provinsi: PAPUA

Komisi II ubah sistem pembahasan Pilkada 2024 dengan Pj kepala daerah

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya mengubah sistem pembahasan kesiapan Pilkada serentak 2024 dengan para penjabat (Pj) kepala daerah di tanah air lantaran kian mendekati jadwal pemungutan suara.

“Situasi tidak memungkinkan, bahkan pertemuan dengan sisa kepala daerah pun, besok kami mengubah sistemnya,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Di samping waktu yang semakin mepet jelang hari H pencoblosan, dia menyebut banyak pula anggota Komisi II DPR RI yang turun ke daerah pemilihannya masing-masing.

Adapun rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh Pj kepala daerah di Indonesia secara bergiliran itu sedianya ditargetkan rampung pada 25 November.

“Tapi dengan situasi seperti ini, 25 (November) itu H-2 hari H pencoblosan sebenarnya kami lihat teman-teman (anggota Komisi II DPR) kami ini sudah pada turun di Dapil,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan tidak akan lagi menggelar rapat dengan mengundang langsung para Pj kepala daerah yang belum mendapat giliran ke depannya.

“Enggak ada lagi (rapat langsung),” ucapnya.

Sebaliknya, dia menyebut pihaknya hanya akan meminta laporan tertulis kepada sejumlah Pj kepala daerah terkait kesiapan Pilkada 2024 di wilayahnya masing-masing.

“Besok ini (seharusnya) masuk (giliran rapat) daerah Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua, sisa (Pj kepala daerah) itu, nanti kami tinggal minta rekapnya saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin (11/11), Komisi II DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil penjabat (Pj) kepala daerah seluruh daerah di tanah air dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024, sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat.

“Kami akan memanggil seluruh Pj gubernur, bupati, wali kota secara maraton mulai hari ini dan hari-hari ke depan,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membuka rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 22:35
Dorong pertumbuhan ekonomi, BI Papua gelar Temu Responden 2024

Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

Dorong pertumbuhan ekonomi, BI Papua gelar Temu Responden 2024
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 20 November 2024 – 20:21 WIB

Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyelenggarakan acara Temu Responden 2024 yang dihadiri oleh lebih dari 100 responden dari berbagai sektor. Kegiatan ini merupakan wujud apresiasi Bank Indonesia terhadap responden survei sekaligus upaya mempererat kolaborasi dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat (data-driven policy making).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi aktif responden dalam menyediakan data dan informasi yang relevan.

“Kegiatan ini merupakan momen istimewa bagi kami untuk memberikan apresiasi sekaligus mempererat sinergi yang telah terjalin dengan baik bersama 45 kontak liaison dan 1.031 responden survei Bank Indonesia Provinsi Papua” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (20/11).

Mengusung tema “Bersama Mendorong Perekonomian Papua”, Temu Responden 2024 menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya David Sumual, Chief Economist PT Bank Central Asia (BCA) yang membahas perkembangan terkini perekonomian global serta outlook perekonomian Indonesia.

Selain itu, hadir pula Analis Senior Departemen Statistik Bank Indonesia, Ignatius Adhi Nugroho, yang memaparkan peran survei yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung pengambilan kebijakan, seperti Survei Konsumen (SK), Survei Pemantauan Harga (SPH), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Penjualan Eceran (SPH), hingga liaison.

Sesi diskusi interaktif juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada responden menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait isu-isu ekonomi terkini.

Sebagai wujud apresiasi, Bank Indonesia Provinsi Papua menyajikan acara hiburan yang dimeriahkan oleh stand up comedian asal Papua, Rizal Akbar Yelipele (Ijal), atau yang lebih akrab disapa Pace Sunda hingga musisi lokal Martha Fakdawer.

