Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Mitratel Operasikan 40.102 Menara Kuartal III/2025, Terbanyak di Pulau Jawa

    Mitratel Operasikan 40.102 Menara Kuartal III/2025, Terbanyak di Pulau Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel memiliki 40.102 menara hingga kuartal III/2025. Angka tersebut naik 2,1% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 39.259 unit. 

    Adapun Mitratel mencatat ada 698 menara baru yang terbangun sepanjang sembilan bulan pertama 2025. 

    Secara rinci, Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah menara dan jaringan serat optik (fiber) terbanyak, yakni 16.535 tower dan 26.022 kilometer fiber, masing-masing tumbuh 2,6% dan 49,4%.

    Di wilayah Sumatera, jumlah menara mencapai 11.571 unit atau meningkat 2,1%, sementara jumlah tenant naik 6,1% menjadi 17.576 dengan panjang fiber mencapai 11.496 kilometer atau melonjak 34,2%.

    Kalimantan mencatat 3.851 menara atau tumbuh 2,1%, dengan tenant sebanyak 5.688 atau naik 4,3% dan jaringan fiber sepanjang 5.020 kilometer atau meningkat 30,4%.

    Sementara itu, di Sulawesi terdapat 3.702 menara atau naik 1,5% dan tenant mencapai 5.558 atau naik 4,4%, dengan fiber sepanjang 10.204 kilometer yang tumbuh 20,2%.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, jumlah menara relatif stabil pada angka 2.659 atau naik tipis 0,1%, dengan tenant 3.924 (naik 0,4%) dan fiber sepanjang 1.743 kilometer atau meningkat signifikan 59,3%. Adapun pertumbuhan tertinggi secara persentase terjadi di wilayah Maluku dan Papua. 

    Jumlah menara di kawasan ini mencapai 1.784 atau naik 3%, dengan tenant 2.054 (naik 11,1%) dan panjang jaringan fiber meningkat tajam 273,5% menjadi 1.108 kilometer.

    Mitratel mencatat telah menjadi konsolidator menara yang utama di Indonesia dengan keberhasilan melakukan akuisisi lebih dari 22.000 menara selama 5 tahun terakhir. Di luar penyedia menara di Tiongkok dan Rusia, Mitratel berada di posisi 10 besar secara global dalam hal kepemilikan menara. 

    Selain menara, Mitratel juga saat ini memiliki fiber optic sebagai new growth engine Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan komposisi sebaran masing-masing sebesar 47% di Jawa dan 53% di luar Jawa. 

    Di samping keberhasilan dalam penggelaran fiber optic untuk memberikan layanan dan value yang lebih baik bagi para operator seluler, Mitratel juga melakukan kegiatan akuisisi jaringan fiber optic untuk melengkapi portofolio yang saat ini dimiliki. 

    Permintaan terkait layanan menara yang terkoneksi fiber optic akan semakin besar didorong oleh kebutuhan operator seluler dalam menyediakan layanan dengan latensi rendah.

  • Peringatan BMKG! Puncak Musim Hujan di RI Sampai Tahun Depan

    Peringatan BMKG! Puncak Musim Hujan di RI Sampai Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sebagian wilayah Indonesia resmi memasuki puncak musim hujan pada awal bulan November ini.

    Mengutip detikcom (2/11), hal ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. Ia menyatakan puncak musim hujan ini akan terus berlangsung hingga Februari 2026.

    Sebelumnya, Dwikorita menerangkan jika periode musim hujan di Indonesia tidak dimulai dalam waktu yang sama. Ada daerah yang memulai musim hujan di bulan Agustus, September, bahkan Oktober.

    Meski sudah memasuki periode hujan, cuaca di pagi sampai siang hari cenderung terik. Namun, hujan akan mulai turun pada sore sampai malam hari.

    “Mulai hari ini, mulai November ini kita memasuki puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia,” ujar Dwikorita dalam Jumpa Pers Kesiapsiagaan Hadapi Puncak Musim Hujan disiarkan via Zoom Meeting pada Sabtu (1/11/2025).

