provinsi: PAPUA

  • Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Jakarta

    Sampoerna Retail Community (SRC), program pemberdayaan UMKM toko kelontong komprehensif dengan jangkauan luas dari Sabang hingga Merauke, tidak hanya memberikan pembinaan dan pendampingan, tapi melengkapi toko-toko kelontong anggotanya dengan ekosistem digital yang mempermudah mereka dalam menjalankan usaha.

    Dengan persebaran anggotanya yang begitu dekat dengan masyarakat, SRC adalah potret ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Pertama kali dimulai pada 9 Mei 2008, SRC kini telah berkembang hingga memiliki lebih dari 250.000 toko kelontong anggota yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC dan aktif bermitra dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

    Omzet Toko SRC secara keseluruhan, menurut riset itu, berkontribusi sebesar Rp263 triliun terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022. Nilai kontribusi itu setara 11,36% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Ritel Nasional 2022 yang setara dengan Rp2.077,43 triliun.

    Perjalanan SRC hingga bisa mencapai titik itu tentu cukup panjang. Romulus Sutanto, Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang menjalankan program SRC, menceritakan perjalanan itu. Romulus mengatakan SRC bermula di Medan, Sumatera Utara dengan hanya 57 toko kelontong sebagai anggotanya. Berbekal semangat menjadi lebih baik, SRC telah bertransformasi menjadi program yang holistik bagi pemilik toko kelontong, mitra grosir dan pelanggan di seluruh Indonesia.

    “Selama 16 tahun, resep perkembangan SRC tetap sama, yakni konsistensi tim kami dalam melakukan pendampingan dan pelatihan, coaching and mentoring,” ujarnya.

    Pria yang telah berkarier selama lebih dari 20 tahun ini menuturkan konsistensi itu bersumber dari komitmen SRCIS untuk mendukung pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas. Hal ini penting mengingat peran UMKM sebagai salah satu sektor tulang punggung perekonomian nasional.

    “Kami berkeyakinan bahwa UMKM yang berdaya, khususnya toko kelontong, akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi roda ekonomi Indonesia, terutama di tengah upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Romulus.

    Salah satu inisiatif unggulan SRC adalah dukungan adopsi digitalisasi UMKM toko kelontong melalui ekosistem digital AYO by SRC yang dapet diakses di seluruh penjuru nusantara. Melalui pendampingan dan pelatihan yang konsisten, tingkat adopsi digitalisasi Toko-toko SRC sangat tinggi.

    “Transformasi digital memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, tidak terkecuali untuk toko kelontong. Kehadiran ekosistem digital AYO by SRC adalah wujud nyata kontribusi kami dalam mendorong digitalisasi UMKM. Bahkan, toko kelontong non-SRC juga dapat menggunakan aplikasi AYO Toko by SRC yang ada dalam ekosistem digital tersebut,” paparnya.

    Sebagai konteks, ekosistem digital AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My AYO by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, AYO MITRA by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan AYO TOKO by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

    Romulus menjelaskan sedikitnya ada tiga dampak positif yang diberikan SRC bagi perekonomian dan masyarakat sekitar. Pertama, seperti yang disinggung sebelumnya, Toko-toko SRC berkontribusi 11,36% terhadap PDB Ritel Nasional 2022 atau setara dengan Rp236 triliun.

    “Ini merupakan kontribusi yang sangat besar dan menunjukkan peran toko-toko kelontong anggota SRC bagi perekonomian,” jelasnya.

    Kedua, SRC membantu toko mendapatkan omzet lebih besar yang turut meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan toko. Riset menyebutkan SRC membantu toko kelontong anggotanya meraih omzet yang lebih tinggi hingga 42% dibandingkan sebelum mereka bergabung program ini.

