Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Ketua Panitia Ungkap Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama akan Dimulai 17 Desember 2024 – Halaman all

    Ketua Panitia Ungkap Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama akan Dimulai 17 Desember 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), KH Mas Maftuh memastikan Pra MLB NU digelar pada 17 Desember 2024. 

    “Alhamdulilah panitia telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pra MLB NU di Surabaya. Dan, menetapkan tanggal 17 Desember 2024 sebagai hari H pelaksanaan Pra MLB NU,” kata dia, Selasa (10/12/2024).

    Menurut KH Mas Maftuh, Pra MLB menjadi media konsolidasi para pihak, dan sekaligus sebagai tahapan menuju MLB untuk mematangkan serta memutuskan rumusan hingga teknis pelaksanaan MLB.

    “Pra MLB adalah konsolidasi para pihak untuk mematangkan rumusan MLB itu sendiri,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, Pra MLB dikemas sebagai forum kajian terfokus (FGD), media silaturrohim dan konsolidasi serta perumusanperumusan tindak lanjut menuju MLB NU yang bersifat non-formal. 

    “Dan bertabarruk (mengambil tetapnya kebaikan jam’iyyah dan jama’ah) dari para masyayikh NU melaluipasowanan,” kata KH Mas Maftuh.

    KH Mas Maftuh berkata, rapat hari ini memutuskan tiga poin penting. Pertama, rangkaian Pra MLB akan dimulai pada Selasa, 17 Desember 2024, dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema “Evaluasi Kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027, seberapa mendesak MLB NU ?”.

    “FGD dilaksanakan secara hibrid; forum diskusi dimana sebagian peserta bertemu langsung, bertempat di salah satu hotel di Surabaya dan sebagian lainnya mengikuti secara online di lain tempat dari berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.

    Dia menambahkan, peserta FGD adalah Presidium PO dan MLB NU dan delegasi dari 38 PWNU se-Indonesia.

    Dan akan membahas subtema yang telah direncanakan dengan pemantik diskusi/nara sumber empat Pengurus NU Wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Papua. 

    Kedua, lanjut KH Mas Maftuh, silaturahmi bersama masyayikh dan kiai sepuh akan digelar pada Jumat-Sabtu, 20-21 Desember 2024. 

    “Diikuti oleh lebih kurang 100 peserta terdiri dari Presidium PO dan MLB NU dan Delegasi dari PWNU seIndonesia, untuk silaturrohim bersama masyayikh dan kiai Sepuh NU untuk mendapatkan do’a-restu serta dawuh-dawuh beliau,” katanya.

    Pada Sabtu, 21 Desember 2024, ungkap KH Mas Maftuh forum konsolidasi untuk menajamkan hasil FGD tanggal 17 Desember 2024 secara offline, identifikasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan nama-nama calon Ketua Umum PBNU yang akan diusulkan dalam forum Muktamar Luar Biasa (MLB). Serta menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan MLB NU.

    Ketiga, ujarnya, menyiapkan rumusan strategi dan metode penggalangan usulan MLB dari PWNU-PCNU s-eIndonesia dengan prinsip “aman, nyaman, dan rahasia”. 

    “Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ART NU, pasal 74, ayat (2). Rumusan akan dibahas secara detail dalam forum FGD,” pungkasnya.

  • Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Jakarta –

    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik. Dia mengatakan mungkin Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” ujar Yusril saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

    Yusril menyebut di era Gus Dur merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling Barat Indonesia, Aceh, yakni almarhum Dr. Hasbullah Saad.

    “Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, berapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama, menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,” ungkap Yusril.

    Sementara saat ini, kata Yusril, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga namun berasal dari wilayah paling Timur Indonesia, Natalius Pigai. Dia menerangkan tugas yang diemban Pigai selaku Menteri HAM pun tak mudah.

    “Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM,” imbuhnya.

    (whn/whn)

  • Cerita Petani Muda di Aceh Sukses Mendapatkan Pundi-pundi Saat Terapkan Sistem Pertanian Modern – Halaman all

    Cerita Petani Muda di Aceh Sukses Mendapatkan Pundi-pundi Saat Terapkan Sistem Pertanian Modern – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Marwan (24 tahun), petani muda asal Lhoksukon, Aceh Utara, membeberkan keberhasilannya mengumpulkan pundi-pundi dari aktivitasnya di sektor pertanian.

    Marwan mengaku mendapat penghasilan Rp 20-30 juta perbulan dari kegiatannya sebagai operator alat mesin pertanian.