    Beberapa Wilayah Sudah Diguyur Hujan Lebat

    Dwikorita menerangkan jika sebelum memasuki puncak musim hujan, beberapa wilayah sudah diguyur hujan lebat hingga sangat lebat dengan intensitas 80-150 mm/hari.

    “Cuaca ekstrem juga terpantau di sejumlah wilayah lain di Indonesia, antara lain di Sumatera Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Kepulauan Riau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, puncak musim hujan tahun ini juga dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya puncak musim hujan hanya berlangsung Desember hingga Januari, kali ini Indonesia akan diguyur hujan lebat hingga empat bulan lamanya.

    “Ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini. BIasanya Desember-Januari. Saat ini, mulai November hingga Februari yaitu November 2025 hingga Februari 2026,” ujarnya.

    Adapun pola hujan akan bergerak dari arah barat ke timur. Artinya, puncak musim hujan di Indonesia tidak serempak pada bulan November.

    “Puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia bagian barat November-Desember dan selanjutnya Indonesia tengah hingga timur di bulan Januari-Februari,” paparnya.

    Meski sudah memasuki fase puncak, Dwikorita mengingatkan jika fase paling puncak dari musim hujan Indonesia baru akan dimulai pada Desember mendatang.

    “Puncaknya puncak fase hujan utama di sebagian wilayah Indonesia terjadi pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026,” ungkap Dwikorita

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Buru-Buru ke Lokasi Demi Lerai Keributan, Polisi di Asmat Malah Diserang Membabi Buta Pakai Parang Berujung Tewas

    Buru-Buru ke Lokasi Demi Lerai Keributan, Polisi di Asmat Malah Diserang Membabi Buta Pakai Parang Berujung Tewas

    Liputan6.com, Jakarta Personel Polres Asmat, Briptu Abraham Eliaser Yarisetouw meninggal dunia usai ditikam orang mabuk di Jalan Baru Asmat, Minggu (2/11/2025).

    Kejadian berawal ketika piket fungsi Polres Asmat menerima laporan masyarakat terkait adanya seorang pria yang mabuk minuman keras dan membuat keributan.

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan, mendapat laporan itu, korban bersama dua rekannya, Bripda Rahmad Hidayat dan Bripda Faisal Darus langsung menuju lokasi menggunakan sepeda motor patroli untuk menenangkan situasi.

    Sesampainya di pertigaan Jalan PLN Baru, pelaku yang diketahui bernama Simon Ufi tiba-tiba muncul dari arah belakang, melompat dari sepeda motor, dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis parang.

    “Serangan pertama mengenai bahu korban, sementara serangan kedua sempat ditangkis. Korban berusaha melarikan diri ke arah lumpur, namun mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam,” kata Cahyo.

  • Permasalahan TKA dan Jalan Tengahnya

    Permasalahan TKA dan Jalan Tengahnya

    Jakarta –

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 3-9 November 2025 untuk jenjang SMA/SMK. Saat ini tercatat 3,5 juta siswa telah mendaftar setelah pendaftaran ditutup pada Minggu, 5 Oktober 2025. Salah satu fungsi utama TKA, menurut Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), adalah sebagai alat validasi nilai rapor dalam penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi.

    Selain itu, hasil TKA juga digunakan untuk pendaftaran ke jenjang lebih tinggi di sekolah negeri melalui jalur prestasi. Secara konsep, TKA diharapkan menambah instrumen penilaian yang lebih objektif. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran publik bahwa nilai rapor kerap “di-markup” oleh sekolah demi meloloskan siswanya ke perguruan tinggi negeri atau sekolah favorit.

    Namun, upaya menciptakan objektivitas melalui tes terstandar menyimpan sejumlah problem dan berpotensi melahirkan bentuk ketimpangan baru. Pertama, potensi munculnya cognitive fatigue atau kelelahan kognitif akibat terlalu banyak tes yang dihadapi siswa. Saat ini dengan Kurikulum Merdeka siswa telah dibebani berbagai asesmen: Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), ujian tengah/akhir semester, serta asesmen berbasis proyek.