    Tidak berhenti di situ, lanjut Romulus, sebanyak 77% Toko SRC berhasil melakukan ekspansi usaha, dengan jenis bervariasi. Bahkan, banyak pemilik Toko SRC yang tadinya memulai dari toko kecil saat ini telah memiliki beberapa cabang atau berkembang menjadi toko grosir.

    “SRC Trijaya di Tangerang Selatan misalnya. Saat bergabung dengan SRC pada tahun 2013, Toko Trijaya merupakan sebuah toko berukuran kecil. Sekarang sudah berkembang hingga punya 3 toko kelontong dan 1 toko grosir,” kata Romulus.

    Ia menambahkan, ada juga Toko SRC lain yang tadinya hanya menjual kebutuhan sehari-hari, kini merambah bidang makanan minuman dan produk digital.

    Dampak positif SRC juga mencakup pembukaan lapangan kerja. Seiring dengan pertumbuhan omzet dan perluasan usaha, 51% Toko SRC telah berhasil menyerap tenaga kerja tambahan sebagai karyawan toko.

    “Bayangkan jika setengah saja dari 250.000 Toko SRC di Indonesia menambah setidaknya 1 karyawan, itu menjadi tambahan penyerapan tenaga kerja yang besar sekali,” jelas Romulus.

    Ia mengatakan bahwa salah satu kekuatan SRC terletak pada solidaritas anggota-anggotanya. Melalui Paguyuban SRC, Toko SRC yang sudah lebih dahulu maju tidak segan-segan membantu Toko SRC lain agar bisa ikut berkembang. Secara rutin mereka bertemu untuk berbagi pengalaman dan tips-tips memajukan usahanya.

    Di samping itu, Paguyuban-paguyuban SRC juga menjalankan berbagai aktivitas, seperti arisan yang hasilnya digunakan untuk membantu anggotanya meningkatkan kualitas toko, berbelanja bersama ke toko grosir agar lebih murah, dan inisiatif-inisiatif lain. Hasilnya, efek domino gotong-royong yang sangat besar.

    Dampak positif ketiga, papar Romulus, ialah Toko SRC ikut berkontribusi bagi pemberdayaan UMKM sekitar melalui Pojok Lokal. Pojok Lokal adalah area khusus di Toko SRC yang didedikasikan untuk memasarkan produk UMKM. Berdasarkan survei KG Media omzet produk UMKM yang dipasarkan melalui Pojok Lokal diperkirakan mencapai Rp5,65 triliun pada tahun 2022.

    Romulus mengatakan sejak awal SRC hadir untuk membantu toko kelontong agar lebih maju dan berkelanjutan. Di samping itu, pada tingkat yang lebih makro dia berharap SRC ke depannya dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional dan menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

    Keberhasilan Toko SRC juga diharapkan bisa menginspirasi toko kelontong lainnya yang kini mungkin belum menjadi anggota SRC. Menurutnya, dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, SRC sebagai bagian dari UMKM dapat ikut ambil bagian.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB dan memiliki kemampuan menyerap 97% total tenaga kerja. Dengan fakta ini, sektor UMKM tentu bakal memainkan peran penting untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu.

    “Toko SRC yang sebanyak 250.000 telah berkontribusi hingga 11,36% dari PDB Ritel Nasional. Apalagi kalau kita bicara 4 juta toko kelontong di seluruh Indonesia, tentu UMKM toko kelontong bisa berkontribusi jauh lebih besar lagi,” tutup Romulus.

  • Diminta Prabowo Turun Tangan Salurkan Minyakita, Bulog Ngaku Siap

    Diminta Prabowo Turun Tangan Salurkan Minyakita, Bulog Ngaku Siap

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto meminta Perum Bulog mendistribusikan Minyakita. Hal ini terjadi lantaran belakangan ini harga Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa wilayah.

    Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menyatakan kesiapannya ketika ditugaskan pemerintah dalam mendistribusikan Minyakita ke masyarakat.