    Hal diungkapkannya di hadapan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat apel Brigade Pangan di Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Marwan, sehari ia bisa menyelesaikan 2 hektare lahan, dengan penghasilan kotor Rp 6 juta atau penghasilan bersihnya perhari mencapai Rp 1,5 juta.

    “Saya tidak menghitung rincinya tapi kalau tidak ada kendala, sebulan bisa Rp 20-30 juta,” ucapnya.

    Kendala yang dihadapi, tutur Marwan, adalah kondisi alam yang tidak menentu seperti jika datang hujan. 

    Menurut pengakuannya, jika hujan turun, padi akan basah dan dirinya tidak bisa mengoperasikan combine harvester untuk memanen padi.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) saat itu mengungkapkan kegembiraanya sekaligus memuji anak muda seperti Marwan mau terjun ke sektor pertanian. 

    Apa yang ditunjukkan Marwan membuktikan sektor pertanian semakin menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan.

    “Di Timur Indonesia, di Merauke, ada Matius yang penghasilannya 20 juta per bulan, di sini (Aceh Utara) ada Marwan yang penghasilannya lebih,” tegas Mentan Amran

    Marwan sendiri merasa sangat bersyukur, bisa bergabung dengan brigade pangan.

    Pemuda asal Lhoksukon ini mengaku baru 6 bulan menjadi operator alsintan.

    “Sebelumnya saya cuma menganggur,” ucapnya saat diwawancarai seusai apel siaga.

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran mengajak masyarakat untuk terjun ke pertanian modern dengan menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian karena terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan.

    “Kami ingin muncul Marwan-Marwan baru di sini,” kata Mentan Amran.

    Sebelumnya, Mantan Amran berkesempatan menghadiri Apel Brigade Pangan di Lapangan Kantor Bupati Aceh Utara, untuk memantau kesiapan dari 66 Kelompok Brigade Pangan yang telah terbentuk untuk menggarap dari target Optimasi Lahan yang ada untuk daerah Aceh. 

    Mentan Amran menyebutkan terdapat 11.558 hektar untuk provinsi Aceh dari luasan optimalisasi lahan sebagai penyokong cita-cita swasembada pangan.

     

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

    “KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

    Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

    “Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

    “Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

    Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

    Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua. 

  • Freeport Gelontorkan Rp3,17 M per Ha Reklamasi Tambang Eks Grasberg

    Freeport Gelontorkan Rp3,17 M per Ha Reklamasi Tambang Eks Grasberg

    Mimika, CNN Indonesia —

    PT Freeport Indonesia (PTFI) mengklaim menggelontorkan dana US$200 ribu atau Rp3,17 miliar (kurs Rp15.868 per dolar AS) per hektare (ha) untuk mereklamasi lahan tambang eks Grasberg.

    Biaya itu di luar yang digelontorkan Freeport untuk memitigasi dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di areal tambang tersebut yang jumlahnya mencapai US$370 juta per tahun.

    Manager Engineering Grassberg Earth Works PT Freeport Indonesia Sena Indra Wiraguna mengatakan beban besar itu ditanggung dengan beberapa tujuan.

    Salah satunya, melaksanakan komitmen kuat Freeport dalam menjaga lingkungan.

    “Itu komitmen kami untuk comply terhadap lingkungan,” katanya di Grasberg Site, Mimika, Papua Tengah, Selasa (10/12).

    Selain itu, reklamasi juga dilakukan demi alasan keamanan.

    Data Freeport, aktivitas pertambangan di Grasberg menimbulkan lubang tambang sedalam 1,3 kilometer.

    Pada 2017 lalu, lubang tambang itu sempat erosi yang mengakibatkan 49 ribu ton tanah di bekas kalian tambang Grasberg longsor.

    Longsoran berpotensi membahayakan aktivitas pertambangan bawah tanah Freeport.

    Ia mengklaim reklamasi yang dilakukan oleh Freeport sekarang ini telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

    Dari sisi luasan saja misalnya, untuk target 65 hektare yang ditetapkan tahun ini, sudah tercapai Oktober kemarin.

    Dengan pencapaian itu, Freeport sejauh ini sudah mereklamasi lahan tambang eks Grasberg seluas 572 hektare.

    Selain dari sisi luasan, keberhasilan reklamasi juga bisa dilihat dari tingkat erosi yang sekarang kurang dari 1 ton per hari.