    Penambahan TKA dapat menambah tekanan psikologis dan beban belajar. Baru-baru ini ada tuntutan dari seorang siswa dalam bentuk petisi pada laman change.org yang meminta pemerintah untuk membatalkan TKA “karena sistem ini menambah tekanan bagi siswa dan siswi”, tutur siswa yang menginisiasi petisi tersebut. Selain itu waktu yang diberikan untuk persiapan TKA juga sangat singkat, 112 hari atau 3,5 bulan dan ada kendala server saat simulasi TKA diadakan (Tempo, 27/10/2025).

    Kedua, keberadaan TKA bisa menggeser fokus pembelajaran. Guru dan siswa akan lebih berorientasi pada strategi memperoleh nilai tinggi ketimbang mengembangkan pembelajaran mendalam berbasis proyek, inkuiri, atau pemecahan masalah. Hal ini beralasan karena secara naluriah, mereka akan menaruh perhatian pada apa yang dinilai (Dylan William, 2011). Dan hal ini pun terbukti dari keterangan siswa yang menuntut petisi yang merasakan bahwa kisi-kisi TKA yang dibagikan terlalu luas yang artinya siswa cenderung belajar pada kisi-kisi ujian saja.

    Padahal, filosofi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam menekankan pengembangan kompetensi holistik, bukan sekadar skor tes. Dampaknya bisa diidentifikasi sebagaimana studi terdahulu menunjukkan bahwa tes terstandar mengurangi skup dan kualitas muatan pembelajaran, menurunkan peran guru dalam hal kreativitas menyusun pembelajaran yang menarik, dan menjauhkan siswa dari pembelajaran aktif (McNeil, 2009, Standardization, Defensive Teaching, and the Problems of Control).

    Ketiga, meski TKA disebut tidak wajib, faktanya hasilnya menjadi syarat penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi. Artinya, TKA berubah menjadi ujian dengan konsekuensi besar atau high-stakes test. Hal itulah yang kemudian membuat siswa dan guru akan merasa tertinggal bila tidak ikut, sehingga ujian ini menjadi “wajib” meski tidak secara langsung dinyatakan.

    Membludaknya jumlah peserta TKA bisa jadi bukan karena sukarela tetapi ada rasa tidak nyaman ketika tidak mengikuti meskipun tidak benar-benar siap. Apalagi ramai di pemberitaan bahwa TKA akan dijadikan syarat masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi.

    Akibatnya, situasi itu bisa menyerupai era Ujian Nasional. Sekolah, guru, siswa dan orang tua terobsesi dengan skor. Industri bimbingan belajar (bimbel) pun kembali bergairah dengan biaya yang tidak murah. Bagi siswa dari keluarga mampu mereka lebih mudah mengakses bimbel dan materi latihan yang berkualitas, sementara siswa yang kurang mampu hanya mengandalkan soal dari laman resmi Kemendikdasmen.

    Itupun kalau siswa memiliki akses internet yang bagus dan tidak terkendala servernya. Kondisi semacam itulah yang lagi-lagi memperlebar jurang ketimpangan pada akses pendidikan yang berkualitas.

    Meskipun pemerintah mengklaim bahwa TKA merupakan upaya untuk menjamin pendidikan bermutu bagi semua, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pada kenyataannya pemerintah justru sedang menerapkan rezim neoliberalisme.

    Seperti yang dicatat Clarke dan Morgan (2011), rezim semacam ini “melanggengkan ketidakadilan melalui penyangkalan terhadap perbedaan dan penekanan pada kesetaraan formal (yaitu perlakuan yang sama), alih-alih keadilan (yaitu perlakuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing).