    “Pokoknya Bulog kalau dikasih penugasan siap,” kata Febby saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

    Febby menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait penugasan tersebut. Belakangan ini, Febby mengatakan Bulog juga telah mendistribusikan Minyakita kepada masyarakat.

    “Saat ini kami masih menunggu kalau memang ada penugasan resmi. Dari kemarin kita juga sudah banyak kok bekerja sama dengan supplier dalam hal mereka memberikan kuota kepada Bulog untuk didistribusikan,” katanya.

    Sebelumnya, Perum Bulog diminta turun tangan mendistribusikan Minyakita. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Belakangan harga Minyakita menjadi sorotan karena dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa wilayah. Arief menyebut bila distribusi ditangani oleh Bulog maka harapnya harga lebih terkontrol sesuai HET Rp 15.700 per liter.

    “Arahannya Minyakita, beliau menyampaikan secara tegas, Minyakita dibantu oleh BUMN bidang pangan, khususnya Bulog,” katanya saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2024).

    “Jadi stok ini biar dikuasai oleh, tanda kutip, untuk Minyakita ya, dikuasai oleh BUMN. Supaya bisa didistribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp 15.700,” tambah Arief.

    Arief menyebut salah satu persoalan distribusi umumnya terjadi di wilayah Timur Indonesia. Hal itu jugalah yang kemudian bakal menjadi fokus dan dinilai membutuhkan intervensi pemerintah.

    “Nah, pokoknya tadi perintahnya, Minyakita kita urusin sama-sama, supaya harga di konsumen Rp 15.700, suplai-suplai sampai utamanya Indonesia di bagian timur, tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan lain-lain, karena di situ yang perlu intervensi dari kita semua,” sebutnya.

    Arief menyebut Bulog memiliki jumlah gudang yang cukup banyak. Saat ini Bulog tercatat memiliki 1.593 gudang.

    “Hari ini yang punya gudang di seluruh Indonesia, sejumlah 1.593 gudang itu hanya Bulog. Jadi sudah tepat untuk Bulog yang kita siapkan untuk intervensi,” tuturnya.

    (ara/ara)

  • Nyawa Brigpol Tri Yudha Argadianto Tak Tertolong Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 Desember 2024

    Nyawa Brigpol Tri Yudha Argadianto Tak Tertolong Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Regional 12 Desember 2024

    Nyawa Brigpol Tri Yudha Argadianto Tak Tertolong Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Nyawa
    Brigpol Tri Yudha
    Argadianto, anggota Polres
    Lanny Jaya
    , tidak tertolong meskipun telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (11/12/2024).
    Brigpol Yudha termasuk korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK). Ia dilarikan dari Kabupaten Lanny Jaya ke RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan.
    Namun, upaya itu tak membuahkan hasil maksimal. Anggota Polres Lanny Jaya tersebut mengembuskan napas terakhir. 
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo, membenarkan
    kematian
    Tri Yudha.
    “Ia benar tadi pagi pukul 00.50 WIT,” kata Kabid Humas dalam pesan yang diterima Kompas.com, Kamis (12/12/2024).
    Benny menambahkan, jenazah Yudha telah dievakuasi dari RSUD Wamena ke RS Bhayangkara di Jayapura.
    “Jenazah sudah di RS Bhayangkara. Untuk pemakaman masih dikonfirmasi,” ucapnya.
    Sementara itu Aiptu Hidayat, rekan Yudha, masih mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis di RS Bhayangkara.
    “Masih dirawat,” ungkap Benny menjawab pertanyaan Kompas.com.
    Sebelumnya, Yudha dan Hidayat mengalami luka bacok, sementara seorang warga sipil bernama Bastam (43) mengalami luka tembak di Kabupaten Lanny Jaya pada Selasa (10/12/2024).
    Ketiga korban dilarikan ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis sebelum diterbangkan ke RS Bhayangkara Jayapura untuk perawatan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Cagub-Cawagub Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

    Daftar Cagub-Cawagub Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sejumlah gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 dari pasangan calon gubernur-wakil gubernur di sejumlah daerah.

