provinsi: PAPUA

  • Mengenal Paslon Pilgub Papua 2024, Berikut Profil dan Partai Pengusungnya

    Mengenal Paslon Pilgub Papua 2024, Berikut Profil dan Partai Pengusungnya

    Profil Mathius Fakhiri

    Mathius Derek Fakhiri merupakan pria kelahiran 6 Januari 1968 di Ransiki dan dikenal sebagai mantan Kapolda Papua. Dia merupakan jenderal bintang tiga dan memulai kariernya dalam dunia kepolisian.

    Pria berusia 56 tahun itu menjalankan pendidikan Akpol di bidang Brimob tahun 1990. Kemudian mengembangkan pendidikannya di dunia kepolisian seperti di STIK/PTIK (2001), Sespim Polri (2005), dan Sesko TNI (2018).

    Kariernya dalam dunia kepolisian membawa Mathius sempat menjabat posisi strategis. Mathius juga memiliki sejumlah prestasi dalam bidang olahraga dan ketika pensiun dari kepolisian memilih terjun dalam dunia politik.

    Riwayat Pendidikan

    SD – Yayasan Pendidikan Kristen Merauke (1975-1981).

    SMP – YPPK Santo Thomas Wamena (1981-1984).

    SMA Negeri 2 Jayapura (1984-1987).

    S1 – Akademi Kepolisian Republik Indonesia (1987-1990).

  • Waspada, BMKG Ingatkan Masyarakat Potensi Cuaca Ekstrem pada Libur Nataru – Page 3

    Waspada, BMKG Ingatkan Masyarakat Potensi Cuaca Ekstrem pada Libur Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Kondisi tersebut, kata dia, dipicu oleh sejumlah faktor. Diantaranya, fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025.

    Selain itu, tambah Dwikorira, terdapat pula dinamika atmosfer lain yang diprediksikan pada periode Nataru aktif bersamaan, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia yang juga berpotensi menambah intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia.

    “Untuk itu, kami mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya pada periode Nataru 2024/2025,” ungkap Dwikorita dikutip Selasa (26/11/2024).

    Imbauan ini, lanjut Dwikorita, juga ditujukan kepada perusahaan pelayaran, angkutan penyeberangan, dan nelayan mengingat fenomena cold surge juga dapat memicu gelombang tinggi di laut sehingga membahayakan keselamatan saat aktivitas pelayaran/penyeberangan serta penangkapan ikan.

    “Peringatan dini ini disampaikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut. Masyarakat bisa mengakses informasi cuaca 24 jam penuh melalui aplikasi @infobmkg. Silahkan akses informasi dari platform tersebut sebagai acuan dalam beraktivitas selama pekan Nataru. Disana juga terdapat informasi gempabumi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena menerangkan bahwa hingga pertengahan November 2024 (Dasarian I-II), indeks ENSO (gangguan iklim dari Samudra Pasifik) menunjukkan kecenderungan La Nina lemah, sementara indeks Indian Ocean Dipole (IOD) (gangguan iklim dari Samudra Hindia) menunjukkan nilai IOD negatif menuju netral.

    Adapun untuk dinamika perairan Indonesia secara umum, lanjut dia, menunjukkan kondisi suhu muka laut yang lebih hangat daripada normalnya. Berdasar pada keseluruhan hasil monitoring tersebut, dapat disimpulkan terdapat potensi gangguan iklim basah untuk wilayah Indonesia secara umum hingga awal 2025.

    “Secara umum Puncak Musim Hujan 2024/2025 diprediksi terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025. Wilayah yang diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada November – Desember 2024 antara lain sebagian Sumatera, pesisir selatan Pulau Jawa, dan Kalimantan, sedangkan wilayah yang diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada periode Bulan Januari – Februari 2025 yaitu wilayah Lampung, Jawa bagian utara, sebagian kecil dari Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Papua,” papar Ardhasena.

     

  • Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik,” kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

    “Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran,” ujar dia.

    Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

    Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

    “Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal,” tuturnya.

    Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

    “Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi,” ujar dia.

    Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

  • BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru 2025

    BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru 2025

    Jakarta: Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diwarnai peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

    Fenomena La Nina menjadi salah satu penyebab utama dengan potensi peningkatan curah hujan hingga 20-40 persen. Kondisi ini diperparah oleh dinamika atmosfer lainnya, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge, yang memengaruhi intensitas curah hujan di banyak wilayah Indonesia. 

    “Kami mewanti-wanti masyarakat untuk lebih waspada. Cuaca ekstrem berpotensi berdampak signifikan, terutama selama periode Nataru,” ujar Dwikorita dalam siaran pers, Senin 25 Noember 2024.

    Baca juga: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru 2025

    Tak hanya itu, BMKG juga memberikan peringatan kepada pelaku industri pelayaran, angkutan penyeberangan, dan nelayan terkait risiko gelombang tinggi di laut yang dipicu oleh fenomena Cold Surge. 

