Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjelaskan  upayanya untuk menekan biaya logistik nasional yang saat ini dinilai masih tinggi yakni 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Group Head Transformation Pelindo Mona Yudika mengatakan dari angka tersebut pelabuhan berkontribusi sebesar 2% terhadap total biaya logistik nasional, di mana pelabuhan menjadi gerbang bagi sebagian besar kargo industri. 

    “Makanya kalau kita bicara terkait dengan port to door kemudian door to port itu sebenarnya peran pelabuhan itu ada di tengah-tengah. Namun, peran yang ada di tengah-tengah ini menjadi sangat kritikal kalau kita bicara terkait dengan end-to-end supply chain,” kata Mona dalam Bisnsi Indonesia Logistic Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Dalam hal ini, dia menekankan upaya efisiensi bongkar muat yang dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Upaya tersebut diperkuat setelah penggabungan bisnis Pelindo pada Oktober 2021. 

    Lewat penggabungan tersebut, Pelindo memiliki aksesibilitas untuk melakukan standarisasi di seluruh pelabuhan. Untuk itu, fokus Pelindo pasca-penggabungan yaitu menurunkan port stay atau bongkar muat.

    “Port stay itu adalah waktu seberapa lama kapal itu sandar di pelabuhan otomatis semakin cepat barang atau kapal itu dilakukan bongkar muat di pelabuhan itu tentunya akan bisa memberikan kontribusi terhadap biaya logistik nasional,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dalam 3 tahun terakhir, Pelindo melakukan standardisasi dan transformasi di wilayah otoritas dari sisi proses khususnya percepatan bongkat muat lewat metode planning and control. 

    “Kita berikan kepastian jadwal kapan kapal itu datang dan kapan kapal itu bisa keluar sehingga pelanggan bisa mendapatkan kepastian terkait dengan berdiri Pelindo,” tuturnya. 

    Dia menyontohkan efisiensi bongkar muat di Pelabuhan Sorong, Papua, di mana sebelumnya kegiatan bongkar muat dilakukan dalam waktu 3 hari, setelah transformasi diturunkan hingga 1 hari. 

    Dengan demikian, transformasi tersebut mendorong Pelindo mendapatkan keuntungan dengan adanya standarisasi ini yaitu terkait dengan efisiensi biaya. 

    “Kita bicara penurunan port stay itu tentunya pasti ada penurunan dari sisi biaya operasional tapi yang paling penting lagi adalah kita bisa memberikan dampak terhadap ekosistem karena tadi pelabuhan itu ada di tengah-tengah ada proses di sebelumnya ada proses di setelahnya,” pungkasnya. 

  • Kementan Diperbolehkan Bangun Irigasi, Ini Alasannya – Page 3

    Kementan Diperbolehkan Bangun Irigasi, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan target itu bisa dicapai dengan kerja sama antarsektor.

    Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meneken Nota Kesepahaman (MoU). Zulkifli Hasan menilai langkah itu jadi bukti kerja cepat pemerintah.

    “Hari ini Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” ujar Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden Prabowo kita harus swasembada pangan 2028. Kata kunci kita ini semua satu tim,” dia menambahkan.

    Dia menjelaskan, banyak pihak terlibat untuk mengejar target tersebut. Mulai dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berkaitan dengan produksi, Mendes PDT Yandri Susanto sebagai pusat produksinya di desa, hingga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Kemudian, penelitiannya turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ditambah lagi, ada aspek pengamanan yang dilakukan TNI/Polri.

    “Karena untuk swasembada pangan tahun 2028 itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN. Jadi ini seluruh sektor terkait, oleh karena itu, kita satu tim perlu kerja sama yang kuat yang kokoh,” beber Zulkifli.

     

     

  • Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Politikus kelahiran Yogyakarta ini juga mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Menurut Hasto, Masinton juga menjadi simbol perlawanan terhadap Jokowi dan rakyat memberikan dukungan besar pada Pilkada Tapteng 2024. “Oleh karena itulah, secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di enam gubernur, sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan,” kata dia.

