Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Sosok Bidan Viral Jual 66 Bayi di Yogyakarta, Beraksi Sejak 2010 di Klinik, Cukup Terkenal di Desa

    Sosok Bidan Viral Jual 66 Bayi di Yogyakarta, Beraksi Sejak 2010 di Klinik, Cukup Terkenal di Desa

    TRIBUNJATIM.COM – Terungkap sosok bidan tersangka penjual 66 bayi di Yogyakarta.

    Aksi tersebut dilakukannya sejak tahun 2010 di sebuah klinik bersalin.

    Dua bidan di Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berinisial DM (77) dan JE (44) ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Mereka menerima bayi dari sejumlah pasangan di luar nikah dan menjualnya melalui media sosial.

    DM merupakan pemilik klinik bersalin, sedangkan JE karyawannya.

    Salah satu warga yang tinggal di dekat klinik, Rio (24), mengatakan klinik milik DM sudah beroperasi lama.

    Rio mengaku kaget saat petugas kepolisian membongkar praktik perdagangan bayi di klinik tersebut.

    “Saya malah baru tahu. Klinik itu sudah lama sekali, sejak saya kecil sudah ada.” 

    “Pokoknya, cuma tempat kelahiran aja,” bebernya, Jumat (13/12/2024). 

    Rio menambahkan DM sempat menjadi ketua RW dan sosoknya cukup terkenal di desa.

    “Dulu pas saya SMA sempat jadi ketua RW, saya berurusan (dengan tersangka) pas ngurus KTP,” imbuhnya.

    Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, menyatakan modus yang dipakai kedua tersangka yakni merawat bayi dari orang tua yang tidak menghendaki memiliki anak.

    “Modusnya mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan,” terangnya.

    Kedua tersangka telah menjual 66 bayi sejak 2010 lalu dengan rincian 28 bayi laki-laki, 36 bayi perempuan dan 2 bayi yang tak diberi keterangan jenis kelaminnya.

    Kombes Pol FX Endriadi, mengatakan jumlah bayi yang dijual tercatat di buku transaksi.

    “Didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010.”

    “Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut, telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024), dikutip dari TribunJogja.com.

    Kedua tersangka telah menjual 66 bayi sejak 2010 lalu. (Tribunnews.com)

    Ia menambahkan kedua tersangka menjual bayi dengan harga berbeda-beda tergantung jenis kelamin.

    “Data terakhir yang disepakati untuk bayi perempuan Rp55 juta dan bayi laki-laki Rp60 sampai Rp65 juta,” sambungnya.

    Pada tahun 2024, tercatat ada bayi yang dijual ke Bandung dan Yogyakarta.

    Proses penyelidikan kasus penjualan bayi masih dilakukan termasuk mendalami peran tersangka yang berstatus residivis.

    “Kami masih melakukan proses pemeriksaan pendalaman terhadap perkara ini,” tuturnya.

    Akibat perbuatannya. kedua tersangka dapat dijerat Pasal 83 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76F Perlindungan Anak dengan hukuman paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Nugroho Arianto, mengatakan pembeli berasal dari berbagai daerah mulai Yogyakarta hingga Papua.

    “Dalam dan luar Kota Yogyakarta termasuk ke berbagai daerah seperti Papua, NTT, Bali, Surabaya dan lain-lain,” tukasnya.

    Pekerja Dinsos Kota Yogyakarta, Muhammad Isnan Prasetyo, menegaskan proses adopsi bayi memerlukan proses yang cukup panjang sesuai aturan yang berlaku.

    “Pengangkatan anak ini sangat seksi kepada masyarakat karena banyak yang melaporkan dan mendaftarkan di kami.”

    “Kalau dulu belum ada izin, saat ini sudah ada ketentuannya maka harus diproses secara legal,” tegasnya.

    Ia menjelaskan proses adopsi melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Dinsos hingga sejumlah lembaga terkait.