    (agt/sfr)

  • Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Jakarta Diperpanjang hingga 15 Desember

    Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Jakarta Diperpanjang hingga 15 Desember

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga 15 Desember 2024. Hal ini dilakukan seiring terus meningkatnya curah hujan di kawasan aglomerasi tersebut.

    “Peringatan dini berlanjut hingga 15 Desember. Menjelang tanggal 15 Desember itu curah hujan akan meningkat secara bertahap, kemudian puncaknya sekitar tanggal 15 Desember yang bisa mencapai 100 mm per hari, sehingga perlu diwaspadai,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12), mengutip Antara.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Dwikorita menjelaskan salah satu pemicu cuaca ekstem ini adalah bibit siklon tropis 91S yang terdeteksi masih berada di Samudera Hindia barat daya Lampung, meski mulai menjauh dari wilayah Indonesia.

    Merujuk laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), per 8 Desember 2024 ada dua bibit siklon tropis yang terdeteksi berada di sekitar wilayah Indonesia.

    Pertama, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudera Hindia sebelah selatan Banten, tepatnya di sekitar 10,0 derajat Lintas Selatan dan 99,1 derajat Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 25 knot (46 km/jam) dan tekanan udara minimum 1003 hPa.

    Kendati begitu, menurut BMKG secara umum potensi bibit siklon tropis 91S menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan cukup rendah. Begitu juga untuk periode 48 hingga 72 jam ke depan.

    Kedua, bibit siklon tropis 93S yang terpantau di sekitar Samudera Hindia selatan Pulau Sumba, tepatnya di sekitar 15,7 derajat Lintang Selatan dan 119,1 Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 20 knot (37 km/jam) dan tekanan udara minimum 1002 hPa.

    “Secara umum, potensi bibit siklon tropis 93S menjadi siklon tropis dalam 24-72 jam ke depan adalah rendah,” ujar BMKG dalam sebuah unggahan di Instagram.

    BMKG mengatakan sejumlah fenomena atmosfer juga diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, meningkatkan potensi hujan lebat, terutama di wilayah-wilayah yang tengah memasuki puncak musim hujan.

    Menurut lembaga, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut, termasuk dua bibit siklon tropis yang terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Sumba, sedangkan Suspect Area terdeteksi di Laut Timor sebelah barat daya Kepulauan Tanimbar.

    Selain itu, sirkulasi siklonik terdeteksi menguat dengan meningkatkan pengangkatan massa udara, yang mempermudah pembentukan awan hujan intensitas tinggi di wilayah sekitarnya.

    “Akibatnya, potensi curah hujan signifikan menjadi lebih tinggi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca,” demikian laporan BMKG dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 10-17 Desember 2024’.

    Selain itu, BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer turut memicu potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fenomena ini mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah utama, termasuk Sumatera bagian utara, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Aktivitas MJO berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedua, Gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency turut meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan. Dampaknya meluas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup beberapa daerah strategis yang rawan hujan lebat dan bencana hidrometeorologi.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah,” jelas BMKG.

    “BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di daerah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, dan tanah longsor,” lanjut BMKG.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

    KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

    Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan.

    Yogyakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan penetapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lima kabupaten/kota se-DIY di akhir Desember 2024.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Ibah Muthiah di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan tersebut mengingat tak satu pun paslon yang mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kemungkinan akhir Desember untuk penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota di DIY,” ujar Ibah Muthiah.

    Setelah penetapan hasil perolehan suara, dia memastikan masing-masing paslon telah diberi waktu hingga 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada.

    Meski begitu, baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Kabupaten Gunungkidul, tidak ada yang memanfaatkan rentang waktu tersebut untuk mengajukan gugatan.

    “Yang belum ada gugatan sampai saat ini adalah DIY, Bali, DKI Jakarta, dan Papua Pegunungan,” tutur Ibah.

    Tidak seperti provinsi lainnya, menurut Ibah, KPU DIY tidak menggelar rapat pleno kembali lantaran tidak ada pemilihan gubernur (pilgub).

    Oleh karena itu, dia memperkirakan penetapan calon kepala daerah terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal dilakukan pada gelombang pertama atau di akhir Desember 2024.

    “Gelombang satu itu otomatis yang memang tidak ada pengajuan perselisihan ke MK,” ujar dia.

    Sesuai dengan regulasi, penetapan tersebut dapat dilakukan setelah MK bersurat ke KPU RI dilanjutkan pemberian tembusan ke kabupaten/kota.