    Hasto kemudian memerinci daerah yang dimenangi PDIP pada pilkada serentak 2024, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Hasto kemudian mengungkapkan alasan PDIP bisa menang mutlak di Bumi Cenderawasih pada pilkada serentak 2024. “Jadi, mengapa PDIP banyak menang di Papua, karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memiliki respons dengan memenangkan PDIP,” kata Hasto.

    Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi Hasto menyampaikan keterangan. (fajar)

  • Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) dan Anggota Bawaslu RI Puadi (kiri) saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

    “Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    “Baik pemberi maupun penerima dipidana,” ucap Bagja.

    Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang dan potensi pembagian uang. Berdasarkan tahapannya, dugaan pelanggaran dimaksud terjadi pada saat masa tenang atau saat pemungutan suara.

    Menurut Puadi, sebanyak 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang terjadi pada masa tenang. Sementara itu, sebanyak delapan dugaan pembagian uang dan satu dugaan potensi pembagian uang terjadi pada tahapan pemungutan suara.

    Dugaan pembagian uang pada masa tenang ditemukan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

    Sementara itu, dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang terdapat di Papua Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    Adapun, dugaan pembagian uang pada tahapan pemungutan suara muncul di lima provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, DIY, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, dugaan potensi pembagian uang pada hari pemungutan suara terjadi di Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • 8 PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi Nasional

    8 PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi Nasional

    PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal DPP
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    mengeklaim calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDI-P berhasil menang di 14 provinsi pada
    Pilkada Serentak
    2024 berdasarkan hasil penghitungan suara versi internal.
    Provinsi itu meliputi Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.
    Hasto secara khusus menyoroti hasil Pilkada Serentak 2024 di kawasan Papua.
    “Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua sehingga mereka memiliki respon dengan memenangkan PDI-P,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Ia juga menyoroti hasil Pilkada Riau dan Pilkada Tebing Tinggi di mana untuk kali pertama, usungan PDI-P berhasil memenangkan pilkada.
    Hasto juga menyinggung hasil menggembirakan untuk PDI-P pada Pilkada Kabupaten Bekasi serta Pilkada Kabupaten Gunungkidul.
    Di Tapanuli Tengah, kader PDI-P Masinton Pasaribu juga diprediksi menang dari rivalnya. Hasto menganggap hal ini sebagai suatu kemajuan karena Masinton merupakan sosok yang vokal terhadap Joko Widodo.
    “Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika ‘kandang banteng’ dicoba diambil alih, yang terjadi justru ‘kandang banteng’ ini berkembang biak. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” kata Hasto.
    “Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk kita berhadapan dengan melawan mantan Kapolda yang ternyata juga, bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan,” ujar dia.
    Hasto menyebutkan, jumlah kemenangan kandidat usungan PDI-P meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya, yakni dari 6 menjadi 14 provinsi.
    “Kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal

    AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan memberikan akses pembiayaan dan pendampingan intensif bagi para pelaku UMKM di daerah 3T, termasuk diantaranya wilayah transmigrasi salah satunya di Merauke.

    Kisah inspiratif dari masyarakat yang mendapat pemberdayaan yang tinggal di lingkungan transmigrasi di Merauke dengan mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak sapi yaitu Ririn.

    Usaha Kios Pink yang dirintisnya sejak 2020 kini telah berkembang pesat, dimana usaha tersebut mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, obat pertanian, hingga bensin eceran.

    Selain memenuhi kebutuhan warga, Ririn juga adalah seorang AgenBRILink yang tidak hanya berperan dalam menyediakan kemudahan transaksi perbankan, tetapi juga berperan sebagai penyalur pinjaman Kredit Cepat (KECE) dengan plafon Rp 10 juta kepada masyarakat sekitar.

    Berawal dari keinginannya untuk memiliki usaha sendiri, Ririn mengaku akses pembiayaan dan pemberdayaan dari BRI sangat membantunya dalam mengembangkan Kios Pink menjadi lebih dari sekadar kios kelontong.

    Kini, ia dapat mendukung kesejahteraan keluarganya, termasuk pendidikan dua anaknya yang duduk di bangku SMA dan SD. Ririn bersyukur atas dampak besar yang ia rasakan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitar.