    Persoalan lain adalah desain TKA yang menggunakan standar nasional berisiko mengabaikan keragaman konteks daerah. Mata uji yang terbatas pada Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan tidak cukup mewakili kompleksitas kecerdasan siswa. Juga tes nasional berbasis norma pusat (norm-referenced) seringkali tidak mempertimbangkan perbedaan sumber daya guru, fasilitas sekolah, dan karakteristik sosial budaya dari Sabang sampai Merauke.

    Penelitian terbaru oleh Reza Aditia dan Krisztián Széll tahun 2025 dengan judul “Belonging matters: How context and inequalities shape student achievement in Indonesia” menunjukkan bahwa di Indonesia prestasi belajar siswa tidak hanya soal kemampuan individu, tetapi juga asal-usul sosial dan tempat tinggal.

    Ada pula persoalan logis: bagaimana jika nilai TKA tidak sejalan dengan nilai rapor? Apakah rapor yang disusun melalui proses panjang guru dianggap tidak sahih hanya karena hasil satu kali tes berbeda? Rapor mencakup seluruh mata pelajaran dan aspek sikap, sedangkan TKA hanya menguji beberapa bidang akademik. Menggunakan TKA semata untuk “memvalidasi” rapor tentu tidak proporsional.

    Lagipula, jika persoalan utama adalah ketidaksamaan standar penilaian antar sekolah, solusi mestinya bukan dengan tes baru yang bersifat penyortiran, tetapi dengan memperkuat kompetensi guru dalam melakukan asesmen yang adil dan autentik.

    Jika tidak, TKA justru menjadi alat eksklusi yang mempersempit akses siswa ke pendidikan berkualitas dan memperkuat budaya perlombaan nilai (rat race) antar sekolah dan daerah dan lagi-lagi guru akan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas rendahnya nilai TKA. Kendati dirjen GTK, Nunuk Suryani dalam keterangan media menepis hal itu, siapa yang bisa menjamin pelaksanaannya di lapangan tidak akan menyalahkan guru.

    Demokratisasi Asesmen

    Linda Darling-Hammond (1994) dalam artikelnya di Harvard Educational Review berjudul Performance-Based Assessment and Education Equity menekankan pentingnya prinsip demokratis dalam asesmen. Pertama, tes seharusnya tidak sekadar menjadi mekanisme seleksi, tetapi sarana diagnosis untuk memperbaiki praktik pembelajaran.

    Kedua, penilaian seharusnya mendorong perbaikan instrumen dan strategi mengajar, bukan alat pengawasan eksternal yang menghukum sekolah atau siswa. Ketiga, hasil asesmen seharusnya menjadi dasar pemerataan sumber daya dan kebijakan afirmatif, bukan sekadar menentukan siapa yang layak atau tidak.

    Alih-alih menjadikan TKA hanya sebatas alat validator dan perbandingan serta dengan cara pelaksanaan secara nasional dan serentak, ada beberapa opsi kebijakan sebagai jalan tengah.

    Pertama, perlu ada penekanan bahwa TKA dan jenis asesmen yang lain memang benar untuk saling melengkapi bukan untuk saling menegasikan apalagi menghadap-hadapkan bahwa penilaian yang dilakukan sekolah dan tertera dalam rapor banyak nilai sedekahnya.

    Jika masih belum baik penilaian yang dilakukan oleh guru di sekolah, tindak lanjutnya adalah memperkuat literasi penilaian bagi para guru melalui berbagai pelatihan pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan.

    Tentu penilaian hasil belajar tidak sebatas penilaian aspek pengetahuan melalui tes. Tetapi juga perlu melalui portofolio, refleksi diri, proyek, dan juga observasi. Guru-guru perlu banyak dilatih untuk melakukan penilaian-penilaian jenis itu. Penilai-penilaian proses itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi lainnya.

    Kedua, TKA harus benar-benar bersifat sukarela dan fleksibel. Siswa dapat memilih waktu ujian sesuai kebutuhan, tanpa target jumlah peserta. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara TKA. Sehingga, TKA bisa diselenggarakan dengan variasi bidang keilmuan (sains, sosial, humaniora), sehingga relevan dengan jurusan yang dituju dan dapat dilaksanakan kapan saja.

