Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Legislator Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Legislator Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Jakarta –

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

    “Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban Negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas sehingga bisa segera disahkan,” kata Arzeti, Sabtu (23/11/2024).

    RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang banyak itu belum juga disahkan.

    Berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas adat secara aktif mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan mereka.

    Arzeti menilai RUU MHA harus segera disahkan guna memberi pengakuan resmi terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya.

    “Dengan adanya beleid khusus terkait masyarakat adat, kita berharap Pemerintah lebih memperhatikan adat budaya yang ada di Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah digempur oleh budaya luar yang sangat masif,” ungkap Arzeti.

    “Kan juga bisa memberikan kepentingan jangka panjang untuk masyarakat dan Pemerintah bisa menjaga adat budaya masyarakat kita,” ujarnya.

    “RUU Masyarakat Adat akan memastikan budaya orisinil kita tetap terjaga. Banyak adat budaya kita yang mulai hilang karena tergerus arus kemajuan zaman, seperti bahasa daerah kita yang sudah mulai tidak terpakai dan tidak digunakan masyarakat setempat,” lanjut Arzeti.

    “Dengan menjadikan pelestarian budaya sebagai hal prioritas, Korea Selatan berhasil membawa budaya Korea menjadi mendunia Kita lihat bagaimana keberhasilan K-Pop dan K-Drama terhadap perekonomian Korea Selatan,” ungkapnya.

    “Indonesia harus seperti itu agar bahasa dan budaya kita dikenal di kancah global. Betapa bangganya kita kalau musik-musik asli Indonesia seperti Gambang Kromong, Karawitan, Gamelan, Kombi dari Papua, Kolintang, Gambus dan lain-lain bisa seperti K-Pop,” tambah Arzeti.

    Selain itu, Arzeti menyinggung mengenai hukum adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini bisa. Alhasil, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan arus globalisasi.

    “Untuk itu, saya mengajak Pemerintah dan teman-teman di DPR didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk kita memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Tentunya ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya Arzeti.

    (eva/ygs)

  • KKP Maksimalkan Pengawasan Laut Jaga Ekosistem Laut Timur

    KKP Maksimalkan Pengawasan Laut Jaga Ekosistem Laut Timur

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia demi melindungi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing, terutama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Wilayah tersebut meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur-perairan dengan potensi perikanan yang menjadi primadona Indonesia.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan pengawasan di perairan Arafura terus diperkuat melalui berbagai strategi seperti operasi kapal pengawas, patroli udara menggunakan pesawat Airborne Surveillance, serta pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan menjadi langkah-langkah utama yang ditempuh.

    “Wilayah WPPNRI 718 sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur. Hal ini menjadikan pengawasan ekstra diperlukan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penangkapan ikan ilegal,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Sabtu, 22 November 2024.
     

    Ipunk memastikan aparat PSDKP tak gentar dengan ancaman kapal asing yang kerap menjadikan Laut Arafura, sebagai praktik illegal fishing. Untuk itu, KKP secara rutin menggelar operasi terpadu dengan melibatkan kapal pengawas yang disupport dengan teknologi modern seperti drone serta sistem pemantauan kapal vessel monitoring system (VMS). 

    Selain itu upaya pengawasan juga difokuskan di pelabuhan perikanan untuk memastikan hasil tangkapan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.

    “PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena perairan tersebut rawan illegal fishing. Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan lestari dan memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan,” ungkapnya.

    Kemudian Ditjen PSDKP juga memperkuat pengawasan di Zona 3 melalui strategi intensif untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di WPPNRI 718. Langkah ini diwujudkan dengan menempatkan kapal pengawas di titik-titik rawan serta menyiagakan pesawat patroli guna memastikan penindakan cepat terhadap pelanggaran.

    Untuk mencegah pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai aturan, pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan diperketat. Jumlah personel pengawas perikanan di lapangan juga ditingkatkan demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    Ipunk menyampaikan keberhasilan ini membuktikan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di Laut Arafura. 

    “Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir. PSDKP-KKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” ungkap Ipunk.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Sinergi ini diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi, pengintegrasian moda pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara terkoordinasi.

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia demi melindungi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing, terutama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.
     
    Wilayah tersebut meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur-perairan dengan potensi perikanan yang menjadi primadona Indonesia.
     