    “Awalnya karena sudah tidak bekerja lagi, saya berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada untuk membuka kios ini. Dukungan dari BRI, terutama pembiayaan dan pendampingan dari Mantri itu sangat membantu saya, terutama dalam mengelola usaha dan menyediakan berbagai kebutuhan warga di sini,” jelas Ririn, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Dengan pendapatan bulanan yang mencapai belasan juta, Kios Pink dan AgenBRILink yang dirintisnya telah berkembang menjadi tempat yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga transmigrasi di sekitarnya sekaligus berfungsi sebagai layanan transaksi keuangan mikro yang mudah dan aman diakses.

    Mantri BRI yang mendampingi Ririn secara aktif memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan, tata kelola usaha, serta pemantauan rutin untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai rencana.

    Selain itu, Ririn memperoleh edukasi khusus dalam mengelola pinjaman yang ia salurkan kepada para nasabah, sehingga manfaat pinjaman KECE semakin dirasakan dalam meningkatkan produktivitas petani dan peternak di sekitarnya.

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Tanah Air, seperti Merauke, merupakan bagian dari misi utama BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan.

    “Pemberdayaan UMKM adalah komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah yang mandiri dan berdaya saing. Dukungan kami mencakup pembiayaan, pendampingan oleh Mantri, dan monitoring berkelanjutan agar usaha mikro seperti Kios Pink dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” ujar Supari.

    “Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Pemilih disabilitas tunanetra memegang surat suara menggunakan huruf braille sebelum melakukan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Rabu (27/11) ANTARA/Ardiles Leloltery

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Meriam Costantina Imbiri memegang siku seorang perempuan di sampingnya ketika berjalan dari tempat tinggalnya di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, Papua, menuju ke tempat pemungutan suara, yang  tidak jauh dari yayasan.

    Penyandang disabilitas tunanetra itu ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 yang berlangsung 27 November 2024. Ia tercatat dalam daftar pemilih tetap di TPS 20, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

    Sesampainya di TPS pada pukul 09.05 WIT, suasana mulai dirasakan berbeda. Masyarakat umum yang sebelumnya ingin melakukan pendaftaran, mempersilakan Meriam bersama kaum disabilitas untuk dilayani terlebih dulu oleh petugas.

    Mereka lalu diarahkan mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean. Tidak perlu tunggu waktu lama, Meriam langsung diarahkan oleh perempuan yang menggandengnya untuk mengambil surat suara kemudian menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

    Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga turut membantu Meriam dari samping bilik suara kemudian membuka surat suara guna memilih calon kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.

    Ketika melakukan pencoblosan gambar calon, Meriam terlihat tidak mengalami kendala dalam memilih kepala daerah. Sebelumnya ia memang mengikuti sosialisasi intens yang dilakukan Pemerintah, KPU, maupun Bawaslu setempat terkait cara pencoblosan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi saat membaca huruf braille saya tidak merasa susah karena sudah mendapatkan sosialisasi,” katanya.

    Usai mencoblos, Meriam kemudian digandeng oleh perempuan asisten itu untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai arahan petugas KPPS. Selanjutnya Meriam dibantu oleh anggota linmas mencelupkan satu jarinya di tinta pilkada.

    Bagi Meriam memang tidak sulit untuk melakukan pencoblosan karena pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024, ia turut menyalurkan hak politiknya itu.

    Ia bahkan mengaku sudah terbiasa memilih calon kepala daerah seperti masyarakat umum. Hanya saja masih tetap perlu arahan dari keluarga atau pendamping maupun petugas TPS yang membaca nama-nama calon peserta pemilu.

    Meski berbaur dengan masyarakat umum yang terdaftar pada TPS itu, kaum disabilitas begitu antusias untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih calon kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun ke depan.

    Seperti pilkada tahun ini, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI lalu, kaum disabilitas khususnya yang ada di yayasan itu juga menjadi pemilih aktif dalam pesta demokrasi di Papua. Yayasan itu menampung 70 orang lebih penyandang disabilitas.

    Setelah memberikan suaranya, Meriam berharap kepada pemimpin daerah yang terpilih pada pilkada ini lebih memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ia ingin kualitas hidup kaum penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi. Kepala daerah terpilih harus memprioritaskan pelayanan kepada kaum disabilitas dan difabel.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) di TPS 20, Lambertus Kambu, mengakui memang memberi pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas saat memilih calon kepala daerah. Petugas KPPS diwajibkan untuk mendampingi mereka selama berada di TPS.