    Selain itu, format TKA sebaiknya menilai kemampuan berpikir kritis dan penalaran tingkat tinggi (Higher Order Thinking) dan tidak mengacu pada muatan kurikulum yang ada saat ini. Untuk itu, kisi-kisi soal TKA dapat diselaraskan dengan model asesmen internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) agar lebih relevan dengan tantangan global. Dengan demikian, TKA tidak hanya menjadi alat seleksi, tetapi juga sarana pembelajaran nasional untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia.

    Kemendikdasmen juga perlu menyediakan sumber belajar terbuka berupa tutorial dan latihan soal berkualitas agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri. Program pembagian smart screen dapat menjadi bagian dari diseminasi materi TKA, sehingga tidak hanya sekolah elit yang mampu memberikan bimbingan intensif.

    Pada akhirnya, yang lebih mendesak bukan sekadar menciptakan tes baru, tetapi memastikan sistem asesmen kita adil, inklusif, dan berpihak pada keragaman potensi peserta didik. Tanpa itu, TKA hanya akan mengulang sejarah Ujian Nasional-berniat memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi justru mempertegas ketimpangan yang telah lama ada.

    Waliyadin. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mahasiswa PhD di University of Canberra, Australia.

    (rdp/imk)

  • MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    JAYAPURA – Program Makan Bergizi (MBG) di berbagai daerah di Papua menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat perbaikan gizi anak yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Semua itu merupakan upaya mewujudkan generasi emas Indonesia dari Papua pada 2045.

    Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu daerah prioritas karena tantangan gizi yang dihadapi relatif berat dibandingkan wilayah lain.

    Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Papua di angka 28,6 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

    Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar tiga dari 10 anak di Papua mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, langkah perbaikan gizi di daerah ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Oleh sebab itu pemerintah memandang isu gizi tidak sekadar soal pangan, tetapi menyangkut masa depan generasi yang kelak menjadi penopang pembangunan bangsa.

    “Persoalan gizi di Papua bersifat kompleks dan masalah tersebut bukan hanya akibat kurang makan, tapi juga karena pola asuh, penyakit, dan kondisi lingkungan. Karena itu pendekatannya harus terpadu dan lintas sektor,” kata Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen.

    Untuk itu penguatan-penguatan kapasitas perlu dilakukan agar standar keamanan pangan, penyusunan menu seimbang, dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang dapat diperhatikan bersama.

    Selain di sekolah, pendekatan berbasis komunitas juga dijalankan melalui dapur Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dapur dari pemerintah daerah yang dikelola oleh kader masyarakat dan difokuskan untuk melayani ibu hamil serta balita.

    Program itu menekankan bahan makanan diambil dari hasil kebun dan laut setempat agar, sehingga menumbuhkan sikap mandiri dan berkelanjutan.

    Menu-menu MBG dan PMT Dapur yang biasa disajikan berupa ikan kuah kuning, yang biasanya disajikan menggunakan nasi ataupun umbi-umbian, seperti singkong, serta dengan tambahan lauk tahu atau tempe.

    Kemudian untuk sayur yang disajikan berupa sayur lilim atau kangkung, bunga pepaya, sedangkan untuk anak-anak di sekolah disajikan sayur tumis kangkung.

    Selain itu menu yang sering disajikan juga ada ikan asar yang diolah menjadi ikan suir. Ikan tersebut diolah menjadi ikan suir manis, atau manis pedas serta ikan suir pedas. Biasanya disajikan dengan sayur kelor capur jagung muda.

    Menu lainnya yang disediakan oleh SPPG adalah ikan mujair goreng yang dipadu dengan singkong (kasbi) atau petatas (ubi jalar) serta sayur labu siam.

    Hasil

    Program itu, kini sudah mulai menampakkan hasil, seperti di Kota Jayapura, sesuai data dinas kesehatan yang mencatat penurunan angka stunting dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,15 persen pada September 2025.