    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan pengawasan di perairan Arafura terus diperkuat melalui berbagai strategi seperti operasi kapal pengawas, patroli udara menggunakan pesawat Airborne Surveillance, serta pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan menjadi langkah-langkah utama yang ditempuh.
    “Wilayah WPPNRI 718 sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur. Hal ini menjadikan pengawasan ekstra diperlukan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penangkapan ikan ilegal,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Sabtu, 22 November 2024.
     

    Ipunk memastikan aparat PSDKP tak gentar dengan ancaman kapal asing yang kerap menjadikan Laut Arafura, sebagai praktik illegal fishing. Untuk itu, KKP secara rutin menggelar operasi terpadu dengan melibatkan kapal pengawas yang disupport dengan teknologi modern seperti drone serta sistem pemantauan kapal vessel monitoring system (VMS). 
     
    Selain itu upaya pengawasan juga difokuskan di pelabuhan perikanan untuk memastikan hasil tangkapan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.
     
    “PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena perairan tersebut rawan illegal fishing. Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan lestari dan memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan,” ungkapnya.
     
    Kemudian Ditjen PSDKP juga memperkuat pengawasan di Zona 3 melalui strategi intensif untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di WPPNRI 718. Langkah ini diwujudkan dengan menempatkan kapal pengawas di titik-titik rawan serta menyiagakan pesawat patroli guna memastikan penindakan cepat terhadap pelanggaran.
     
    Untuk mencegah pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai aturan, pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan diperketat. Jumlah personel pengawas perikanan di lapangan juga ditingkatkan demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
     
    Ipunk menyampaikan keberhasilan ini membuktikan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di Laut Arafura. 
     
    “Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir. PSDKP-KKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” ungkap Ipunk.
     
    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Sinergi ini diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi, pengintegrasian moda pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara terkoordinasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Warga RI di Wilayah Ini Punya Umur Harapan Hidup Pendek

    Warga RI di Wilayah Ini Punya Umur Harapan Hidup Pendek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia naik. Namun masih ada beberapa wilayah yang masih berada masih di rata-rata.

    UHH di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 72,39 tahun, meningkat 0,22 tahun atau 0,30%. Pertumbuhan UHH 2024 ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan pada periode 2020-2023 sebesar 0,25% per tahun.

    “UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (15/11/2024).

    UHH adalah indikator yang menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan tetap stabil sepanjang hidupnya.

    Juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, pola hidup sehat, dan kondisi ekonomi.

    Faktanya, kenaikan UHH secara nasional, belum terakselerasi optimal terutama pada 10 provinsi ini yang mencatat nilai UHH di bawah rata-rata :

    Papua Pegunungan 64.80
    Sulawesi Barat 66.27
    Papua Selatan 66.45
    Maluku 66.99
    Papua Tengah 66.99
    Papua Barat 67.05
    Nusa Tenggara Barat 67.73
    Papua Barat Daya 67.85
    Nusa Tenggara Timur 67.99
    Papua 68.79

    Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan UHH terendah, yakni 64,8 tahun, dengan Kota Nduga sebagai daerah dengan angka terendah, yaitu 55,74 tahun.

    Rendahnya UHH di wilayah ini disebabkan oleh rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 4,21 tahun, sehingga mayoritas penduduk tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.

    Selain itu, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 247 orang sangat tidak memadai untuk melayani wilayah yang sulit dijangkau, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 6,21% mengindikasikan banyak penduduk yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

    Provinsi lain dengan UHH rendah adalah Sulawesi Barat dengan 66,27 tahun, yang dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur kesehatan, kurangnya penyuluhan gizi, dan pola makan yang tidak bervariasi.

    Rata-rata lama sekolah di wilayah ini mencapai 8,15 tahun, menunjukkan pendidikan yang sedikit lebih baik dibandingkan Papua Pegunungan, tetapi jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 362 orang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Kemudian, Papua Selatan mencatat UHH sebesar 66,45 tahun, yang dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah 8,32 tahun dan minimnya tenaga kesehatan gizi yang hanya berjumlah 120 orang. Meski demikian, indeks kemiskinan yang mencapai 3,71% tetap menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Provinsi Maluku dan Papua Tengah masing-masing memiliki UHH sebesar 66,99 tahun. Di Maluku, rata-rata lama sekolah mencapai 10,26 tahun, dan jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 824 orang tergolong cukup, meski distribusinya belum merata. Kemiskinan dengan indeks 3,10% masih menjadi tantangan.