    “Peringatan dini ini penting untuk mencegah kecelakaan laut selama periode liburan,” tambahnya.

    Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena, menambahkan bahwa puncak musim hujan di Indonesia diprediksi terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025. Wilayah seperti Sumatera, pesisir selatan Jawa, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tertinggi pada November-Desember 2024, sementara Lampung, utara Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua akan mencapai puncaknya pada Januari-Februari 2025.

    Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto, juga menambahkan saat ini ada dua bibit siklon tropis yang terpantau, yaitu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia barat daya Bengkulu dan Bibit Siklon Tropis 99B di barat Aceh. Kedua siklon ini meningkatkan risiko hujan lebat, kilat, dan angin kencang di wilayah barat Indonesia.

    BMKG meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengecek infrastruktur kebencanaan, dan melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan informasi cuaca dari aplikasi @infobmkg untuk mendapatkan data terkini terkait kondisi cuaca dan potensi bencana.

    BMKG berharap peringatan ini dapat membantu mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat selama periode liburan akhir tahun.

    Jakarta: Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diwarnai peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
     
    Fenomena La Nina menjadi salah satu penyebab utama dengan potensi peningkatan curah hujan hingga 20-40 persen. Kondisi ini diperparah oleh dinamika atmosfer lainnya, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge, yang memengaruhi intensitas curah hujan di banyak wilayah Indonesia. 
     
    “Kami mewanti-wanti masyarakat untuk lebih waspada. Cuaca ekstrem berpotensi berdampak signifikan, terutama selama periode Nataru,” ujar Dwikorita dalam siaran pers, Senin 25 Noember 2024.
    Baca juga: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru 2025
     
    Tak hanya itu, BMKG juga memberikan peringatan kepada pelaku industri pelayaran, angkutan penyeberangan, dan nelayan terkait risiko gelombang tinggi di laut yang dipicu oleh fenomena Cold Surge. 
     
    “Peringatan dini ini penting untuk mencegah kecelakaan laut selama periode liburan,” tambahnya.
     
    Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena, menambahkan bahwa puncak musim hujan di Indonesia diprediksi terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025. Wilayah seperti Sumatera, pesisir selatan Jawa, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tertinggi pada November-Desember 2024, sementara Lampung, utara Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua akan mencapai puncaknya pada Januari-Februari 2025.
     
    Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto, juga menambahkan saat ini ada dua bibit siklon tropis yang terpantau, yaitu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia barat daya Bengkulu dan Bibit Siklon Tropis 99B di barat Aceh. Kedua siklon ini meningkatkan risiko hujan lebat, kilat, dan angin kencang di wilayah barat Indonesia.
     
    BMKG meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengecek infrastruktur kebencanaan, dan melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan informasi cuaca dari aplikasi @infobmkg untuk mendapatkan data terkini terkait kondisi cuaca dan potensi bencana.
     
    BMKG berharap peringatan ini dapat membantu mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat selama periode liburan akhir tahun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kolaborasi Global di UKSW: 1st International Conference DSAI Himpun Akademisi dari Berbagai Negara

    Kolaborasi Global di UKSW: 1st International Conference DSAI Himpun Akademisi dari Berbagai Negara

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA- Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan bangga menggelar 1st International Conference Development Studies Association Indonesia (DSAI), sebuah momen bersejarah yang mengumpulkan para akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai penjuru dunia untuk menjawab tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan.

    Konferensi ini dimulai Selasa (19/11/2024) hingga Rabu (21/11/2204). 

    DSAI yang diselenggarakan oleh Fakultas Interdisiplin (FId), Program Pascasarjana Studi Pembangunan, dan Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan (CSDS) ini menyoroti tema besar “Global and Local Innovation for Sustainable Development: Embracing Uncertainty and Disruptive Future”.

    Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara Yesaya Sandang, S.H., M.Hum., Ph.D., menegaskan bahwa konferensi ini adalah wujud nyata dari upaya kolaboratif untuk mempertemukan ide-ide segar dan hasil penelitian terkini. 

    “Acara ini adalah platform dinamis untuk berbagi pengetahuan, menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan mempererat jaringan antara akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional, maupun internasional,” ungkapnya. 

    Sebagai puncak dari proses persiapan panjang yang melibatkan berbagai institusi, konferensi ini menampilkan 45 presentasi pemakalah yang telah terseleksi dan 19 full paper yang akan dipublikasikan dalam prosiding ber-ISBN serta jurnal terindeks. Selain itu, konferensi ini memberikan dampak lebih luas dengan rencana penyusunan policy brief yang akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Acara ini turut menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka, termasuk Coordinator Bachelor International Studies Director Engagement and Advancement The University of Queensland dan Dosen Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir. Sonny Yuliar, Ph.D.