    Meski masih terdapat wilayah dengan prevalensi tinggi, seperti Jayapura Utara dan Hamadi, tren positif tersebut menjadi bukti bahwa intervensi gizi berbasis sekolah dan komunitas mulai efektif.

    Dengan potensi alam yang besar dan masyarakat yang kaya nilai budaya, Papua memiliki modal kuat untuk melahirkan generasi unggul, terutama ketika pemerintah menghadirkan MBG sebagai investasi sosial yang penting untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi perubahan global.

    Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, mulai dari akses geografis ke daerah pedalaman yang masih perlu dicarikan jalan keluar dalam upaya distribusi bahan pangan segar. Selain itu, kekurangan tenaga gizi profesional di puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

    Semua tantangan itu tidak boleh kita pandang sebagai hambatan, melainkan menjadi penyemangat bagi semua pemangku kepentingan untuk kreatif dan inovatif, sehingga semua persoalan pasti ada jalan keluarnya.

    Kolaborasi

    Permasalahan gizi di Papua bersifat kompleks, karena hal ini bukan hanya masalah kemiskinan atau kekurangan makanan, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh dan kondisi kesehatan lingkungan.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Juliana Napitupulu menegaskan bahwa program ini memerlukan pendekatan lintas sektor sebagai kunci utama, termasuk menghadirkan MBG ini, sesuai dengan karakter lokal dan ketersediaan bahan pangan setempat agar lebih berkelanjutan.

    Pemerintah daerah, dalam menyukseskan program pemenuhan gizi anak-anak ini, berupaya menyajikan menu-menu, baik di MBG maupun di PMT Dapur, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti ikan laut, sayur kelor, kacang hijau, dan umbi-umbian yang mudah dijangkau masyarakat setempat.

    Lembaga Persatuan Bangsa-bangsa di bidang perlindungan anak menilai program MBG di daerah paling timur Indonesia yang telah berjalan dengan kolaborasi berbagai pihak ini berpeluang menjadi contoh nasional implementasi program gizi sekolah.

    Banyak studi yang membuktikan bahwa pemberian makan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa dan prestasi akademik meningkat. Papua bisa menjadi percontohan bila sinergi semua pihak ini terus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu pemerintah daerah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah di Papua telah menerapkan standar pelayanan gizi dan keamanan pangan siap saji dalam lima tahun mendatang.

    Bersamaan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan sistem pemantauan terpadu berbasis digital yang dapat memantau capaian program MBG hingga tingkat kampung.

    Program pemerintah ini juga memberi dampak meningkatnya kepedulian, sekaligus semangat bahwa tanggung jawab membangun masa depan Papua tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga di sekolah, keluarga, dan komunitas.

    Setiap piring makanan bergizi yang tersaji di meja makan sekolah maupun pada ibu hamil adalah simbol harapan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari sepiring nasi sehat, dari senyum anak yang tumbuh penuh semangat.

    Untuk jangka panjang, MBG menjadi sarana strategis menanamkan kebiasaan makan sehat bagi anak-anak Papua. MBG tidak sekadar memberi makanan, tetapi membangun budaya sehat dan saling peduli.

  • Wamentrans Sampaikan Empat Amanat Presiden Prabowo Terkait Program Transmigran

    Wamentrans Sampaikan Empat Amanat Presiden Prabowo Terkait Program Transmigran

    Amanat yang pertama, Presiden Prabowo menegaskan akan pentingnya program transmigrasi yang merupakan salah satu upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan memindahkan penduduk ke wilayah yang jarang penghuninya, negara memastikan tidak ada wilayah atau lahan kosong yang berpotensi akan disalahgunakan oleh pihak lain.

    “Karena dengan berpindahnya penduduk dari yang padat ke daerah yang longgar, akan menempati tanah-tanah yang kosong, ruang-ruang yang sepi, agar tidak ada penetrasi, tidak ada intervensi dari buah yang bisa mengambil alih tanah dan air Indonesia. Jadi Kementerian Transmigrasi melakukan perpindahan penduduk ke daerah yang longgar, salah satunya adalah dalam menjaga integrasi nasional,” jelas Viva.