    Dikutip dari situs resmi MK, hingga Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB, ada 15 permohonan sengketa pilgub yang diajukan. Sembilan permohonan didaftarkan secara daring, sedangkan enam permohonan didaftarkan secara langsung.

    Berikut ini daftar paslon yang mengajukan sengketa pilgub ke MK yang dirangkum CNNIndonesia.com.

    Aliong Mus-Sahril Thahir (Maluku Utara)

    Aliong Mus-Sahril Thahir menggugat hasil Pilgub Maluku Utara 2024 ke MK. Pasangan dengan perolehan suara terendah ini mendaftarkan gugatan mereka pada Selasa (10/12) pukul 22.55 WIB.

    Aliong-Sahril menunjuk Fadly S Tuanany, Abdullah H Kahar, dan Gafar S Tuanany sebagai kuasa hukum dalam gugatan bernomor APPP Nomor 248/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    KPU Malut menetapkan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilgub Malut 2024 dengan raihan 50,69 persen suara. Sementara itu, Aliong-Sahril hanya memperoleh 76.605 suara atau 11,01 persen.

    Edy Rahmayadi-Hasan Basri (Sumatera Utara)

    Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendaftarkan gugatan Pilgub Sumatera Utara 2024 ke MK pada Selasa (10/12) pukul 23.59 WIB.

    Edy-Hasan menunjuk Yance Aswin dan Abd Manan sebagai kuasa hukum dalam gugatan bernomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024 itu.

    Adapun KPU Sumut menetapkan Bobby Nasution dan Surya sebagai pemenang dengan raihan 3.645.611. Sementara Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala mendapatkan 2.009.311 suara.

    Darius Gewilom-Yusak Waluwo (Papua Selatan)

    Darius Gewilom-Yusak Waluwo kalah dari Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa di Pilgub Papua Selatan.

    Darius-Yusak hanya dapat 49.000 suara atau 18,31 persen, sedangkan Apolo Safanpo-Paskalis memperoleh 139.580 suara atau 51,65 persen.

    Gugatan mereka ke MK didaftarkan pada Selasa (10/12) pukul 22.57 WIB. Mereka menunjuk Yakub Putra Hasibuan hingga Firmanto Laksana sebagai kuasa hukum dalam gugatan bernomor 243/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Willy Midel Yoseph-Habib Ismail (Kalimantan Selatan)

    Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya menggugat hasil Pilgub Kalimantan Selatan 2024 ke MK pada Rabu (11/12) pukul 23.37 WIB.

    Mereka menunjuk Rahmadi G Lentam-Rengginaldo Sultan sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 272/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    KPU Kalsel menetapkan Muhidin-Hasnuryadi sebagai pemenang dengan raihan 1.629.456 suara.

    Erzaldi-Yuri (Bangka Belitung)

    Erzaldi Rosman Djohan-Yuri Kemal Fadhlullah menggugat hasil Pilgub Kepulauan Bangka Belitung ke MK pada Rabu (11/12) pukul 22.18 WIB.

    Mereka menunjuk Gamal Resmanto dan Raihan Hudiana sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 269/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    Sebelumnya, KPU Bangka Belitung menetapkan Hidayat Arsani-Hellyana menang dengan perolehan 299.951 suara. Mereka unggul sekitar 9.000 suara dari Erzaldi-Yuri.

    Risma-Gus Hans (Jawa Timur)

    Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke MK pada Rabu (11/12) malam pukul 22.34 WIB.

    Risma yang merupakan eks Menteri Sosial era Joko Widodo (Jokowi) itu memberikan kuasa kepada Ronny Talapessy dkk dalam permohonannya.

    Risma dan Hans kalah dari calon petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Pasangan calon usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu meraup 12,1 juta suara. Sementara Risma dan Hans yang diusung PDIP hanya memperoleh 6,7 juta suara.