    Selain itu, partisipasi para akademisi dari berbagai negara seperti Australia, Timor Leste, Malaysia, India, Taiwan, dan Belanda dalam pengumpulan abstrak mencerminkan skala internasional dari konferensi ini.

    Para narasumber dan peserta foto bersama di sela kegiatan 1st International Conference Development Studies Association Indonesia (DSAI) yang digelar di UKSW Salatiga.

    Melampaui tembok-tembok konferensi

    Ketua Asosiasi Studi Pembangunan Indonesia Dr. Arfan Fahmi, S.S., M.Pd., menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial. “Kita berkumpul di sini untuk membayangkan ulang pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menghubungkan praktik lokal dengan dinamika global,” ujarnya. 

    Konferensi Internasional Pertama Asosiasi Studi Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan FId UKSW ini turut disambut hangat oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian (WR KK) UKSW Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy.

    “Dengan senang hati dan bangga, saya menyambut Anda semua. Konferensi ini lebih dari sekadar pertemuan, ini adalah sebuah peristiwa penting, sebuah pertemuan dinamis dari ide-ide, keahlian, dan aspirasi,” ujarnya. 

    Dinyatakannya, kolaborasi ini menunjukkan komitmen UKSW dan Asosiasi Studi pembangunan Indonesia untuk memajukan diskusi akademik dan praktik pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dunia yang terus berubah.

    “Bersama-sama, kita memiliki kesempatan untuk merancang wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang akan memberikan dampak jauh melampaui tembok-tembok konferensi ini,” pungkasnya. 

    Konferensi ini mengusung sembilan subtema, mulai dari partisipasi komunitas, inovasi digital, hingga kolaborasi internasional. Dengan pendekatan lintas disiplin, peserta diajak untuk mengeksplorasi solusi kreatif dalam menghadapi disrupsi di berbagai aspek, termasuk teknologi, ekonomi, dan lingkungan.

    Konferensi ini dihadiri tidak kurang dari 70 peserta dari berbagai negara dan juga peserta berbagai institusi di Indonesia seperti Universitas Andalas, Universitas Lambung Mangkurat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Gadjah Mada, ITB, serta Papua Victoryo Land Foundation. 

    Turut hadir dalam acara yaitu Team Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Petrarca Karetji, M.Si, dan Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Dr. Yanuar Nugroho. 

    Sebagai tuan rumah, UKSW memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai universitas yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi global. Konferensi ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi wujud komitmen UKSW dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 Pendidikan Berkualitas, SDGs 9 Industri, Inovasi, dan infrastruktur, SDGs 13 Aksi Iklim, dan SDGs 17 Kemitraan untuk Tujuan. Salam Satu Hati UKSW!

  • Pemerintah Sepakat Hapus BPHTB Rumah MBR, Kapan Mulai Berlaku?

    Pemerintah Sepakat Hapus BPHTB Rumah MBR, Kapan Mulai Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi bakal menghapus pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam waktu dekat. 

    Keputusan tersebut telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada hari ini, Senin (25/11/2024).

    Secara terperinci, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    “Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

    Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

    Khusus untuk wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang berpenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

    Sementara untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

    Tito menuturkan, dengan adanya kebijakan ini maka potensi penghematan yang bakal dirasakan masyarakat dapat mencapai Rp10 juta.

    Perinciannya, pembebasan biaya BPHTB sekitar Rp6,25 juta untuk rumah subsidi dan pemangkasan retribusi PBG sebesar Rp4,32 juta.

    “Kalau BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 [rumah subsidi] lebih kurang Rp6,25 juta. Kemudian untuk PBG itu akan berkurang sebanyak Rp4,32 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat dikurangi sekitar Rp10 juta,” tegasnya.

  • Petani Milenial Merauke Raup Pendapatan hingga 20 Juta Per Bulan

    Petani Milenial Merauke Raup Pendapatan hingga 20 Juta Per Bulan

    Merauke, Beritasatu.com – Upaya pemerintah dalam mengembangkan pertanian modern di lumbung pangan Merauke mulai menunjukkan hasil nyata. Pada kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke lokasi optimasi lahan rawa di Kurik, Merauke, Senin (25/11/2024) pagi waktu setempat, salah seorang petani milenial Kurik bernama Matius, turut berbagi cerita suksesnya.

    Di hadapan Mentan Amran, Matius bercerita dengan menggunakan teknologi modern, ia mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 15-20 juta per bulan.

    “Per hektare, bisa menghasilkan Rp 1,25 juta. Kalau tiga hektare, bisa dapat lebih dari Rp 3,6 juta,” tutur Matius.

    Matius adalah bagian dari petani milenial Kurik, Merauke, yang mengelola lahan hasil optimasi lahan rawa (oplah). Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah telah mengoptimasi 40.000 hektare lahan rawa di Merauke pada 2024, dengan 10.000 hektare di antaranya berada di Kecamatan Kurik.