    Di Papua Tengah, angka pendidikan lebih rendah dengan rata-rata lama sekolah hanya 6,12 tahun, sementara jumlah tenaga kesehatan gizi sangat minim, yaitu 87 orang. Indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 5,96% memperburuk akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

    Papua Barat mencatat UHH sebesar 67,05 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,86 tahun. Namun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 215 orang dan indeks kemiskinan sebesar 4,35% menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

    Wilayah Nusa Tenggara juga menghadapi tantangan serupa. Nusa Tenggara Barat mencatat UHH sebesar 67,73 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,87 tahun.

    Meski memiliki jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.145 orang, distribusinya yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan, menjadi hambatan. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah ini tercatat sebesar 2,44%.

    Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dengan UHH 67,99 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 8,02 tahun dan tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.642 orang. Namun, indeks kemiskinan sebesar 3,41% masih menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

    Papua Barat Daya mencatat UHH sebesar 67,85 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 8,39 tahun. Meski tenaga kesehatan gizi berjumlah 387 orang, distribusinya belum merata, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,38% mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang masih rentan.

    Papua memiliki UHH tertinggi di antara wilayah Papua lainnya, yakni 68,79 tahun. Namun, provinsi ini juga mencatat angka kematian anak tertinggi di Indonesia, yaitu 10,88 per 1.000 kelahiran hidup.

    Meskipun rata-rata lama sekolah di Papua mencapai 9,82 tahun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 136 orang serta indeks kemiskinan sebesar 4,01% menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masih terbatas.

    Secara keseluruhan, rendahnya UHH di beberapa wilayah disebabkan oleh kombinasi antara pendidikan rendah, minimnya tenaga kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.

    (Iftha Nikmatul Khasanah/dce)

  • Cara Perusahaan Logistik Hadapi Tekanan Daya Beli Masyarakat

    Cara Perusahaan Logistik Hadapi Tekanan Daya Beli Masyarakat

    Jakarta: Perusahaan logistik, PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) memiliki strategi dalam menghadapi tantangan dalam tekanan terhadap daya beli masyarakat pada tahun ini. Perusahaan jasa logistik tertua di Indonesia itu berusaha mendekati komunitas dengan menyasar segmen niche atau khusus.
     

     
    Senior Managajer Sales Nasional TIKI Wahyudi menuturkan TIKI fokus menggarap pasar-pasar niche seperti komunitas berbasis hobi, serta pasar UMKM.
     
    “Beberapa diantaranya komunitas ikan hias & tanaman hias. TIKI menjadi satu-satu perusahaan kurir yang memperoleh ijin mendirikan fasilitas Instalasi Karantina Ikan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,” tegas dia dia dikutip Sabtu, 23 November 2024.
    TIKI menyediakan layanan terpadu dengan berbagai pilihan layanan pengiriman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, layanan pengurusan dokumen karantina ikan dan layanan pengemasan.
     
    Dia mengatakan TIKI juga menyasar komunitas pecinta reptil dengan layanan Tirex  karena komunitas pecinta reptil terus bertumbuh. Kontes dan pameran semakin sering digelar di berbagai daerah. “Tentunya bisnis jual beli reptile hingga makanan dan aksesorisnya makin prospektif dan membutuhkan jasa pengiriman,” tegas dia.
     
    TIKI memiliki prosedur penanganan resmi untuk pengiriman reptil, mencakup kadal, iguana, kura-kura dan ular. Layanan Tirex dilengkapi dengan fasilitas asuransi yang memberikan proteksi atas risiko kehilangan, kerusakan, atau hal-hal tak terduga lainnya.
     
    Bisnis makanan beku juga kini tengah terus bertumbuh mengingat mobilitas masyarakat yang begitu tinggi sehingga makanan olahan yang praktis dimasak dan dikonsumsi sangat diminati.
    Pasar ini tentunya juga membutuhkan jasa pengiriman yang dapat memenuhi kebutuhannya untuk memastikan kualitas makanan beku tersebut tetap terjaga dan aman dikonsumsi ketika sampai di tempat pembeli.
     
    TIKI melihat potensi pasar ini dan meluncurkan layanan Froozy dilengkapi dengan chiller dan freezer berkomitmen menjaga kualitas dan kesegaran produk beku hingga tiba di tangan penerima.

    Bidik segmen UMKM

    Perusahaan membidik segmen pelaku UMKM dengan program  TIKI Seller Online Booking (TIKI Serlok) kepada merchant atau penjual yang berjualan di sosial commerce seperti Instagram, TikTok atau Youtube.
     