    Andika-Hendi (Jawa Tengah)

    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilgub Jawa Tengah ke MK pada Rabu (11/12) pukul 22.13 WIB.

    Roy Jansen Siagian menjadi kuasa hukum yang ditunjuk Andika-Hendi dalam perkara nomor 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    KPU Jawa Tengah menetapkan paslon Ahmad Luthfi-Yasin Maimoen sebagai pemenang dengan perolehan 11.390.191 suara. Sementara Andika-Hendi mencatat raihan 7.870.084 suara.

    Isran Noor-Hadi Mulyadi (Kalimantan Timur)

    Isran Noor-Hadi Mulyadi menggugat hasil Pilgub Kalimantan Timur ke MK pada Rabu (11/12) pukul 21.57 WIB. Mereka menunjuk Jaenal M hingga Refly Harun sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 265/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    KPU Kaltim sebelumnya menetapkan Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai pemenangan dengan perolehan 55,7 persen suara sah. Sementara Isran-Hadi memperoleh 44,3 persen suara.

    Elly Langerbert-Hany Pajouw (Sulawesi Utara)

    Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw menggugat hasil Pilgub Sulawesi Utara ke MK, Rabu (11/12) pada pukul 21.56 WIB.

    Elly-Jouw menunjuk Denny Indrayana dkk sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 264/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    Sebelumnya, KPU Sulut menetapkan Yulius Selvanus Komaling-Victor Mailangkay menang Pilgub Sulut 2024. Mereka meraih 539.039 suara, mengalahkan Elly Lasut-Hanny Pajouw dan Steven Kandouw-Denny Tuejeh.

    Muhammad Kasuba-Basri (Maluku Utara)

    Muhammad Kasuba-Basri Salama menggugat hasil Pilgub Maluku Utara ke MK, Rabu (11/12) pada pukul 20.11 WIB.

    Kasuba-Basri menunjuk Zainuddin Paru dkk dalam perkara nomor 261/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    KPU Malut menetapkan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilgub Malut 2024. Mereka menang dengan raihan 50,69 persen suara.

    Danny Pomanto-Azhar (Sulawesi Selatan)

    Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad menggugat hasil Pilgub Sulawesi Selatan ke MK, Rabu (11/12) pada pukul 18.43 WIB.

    Mereka menunjuk Donal Fariz hingga Rasamala Aritonang sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    KPU Sulsel menetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi memperoleh 3.014.255 suara, sementara Danny-Azhar hanya meraih 1.629.000 suara.

    Husain-Asrul (Maluku Utara)

    Di Maluku Utara, Husain Alting Sjah-Asrul Arsyad Ichsan juga menggugat hasil Pilgub Maluku Utara 2024 ke MK. Gugatan mereka terdaftar Rabu (11/12) pukul 13.08 WIB.

    Mereka menunjuk Junaidi sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 254/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    KPU Malut sebelumnya menetapkan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai peraih suara terbanyak dengan raihan 50,69 persen suara.

    Tina Nur Alam-La Ode Taufik (Sulawesi Tenggara)

    Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan menggugat hasil Pilgub Sulawesi Tenggara 2024 ke MK, Rabu (11/12) pukul 10.58 WIB.

    Mereka menunjuk Sugihyarman Silondae sebagai kuasa hukum dalan perkara nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    Sebelumnya, KPU Sultra menetapkan Andi Sumangerukka (ASR)-Ir Hugua menang dengan perolehan 52 persen suara. Sementara Tina-La Ode Taufik memperoleh 308.373 suara atau 20,84 persen suara sah.

    (mab/tsa)

  • Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur mulai mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan catatan MK, sampai Kamis (12/12/2024), sebanyak 15 calon gubernur dan wakil gubernur mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca penetapan rekapitulasi suara Pilkada 2024. 

