Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kecewa Hasil CPNS, Peserta Seleksi Bakar Kantor BKD Boven Digoel Papua

    Kecewa Hasil CPNS, Peserta Seleksi Bakar Kantor BKD Boven Digoel Papua

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membakar Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boven Digoel, Papua.

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan aksi pembakaran itu terjadi pada Rabu (11/12) kemarin, sekitar pukul 12.30 WIT.

    Benny menjelaskan insiden pembakaran itu berawal ketika 20 orang massa aksi melakukan unjuk rasa di Kantor BKD Boven Digoel. Dalam orasinya, kata dia, mereka menolak hasil seleksi CPNS yang telah diumumkan BKD.

    “Massa berdemo diduga dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang baru saja diumumkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12).

    Benny mengatakan aksi unjuk rasa itu kemudian meningkat hingga berujung perusakan dan pembakaran Kantor BKD oleh massa yang tidak terima.

    Dalam waktu singkat, ia menyebut, kobaran api menyebar hingga melahap seluruh bagian gedung dan menyebabkan kerusakan parah pada struktur bangunan.

    Pascakerusuhan tersebut, Benny mengatakan personel dari Polres Boven Digoel langsung menangkap sejumlah pelaku yang memprovokasi massa aksi.

    “Personel Polres Boven Digoel saat ini masih bersiaga guna mengantisipasi aksi susulan dan saat ini para pelaku dan provokator sudah diamankan di Polres Boven Digoel serta akan ditindak tegas,” tuturnya.

    “Kepolisian Polres Boven Digoel saat ini sedang bersiaga di depan kantor Bupati bersama Personel BKO Brimob untuk mengantisipasi dan terus berkoordinasi dengan Pihak Pemda untuk menenangkan massa,” imbuhnya.

    (tfq/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.

    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)

    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.

    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.

    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.

    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:

    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.

    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:

    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.

    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.

    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.

    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.

    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.

    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.
     
    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)
     
    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.
    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.
     
    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.
     
    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:
     
    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
     
    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
     
    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.
     
    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:
     
    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.
     
    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.
     
    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.
     
    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.
     
    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
     
    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.
     
    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.
     
    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Dua Bidan di Jogja Bisnis Jual Beli Bayi, Patok Harga Mulai dari Rp55 Juta

    Dua Bidan di Jogja Bisnis Jual Beli Bayi, Patok Harga Mulai dari Rp55 Juta

    ERA.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meringkus dua oknum bidan berinisial JE (44) dan DM (77) pelaku jual beli bayi melalui sebuah rumah bersalin di Kota Yogyakarta.

    “Para tersangka ini telah melakukan penjualan atau pun berkegiatan sejak tahun 2010,” kata Direktur Ditreskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi, dikutip Antara, Kamis (12/12/2024).

    Endriadi mengungkapkan bahwa dua tersangka menjual bayi dengan harga Rp55 juta hingga Rp65 juta untuk bayi perempuan dan Rp65 juta sampai Rp85 juta untuk bayi laki-laki dengan modus sebagai biaya persalinan.

    Terungkapnya kasus itu, kata dia, bermula dari sebuah informasi mengenai adanya dugaan penjualan atau perdagangan bayi di wilayah Kota Yogyakarta. Setelah diselidiki, polisi menemukan indikasi kesepakatan pembelian bayi perempuan pada 2 Desember 2024 senilai Rp55 juta dengan DP senilai Rp3 juta berdasarkan penelusuran dari nomor rekening tersangka.

    Selanjutnya, pada Rabu (4/12), sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Polda DIY meringkus dua pelaku penjualan bayi tersebut di salah satu rumah bersalin di Demakan Baru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

    “Setelah dilakukan penangkapan, kami menemukan seorang bayi perempuan dengan ciri-ciri jenis kelamin perempuan, panjangnya 52 cm, beratnya 3,7 kg, berkisar umur 1,5 bulan, dalam kondisi baik dan sehat,” jelasnya.