    “Kami gratis tidak dipungut biaya, bisa terbuka, transparansi dan kami melibatkan beberapa pihak dari tokoh masyarakat, tokoh wilayah, dan beberapa stakeholder dari dinas dukcapil,” pungkasnya.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan wilayah Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali menjadi daerah yang tidak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Dia juga mengemukakan, ada 281 permohonan gugatan sengketa hasil PHP yang sudah masuk ke MK berdasarkan data per hari ini pukul 13:00 WIB.

    “Jadi totalnya 281 permohonan. Minus Jakarta, DIY, dan Bali tanpa permohonan. Jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” ujar Komisoner KPU RI tersebut.

    Adapun, Iffa merincikan bahwa 281 permohonan PHP itu terdiri atas beberapa permohonan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

    “Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 217 permohonan, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 48 permohonan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia merincikan bahwa 16 permohonan untuk Pilgub ini terdiri dari beberapa daerah, ada yang menggugat sebanyak satu permohonan dan ada juga yang sampai tiga permohonan.

    “Sumatera Utara 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 3, Papua Selatan 3, dan Papua Barat Daya 1,” sebut Iffa.

    Untuk itu, Iffa mengatakan pihaknya telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

    Nantinya, ujar Iffa, keputusan ini akan menjadi pedoman atau panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan. Dimulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan, hingga akhirnya berkonsultasi dengan KPU RI.

    “Dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan stay di Hotel Borobudur. Ada tim umum untuk menerima konsultasi dari kawan-kawan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

  • Pemerintah Usulkan 44.000 Nama Napi ke Prabowo untuk Diberi Amnesti

    Pemerintah Usulkan 44.000 Nama Napi ke Prabowo untuk Diberi Amnesti

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan sebanyak 44.000 nama napi ke Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan pengampunan atau amnesti.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan siapa saja terpidana yang akan memeroleh amnesti. Nama-nama itu diakui belum dikantongi oleh pemerintah lantaran masih dalam tahap klasifikasi tindak pidana yang akan diberikan amnesti. 

    “Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas [Imigrasi dan Pemasyarakatan],” ujar Supratman usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Tujuan rencana pemberian amnesti, terang Supratman, di antaranya untuk mengurangi kondisi overload dari kapasitas lapas serta pertimbangan kemanusiaan. 

    Beberapa kasus pidana yang rencananya bakal diberikan amnesti oleh Presiden ke-8 RI itu yakni seperti kasus-kasus penghinaan terhadap kepala negara serta kasus-kasus pelanggaran UU ITE.  

    Kemudian, Prabowo juga berencana untuk memberikan amnesti kepada terpidana yang sakit berkepanjangan seperti mengidap AIDS serta menderita gangguan jiwa.  

    “Termasuk HIV itu ada kurang lebih 1.000 sekian orang. Itu juga diminta untuk diberikan amnesti,” kata Supratman. 

    Tidak hanya itu, dia mengungkap Prabowo berencana untuk memberikan amnesti kepada terpidana kasus-kasus berkaitan dengan Papua. Supratman menyebut ada kurang lebih 18 orang terpidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapatkan amnesti. 

    Lalu, lanjut politisi Partai Gerindra itu, terpidana kasus narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasj juga diminta untuk diberikan amnesti oleh Presiden. 

    Dari jumlah yang sudah disebut, Supratman mengaku belum ada angka pasti berapa total terpidana yang akan mendapatkan pengampunan dari Presiden. Namun, dia memperkirakan sekitar 44.000 orang tengah didiskusikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    “Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas, yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis orangnya berapa,” ungkap mantan Ketua Bales DPR itu. 

    Adapun tahapan selanjutnya, terang Supratman, pemerintah akan meminta pertimbangan dari DPR. Dia hany memastikan bahwa secara prinsip Prabowo menyetujui rencana pemberian amnesti itu.