    Sengketa yang diajukan antara lain berasal dari Papua Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, jumlah sengketa untuk tingkat kabupaten atau kota masing-masing sebanyak 213 untuk sengketa pilkada kabupaten serta 47 senjata pemilihan wali kota. Total sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 275 gugatan. 

    Dalam catatan MK, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian para calon kepala daerah baik yang langsung melakukan gugatan maupun hanya berkonsultasi terkait perkara Pilkada 2024.

    Pertama, isu tentang pengerahan aparatur sipil negara alias ASN. Isu ini lazim ketika yang maju adalah petahana. Kedua, pelanggaran administratif dan pidana. Ketiga, terjadinya kerusakan yang mengakibatkan korban jiwa. 

    RIDO Tak Ajukan Gugatan?

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sampai Rabu (11/12/2024).

    Padahal, sebelumnya kubu Rido telah menyatakan bakal menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan mendaftarkan gugatannya pada hari Rabu kemarin.

    Wakil Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Adhinusa mengemukakan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa ke MK.

    Selanjutnya, dia menjelaskan jika hari ini semua bukti sudah terkumpul, maka langsung finalisasi dan dibawa ke Gedung MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    “Jadi hari ini ada beberapa penambahan barang bukti dan sedang finalisasi. Besok (Rabu) akan kami daftarkan gugatan ke MK,” tutur Adhinusa di Jakarta, Selasa (10/12).

    Namun hingga Rabu kemarin, kubu RIDO tidak kunjung mendaftarkan gugatannya.

    Dilihat di situs pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 milik Mahkamah Konstitusi Kamis (12/12/2024) pukul 05.53 WIB, pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh KIM Plus dan diendorse oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo itu, belum tercatat dalam daftar pengajuan permohonan sengketa Pilkada. 

    Sekadar catatan, MK telah memberikan kesempatan kepada calon kepala daerah atau calon gubernur yang kalah dalam rekapitulasi suara di KPU selama 3 hari.

    Itu artinya, jika proses penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 terjadi pada tanggal 8 Desember 2024, seharusnya sampai pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, berkas permohonan gugatan sudah didaftarkan ke MK. 

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya. 

    Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%). 

    Andika Perkasa – Edy Rahmayadi 

    Di sisi lain, sejumlah pasangan calon gubernur yang diusung PDIP mulai dari pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Tri Rismaharini-Gus Hans, hingga Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah mengajukan gugatan ke MK.

    Andika Hendi telah mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pihak termohonnya adalah KPU Provinsi Jateng.

    Berdasarkan informasi resmi MK, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendi tersebut telah mendaftarkan gugatan sengketa ke MK pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 pukul 22.13 WIB malam ini secara daring.

    Paslon Andika Perkasa dan Hendi juga telah menyiapkan satu orang ketua tim pemohon gugatan sengketa Pilkada untuk bersidang nanti yaitu Roy Jansen Siagian. 

    Seperti diketahui, KPU Jawa Tengah telah menetapkan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 beberapa waktu lalu.

    KPU menetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) sebagai peraih suara terbanyak dengan rincian paslon 01 Andika-Hendi meraih 7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 02, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara.

  • Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK

    Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dipastikan tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang sama juga berlaku pada nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Pantauan Beritasatu.com di laman web resmi MK, tak ada satu pun gugatan yang tercatat atas nama kedua paslon tersebut. Hingga batas waktu yang ditetapkan pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB juga tidak terlihat kedua paslon tersebut.

    Merujuk Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan. Diketahui, KPU Provinsi Jakarta telah menetapkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (8/12/2024).

    Dari laman Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, total gugatan sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan ke MK hingga Kamis pukul 00.15 WIB sebanyak 15 permohonan.

    Perinciannya, permohonan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

    Kemudian, ada tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

    Sementara itu, 212 permohonan didaftarkan menyoal sengketa hasil pemilihan bupati dan 47 permohonan terkait pemilihan wali kota. Dengan begitu, total gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga Kamis dini hari mencapai 274 permohonan.