Diharapkan melalui Temu Responden 2024 ini, sinergi antara Bank Indonesia, responden, surveyor dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat sehingga dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Sumber : Radio Elshinta

20/11/2024 20:44
Kemendagri sebut 90 daerah perlu dicermati selama tujuh hari ke depan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut 90 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tingkat kerawanan tinggi perlu dicermati selama tujuh hari ke depan atau hingga hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Berdasarkan data tingkat kerawanan Pilkada 2024 yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, lima provinsi dengan kerawanan tinggi adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa terdapat 21 provinsi dengan tingkat kerawanan sedang, dan delapan provinsi yang kerawanannya rendah. Walaupun demikian, data tersebut belum termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) Papua.

“Untuk kabupaten ada 73 yang dianggap tinggi, sedang 278, dan rendah 65. Untuk kotanya yang tinggi 12, yang sedang 71, dan rendah 15,” kata Wamendagri dalam rapat tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemetaan kerawanan tersebut dilakukan Kemendagri dengan melibatkan banyak variabel, atau tidak sekadar mengenai netralitas saja.

“Ada 24 variabel yang kami jadikan landasan untuk mengategorikan rawan rendah, sedang, sampai tinggi, yang kemudian bisa kami jadikan landasan untuk berkoordinasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah indikator tersebut di antaranya adalah pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan, hubungan relasi kekerabatan, SARA (suku, agama, ras, antargolongan), dan ada yang berkaitan dengan isu-isu sensitif di wilayahnya atau isu-isu yang dinamis.

Saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung hingga 23 November 2024 adalah pelaksanaan kampanye. Adapun jadwal hari-H pemungutan suara pada 27 November 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 20:33
Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
1.191TPS di Lokasi Khusus;
1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

Indikator

Jumlah TPS

TPS Rawan Paling Banyak

Variabel Penggunaan Hak Pilih

1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

95.171

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

2.      Terdapat pemilih tambahan

58.443

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

16.120

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

4.     Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

40.635

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

116.211

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

4.806

Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

Variabel Keamanan

7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

2.293

Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

penyelenggara pemilihan

2.426

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

332

Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

Variabel Politik Uang

10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

2.799

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

Variabel Politisasi SARA

11.

Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

lokasi TPS

814

Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

Variabel Netralitas

12.

TPS yang terdapat Petugas

KPPS berkampanye untuk pasangan calon

517

Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

13.

TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

1.127

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

Variabel Logistik

14.

Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

pada saat Pemilu

2.370

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

15.

Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

pemilu

6.066

Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

16

Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

pemilu

2.658

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

Variabel Lokasi TPS

17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

5.384

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

7.414

Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

4.027

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

20.

TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

1.918

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

21.

TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

pasangan calon

3.759

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

22.

TPS di Lokasi Khusus

1.191

Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

23.

TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

1.894

Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

Variabel Jaringan Internet dan Listrik

24.

TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

22.738

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

25

TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

8.457

Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

Sumber : Radio Elshinta

20/11/2024 19:37
KRI WSH-991 pulang ke Tanah Air setelah rampungkan misi di PNG

Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 berlayar kembali ke Tanah Air setelah merampungkan misi muhibah dan kemanusiaan di Papua Nugini (PNG) sejak 4 hari yang lalu (17/11).

Di Port Moresby, PNG, Rabu, kepulangan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH) itu dilepas oleh Duta Besar RI untuk PNG Andriana Supandy, Atase Pertahanan RI untuk PNG Kolonel Inf. Piter Dwi Ardianto, staf KBRI Port Moresby, dan masyarakat PNG, yang membentangkan spanduk bertuliskan “Thank You Indonesia!”

“Saya mewakili pemerintah Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan misi diplomasi perdamaian ini. Salam hormat untuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan yang telah mendukung kegiatan Port Visit di wilayah Pasifik Selatan,” kata Dubes RI untuk PNG kepada Satgas Port Visit Pasifik 2024 sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan misi kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan itu merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto semasa masih menjabat Menteri Pertahanan.

“Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan,” kata Dubes Andriana.

Dalam acara yang sama, Dubes RI untuk PNG itu juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Satgas Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto, Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, dan seluruh pengawak KRI dan personel satgas.

“Semoga diberi kelancaran dalam pelayaran menuju tanah air,” kata Andriana.

