KPU Tetapkan Dinar Kelnea-Yoas Beon Pemenang Pilkada Nduga
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, nomor urut 2,
Dinar Kelnea
dan
Yoas Beon
, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024–2029 dalam pleno rekapitulasi Kabupaten yang berlangsung di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/12/2024).
Hasil pleno penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga 2024.
Paslon Dinar Kelnea dan Yoas Beon memperoleh 51.815 suara, sehingga unggul dari dua paslon lainnya, yakni paslon nomor urut 1, Namia Gwijangge-Obed Gwijangge, yang memperoleh 46.167 suara.
Paslon Dinar Kelnea dan Yoas Beon unggul selisih 5.648 suara dari paslon Namia Gwijangge-Obed Gwijangge, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 97.982 di Kabupaten Nduga.
Ketua
KPU Nduga
, Yoseka Kogoya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan kedua saksi masing-masing paslon yang telah menjaga situasi Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga berjalan dengan aman di tanah Nduga.
“Penetapan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten bisa berubah apabila ada gugatan laporan ke MK, namun kami terus mengawal suara rakyat Nduga yang memilih pemimpin di tanah Nduga,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
Yoseka juga meminta maaf atas nama pihak penyelenggara jika ada kesalahan dan berharap tidak ada balas dendam di antara masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berjalan dengan aman dan kondusif di Kabupaten Nduga,” ucapnya.
Setelah sambutan, dilakukan penyerahan dan penandatanganan berita acara dari pihak KPU Kabupaten Nduga kepada Bawaslu Kabupaten Nduga dan kedua saksi masing-masing paslon.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: PAPUA
-
/data/photo/2024/11/28/674855081cf94.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPU Tetapkan Dinar Kelnea-Yoas Beon Pemenang Pilkada Nduga Regional 8 Desember 2024
-
/data/photo/2024/12/08/67557c4665f48.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cemburu Diselingkuhi, Suami di Tanimbar Tusuk Istri hingga Tewas Regional 8 Desember 2024
Cemburu Diselingkuhi, Suami di Tanimbar Tusuk Istri hingga Tewas
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– MM, seorang pria berusia 30 tahun menghabisi nyawa istrinya, MU (21), dengan cara menusuknya berulang kali menggunakan sebilah pisau.
Pelaku berasal dari Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolim, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
Maluku
.
Insiden ini terjadi pada Jumat (6/12/2024) di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.
Kepala Polres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya mengungkapkan, motif pelaku adalah
cemburu
.
“Pelaku melakukan perbuatannya tersebut karena dilanda rasa cemburu. Korban ditusuk dengan menggunakan pisau lebih dari empat kali,” kata Umar kepada wartawan pada Minggu (8/12/2024).
Sebelum melakukan
pembunuhan
, pelaku yang baru saja tiba dari Papua menghubungi ibunya pada 4 Desember untuk menanyakan keberadaan istrinya.
Sang ibu memberitahukan bahwa MU sudah dua hari tidak pulang ke rumah. “Saat tiba di Saumlaki, pelaku langsung menuju ke Desa Lorwembun untuk menemui keluarganya,” sambung Umar.
Setelah bertemu keluarganya, pelaku yang mendengar isu
perselingkuhan
istrinya segera mencari MU.
Ia mendapat informasi dari saudara iparnya bahwa MU berada di Saumlaki.
“Setelah tiba di Saumlaki, pelaku menghubungi korban dan meminta agar korban menemuinya di depan deretan toko di perempatan pintu masuk terminal atas Pasar Omele,” tambah Umar.
MU datang untuk menemuinya dengan diantar seorang lelaki yang diduga merupakan selingkuhannya, berinisial IK.
“Ketika bertemu dengan korban, saudara IK terus menelepon korban sehingga membuat pelaku semakin curiga,” sebut Umar.
Pelaku kemudian mengajak MU pergi ke rumah saudaranya. Dalam perjalanan, pelaku terus mempertanyakan hubungan MU dengan IK.