    Sebelumnya, Minggu (8/12/2024), KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono-Rano meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40% dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53%.

  • Urat Nadi Virtual Energi Indonesia Menjaga Pasokan

    Urat Nadi Virtual Energi Indonesia Menjaga Pasokan

    Jakarta: PT Pertamina International Shipping (PIS), terus memperkuat peran mendukung ketahanan energi nasional melalui sepak terjangnya di sepanjang 2024. Peran PIS dalam mendukung ketahanan energi nasional ini sejalan dengan komitmen PT Pertamina (Persero) di usia barunya yang ke-67 dalam melakukan akselerasi pencapaian aspirasi Pertamina Group.
     
    Sebagai Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML), PIS konsisten memastikan kelancaran transportasi dan distribusi energi dari Sabang hingga Merauke. Hal ini tercermin dari jumlah angkutan energi sepanjang tahun yang telah mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG dengan lebih dari 20 ribu perjalanan laut.
     
    “Sebagai bagian dari Pertamina Group, kami hadir sebagai urat nadi virtual energi Indonesia menjaga pasokan energi supaya bisa tersalurkan ke berbagai penjuru Nusantara, supaya roda ekonomi bisa bergerak dengan lancar. Fokus ini juga selaras dengan akselerasi pencapaian visi Asta Cita, utamanya terkait swasembada energi. Saat ini, kami mengelola lebih dari 700 kapal yang beroperasi 24 jam setiap hari, memastikan kelancaran distribusi energi,” ujar CEO PIS Yoki Firnandi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
    Adapun dari 700 armada kapal tersebut, 300 di antaranya adalah tanker pengangkut energi dan petrokimia, dengan 102 unit merupakan kapal milik. Sementara, 400 unit merupakan kapal pendukung dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang memiliki peran strategis dalam pelayanan jasa marine di ratusan terminal Pertamina, memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal pengangkut energi.
     
    PIS memperkuat keandalan energi

    Tak hanya itu, PIS memperkuat rantai distribusi energi nasional melalui enam terminal energi yang tersebar di penjuru negeri di bawah PT Pertamina Energy Terminal (PET), yang menampung 922 ribu kiloliter BBM dan 284.500 metrik ton LPG.
     
    Salah satu terminal tersebut adalah LPG Terminal Tanjung Sekong di Banten yang menopang sekitar 40 persen kebutuhan LPG nasional. Terminal ini juga dilengkapi teknologi canggih seperti Terminal Automation System dan Digital Integrated Operation System (DIOS) untuk meningkatkan efisiensi operasi.
     

    Ilustrasi. Foto: dok PIS
     
     

     
    PIS juga memperkuat keandalan dalam mengantarkan energi dengan menambah sejumlah 11 armada tanker. Di mana, sebagian besar tanker berupa Very Large Gas Carrier (VLGC), yang merupakan kapal gas raksasa ramah lingkungan dan menjadi simbol dukungan PIS dalam akselerasi transisi energi demi menuju Net Zero 2060. Keandalan dan capaian di dalam negeri, mendorong PIS untuk terus mengembangkan layar dan mengharumkan nama Pertamina di kancah mancanegara.
     
    Berkat strategi yang diusung, PIS kian mantap mengembangkan pasar terbukti dengan porsi pasar non-captive yang mencapai 19,2%. Mengharumkan nama baik Indonesia, kapal-kapal PIS kini telah melayani 65 rute global. Dengan tiga kantor perwakilan strategis di Singapura, Dubai, dan London. PIS juga menangkap peluang-peluang baru yang menjanjikan, terutama di kawasan Afrika, Eropa, dan negara-negara Baltik.
     
    Performa cemerlang juga diwujudkan oleh PIS dengan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar USD1,72 miliar pada semester I-2024, naik enam persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih mencapai USD280,9 juta, melonjak 103 persen dibandingkan 2023. Keberhasilan ini mencerminkan transformasi bisnis yang konsisten dan fokus perusahaan dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berketahanan energi.
     