Acara pelepasan itu dilanjutkan dengan laporan dari Komandan Satgas Port Visit Pasifik 2024, yang didampingi Komandan KRI WSH-991, kepada Dubes RI. KRI WSH-991 melaksanakan tradisi penghormatan, dan peran pemanduan, kemudian lanjut berlayar meninggalkan Port Moresby.

Di PNG, sebagaimana tiga negara tujuan satgas lainnya seperti Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu, Satgas Port Visit Pasifik menggelar berbagai kegiatan seperti membuka layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, membuka pintu kapal (open ship) untuk warga PNG, menggelar resepsi di atas geladak kapal, berkunjung ke markas militer PNG dan KBRI, kemudian menyerahkan paket bantuan obat-obatan dari pemerintah RI ke pemerintah PNG.

Satgas Port Visit Pasifik 2024 juga memperbaiki rumah ibadah, yaitu Gereja St. Michael’s Parish di Hanuaba, PNG. Kerja bakti merenovasi gereja itu dipimpin oleh Letkol Laut (T) Yopie Lutfian Arief, diikuti oleh 32 anggota Satgas Port Visit Pasifik 2024, dan masyarakat sekitar gereja.

Karya bakti di kompleks gereja itu mencakup pembersihan area gereja, pengecatan dinding, perbaikan tempat lonceng dan beberapa fasilitas di area luar bangunan gereja, bagian dalam gereja, tiang penopang, dan kamar mandi.

Satgas Port Visit Pasifik 2024 bersama KRI WSH-991 berlayar ke empat negara di Pasifik Selatan yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini, sejak 9 Oktober 2024.

Dalam pelayaran itu, KRI WSH-991 mengangkut total 177 personel, yang terdiri atas 141 pengawak kapal, dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL.

Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya KRI WSH-991 kembali ke markasnya di Sorong, Papua Barat Daya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 19:19
Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024 Nasional 20 November 2024

Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal
PDI-P
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa seluruh kader partai banteng moncong putih wajib hukumnya untuk bergerak memenangkan pasangan calon yang telah diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia mengomentari soal ancaman sanksi hingga pemecatan bagi seluruh kader PDI-P di Jawa Timur yang tidak memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam
Pilkada 2024
.
“Itu adalah bagian dari disiplin partai. Karena kita partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi dan identitas bagi rakyat bangsa dan negara. Sehingga, mereka yang bergabung pada PDI Perjuangan artinya menyanggupkan diri pada kepentingan yang lebih besar,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Hasto menyatakan, kepentingan yang lebih besar bagi PDI-P dalam konteks Pilkada adalah memenangkan pasangan calon yang telah diusung oleh partai.
“Ya di dalam Pilkada, di Jawa Timur wajib hukumnya untuk memenangkan Risma-Gus Hans,” ucap dia.
Hasto juga menyebut bahwa semua kader banteng wajib memenangkan pasangan yang telah diusung PDI-P di wilayah masing-masing.
“Jawa Tengah wajib hukumnya memenangkan Andika-Hendi. Demikian, apalagi di Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri. Kemudian di Sulawesi Utara, lalu di NTT, Papua, Maluku Utara seluruh wilayah Indonesia, partai sudah menghasilkan calon calon pemimpin yang terbaik,” katanya.
“Sehingga seluruh kader partai wajib bergotong royong menjalankan tugasnya dan menyatu dengan kekuatan rakyat,” ujar Hasto.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2024 17:45
Pangkoarmada II pimpin sertijab Danlantamal VI Makassar

Makassar (ANTARA) – Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo memimpin serah terima jabatan (sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Danlantamal VI) Makassar dari Brigadir Jenderal TNI (Mar) Andi Rahmat M kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) Wahyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsmin KSAL..

“Pergantian jabatan itu adalah dinamika organisasi dan harus dijalani pada masanya,” kata Pangkoarmada II pada kegiatan sertijab tersebut di Mako Lantamal VI, Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Andi Rahmat M setelah menjabat Danlantamal VI, selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Komandan Pasmar 3 Sorong Papua Barat.