    Dari rangkaian proses tersebut, Muthiah memperkirakan penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal berlangsung akhir Desember 2024.

    “Paling lambat 5 hari. Jadi, kalau MK-nya misalnya suratnya tanggal 20 Desember, berarti KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan calon terpilih maksimal tanggal 25 Desember,” kata dia.

    Sebelumnya, pada Pilkada Kota Yogyakarta pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan unggul dengan meraih 87.485 suara, di Kabupaten Sleman pasangan Harda-Danang unggul dengan 381.580 suara.

    Berikutnya, di Kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mengantongi suara tertinggi sebanyak 230.819 suara, di Kabupaten Kulon Progo Agung Setyawan-Ambar Purwoko unggul dengan 119.643 suara, dan di Gunungkidul pasangan Endah Subekti-Joko Parwoto unggul dengan 179.460 suara.

    “Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan,” ujar Ibah Muthiah.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada 42 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan mendorong perilaku hidup sehat.

    Penghargaan STBM 2024 terdiri atas tiga kategori Paripurna, Madya, dan Pratama.

    Sebanyak 4 kabupaten/kota paripurna, 15 kabupaten kota/madya dan 23 kabupaten/kota pratama. 

    Kabupaten Sleman (DIY) dinobatkan sebagai penerima STBM Paripurna terbaik, diikuti Kabupaten Badung (Bali), Kota Metro (Lampung), dan Kota Tangerang (Banten).  

    Untuk kategori STBM Madya, posisi terbaik pertama diraih Kota Surabaya (Jawa Timur). 

    Kota Mojokerto (Jawa Timur) sebagai madya terbaik II dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) sebagai madya terbaik III.

    Kemudian, kategori STBM Pratama, peraih terbaik pertama diraih Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur). 

    Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) sebagai pratama terbaik II dan Kota Palu (Sulawesi Tengah) sebagai pratama terbaik III.

    Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa keberhasilan STBM hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah perilaku sanitasi.  

    “Sanitasi yang buruk telah menjadi akar berbagai wabah penyakit sepanjang sejarah, termasuk pandemi Black Death yang menewaskan jutaan orang. Penghargaan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi dengan memperbaiki kebiasaan sanitasi,” kata Dante dalam acara penghargaan STBM 2024 di  Jakarta, Selasa (10/12/2024).  

    Menurut Dante, program berbasis masyarakat seperti STBM menunjukkan efektivitas pendekatan promotif dan preventif dalam menekan angka penyakit akibat sanitasi buruk. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.  

    “Kesehatan bukan sekadar tugas pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Dante.  

    Dante berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang lebih baik.  

    Peran serta masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik penting untuk mencegah wabah penyakit.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dante.  

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf, menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. 

    Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.  

    Karena itu, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta penyelenggara fasilitas umum dalam berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” ungkap Anas.  

    Selain memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan program keamanan pangan/olahan siap saji yang diterima 10 kabupaten kota antara lain Rembang (Jawa Tengah), Sleman (DIY), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

    Sementara itu, Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan pembina terbaik Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) bsrsama dengan Jawa Tengah, yang  juga menerima penghargaan stop buang air besar sembarangan 100 persen.

    Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan kepada bandar udara dan pelabuhan sehat. 

    Ada 26 bandar udara sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Halim Perdanakusuma (Jakarta), I Gusti Ngurah Rai (Bali), Minangkabau (Padang), Sam Ratulangi (Manado) dan Mopah (Merauke).

    Sementara itu, 30 pelabuhan sehat dan pelabuhan perikanan sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Sunda Kelapa dan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), PT Arutmin (Banjarmasin), terminal khusus PT Kaltim Prima Coal (Kutai Timur), terminal khusus Paiton (Probolinggo), pelabuhan perikanan samudera Cilacap (Cilacap) dan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate (Ternate).

    Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadapi tantangan kesehatan lingkungan dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

  • Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Liputan6.com, Merauke – Program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai membawa dampak positif bagi warga Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke. Sejak Oktober 2024, lahan seluas 100 hektare telah digarap oleh masyarakat dengan pendampingan intensif dari TNI dan arahan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Kami mulai menggarap lahan ini dengan pendekatan sistem hambur pada 24 Oktober. Langkah awal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan pers, Senin (9/12/24).

    Pendampingan rutin diberikan oleh TNI, didukung dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi secara gratis. Dukungan ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama karena mayoritas warga masih belajar bertani.

    Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken, mengungkapkan kebanggaannya atas program ini yang membawa harapan baru bagi warga lokal.