    Diversifikasi bisnis juga menjadi inisiatif lain PIS, terutama terkait pengangkutan kargo hijau seperti LNG, LPG, dan petrokimia. Hingga 2024, kontribusi bisnis hijau mencapai 34 persen dari total pendapatan perusahaan, mencerminkan komitmen PIS terhadap keberlanjutan.
     
    “Inisiatif yang kami laksanakan sejauh ini berhasil membawa PIS mereduksi 41,4 kiloton CO2e hingga Oktober 2024, dari target 29 kiloton CO2e sepanjang tahun ini. Kami akan terus memberikan kontribusi terbaik untuk mendorong akselerasi Pertamina Group dalam mendukung swasembada energi. Sekaligus menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia,” jelas Yoki.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Rendy Oky Saputra diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Divisi Teknis penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto ini dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan.

    Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024). Rendy dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan atau hingga terbit Surat Keterangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Yakni, surat bahwa yang bersangkutan bukan anggota maupun pengurus partai tersebut.

    DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Mojokerto atas nama Rendy Oky Saputra yang menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

    Nama Rendy terbukti masuk dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022 tentang susunan personalia Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara selama 30 hari kerja sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra bahwa teradu bukan merupakan pengurus (Sekretaris) PAC Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan menerbitkan SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu,” ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis.

    Sementara, Rendy Oki Saputra, saat dikonfirmasi mengungkapkan terkait keputusan dari DKKP harus dihormati, dan untuk kursi kekosongan sementara diisi oleh Wakil Divisi Teknis yaitu Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Mojokerto, Muslim Bukhori.

    “Putusannya seperti itu, nggih dijalani saja. Kita hormati keputusan DKPP dan sekarang tinggal menunggu surat dari KPU RI terkait hal tersebut. Surat KPU RI itu terkait saya berhenti sementara sejak dan sampai kapannya,” jelasnya.

    Selain Rendy Oky Saputra, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024) juga disidangkan tujuh perkara lainnya. Diantaranya dua putusan memberhentikan dua penyelenggara Pemilu yakni anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Yosias Ruamba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara Linda Wanombo. [tin/but]

  • Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mencari cara supaya pemekaran wilayah di Papua tak timbulkan kecemburuan di wilayah lain.

    “Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang tampaknya alternatifnya dimekarkan,” kata Mahfud di kantornya usai rapat paripuna menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (31/10/2019).

    Dia mengatakan, moratorium pemekaran wilayah memang tengah diberlakukan saat ini. Tapi, lain cerita untuk pemekaran wilayah Papua. Sebab, pemekaran ini secara politis, ekonomis, dan administratif memang diperlukan oleh Papua.

    “Secara umum ada moratorium. Tapi untuk Papua itu, baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran,” ungkapnya.

    Sebagai menteri koordinator, Mahfud mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemekaran tersebut. Sebab, nantinya, pihak Kemendagri yang mengurusi pemekaran wilayah Papua tersebut.

    “Ya itu kan penjurunya di Mendagri. Mendagri melakukan itu, kita enggak boleh intervensi,” tegasnya.

    Mahfud MD ditemui wartawan di Kemenkopolhukam (Tsa Tsia/VOI)

    Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.

    Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.

    “Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).

    “Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Setelah Jokowi bilang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan nantinya bakal ada dua provinsi baru di Papua. Hanya saja, pemerintah tengah memetakan masyarakat di wilayah tersebut agar asimilasi berjalan baik.

    “Mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah harus dianalisis dulu dilihat petanya,” jelas Mahfud di Jakarta, Selasa (29/10).

    Selain itu, pemerintah juga akan mencari cara agar masyarakat yang tinggal di gunung dengan masyarakat yang tinggal di pantai dapat berasimilasi. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.