    Bayi beserta dua tersangka kemudian diamankan untuk pemeriksaan di Ditreskrimum Polda DIY. Berdasarkan pemeriksaan, ujar Endriadi, JE diketahui pernah menjadi residivis pada 2020 dan telah divonis kurungan selama 10 bulan di Lapas Wirogunan, Yogyakarta.

    Pada 2024, tersangka kembali melakukan aksinya dengan beberapa kali menjual anak, diantaranya menjual seorang anak laki-laki di kawasan Bandung dan menjual anak perempuan di daerah Kota Yogyakarta. Dua tersangka itu melakukan aksinya dengan modus menerima penyerahan atau perawatan bayi lewat rumah bersalin tempat mereka praktik.

    “Rumah sakit atau pun tempat praktik mereka ini sudah tersebar, dan sudah terinformasi menerima dan merawat serta memelihara bayi,” katanya.

    Nantinya setiap pasangan yang tidak berkenan atau tidak mampu merawat bayinya, diminta mendatangi tempat praktik mereka tersebut untuk dititipkan dan dirawat oleh para tersangka. Keduanya kemudian mencari orang yang ingin mengadopsi bayi tersebut termasuk membantu calon pengadopsi mendapatkan akta kelahiran untuk bayi yang diadopsi secara ilegal.

    “Apabila ada pasangan atau pun orang yang akan merawat bayi tersebut, dilakukan transaksi penjualan,” imbuhnya.

    Berdasarkan data yang diperoleh Polda DIY kurun 2015 hingga saat tertangkap tangan pada 4 Desember 2024, dari praktik kedua tersangka tercatat sebanyak 66 bayi telah dijual terdiri atas 28 bayi laki-laki dan 36 bayi perempuan serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya.

    Dari dokumen serah terima atas bayi-bayi dari rumah bersalin tersebut diketahui bahwa bayi tersebut diadopsi oleh pihak-pihak dalam dan luar Kota Yogyakarta termasuk Surabaya, NTT, Bali, hingga Papua.

    “Terhadap dua tersangka ini, masih kami lakukan pemeriksaan, penyelidikan, untuk selanjutnya nanti kami selesaikan dan kami kirim ke kejaksaan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut,” ucap Endriadi.

    Atas perbuatannya, JE dan DM dijerat dengan Pasal 83 Unduang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta pasal 76F UU Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta.

  • Brigpol Tri Yudha, Anggota Polres Lanny Jaya yang Dibacok OTK Meninggal Dunia di RSUD Wamena – Halaman all

    Brigpol Tri Yudha, Anggota Polres Lanny Jaya yang Dibacok OTK Meninggal Dunia di RSUD Wamena – Halaman all

    Tri Yudha Argadianto dan Aiptu Hidayat dibacok di sekitaran Warung Bunda, Sebelah Jembatan Yogobak, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

    Tayang: Kamis, 12 Desember 2024 16:55 WIB

    Tribun-Papua.com/istimewa

    Personel Kepolisian Resor Lanny Jaya yang dibacok oleh orang tidak dikenal 

    Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

    TRIBUNNEWS.COM, TIMIKA – Brigpol Tri Yudha Argadianto, satu dari 2 anggota Polres Lanny Jaya Polda Papua yang dibacok orang tidak dikenal (OTK), Rabu (11/12/2024) kemarin meninggal dunia. 

    Tri Yuda meninggal dunia, Kamis, (12/12/2024).

    Tri Yudha Argadianto bersama rekannya Aiptu Hidayat dibacok di sekitaran Warung Bunda, Sebelah Jembatan Yogobak, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

    Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan namun nyawa Tri tidak bisa diselamatkan.

    Aiptu Hidayat yang mengalami luka bacok di bagian kepala belakang, masih dalam kondisi kritis.

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, Aiptu Hidayat mengalami luka bacok di bagian kepala belakang.

