, realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia tercatat sebesar USD13,41 triliun.

    Tiga sektor terbesar yaitu Pertambangan (73,02%), Jasa Lainnya (11,93%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Non-Mesin dan Peralatannya (4,09%). Sementara, tiga lokasi penerima investasi terbesar yaitu Jawa Timur (38,13%), Papua (26,61%) dan Papua Tengah (13,66%). (*)

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta –

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Mensesneg Prasetyo Temui Menkomdigi Meutya Bahas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Mensesneg Prasetyo Temui Menkomdigi Meutya Bahas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membahas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya dilakukan di kantor Kemenkomdigi Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024) sore.

    Meutya menyampaikan, kolaborasi Kemenkomdigi dan Kemensesneg sangat penting dalam menyuarakan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

    “Intinya adalah koordinasi terkait arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto mengenai banyak hal yang terkait dengan Asta Cita. Ini memperkuat silaturahmi, kolaborasi, serta dukungan antara Kemenkomdigi dan Kemensesneg,” ujar Meutya saat jumpa pers.

    Meutya menuturkan, Kemenkomdigi dan Kemensesneg fokus terhadap program prioritas, di antaranya pemberantasan judi online, ruang digital ramah, hingga kejahatan digital.

    “Kemudian terkait dengan konektivitas, kita ingin Indonesia lebih terhubung dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih itu beberapa poin penting termasuk juga data yang secure, data yang aman dan juga berdaulat,” terangnya.

    Meutya mengaku, beberapa prioritas Kemenkomdigi itu disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo sehingga dapat menjadi prioritas dan perhatian Presiden Prabowo Subianto.

  • Menteri ATR Siapkan 564,95 Hektare Lahan Telantar untuk Program Transmigrasi

    Menteri ATR Siapkan 564,95 Hektare Lahan Telantar untuk Program Transmigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal memanfaatkan lahan seluas 564,95 hektare tanah telantar untuk mendukung program Kementerian Transmigrasi.

    Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dalam merealisasikan program tersebut. 

    Dalam penjelasannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebut bahwa terdapat 564,95 hektare tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi.

    “Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Nusron dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Dia menambahkan, apabila berjalan sesuai rencana, maka hal tersebut bakal selaras dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Pada saat yang sama, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dapat signifikan mendorong program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. 

    Dia mengatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya bakal terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia. 

    “Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” jelasnya.

    Adapun sebelumnya, Iftitah menyebut pemerintah telah menyiapkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso pada tahun ini.

    Dia menegaskan, proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024. 

    “Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

  • PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/ega)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/prf)