Meskipun MU membantah memiliki hubungan spesial dengan IK, dan menolak kembali ke Desa Lorwembun, pelaku tetap curiga.
Setibanya di belakang Toko Tanjung Dua, tepatnya di Lorong Dua Desa Sifnana, pelaku memegang tangan korban dan mengeluarkan pisau.
“Pelaku sempat bertanya tentang HP yang dipegang korban, dan korban menjawab bahwa HP tersebut milik saudara IK,” kata dia.
Umar melanjutkan, pelaku kembali mempertanyakan isu perselingkuhan, dan saat MU mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan IK, pelaku langsung menikamnya.
“Mendengar jawaban dari korban, pelaku langsung menikam korban dengan pisau sebanyak satu kali,” tambah dia.
Meskipun MU sempat memohon agar pelaku tidak menikamnya lagi, permohonan tersebut tidak dihiraukan, dan pelaku kembali menikamnya sebelum melarikan diri. Akibatnya, MU tewas di tempat.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, AKP Handry Dwi Azhar mengungkapkan, pelaku ditangkap pada Sabtu (7/12/2024), sehari setelah insiden tersebut.
“Setelah ditangkap, pelaku diperiksa penyidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHPidana.
Halaman ini berisi konten sensitif untuk batasan usia tertentu.Usia kamu belum sesuai untuk melihat halaman ini
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
-

Ngaku Kangen, Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Sekalian Makan Malam
ERA.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.
Jokowi mengaku, kunjungannya karena rasa rindu kepada Prabowo. Selain itu juga sebagai balasan, sebab beberapa waktu lalu Prabowo sempat mengunjunginya di Solo, Jawa Tengah.
“Beliau, bapak presiden, dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan, karena kangen,” kata Jokowi.
Jokowi enggan membocorkan apa yang dibicarakan dengan Prabowo. Dia hanya menyebut pertemuan tadi sebatas makan malam.
“Makan malam,” kata Jokowi.
Senada, Prabowo juga mengaku kedatangan Jokowi adalah kunjungan balasan. Memang secara kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta, dia pun berinisiatif mengundang untuk makan malam.
“Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, menu makan malam yang dihidangkan untuk Jokowi salah satunya yaitu ayam goreng.
Saat disinggung soal apakah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 menjadi pembahasan di sela-sela makan malam, Prabowo hanya tertawa.
“Nanya-nanya politik mulu. Makan malam,” ucap Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo sempat mengunjungi Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11). Saat itu, Prabowo baru saja selesai melakukan kunjungan kerja dari Merauke.
Dari kediamannya, Jokowi lantas mengajak Prabowo ke Angkringan Omah Semar.
Belakangan diketahui, dalam kunjungan itu, Prabowo sempat bertemu dengan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
-

RI Masih Kekurangan 9,9 Juta Rumah, Satgas: Paling Tinggi di Pulau Jawa
Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.
Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.
“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).
Sementara itu, backlog kepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.
Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.
“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.
Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.
Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5040593/original/010769000_1733646904-WhatsApp_Image_2024-12-08_at_14.49.36__2_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan
Liputan6.com, Dadahup – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat. Di antara dukungan tersebut antara lain adalah optimasi lahan rawa dan program ekstensifikasi atau cetak sawah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan terutama dalam akselerasi program/kegiatan. Mengenai hal ini, dia berharap, berbagai program yang dilakukan ini bisa menjadi model bagi pengembangan lahan produktif di wilayah lain di seluruh Indonesia.
“Program cetak sawah ini bukan hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan juga secara kongkrit mampu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Yohan yang didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nuralamsyah saat meninjau progres kerja oplah di Blok B, Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 7 Desember 2024.
Untuk itu, Yohan meminta semua mitra kerja di Komisi IV segera memberikan update data terbarunya sebagai pegangan bersama dalam mengevaluasi berbagai kebijakan. Dia ingin antara data dan program kerja memiliki kesamaan yang valid sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai dengan hasil memuaskan.