    Menurut Kambu, pada Pemilu 2024 lalu, antusiasme pemilih disabilitas begitu tinggi. Mereka sangat bersemangat, begitupun dengan pilkada kali ini.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 20 sebanyak 541 orang meliputi laki-laki 269 jiwa dan perempuan 245 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut ada sebanyak 19 keluarga dengan 32 pemilih disabilitas yang mempunyai hak suara.

    Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.141 orang, meliputi Kota Jayapura 293 jiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 orang, Waropen 180 orang, Sarmi 113 orang, Keerom 98 orang, Supiori 94 orang, Mamberamo Raya 16 orang, Biak Numfor 676 orang, dan Kabupaten Jayapura 381 orang.
     
    KPU Papua menjamin fasilitas termasuk surat suara bagi pemilih disabilitas. Fasilitas ini telah disiapkan dan didistribusikan ke 2.023 TPS di daerah ini sehingga dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencoblosan.

    Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan pihaknya meminta para petugas di TPS selalu memperhatikan segala kebutuhan dan sarana bagi pemilih disabilitas.

    KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen memberikan yang terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada khususnya kepada pemilih disabilitas di Papua.

    Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua Herman Rumbekwan menyatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.

    Sejauh ini penyelenggara pilkada sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih disabilitas. Inilah yang menjadikan mereka antusias mengikuti pilkada. Pemerintah maupun pihak penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu memang memperhatikan hak-hak disabilitas.

    Siapa pun itu, mereka berhak ikut menentukan masa depan Papua. Begitu pula penyandang disabilitas. Dengan demikian hak kaum disabilitas pun harus diperhatikan dan didukung.

    Melalui peran aktif pemilih disabilitas, PPDI Papua berharap makin banyak pintu partisipasi yang terbuka bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bumi Cenderawasih.

    Hari ini kaum penyandang disabilitas sudah memberikan suaranya kepada calon kepala daerah di Papua. Menjadi keniscayaan bagi pemimpin terpilih untuk membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas.

    Sumber : Antara

  • Bantu Prabowo Genjot Transmigrasi Bakal Dapat Gaji & Rumah

    Bantu Prabowo Genjot Transmigrasi Bakal Dapat Gaji & Rumah

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman akan menyiapkan program Beasiswa Transmigrasi Patriot untuk para calon transmigran yang berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini untuk membangun peradaban melalui pembangunan kesejahteraan dan persatuan di kawasan transmigrasi yang berbasis pengetahuan dan keterampilan.

    Iftitah mengatakan mereka yang terseleksi akan menjalani pendidikan dasar militer selama 1,5 bulan. Selanjutnya, mereka akan menjalani matrikulasi di seluruh kawasan transmigrasi selama kurang lebih 3 bulan dan akan tinggal di rumah-rumah penduduk yang akan menjadi orang tua asuh mereka.

    “Kita berharap selama tiga bulan itu mereka akan belajar, mengamati dan menilai apa potensi tantangan dan peluang di kawasan transmigrasi yang kelak akan mereka kembangkan,” kata Iftitah kepada wartawan di Gedung JB Sumarlin Kementerian Keuangan, Kamis (28/11/2024).

    Setelah itu, barulah mereka akan diberangkatkan ke universitas-universitas terbaik di dunia baik di dalam maupun luar negeri. Setelah lulus, mereka akan ditempatkan kembali di seluruh kawasan transmigrasi yang berfokus pada 45 kawasan transmigrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan.

    “Ada 45 kawasannya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di NTT, ada yang di NTB, maupun ada yang di Maluku dan Papua. Jadi tersebar, kecuali Jawa,” ucapnya.

    Iftitah menyebut lamanya penugasan ini minimal 10 tahun. Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana hingga sanksi hukum.

    “Sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum. Setelah 10 tahun, mereka akan diberikan pilihan apakah tetap di kawasan transmigrasi atau mengembangkan potensinya pada bidang dan tempat lain,” bebernya.