    “Sebelumnya, kami hanya tahu pangkur sagu. Sekarang kami belajar menanam, memupuk, dan merawat tanaman padi. Kami sangat bersyukur dan berharap pemerintah terus mendampingi kami,” ujarnya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Nathan menambahkan, pendampingan berupa penyuluhan lapangan (PPL) dan pelatihan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan TNI, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

    Program lumbung pangan ini menjadi momentum penting bagi warga Kampung Kaliki untuk beralih menjadi petani produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan kemandirian pangan.

    Sementara itu, Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Albertus Mahuse mengatakan bahwa warganya sangat senang dengan dibangunnya lumbung pangan dari tanah Papua. Menurutnya, masyarakat sudah mengajukan sejak 5 tahun lalu, agar lahan mereka dapat dioptimalkan.

    “Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 hektare dan yang sekarang ada 200 hektare kemudian 700 hektare ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 hektare nya di sini, di pertengahan,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Albertus menambahkan warga Distrik Kurik memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

    “Itu yang kami butuhkan. Kalau yang lain-lain, kami masih membelakangkan semuanya. Kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada di Kampung Kaliki ini, itu yang kami butuhkan,” katanya.

    Diketahui, piloting kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini dilakukan di lahan milik lima marga. Di antaranya Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

    “Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat meninjau lokasi cetak sawah Merauke mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya adalah memperkuat program intensifikasi atau optimisasi lahan (oplah) dan juga mempercepat ekstensifikasi atau cetak sawah baru.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengaku puas dengan pelaksanaan oplah dan juga cetak sawah yang saat ini terus dikerjakan secara progresif. Dia pun yakin pelaksanaan ini dapat membawa hasil yang baik terutama untuk kepentingan bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia.

    “Komisi IV dan seluruh rakyat Indonesia saya yakin mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan ini mencetak sawah di luar Jawa yang lahan garapannya cocok dan produktif,” jelasnya.

  • Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengungkap strategi diplomasi ke negara-negara Pasifik untuk menjaga kepentingan nasional di Papua.

    Dalam sesi diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, salah satu strateginya yaitu mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam forum-forum multilateral di kawasan, misalnya ADMM Plus.

    “Kita merasa selama ini diplomasi kita di pertahanan, khususnya pertahanan tentang Papua, selama ini kita jalan sendiri. Negara-negara Pasifik yang tiba-tiba ramai di PBB dan lain-lain itu seolah-olah kita menghadapi mereka sendirian,” kata Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis dalam paparannya saat FGD.

    Oleh karena itu, Indonesia saat menjadi tuan rumah ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) dan ADMM Plus pada Januari 2024 berhasil mengupayakan adanya pernyataan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati implementasi AOIP dari perspektif pertahanan.

    AOIP atau Tinjauan ASEAN terhadap Indo-Pasifik, menurut Nafis, membuka jalan untuk mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam kegiatan-kegiatan ADMM dan ADMM Plus, misalnya dalam pertemuan-pertemuan kelompok (working group), ataupun agenda-agenda latihan bersama di kawasan.

    “Dengan adanya AOIP, secara otomatis ADMM akan bekerja sama lebih erat dengan negara Pasifik, dan tentunya itu akan membantu kita bahwa negara-negara Pasifik dengan negara-negara ASEAN itu hubungannya baik,” kata pejabat Kementerian Pertahanan itu.

    Dia melanjutkan adanya hubungan baik ke depan itu diharapkan dapat membuat negara-negara di Pasifik lebih berpihak kepada ASEAN.

    “Jadi (saat) kita mau bicara eh kalian berhenti bicara Papua dong, itu kita juga lebih enak bicaranya,” kata dia.

    Terkait diplomasi ke negara-negara Pasifik, Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga menggagas misi muhibah dan diplomasi ke empat negara di Pasifik Selatan. Misi itu kemudian dilaksanakan selama 40 hari lebih oleh Satgas Port Visit Pasifik, yang beranggotakan prajurit-prajurit TNI AL dari Komando Armada III, kemudian melibatkan pelajar dan mahasiswa dari Papua.

    Dalam misi itu, Satgas Port Visit Pasifik berlayar dengan kapal perang sekaligus kapal bantu rumah sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan sandar di Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini.

    FGD yang diselenggarakan Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI hari ini mengangkat tema “Good Neighbour Policy: Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo”. Kegiatan itu menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Dr. Peni Hanggarini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024