“Kami meminta semua mitra kerja Komisi IV untuk memberikan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mendukung swasembada pangan memiliki kesamaan yang baik,” katanya.
Direktur Jenderal PSP, Andi Nuralamsyah menjelaskan bahwa hingga saat ini progres kegiatan ekstensifikasi di Kapuas mencapai 2.380 hektare. Capaian ini meningkat signifikan mengingat pemerintah telah menggunakan mekanisme e-catalog untuk menjamin transparansi dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana pertanian.
“Kontrak kami menetapkan bahwa lahan yang dibuka harus siap tanam. Tidak ada lagi lahan mangkrak. Target kami adalah produksi tiga kali tanam dalam setahun untuk meningkatkan produktivitas pangan,” katanya.
Selain itu, kata Dirjen PSP, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas benih unggul lokal yang adaptif terhadap kondisi tanah di Kabupaten Kapuas, di mana tingkat pH tanah di sana mencapai lima sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan padi dan dolomit yang dapat diminimalkan.
Untuk diketahui, program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang saat ini tengah dikerjakan di lima Provinsi Indonesia. Di antaranya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan sebagai lokasi terbesar cetak sawah yaitu mencapai satu juta hektare.
Pelaksanaan cetak sawah 150.000 hektare di Kalimantan Tengah yang akan berlangsung pada tahun 2025. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga melibatkan TNI dalam pengolahan lahan, distribusi peralatan dan juga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen yang kuat, program cetak sawah di Dadahup diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai baik dengan dukungan seluruh pihak. Salah satunya melalui cetak sawah, kata Mentan, pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari kebijakan impor sehingga mampu mencapai swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau tiga juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan,” katanya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5040586/original/082671500_1733646171-WhatsApp_Image_2024-12-08_at_11.15.32.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke
Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.
“Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.
“FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.
“Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.
Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.
“Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.
“Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4242618/original/081125200_1669641659-UMP_2023.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi jika Naik 6,5%, Wilayah Papua Mendominasi – Page 3
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan alasan di balik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai kajian mendalam yang melibatkan faktor-faktor ekonomi dan sosial.
Menurut Yassierli, penetapan UMP 2025 ini tidak terlepas dari analisis terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi. Pemerintah juga memperhatikan tren kenaikan upah dalam 3-4 tahun terakhir sebagai dasar pertimbangan.
“Kami telah melakukan beberapa kajian, yang pertama kita membaca pertumbuhan ekonomi, inflasi, kita melihat tren kenaikan upah dalam 3-4 tahun terakhir, dan sebenarnya kajian itu sudah kami sampaikan ke pengusaha,” kata Yassierli dalam konferensi pers UMP 2025, di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Setelah melakukan kajian, Menaker menyampaikan bahwa hasil analisis tersebut diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Pemerintah, dalam hal ini, ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Maka setelah menerima kajian tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk menetapkan angka kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.
“Atas dasar itulah kami usulkan ke pak Presiden, dan kemudian pak Presiden mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli sehingga akhirnya itu menjadi 6,5 persen,” ujarnya.
Meski penetapan UMP 2025 telah disepakati, Yassierli menyebutkan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan pengusaha dan serikat pekerja untuk merumuskan rumus yang lebih berkelanjutan dalam penetapan upah minimum di masa depan.
Menaker menambahkan bahwa untuk menciptakan kebijakan yang lebih matang, penting bagi semua pihak baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja untuk terus bekerja sama. Ini bertujuan agar perumusan kebijakan upah minimum dapat menjawab kebutuhan jangka panjang, sekaligus memperhatikan dinamika ekonomi yang terus berkembang.
“Sesudah ini kami akan bekerja keras kembali untuk merumuskan kembali bersama dengan teman-teman pengusaha dan serikat pekerja bagaimana kita bisa memiliki rumus yang lebih longterm dan ini tentu membutuhkan waktu,” pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
-

Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.
Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
“Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.
“FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.
Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.
“Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.
Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.
Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).
Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
“Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)