    “Brigpol Tri Yudha mengalami luka bacok di bagian kepala depan hingga hidung,” katanya.

    Brigpol Tri Yudha Argadianto meninggal dunia di RSUD Wamena sebelum akan dievakuasi ke RS Bhayangkara Jayapura, Kota Jayapura, Papua. 

    Bersamaan dengan pembacokan itu, seorang warga sipil bernama Mala, ditembak dengan senjata api oleh orang tidak dikenal.

    Akibatnya korban mengalami luka di perut kiri dan peluru tembus.

    Mala diketahui masih sadarkan diri. (*)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dua Polisi di Lanny Jaya Papua Terluka Parah Dibacok Orang Tak Dikenal

    Dua Polisi di Lanny Jaya Papua Terluka Parah Dibacok Orang Tak Dikenal

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dua anggota polisi di Polres Lanny Jaya, Papua, menjadi korban penyerangan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) hingga mengalami luka bacok, pada Selasa (11/12).

    Kabar penyerangan itu juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo. Benny menyebut aksi penyerangan terjadi saat korban Brigpol Tri Yudha Argadianto dan Aiptu Hidayat sedang beristirahat di sebuah kios.

    Benny mengatakan ketika itu pelaku penyerangan terlebih dahulu mendatangi korban Yudha dan merampas senjata api yang dibawa. Setelahnya pelaku bergeser dan menyerang korban Hidayat.

    “Pelaku melakukan aksinya dengan menyerang Brigpol Tri Yudha terlebih dahulu saat berada di kios sebelah Warung Bunda dan merampas senpi jenis HS miliknya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12).

    Aksi penyerangan itu, kata Benny, diketahui oleh saksi Brigpol Marthen yang sedang berada di dapur warung. Ia mengatakan saksi tersebut kemudian langsung membantu korban yang sudah tersungkur sehingga pelaku tidak berhasil merampas senjata api.

    “Kemudian pelaku melakukan tembakan 3 kali ke arah kios yang mengenai masyarakat sipil, namun pelaku berhasil melarikan diri. Brigpol Marthen langsung meminta bantuan ke Polres Lanny Jaya,” tuturnya.

    Akibat kejadian tersebut, Benny menyebut Aiptu Hidayat mengalami luka bacok di kepala belakang dan Brigpol Tri Yudha mengalami luka bacok di bagian kepala depan hingga hidung.

    Selain itu, ia mengatakan terdapat satu warga sipil yang juga terkena tembakan pelaku pada bagian perut kiri hingga tembus ke belakang.

    “Ketiganya telah dievakuasi ke RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya guna mendapatkan perawatan medis akan dirujuk ke RS Bhayangkara di Kotaraja,” tuturnya.

    (tfq/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025

    Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pupuk bersubsidi mulai tersedia pada 1 Januari 2025 untuk musim tanam pertama tahun depan (MT I/2025).

    Amran menyampaikan, pupuk bersubsidi tersebut akan didistribusikan secara merata dari Sabang sampai Merauke.

    “Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari. Sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

    Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga akan menyalurkan alat mesin pertanian. Pengiriman alat-alat tersebut akan dilakukan mulai Januari 2025.

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi sebelumnya telah memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi.

    “Insya Allah, mulai Januari 2025 pupuk dapat langsung dimanfaatkan oleh petani,” kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Sesuai arahan Kementan, Perseroan telah menyesuaikan sistem dan proses bisnis kami sesuai arahan dari Kementan. Rahmat meyakini, Peraturan Presiden baru terkait distribusi pupuk subsidi nanti dapat diimplementasikan dengan baik.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk subsidi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyampaikan, aturan distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan belasan kementerian dan 145 regulasi kini telah diringkas secara bertahap. 

    “Prinsipnya, pupuk harus mudah diakses oleh petani tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ungkap Sudaryono.

    Adapun, alokasi pupuk nasional untuk tahun 2025 telah ditetapkan melalui Kepmentan No. 644/2024 dan telah diinformasikan kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia. 

