provinsi: PAPUA

8 Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit? Nasional

Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan agar Papua ditanami sawit saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Dan juga nanti kita berharap di daerah
Papua
pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM,” kata Prabowo, Selasa.
Mengapa demikian?
Menurut Prabowo, rencana itu merupakan salah satu cara Indonesia mencapai
swasembada energi
dalam lima tahun ke depan, selain swasembada pangan.
Dia berharap, setiap daerah di Indonesia nantinya akan mampu swasembada energi.
Terlebih, Papua memiliki sumber daya energi yang baik.
Ia ingin Papua menikmati sumber dayanya yang melimpah, namun tetap dengan perencanaan yang ketat.
“Jadi kita berharap tiap daerah nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ucap Prabowo.
Selain sawit, Kepala Negara ingin Papua ditanami beragam jenis tumbuhan yang dapat diekstraksi untuk kepentingan swasembada energi.
Salah satunya, tebu yang mampu menghasilkan etanol.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” jelas Prabowo.
Begitu pun mengubah pemanfaatan energi berbahan bakar fosil dengan tenaga surya atau tenaga air yang tersedia di daerah masing-masing.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyebut, pemanfaatan tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Juga tenaga hidro, sekarang ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah,” beber dia.
Prabowo beranggapan, negara dapat menghemat ratusan triliun untuk subsidi energi yang keluar setiap tahun.
Pasalnya, Indonesia tidak akan lagi mengimpor BBM dari luar negeri, jika swasembada energi tercapai.
“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa
tanam kelapa sawit
, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ungkap Prabowo.
Sejauh ini, lanjut Prabowo, impor BBM Indonesia dari luar negeri mencapai Rp 520 triliun.
Ia kemudian membayangkan jumlah penghematan yang dapat dilakukan, jika saja Indonesia mampu memotong kebutuhan impor BBM setengahnya.
“Berarti ada Rp 250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp 500 triliun. Rp 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan Rp 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya, kita coba bayangkan, kita negara kaya apa? Ini bisa kita lakukan,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 10:30
3 Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia Nasional

Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan makmur.
Bahkan, banyak pihak yang memprediksi bahwa
Indonesia
akan menjadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia dalam 10-20 tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan kepada
kepala daerah se-Papua
, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
“Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam pengarahannya, Selasa.
Indonesia saat ini, kata Prabowo, merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.
Prabowo pun mengutip data International Monetary Fund (IMF), yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai USD 4,66 triliun atau setara Rp 76,3 kuadriliun.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.
Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan pengelolaannya.
“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” ujar Prabowo.
Lanjutnya, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.
“Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana,” tegas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 09:20
Prabowo Dorong Lumbung Pangan Berlapis hingga Tingkat Desa

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun ketahanan pangan dari tingkat paling dasar, mulai darii desa, hingga skala nasional. Presiden mendorong pembentukan lumbung pangan berlapis sebagai kunci keberlangsungan dan kemandirian bangsa.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Kepala negara menekankan bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri, mulai dari desa hingga provinsi.

“Desa itu harus bisa bertahan, kecamatan itu harus bisa bertahan, kabupaten itu harus bisa bertahan. Kita harus ada lumbung desa, lumbung kecamatan, lumbung kabupaten, lumbung provinsi, dan juga lumbung-lumbung nasional,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah pusat akan membantu agar setiap kabupaten dapat mencapai swasembada pangan. Langkah tersebut telah mulai dijalankan oleh Kementerian Pertanian melalui pembukaan berbagai sumber pangan di daerah.

“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah, kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia menyebabkan ketergantungan antarwilayah menjadi tidak efisien akibat tingginya biaya logistik. Kondisi tersebut membuat harga pangan melonjak tajam di daerah tertentu.

“Satu ongkos logistik itu terlalu besar. Beras yang produksinya di satu daerah mungkin Rp8.000 atau Rp9.000, tetapi di suatu provinsi bisa Rp25.000 karena faktor komunikasi dan logistik,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa setiap daerah harus mengejar swasembada pangan sesuai dengan potensi lokal masing-masing, baik melalui sawah padi, kebun jagung, sagu, maupun singkong.

“Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, atau kebun-kebun jagung, atau sagu, atau singkong,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh pihak belajar dari kearifan nenek moyang dalam menghadapi siklus alam dan krisis pangan.

“Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai sebuah bangsa. Belajar saja dari nenek moyang kita, kenapa dulu ada lumbung desa. Kita harus siap untuk kemungkinan paling jelek,” tegas Prabowo.

Dia menutup dengan mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi masa sulit, sebagaimana pelajaran sejarah dan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran agama.