    “Melalui TIKI Serlok, TIKI ingin membantu UMKM khususnya seller online dengan memberikan kemudahan fasilitas dalam hal pengiriman,” tegas dia.
     
    TIKI menuturkan penjual di sosial ecommerce bisa menggunakan TIKI untuk pengiriman barang dengan diskon biaya jasa pengiriman. Hal ini memberikan keuntungan kepada penjual yang mendapatkan untung dari harga barang serta diskon harga pengiriman.
     
    Hingga saat ini, TIKI memiliki 3.700 mitra waralaba di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua, dengan 100 persen  gerai dan kantor cabang merupakan milik mitra waralaba.
     
    Selain mitra perorangan, TIKI juga menjalin kerjasama waralaba dengan korporasi dan komunitas. Beberapa di antaranya seperti Snapy, dengan 6 gerai Snapy di wilayah Jakarta, serta Mandiri Taspen dengan program Agen Kurir Mantap mendorong kewirausahaan dengan membuka peluang usaha di sektor jasa kurir, baik dari sisi pembiayaan maupun pendirian usahanya bagi para nasabah Mandiri Taspen.
     
    “Kami membuka peluang bisnis di seluruh wilayah Indonesia bahkan daerah pelosok yang memiliki potensi dan kebutuhan distribusi paket dan barang,” tegas dia.
     
    Potensi membuka gerai TIKI masih cukup besar khususnya di daerah-daerah di luar Jawa seperti Morowali-Sulawesi, Papua. Di Jabodetabek dan Pulau Jawa pun masih terbuka.  Di Jakarta sendiri, terdapat sekitar 20 persen wilayah yang masih terbuka peluang membuka bisnis waralaba TIKI di wilayah ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan amanJakarta (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.

    “Kami mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa (19/11) untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua yaitu TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Ia juga menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

    Akses atau inklusi keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan.

    Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

    Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” ujar Horas.

    Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

    Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD itu, pada 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) 2025 belum juga ditetapkan dan diumumkan. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama stakeholder terkait sedang merampungkan regulasi baru terkait pengupahan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan yang bakal jadi pedoman penetapan upah minimum 2025 itu dapat terbit pada akhir November 2024.

    “Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan. “Jadi, kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya. 

    Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto, usai Kepala Negara tiba di Tanah Air/

    Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

    “Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

    Dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.  

    “Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, UMP 2024 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, termasuk upah minimum bagi provinsi baru di Indonesia.

    “Nilai rata-rata UMP 2024 adalah Rp3,11 juta,” demikian melansir Satu Data Kemnaker, Sabtu (23/11/2024).

    Berikut daftar lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi:

    Aceh – Rp3,460,672.00
    Sumatera Utara – Rp2,809,915.00
    Sumatera Barat – Rp2,811,449.27
    Riau – Rp3,294,625.56
    Jambi – Rp3,037,121.85
    Sumatera Selatan – Rp3,456,874.00
    Bengkulu – Rp2,507,079.24
    Lampung – Rp2,716,497.00
    Bangka Belitung – Rp3,640,000.00
    Kepulauan Riau – Rp3,402,492.00
    DKI Jakarta – Rp5,067,381.00
    Jawa Barat – Rp2,057,495.00
    Jawa Tengah – Rp2,036,947.00
    DI. Yogyakarta – Rp2,125,897.61
    Jawa Timur – Rp2,165,244.30
    Banten – Rp2,727,812.11
    Bali – Rp2,813,672.00
    Nusa Tenggara Barat – Rp2,444,067.00
    Nusa Tenggara Timur – Rp2,186,826.00
    Kalimantan Barat – Rp2,702,616.00
    Kalimantan Tengah – Rp3,261,616.00
    Kalimantan Selatan – Rp3,282,812.21
    Kalimantan Timur – Rp3,360,858.00
    Kalimantan Utara – Rp3,361,653.00
    Sulawesi Utara – Rp3,545,000.00
    Sulawesi Tengah – Rp2,736,698.00
    Sulawesi Selatan – Rp3,434,298.00
    Sulawesi Tenggara – Rp2,885,964.04
    Gorontalo – Rp3,025,100.00
    Sulawesi Barat – Rp2,914,958.08
    Maluku – Rp2,949,953.00
    Maluku Utara – Rp3,200,000.00
    Papua Barat – Rp3,393,500.00
    Papua – Rp4,024,270.00
    Papua Tengah – Rp4,024,270.00
    Papua Pegunungan – Rp4,024,270.00
    Papua Selatan – Rp4,024,270.00
    Papua Barat Daya – Rp3,393,500.00

  • OJK Tuntaskan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Seluruh Wilayah Indonesia – Page 3

    OJK Tuntaskan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Seluruh Wilayah Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan stakeholder terkait telah berhasil membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia yakni sejumlah 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten/kota.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilakukan OJK untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa, 19 November 2024 untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua.