    Dia menekankan bahwa perpindahan penduduk dalam program transmigrasi ini, akan terjadi proses akulturasi budaya, asimilasi perbedaan suku, agama, ras, budaya bisa berdekat, bahkan bisa ada akulturasi, ada hal-hal yang baru dari perbatuan budaya-budaya yang ada sehingga orang juga tidak asing lagi.

    Amanat Presiden Prabowo yang kedua, yaitu program transmigrasi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, setiap keluarga transmigran nantinya akan memperoleh lahan seluas satu hingga dua hektar untuk digarap dan dikelola menjadi sumber ekonomi produktif. Karena dengan memulihkan lahan kepada calon-calon transmigrasi, satu hingga dua hektar, merupakan bagian dari reforma agraria.

    Melalui program transmigrasi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyatnya mengalami peningkatan hasil serta pendapatan.

    “Diharapkan Bapak-Ibu menjadikan tanah bukan sekedar tempat hidup, tempat pemukiman, tapi menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi untuk perubahan hasil. Apalagi kita banyak jatuh, jatuh hidup selama satu tahun, satu tahun setengah, masih ada, maksimal satu setengah tahun,” Jelas Viva.

    Amanat yang ketiga, Viva mengatakan banyak kawasan transmigrasi yang sekarang tumbuh menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentra produksi beras. Situasi ini menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

    “saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar kawasan transmigrasi itu menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentral produksi beras. Jadi Kementerian Transmigrasi harus berkontribusi untuk membangun suasana kebangkitan,” kata Viva.

    Amanat yang keempat Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjadikan transmigrasi sebagai pemicu munculnya pusat-pusat ekonomi yang baru. Karena ketika ada orang bersedia, otomatis akan ada gerakan ekonomi, yang membuat daerah-daerah yang sepi dan kosong, itu akan berkembang. Berkembang menjadi sebuah daerah baru yang produktif.

    “Sekarang ini dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Bapak, program transmigrasi telah melahirkan desa penduduk sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan tiga provinsi, Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan,” ungkap Viva.

    Ia menegaskan, daerah yang dahulu sepi, berkat keberadaan warga transmigran kini berkembang menjadi kawasan produktif.

  • Cerita di Balik Viral Murid SD Papua Minum Air dari Botol Bekas Cuci Piring

    Cerita di Balik Viral Murid SD Papua Minum Air dari Botol Bekas Cuci Piring

    SD Negeri Niwerawar Sarmi hanya memiliki 20 orang siswa yang terdiri dari 3 kelas rombongan belajar. Sampai saat ini, sekolah tersebut belum mendapatkan MBG.

    Abdi menjelaskan hampir setiap hari dirinya memasak untuk 20 anak tersebut.

    “Uangnya dari kantong pribadi. Saya sengaja memberikan makan gratis dari dana pribadi, agar anak-anak lebih rajin ke sekolah. Makanan itu saya buat dari rumah. Bila tidak sempat, saya minta bantu sama orang tua siswa atau jalan pintasnya kalau memang sudah tidak sempat memasak, kadang beli jadi untuk dibagikan ke siswa,” jelasnya.

    Dia memberikan makanan untuk para siswa, jauh sebelum ada ada program MBG dari pemerintah. “Saya sering membuat video dan foto tentang makan bersama di sekolah dan dari unggahan itu, banyak teman-teman dari media sosial juga membantu makanan,” ujar pak guru Abdi yang sudah 3 tahun mengajar di sekolah itu.

  • AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.
    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.

    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.

    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.

    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”

    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.

    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.

    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.

    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam

    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.

    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.

    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.

    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.

    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.

    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.

    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.

    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.

    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.

    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
     

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.
     
    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.
     
    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.
     
    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”
     
    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.
     
    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.
     
    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.
     
    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam
     
    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.
     
    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.
     
    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.
     
    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.
     
    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.
     
    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.
     
    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.
     
    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.
     