“Pada saat tujuh tahun baik kita persiapan, nanti ada tujuh tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik,” pungkas Prabowo.

17/12/2025 08:35
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Otsus untuk Jalan-jalan ke Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, termasuk meminta gubernur dan bupati seluruh daerah tidak menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.

Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Dalam forum tersebut, Presiden berdialog langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi dan rencana anggaran dana otsus.

“Dana otorita khusus (otsus) yang tahun ini belum dicairkan ya, Menkeu?” tanya Presiden Prabowo.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seluruh dana otsus tahun berjalan telah disalurkan dengan total mencapai Rp12,696 triliun.

Saat ditegaskan kembali oleh Presiden Ke-8 RI itu apakah dana tersebut untuk tahun ini, Purbaya mengangguk membenarkan. Kepala negara kemudian menanyakan besaran dana otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dana otsus tahun depan agak turun, Pak. Di anggaran 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Purbaya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana otsus tahun ini dan tahun depan harus dikelola secara bertanggung jawab. Purbaya memastikan bahwa dana otsus tahun berjalan telah dicairkan sepenuhnya ke daerah.

“Catatan kami yang tahun ini sudah dicairkan, yang Rp12 triliun lebih,” kata Purbaya.

Mendengar hal tersebut, Prabowo menekankan agar seluruh kepala daerah memanfaatkan dana otsus secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

“Tapi saya minta benar-benar para gubernur, para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat daerah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujarnya.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turut melakukan pengawasan, sekaligus mengingatkan kepala daerah agar lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing.

“Nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menambahkan, pemerintah pusat dan komite percepatan siap mendukung daerah melalui berbagai program pembangunan.

“Komite membantu, para menteri siap, program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.

17/12/2025 08:26
Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

17/12/2025 07:53
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua berjumlah 2.500 unit sudah berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan makan bergizi bagi anak-anak hingga ibu hamil di Papua.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Kepala negara menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki dampak anggaran yang besar karena menyasar seluruh anak, mulai dari usia dini hingga lulusan SMA, termasuk ibu hamil.

“MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menanyakan progres pembangunan SPPG kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menjawab, hingga saat ini telah berdiri 179 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebarannya mencakup 65 unit di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.

Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menanyakan target total SPPG di Papua. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 SPPG, termasuk wilayah terpencil, dengan total penerima manfaat sekitar 750 ribu orang.

“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat. Kalau 750 ribu itu kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun, Pak, uang Badan Gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan, Pak, indeks kemahalan,” jelas Dadan.

Prabowo pun memastikan kembali capaian saat ini dan target ke depan. Dadan menyebutkan, dengan dukungan investor, pembangunan SPPG di Papua ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua. Yang mendaftar di pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya nanti kurang lebih sekitar 300-an investor yang akan membangun di sana,” kata Dadan.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan memahami tantangan kondisi geografis Papua, namun tetap menekankan pentingnya target yang jelas.

Presiden menutup dengan menegaskan bahwa seluruh SPPG di Papua harus sudah bekerja dan berproduksi penuh pada peringatan Hari Kemerdekaan 2026.

“Anda katakan Maret, itu sangat bagus, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah. Kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tegas Prabowo.

17/12/2025 07:18
Prabowo Janji 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Akan Dipulihkan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di wilayah Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor sekaligus mendorong strategi swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan di tiga provinsi Sumatra.

“Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar.

“Kita akan kembalikan segera, tetapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar,” ujarnya.

Prabowo menyebutkan, pada tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan penyiapan sawah baru seluas sekitar 225.000 hektare. Program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus akan kita siapkan tahun-tahun yang akan mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan perubahan strategi pembangunan pangan nasional, dengan menempatkan swasembada pangan di tingkat kabupaten sebagai tujuan utama.

“Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah akan mencari solusi khusus bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit, termasuk wilayah pegunungan, dengan menyesuaikan jenis benih dan sumber pangan.

“Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Mungkin di pegunungan butuh perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein,” pungkas Prabowo.

17/12/2025 06:39
Purbaya Akui Ada Kementerian Lambat Serap Anggaran, Pengembalian APBN Bertambah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN.

Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja yang memiliki serapan anggaran rendah karena proses audit belum rampung.

“Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jumlah kementerian dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit.

“Sedikit kok,” katanya.

Purbaya menjelaskan, evaluasi penyerapan anggaran masih terus berjalan hingga akhir tahun, sehingga angka final belum dapat dipastikan.

Menurutnya, masih ada kemungkinan terjadi tambahan realisasi belanja dalam sisa waktu yang ada.

“Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan. Audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 Desember kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang telah dikembalikan ke kas negara, Purbaya menyebut nilainya kemungkinan bertambah dari yang sebelumnya disampaikan.

“Tambah lagi sedikit mungkin,” ujarnya, merujuk pada pernyataannya sebelumnya yang menyebut angka pengembalian mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Pemerintah akan menunggu hasil audit akhir tahun untuk memastikan total serapan anggaran kementerian/lembaga serta besaran sisa anggaran yang dikembalikan ke negara.

17/12/2025 06:38
Kabar 700.000 Anak Papua Tidak Sekolah Sampai ke Prabowo, Mendagri Diminta Cek

Kabar 700.000 Anak Papua Tidak Sekolah Sampai ke Prabowo, Mendagri Diminta Cek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700.000 anak Papua tidak bersekolah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian
mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Mengenai masalah informasi 700.000 tadi,
anak Papua
yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai mengikuti rapat bersama Prabowo dan kepala daerah se-Papua.
Prabowo pun memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
“Nah kita harus
cross-check
dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita
cross-check
dulu benar nggak,” ucap Tito.
Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan
pendidikan
.
“Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita
cross-check
dulu,” lanjut dia.
Senada dengan Tito, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, mengungkap arahan Prabowo soal informasi tersebut.
Dalam rapat bersama kepala daerah se-Papua dan KEPP OKP, Prabowo meminta agar laporan tersebut segera ditangani.
“Arahan beliau (Prabowo) langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 06:27
Libur Nataru, Jumlah Penumpang di Bandara Sentani Jayapura Diprediksi Capai 590.652 Orang Regional 17 Desember 2025

Libur Nataru, Jumlah Penumpang di Bandara Sentani Jayapura Diprediksi Capai 590.652 Orang
Tim Redaksi
SENTANI, KOMPAS.com
– PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sentani mulai melakukan persiapan untuk melayani perjalanan udara pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim, mengatakan, jumlah penumpang pada periode posko Natal dan Tahun Baru diperkirakan naik sebesar 1,51 persen dibanding tahun 2024.
“Pada periode
Nataru
di Bandara Internasional Sentani selama 21 hari ini, kami memperkirakan pergerakan penumpang mencapai sekitar 590.652 penumpang,” ungkap I Nyoman Noer Rohim.
Puncak arus mudik Nataru memprediksi akan terjadi pada Minggu 21 Desember 2025.
“Untuk puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025 dan puncak arus kedatangan terjadi pada 3 Januari 2026,” katanya.
Berbagai persiapan telah dilakukan, yakni dengan mendirikan Posko Terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kesiapan infrastruktur, fasilitas dan personel yang disiagakan secara optimal guna mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan pada
peak season
akhir tahun ini.
Noer Rohim mengatakan, posko Nataru Bandara Internasional Sentani akan beroperasi selama 21 hari untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan di bandara berjalan optimal dan mematuhi regulasi di tengah
peak season
akhir tahun.
“Posko terpadu sudah kita dirikan tanggal 15 kemarin dan ini menjadi penanda dimulainya kesiapan penuh
Bandara Sentani
dalam melayani perjalanan udara masyarakat pada periode libur akhir tahun. Fokus kami adalah Melayani sepenuh hati kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman dan berkesan,” kata General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim pada Rabu (17/12/2025).
Noer Rohim menyebut, posko ini juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara.
“Sinergi antara InJourney Airports sebagai operator bandara, regulator, maskapai penerbangan, operator
ground handling
, serta instansi terkait lainnya diperkuat melalui posko ini guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang,” jelas Noer Rohim.
“Begitu juga infrastruktur sisi udara yakni
runway
,
taxiway
, apron hingga sistem kelistrikan dan fasilitas drainase dipastikan dalam kondisi baik untuk melayani penerbangan,” tambahnya.
Selain itu, kata Noer Rohim, posko juga menyediakan data lalu lintas penerbangan secara
real-time
untuk menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan operasional bandara berjalan lancar.
“Tren lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang pesawat dipantau setiap hari melalui posko, dimana data ini menjadi dasar dalam mengoptimalkan fasilitas, personel dan infrastruktur bandara untuk kelancaran operasional bandara,” katanya.
Untuk diketahui, Posko Natal dan Tahun Baru Bandara Internasional Sentani melibatkan ratusan personel lintas instansi, seperti TNI, Polri, Otoritas Bandara Wilayah X, Perum LPPNPI, BMKG, para Pimpinan Airlines; Ground Handling dan CIQ dan perwakilan Basarnas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 06:22