    TPAKD itu antara lain di TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, pembentukan TPAKD juga merupakan upaya OJK untuk mewujudkan amanat sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No.59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu target inklusi keuangan 91 persen pada tahun 2025 dan 98 persen pada tahun 2045.

    “Kami akan mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” ujar Ismail.

     

  • Menteri Rosan Segera Tindak Lanjuti Komitmen Investasi Rp 134,9 Triliun dari Inggris – Page 3

    Menteri Rosan Segera Tindak Lanjuti Komitmen Investasi Rp 134,9 Triliun dari Inggris – Page 3

    Sebelumnya, raksasa minyak dan gas asal Inggris, bp, mengumumkan investasi lanjutan senilai USD 7 miliar atau sekitar Rp 111,1 triliun untuk pengembangan proyek LNG Tangguh Ubadari di Papua.

    Keputusan investasi itu dijemput langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Inggris, dan menghadiri pertemuan dengan Kepala Eksekutif bp, Murray Auchincloss.

    “bp, atas nama mitra kontrak bagi hasil Tangguh, hari ini mengumumkan keputusan investasi akhir pada proyek Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) senilai USD 7 miliar, yang berpotensi untuk membuka sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan di Indonesia untuk membantu memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di Asia,” ungkap Murray Auchincloss dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Ia menambahkan, Proyek ini tidak hanya membuka sumber daya gas yang fantastis, tetapi juga merupakan yang pertama di Indonesia melalui penggunaan CCUS untuk memaksimalkan pemulihan gas. BP telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 55 tahun, dan kekuatan hubungan memungkinkan pihaknya untuk menghadirkan pengalaman teknis yang mendalam dalam membantu mewujudkan pengembangan yang inovatif ini.

    “Kami sangat menghargai dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia dan para mitra dan berharap dapat membantu kawasan ini memenuhi kebutuhan energinya yang terus meningkat,” tuturnya.

    bp menjelaskan, Proyek UCC meliputi pengembangan ladang gas Ubadari, peningkatan pemulihan gas melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) dan kompresi darat.

    Proyek ini diharapkan dapat memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang ada di fasilitas LNG Tangguh di Papua Barat, Indonesia.

    Adapun produksi di ladang Ubadari diharapkan akan dimulai pada tahun 2028, ungkap bp.

     

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024: Langit Malam Indonesia Mayoritas akan Berawan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024: Langit Malam Indonesia Mayoritas akan Berawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Langit sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu pagi (23/11/2024) diprediksi cerah berawan, berawan, berawan tebal, kabut dan hujan ringan. Seperti itulah prakiraan cuaca Indonesia hari ini.

    Kemudian pada siang hari nanti, sebagian wilayah Indonesia diprakirakan BMKG bakal hujan ringan di antaranya Palangkaraya, Tanjung Pinang dan Kupang akan turun hujan dengan integritas ringan. Yogyakarta akan turun hujan dengan intergritas petir. Dan  Pontianak akan turun hujan dengan integritas sedang

    Selanjutnya, malam hari nanti, cuaca Indonesia sebagian besar diprediksi berawan, berawan tebal, dan hujan ringan. Hujan dengan intensitas sedang diprediksi turun di wilayah Gorontalo. Dan hujan dengan integritas petir akan turun di daerah Palembang malam hari nanti.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Indonesia selengkapnya yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.id:

     Kota
     Pagi
     Siang
     Malam

     Banda Aceh
     Berawan Tebal 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Denpasar
     Cerah Berawan
     Cerah Berawan
     Hujan Ringan

     Serang
     Berawan
     Berawan
     Berawan

     Bengkulu
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Yogyakarta 
     Berawan
     Hujan Petir 
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Gorontalo 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang

     Jambi 
     Hujan Ringan
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Bandung 
     Berawan Tebal
     Berawan
     Hujan Ringan

     Semarang 
     Cerah Berawan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Surabaya 
     Cerah Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Pontianak 
     Berawan 
     Hujan Sedang
     Berawan Tebal