    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.
     
    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • TNI pastikan 105 Batalyon Teritorial Pertempuran sudah terbangun

    TNI pastikan 105 Batalyon Teritorial Pertempuran sudah terbangun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadisenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan sejauh ini, pihaknya sudah membangun 105 Batalyon Teritorial Pertempuran yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    “Saat ini sudah ada 105 Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP). Tahun depan direncanakan akan dibangun lagi batalyon baru dengan memanfaatkan lahan milik TNI AD,” kata Donny kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

    Donny mengatakan, upaya pembangunan batalyon tempur itu dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara di beberapa daerah yang krusial seperti wilayah perbatasan ataupun yang rawan konflik.

    Tidak hanya mengurusi soal pertahanan saja, batalyon ini juga berfungsi untuk membantu pemerintah daerah menggerakkan perekonomian dengan membuka lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur.

    Menurut Donny, pembangunan batalyon ini harus digenjot karena sejalan dengan konsep pertahanan negara yang saat ini menganut optimum essential force (OEF).

    “Konsep OEF yang di dalamnya juga memuat rencana penambahan satuan Yon Teritorial Pertempuran, program tersebut merupakan bagian dari kajian antar-kementerian dan lembaga yang masih berjalan,” jelas Donny.

    Karenanya, pihaknya akan terus membangun Batalyon Teritorial Pertempuran hingga mencapai 750 di tahun 2029 nanti.

    “Prosesnya akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan Perhutani, tentunya disesuaikan pula dengan ketersediaan anggaran,” jelas Donny.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-Siap Puncak Musim Hujan Dimulai, Ini Penjelasan Kepala BMKG

    Siap-Siap Puncak Musim Hujan Dimulai, Ini Penjelasan Kepala BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, puncak pertama musim hujan agan segera mulai. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan di beberapa wilayah RI sudah mulai di bulan September dan Oktober lalu, kemudian ada yang akan baru mulai di bulan November.

    Dalam beberapa hari terakhir, kata dia, hujan dengan intensif sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian Barat dan Tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Dwikorita menyoroti, hujan kerap mengguyur langit saat mulai gelap, setelah panas menyengat kala hari masih terang.

    “Meskipun hujan cenderung terjadi pada sore hari hingga malam, pagi hingga siang hari masih terasa panas. Jadi hujannya biasanya sore hingga malam,” ujarnya saat jumpa pers virtual, Sabtu (1/11/2025).

    Menurut Dwikorita, keadaan ini merupakan karakteristik umum periode peralihan menuju awal musim hujan.

    “Tapi mulai hari ini, mulai bulan November ini, kita memasuki puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia,” tukasnya.

    Dwikorita melanjutkan, berdasarkan pembaruan data zona musim, pada dasarian ketiga Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan.

    Wilayah-wilayah yang saat ini mengalami musim hujan mencakup sebagian Aceh, sebagian Sumatra Utara, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, Kepulauan Bangkah-Belitung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, sebagian Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur bagian Timur, sebagian Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Utara Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Maluku, serta sebagian wilayah Pulau Papua.

    Ia mengatakan puncak musim hujan di Indonesia dimulai hari ini hingga Februari 2026. Dwikorita menyebut periode tersebut relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    “Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya, jadi biasanya Desember-Januari atau Januari-Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026, dengan pola umum pergerakan dari arah Barat ke Timur, artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak,” terang Dwikorita.

    Ia merincikan, puncak musim hujan bulan ini terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat, itu November-Desember. Selanjutnya berkembang di Indonesia Tengah hingga Timur pada bulan Januari-Februari.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

    – Saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.

    – BMKG mengimbau masyarakat untuk memantau informasi peringatan dini secara aktif serta memastikan kesiapan infrastruktur dan langkah mitigasi risiko dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah masing-masing.

    Untuk informasi cuaca dan iklim terkini serta peringatan dini resmi, masyarakat diimbau memantau kanal resmi BMKG melalui situs www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, dan aplikasi InfoBMKG.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]