    “Saya bangga dan terharu mendengar keberhasilan Matius. Kita harus bangunkan lahan tidur di Merauke, bangunkan para pemuda di Merauke. Saat ini Merauke sudah menyala, semangat swasembada pangan sudah ada di sini,” terang Mentan Amran.

    Mentan Amran menyebut, keberhasilan Matius sebagai bukti nyata pentingnya teknologi dalam mendukung produktivitas petani.

    “Kita tidak bisa hanya menggunakan cangkul untuk mengolah lahan 40.000 hektare, tetapi dengan traktor, semuanya bisa selesai dalam tiga bulan. Dari hulu ke hilir, semuanya harus menggunakan teknologi,” ujarnya.

    Ia juga menekankan teknologi lain yang digunakan, seperti rice transplanter untuk penanaman, combine harvester untuk panen, hingga dryer dan gudang modern untuk pascapanen. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

    Ia menambahkan, potensi Merauke sebagai lumbung pangan nasional sangat besar. Didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian luas, dan generasi milenial yang inovatif, Merauke diharapkan menjadi pilar utama swasembada pangan nasional.

    “Kita harus merebut kembali swasembada yang dulu pernah kita raih tanpa bantuan negara lain. Swasembada pangan bisa kita raih dengan kerja keras rakyat Indonesia,” pungkas Mentan Amran setelah melihat kesuksesan petani milenial di Merauke.

  • Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan produksi migas seiring dengan telah diperolehnya keputusan investasi akhir proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture Utilization & Storage/CCUS, dan Compression (UCC) senilai 7 miliar dolar AS.

    “Kami mengapresiasi keputusan investasi BP dan mitra, pada proyek Tangguh UCC. Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri,” kata Bahlil di Jakarta, Senin.

    Keputusan investasi akhir proyek Tangguh disampaikan Chief Executive Office (CEO) BP Murray Auchincloss yang mewakili para mitra kerja sama Tangguh di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto pada CEO Roundtable Forum di London, Inggris, Kamis (21/11).

    “Investasi sekitar 7 miliar dolar AS ini sangat besar, dan turut mendukung produksi migas nasional, juga yang terpenting meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Peningkatan pendapatan daerah, multiplier effect yang positif bagi daerah,” ujar Bahlil.

    Bahlil mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran menteri untuk meningkatkan produksi dan lifting migas.

    “Dengan adanya proyek BP Tangguh, Pemerintah akan lebih fokus mengupayakan peningkatan produksi migas,” kata Bahlil.

    Cadangan gas dari Proyek UCC ini sekitar 3 triliun kaki kubik (TCF) dan direncanakan onstream tahun 2028. Proyek UCC ini mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan Karbon (CCUS) di lapangan Vorwata, serta pemasangan kompresor di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia.

    Proyek CCUS ini merupakan proyek CCUS skala besar yang paling terdepan dan berpotensi menjadi CCS Hub pertama di Indonesia, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 1,8 Gigaton dan pada fasa awal akan menginjeksikan sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BMKG Beri Peringatan Dampak La Nina di RI, Kapan Berakhir?

    BMKG Beri Peringatan Dampak La Nina di RI, Kapan Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, akhir-akhir ini sering diguyur hujan sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena La Nina Lemah yang tengah berlangsung menyebabkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen.

    BMKG mengingatkan masyarakat agar terus mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bergandengan dengan La Nina Lemah. Menurut prediksi BMKG, fenomena ini berlangsung mulai November 2024 sampai setidaknya Maret atau April 2025 mendatang.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dikutip dari laman resmi BMKG, Senin (25/11/2024).

    Dwikorita mengatakan fenomena La Nina berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.

    Ia mengatakan bencana banjir lahar hujan berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi.

    Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

    Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia.

    Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga memeengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

    Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun.

    Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

    Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah.

    Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

    Dampak Positif La Nina

    Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

    Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

    “Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

    Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

    “Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

    Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

    “Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” ia memungkasi.

    (fab/fab)

  • Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara.

    Menurutnya, hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara harus terus digarap. DME selama ini ditargetkan bisa menjadi pengganti liquefied petroleum gas (LPG). 

    Oleh karena itu, DME jadi keniscayaan demi menekan impor LPG yang masih tinggi. Hilirisasi batu bara saat ini masih jalan ditempat. 

    Bahlil pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara [PKP2B] yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil menuturkan Indonesia masih ketergantungan impor LPG. Dia menyebut industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun.

    Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton. Karena itu, RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun.

    Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG. 

    Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting.

    Bahlil pun mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai kemanapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah proyek DME yang tengah digarap saat ini pun belum tampak membuahkan hasil nyata. Proyek milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) hingga PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) pun mandek.