     Banjarmasin 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Palangkaraya
     Berawan 
     Hujan Ringan
     Berawan

     Samarinda
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan

     Tarakan 
     Hujan Ringan
     Berawan
     Berawan 

     Pangkal Pinang
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Tanjung Pinang 
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan
     Berawan 

     Bandar Lampung
     Berawan 
     Berawan
     Berawan 

     Ambon 
     Berawan
     Berawan 
     Berawan

     Ternate 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Mataram 
     Kabut
     Berawan
     Berawan

     Kupang 
     Cerah Berawan 
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Kota Jayapura
     Berawan
     Cerah Berawan
      Berawan

     Manokwari 
     Berawan Tebal
     Cerah Berawan
     Berawan Tebal

     Pekanbaru 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Mamuju 
     Hujan Ringan
     Berawan
     Hujan Ringan

     Makassar 
     Berawan 
     Berawan 
     Berawan

     Kendari 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Manado  
     Berawan Tebal
     Berawan
     Berawan Tebal 

     Padang 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal 
     Berawan Tebal

     Palembang
     Berawan 
     Berawan 
     Hujan Petir

     Medan 
     Cerah Berawan
     Kabut
     Hujan Ringan

    Disampaikan pada Minggu 30 Oktober 2021, BMKG menyebut, cuaca ekstrem ini berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, dan angin kencang. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, cuaca ekstrem ini d…

  • Kaesang Dukung Rencana Yohannis Bangun RS Internasional di Jayapura

    Kaesang Dukung Rencana Yohannis Bangun RS Internasional di Jayapura

    Jayapura: Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Kampung Nendali, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, didampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yohannis Manansang Wally dan Daniel Mebri.

    Kehadiran Kaesang disambut dengan tarian adat Papua, sebuah tradisi khas dalam penyambutan tamu kehormatan. Momen ini dimanfaatkan untuk membahas rencana strategis pengembangan wilayah, termasuk pembangunan rumah sakit internasional di Sentani.

    “Kami berencana membangun rumah sakit berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan Kabupaten Jayapura,” ujar Yohannis Manansang. 

    Ia menekankan pentingnya pembenahan tata ruang kota sebagai langkah awal transformasi kabupaten ini, yang menurutnya belum mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade.

    “Kabupaten Jayapura perlu memiliki tata ruang baru yang lebih terencana dan modern. Ini menjadi prioritas kami ke depan,” tambah Yohannis.

    Dalam kesempatan yang sama, Kaesang mendukung rencana tersebut. Ia menegaskan segala upaya pengembangan wilayah akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk direalisasikan.

    “Kami percayakan kepada gubernur dan bupati untuk merealisasikan program ini. Selama tujuannya untuk kemajuan Papua, kami pasti mendukung,” ungkap Kaesang.

    Acara ini juga dihadiri oleh calon gubernur Papua, Mathius D Khafiri, dan calon wakil gubernur, Aryoko Rumaropen, yang turut memberikan perhatian pada program-program pengembangan wilayah di Papua.

    Jayapura: Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Kampung Nendali, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, didampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yohannis Manansang Wally dan Daniel Mebri.
     
    Kehadiran Kaesang disambut dengan tarian adat Papua, sebuah tradisi khas dalam penyambutan tamu kehormatan. Momen ini dimanfaatkan untuk membahas rencana strategis pengembangan wilayah, termasuk pembangunan rumah sakit internasional di Sentani.
     
    “Kami berencana membangun rumah sakit berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan Kabupaten Jayapura,” ujar Yohannis Manansang. 
    Ia menekankan pentingnya pembenahan tata ruang kota sebagai langkah awal transformasi kabupaten ini, yang menurutnya belum mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade.
     
    “Kabupaten Jayapura perlu memiliki tata ruang baru yang lebih terencana dan modern. Ini menjadi prioritas kami ke depan,” tambah Yohannis.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kaesang mendukung rencana tersebut. Ia menegaskan segala upaya pengembangan wilayah akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk direalisasikan.
     
    “Kami percayakan kepada gubernur dan bupati untuk merealisasikan program ini. Selama tujuannya untuk kemajuan Papua, kami pasti mendukung,” ungkap Kaesang.
     
    Acara ini juga dihadiri oleh calon gubernur Papua, Mathius D Khafiri, dan calon wakil gubernur, Aryoko Rumaropen, yang turut memberikan perhatian pada program-program pengembangan wilayah di Papua.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)