Dalam amanatnya, Pangkoarmada II menyampaikan apresiasi kepada Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga amanah, membawa perubahan dan kontribusi positif selama memimpin.

“Selanjutnya kepada pejabat baru Danlantamal VI Makassar, saya titipkan amanah besar ini dengan harapan agar selalu mengutamakan profesionalisme, kesiapan dan loyalitas, saya yakin sepenuhnya dengan berbekal pengalaman dan pendidikan saudara, hal tersebut dapat diwujudkan,” ujar Pangkoarmada II.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh turut menyampaikan apresiasi dan berharap pada pejabat baru untuk memperkuat sinergisitas dengan pemda dan membantu mengawal pelaksanaan demokrasi.

“Pesta demokrasi berlangsung beberapa hari lagi, diharapkan sinergisitas pengamanan dan pemerintah daerah dapat menyukseskan pilkada yang sebagian pelaksanaannya berada di wilayah pesisir dan kepulauan,” katanya.

Usai pelaksanaan upacara sertijab tersebut, dilaksanakan pisah sambut bertempat di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal VI yang turut dihadiri
Pangdam XIV Hasanuddin, Wakapolda Sulsel, Kaskoopsud II, Kasdiv 3 Kostrad, Kepala BNNP Sulsel, Danlanud Sultan Hasanuddin, Dankosek Hanudnas II dan jajaran Lantamal serta Koarmada II.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 15:06
Merangkul seluruh elemen guna mencegah radikalisme di Tanah Papua

Jayapura (ANTARA) – Radikalisme dan terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa, sehingga sangat wajar jika hal tersebut menjadi perhatian dunia.

Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Papua telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi terorisme dan radikalisme di wilayahnya. Pendekatan yang diterapkan melibatkan berbagai aspek, seperti aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Provinsi Papua bahkan kini gencar melakukan edukasi dan sosialisasi guna menangkal hal tersebut. Perlu dilakukan pencegahan-pencegahan sedini mungkin agar dampak negatif akibat radikalisme maupun terorisme tidak terjadi.

Jika dilihat dari dampaknya, maka dampak radikalisme dan terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tapi juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Pihak keamanan, seperti TNI dan Polri, telah melakukan operasi gabungan untuk menjaga stabilitas di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Namun, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya untuk meredakan ketegangan dengan membangun dialog dengan kelompok-kelompok tertentu.

Sebab, berdasarkan data dari pihak Kepolisian Daerah Papua bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri, kejahatan radikalisme dan terorisme pernah terjadi di Papua yang dilakukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pada 2019 dan Kelompok Ansor Daulah di Merauke pada 2021.

Radikalisme merupakan aliran yang membutuhkan perubahan menyeluruh mulai dari terkait lingkungan sosial, politik maupun keagamaan. Sedangkan terorisme merupakan gerakan yang terencana dan teorganisasi di mana hal ini bisa terjadi kapan saja dan dilakukan kepada siapa saja.

Pemerintah juga berupaya membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok yang mungkin terpapar ideologi radikal. Pendekatan berbasis budaya dan pemahaman terhadap kearifan lokal menjadi bagian dari upaya tersebut, dengan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan kebhinnekaan.

Pihak keamanan menggunakan dua pendekatan dalam menangani terorisme dan radikalisme yaitu pendekatan tegas (hard approach) pendekatan lunak (soft approach).

“Kami sangat mengutamakan tindakan lunak, karena dalam melawan radikalisme dan terorisme perlu adanya sentuhan terhadap individu maupun kelompok kelompok tersebut,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo,

Ideologi yang keras harus diupayakan untuk diredam dengan sentuhan yang humanis.Tapi, jika eskalasi meningkat, perlu untuk dilakukan tindakan tegas berupa pengejaran, penangkapan dan penegakan hukum terhadap para pelakunya.

Sedangkan pendekatan lunak yaitu pendekatan humanis dengan mengajak dialog dalam rangka mengubah pelaku dari mereka yang belum terpapar maupun sudah terpapar paham-paham radikal serta intoleran termasuk mengajak para napiter dan jaringan untuk mengembangkan paham moderat.