    “Dengan terbitnya Kepmentan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah disiapkan, pupuk subsidi akan didistribusikan tepat waktu hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.

    Dia optimistis, produktivitas pertanian nasional akan meningkat dengan mekanisme distribusi yang lebih sederhana.

     “Pupuk yang tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan semangat petani, produksi nasional naik, dan target swasembada pangan bisa tercapai secepat-cepatnya,” pungkasnya.

  • Megawati Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Megawati Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan dukungannya terhadap salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia memberikan beberapa catatan penting terkait implementasi program tersebut.

    “Katanya mau kasih makanan (bergizi) gratis, setuju saya, beneran,” ujar Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam peluncuran dan diskusi kuku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski mendukung, Presiden ke-5 Indonesia ini menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi yang dinilai kurang memadai untuk menyediakan makanan bergizi, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok seperti bawang dan cabai.

    Ia menambahkan, saran tersebut perlu dipertimbangkan agar kualitas makanan yang diberikan melalui program makan bergizi gratis (MBG) dapat benar-benar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan anggaran Rp10.000 per porsi merupakan rata-rata hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

    Program makan bergizi gratis mendapatkan alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 71 triliun yang sudah disahkan dalam APBN. Pada Desember 2024, program ini menjalani uji coba nasional di 150 titik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lainnya. Hasil uji coba akan menjadi dasar penetapan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

  • Mahkamah Konstitusi Terima 277 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Mahkamah Konstitusi Terima 277 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 277 gugatan sengketa pilkada serentak 2024 per hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

    Rinciannya, 15 gugatan sengketa pilkada berasal dari pemilihan gubernur provinsi di antaranya provinsi Papua Selatan sebanyak 3 gugatan, kemudian dari provinsi Maluku Utara sebanyak 3 gugatan.

    Kemudian, gugatan juga berasal provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara.

    Sementara itu, gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan yaitu sebanyak 215 gugatan, lalu gugatan untuk pemilihan wali kota yang masuk ke MK ada sebanyak 47 gugatan.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK. 

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat masih ada enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025. Aturan itu merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan berdasarkan monitoring yang dilakukan hingga Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB, sebanyak enam provinsi belum mengumumkan UMP sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

    Keenam provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu sebanyak 17 provinsi juga tercatat belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Di antaranya Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan.

    Lalu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Indah menyebut Kemnaker sangat mengapresiasi kerja keras para gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan UMP dan UMSP 2025.

    “Selanjutnya kami harap seluruh pihak tersebut dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada, UMSK 2025,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen rata bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/sfr)

  • Tak Gugat ke MK Usai Dihajar Pramono-Rano di Jakarta, RIDO Cuma Gertak Sambal?

    Tak Gugat ke MK Usai Dihajar Pramono-Rano di Jakarta, RIDO Cuma Gertak Sambal?

    ERA.id – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 3 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tak menguggat hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Padahal, dalam beberapa hari terakhir, Ridwan Kamil bersama kawan koalisinya sangat getol mengembuskan isu bahwa mereka akan melayangkan gugatan ke MK usai hasrat besarnya untuk berkuasa di Jakarta ditebas anak asuh PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno.

    Berdasarkan pantauan di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, RK-Suswono dan Dharma-Kun tidak hadir. Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.

    Bila merujuk Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

    Diketahui bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh sebab itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK adalah Rabu (11/12) pukul 23.59.

    Dilihat dari laman Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, total gugatan sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan ke MK hingga Kamis pukul 00.15 WIB sebanyak 15 permohonan.

    Jumlah itu terdiri dari masing-masing satu permohonan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

    Kemudian, ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

    Sementara itu, sebanyak 212 permohonan didaftarkan menyoal sengketa hasil pemilihan bupati dan 47 permohonan terkait pemilihan wali kota. Dengan begitu, total gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga Kamis dini hari mencapai 274 permohonan.

    Sebelumnya, Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.