    Selain diberangkatkan ke universitas terbaik di dunia, keuntungan lain yang akan didapatkan para peserta program transmigrasi adalah mendapatkan uang jatah hidup selama satu tahun hingga rumah di wilayah transmigrasi tersebut.

    “Jadi harapannya selama jatah hidup itu, sesuai dengan program transmigrasi diberikan setahun, itu hanya untuk transisi saja. Nah setelah satu tahun, kita berharap mereka misalkan kalau yang bertani, mereka sudah panen sehingga mendapatkan penghasilan sendiri. Kalau yang perikanan mereka sudah menghasilkan dari perikanan, peternakan juga sama,” imbuhnya.

    “Jadi ke depan transmigrasi itu bertransformasi bukan hanya sekadar memindahkan orang yang sekarang sudah dikurangi porsinya, tetapi basisnya adalah kepada peningkatan kesejahteraan di kawasan. Jadi nanti bagaimana kita menilai potensi kawasan itu, cocoknya apa? Kalau pertanian, cocoknya nanam apa? Untuk bisa melihat itu kan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Patra Niaga Dukung Kebijakan Pemerintah Harga Avtur Nataru

    Pertamina Patra Niaga Dukung Kebijakan Pemerintah Harga Avtur Nataru

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga siap mendukung kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Dukungan itu dengan memberikan harga khusus avtur di 19 bandara strategis di Indonesia yang berlaku selama bulan Desember 2024.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan mendukung kebijakan pemerintah selama periode liburan.

    “Pada periode ini banyak masyarakat bepergian untuk merayakan Natal, Tahun Baru, atau liburan sekolah. Dengan memberikan harga khusus untuk avtur, kami berharap dapat membantu kelancaran transportasi udara sekaligus mendukung sektor penerbangan nasional,” ungkap Heppy dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Pemilihan 19 bandara yang mendapatkan harga khusus avtur ini didasarkan oleh ketetapan pemerintah yang mengacu pada data peningkatan kebutuhan avtur yang signifikan selama masa liburan Nataru.

    Bandara tersebut mencakup Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, dan Biak.

    Heppy menambahkan kesiapan infrastruktur distribusi avtur di seluruh Indonesia menjadi salah satu keunggulan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penerbangan nasional.

    “Dengan infrastruktur kami yang andal, termasuk 72 titik Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), Pertamina Patra Niaga mampu melayani kebutuhan avtur bahkan di bandara perintis dan lokasi yang sulit dijangkau. Ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk melayani masyarakat di seluruh penjuru Indonesia,” jelasnya.

    Harga khusus avtur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran perjalanan udara masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung transportasi udara sebagai moda transportasi penting bagi masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata kami terhadap kelancaran perjalanan udara dan sektor transportasi Indonesia,” tutup Heppy.

    (anl/ega)

  • Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Ketua KPU: Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan baik.

    “Yang paling penting ingin kami sampaikan adalah secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” ucap Afif dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

    Afif mengatakan pada pelaksanaan Pilkada 2024, tidak banyak peristiwa yang mengganggu kelancaran tahapan pemungutan suara, selain gangguan keamanan dan bencana yang terjadi di beberapa kabupaten.

    “Misalnya di Mamberamo Tengah karena ada keributan, kemudian ada di Distrik Kelila (sebuah distrik di Mamberamo Tengah) dan seterusnya. Perkembangan di beberapa tempat lain juga ada peristiwa banjir, misalnya di beberapa daerah Sumatera Utara,” kata Afif.

    Terkait dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan pihak-pihak terkait akan memberi informasi terbaru. Meskipun dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung dengan baik.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS-TPS,” ucapnya.

    Hasil dari penghitungan tersebut akan disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kamis (28/11) hingga Sabtu (30/11). Lebih lanjut, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12).

    Lebih lanjut, hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan disampaikan ke kabupaten pada Jumat (29/11) – Jumat (6/12). Tahapan tersebut mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten dan kota.

    “Nanti akan ada rekapitulasi yang akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember untuk tingkat kabupaten dan kota,” ucap dia.

    Kemudian, untuk pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/11)– Senin (9/12).

    “Kami akan meng-update beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini, seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah,” ucap Afif.

    Afif juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan hasil pemungutan suara.

    Sumber : Antara