Pihak keamanan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap berbagai Dewan Kemakmuran Masjid, kantor instansi pemerintahan, aparat sipil negara (ASN), kelompok masyarakat dan berbagai elemen lainnya.

Upaya tersebut dinilai cukup efektif dan efisien, terbukti dari 2022 sampai 2024 terbilang tidak ada kasus terorisme di wilayah Papua.

Pemberdayaan masyarakat

Guna menangkal penyebaran paham radikal melalui media sosial yang bisa menyebabkan terpaparnya masyarakat, khususnya kalangan anak muda, gen z hingga gen x, maka Pemprov Papua bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda di Bumi Cenderawasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Ketua Bidang Media Massa, Hukum dan Humas dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jeri Agus Yudianto mengatakan bahwa metode perekrutan aliran radikal yang sebelumnya pendekatan tertutup, namun sekarang modelnya terbuka dengan menggunakan platform-platform media sosial.

Untuk itu, pihaknya menyasar anak muda dalam melakukan pencegahan tersebut dengan membentuk duta damai dunia maya, membuat festival musik dan membuat edukasi terkait kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri).

Sistem pada kelompok radikal selalu mengincar kelengahan masyarakat dan pemerintah untuk memengaruhi para tokoh muda, organisasi sosial maupun lembaga pemerintah dan menjadikan media sosial sebagai sarana perekrutanya.

Oleh karenanya, Sub Koordinator Pemulihan Korban BNPT Nilam Ayuningtyas mengajak pula seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memahami betapa pentingnya peran semua agar terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, menolak segala bentuk narasi dan ajakan serta paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Pemerintah melaksanakan berbagai program penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham-paham radikal. Kerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dilakukan untuk menyosialisasikan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Upaya-upaya lainnya, Pemerintah Papua meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah yang rawan radikalisasi. Program-program pelatihan keterampilan, beasiswa, serta bantuan sosial bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi faktor pemicu radikalisasi.

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi ketimpangan yang dapat memicu radikalisasi. Pembenahan infrastruktur dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal diharapkan mampu mengurangi ketegangan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat, juga terus diupayakan. Pemerintah berusaha menciptakan jaringan sosial yang mampu mengidentifikasi dan menanggulangi potensi radikalisasi sebelum berkembang lebih jauh. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat membangun ketahanan sosial dan mengurangi pengaruh ideologi radikal.

Jadi, upaya pemerintah dalam mengatasi radikalisme di Papua berfokus pada pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, dan tidak hanya bergantung pada tindakan keamanan semata.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 14:12
Membangun citra politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia

Jakarta (ANTARA) – Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses di dunia.

Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.

Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.

Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.

Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.

Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.

Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.

Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.

Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.

Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014–2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.

Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC

Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.

Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Selama periode 2019–2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan

Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.

Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.

Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.

Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.

Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.

Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.

Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.

Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.

Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.

Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

Copyright © ANTARA 2024

20/11/2024 14:09
BMKG Warning Cuaca Ekstrem Hantam Wilayah RI, Awas Banjir-Longsor!

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan terbaru ‘Prospek Cuaca Mingguan’ untuk periode 19-25 November 2024.

Dalam laporannya, BMKG menyebut ada peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap dampaknya.

“BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ini,” tulis BMKG dalam laporannya, dikutip Rabu (20/11/2024).

Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena atmosfer antara lain gelombang Kelvin dan Rossby, yang memperkuat pembentukan awan hujan. Ada juga faktor lokal seperti perlambatan angin, yang berperan dalam peningkatan intensitas curah hujan di beberapa wilayah.

Berikut beberapa wilayah yang diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang-lebat, serta dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, pada periode 19-25 November 2024:

Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.
Jawa dan Bali: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.
Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.
Sulawesi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Maluku dan Papua: Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

“Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Papua Selatan selama periode yang sama,” kata BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

Untuk itu, masyarakat diminta membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir. Lalu, hindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mempersiapkan perlengkapan darurat.

“Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” tulis BMKG.

(fab/fab)

20/11/2024 12:00