  • Genbest Talk Dorong Anak Muda Kota Sorong Kompak Lawan Stunting

    Genbest Talk Dorong Anak Muda Kota Sorong Kompak Lawan Stunting

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Genbest Talk kembali hadir di tengah anak-anak muda dan mengajak mereka untuk kompak bersama melawan stunting. Dengan menghadirkan tokoh nasional, pejabat daerah, hingga pakar kesehatan, Genbest Talk menekankan pentingnya peran anak muda sebagai penggerak perubahan menuju generasi emas 2045.

    Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Bambang Dwi Anggono, dalam pembukaan acara, menekankan bahwa generasi muda menjadi kunci dalam membangun masa depan bangsa

    “Generasi muda yang nantinya bisa mengubah nasib suatu bangsa, maka dari itu putus semua hal yang negatif di generasi kalian. Hal-hal yang tidak kalian sukai dalam kehidupan di lingkungan kalian, putus di kalian dan jangan pernah dilakukan lagi,” ujar Bambang saat membuka Genbest Takk di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (12/12).

    Karena itu, Bambang menilai, kesadaran generasi muda untuk hal-hal positif perlu dilakukan sejak dini. Salah satunya terus menyuarakan perihal stunting kepada masyarakat luas, agar permasalahan stunting tersebut dapat diputus pada generasi sekarang.

    “Terutama yang perempuan, jangan ragu untuk meminum pil tambah darah, karena stunting tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan, tetapi juga disebabkan karena adanya kesadaran untuk sehat atau tidak,” ungkapnya.

    Bambang juga berharap agar para peserta yang hadir dapat memanfaatkan acara ini dengan sebaik mungkin.

    “Salah satu ciri-ciri generasi yang hebat adalah berani berbicara dan memanfaatkan kesempatan. Kalian punya kesempatan hadir, jadi jika tidak bisa memanfaatkan kesempatan kali ini maka akan hilang pada kesempatan lainnya,” tandasnya.

    Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu menyampaikan, saat ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Kota Sorong, termasuk isu lingkungan, kependudukan, dan kesehatan masyarakat.

    “Anda, generasi muda, adalah penerus Kota Sorong. Masa depan kota ini ada di tangan Anda. Jadilah generasi bersih yang peduli lingkungan dan kesehatan,” tegasnya.

    Terkait lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sorong, Bernhard memiliki keinginan besar untuk mengubah kesan buruk Kota Sorong yang sering dianggap sebagai kota terkotor maupun kota banjir.

    Kemudian mengenai pertumbuhan penduduk Kota Sorong yang terus meningkat juga jadi perhatiannya. Saat ini pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 300 ribu jiwa menjadikan Sorong sebagai salah satu kota dengan perkembangan paling pesat di wilayah Indonesia Timur.

    Dalam kaitannya dengan kesehatan, Bernhard menyoroti pentingnya pola makan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Ia mengapresiasi program makan siang bergizi di sekolah-sekolah sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting.

    Dalam kesempatan yang sama, Petrus Meok, perwakilan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan menjadi salah satu faktor utama terjadinya stunting.

    “Stunting bisa kita atasi apabila kita meningkatkan pengetahuan kita tentang apa itu stunting, penyebab dan akibatnya,” ujar Petrus yang hadir sebagai salah satu narasumber.

    Menurut Petrus, Papua Barat Daya sendiri pada dasarnya sangat kaya akan sumber makanan bergizi, baik nabati maupun hewani yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan stunting.

    “Tinggal bagaimana anak-anak muda kita dilatih untuk mengolah makanan-makanan pokok kita menjadi lebih menarik dan disukai,” imbuhnya.

    Sementara itu Rita Ramayulis, Dokter Ahli sekaligus Influencer yang juga hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya konsumsi makanan bergizi pada remaja sebagai langkah awal memberantas stunting.

    Menurutnya, ketika seorang remaja tidak mengatur pola makanannya sesuai dengan gizi seimbang, maka akan beresiko tinggi untuk menghasilkan generasi yang stunting.

    “Jadi gizi masa remaja menentukan bagaimana gizi dia ketika menikah dan punya anak. Oleh karena itu kami ingin putus mata rantai stunting mulai dari remaja,” tambahnya kemudian.

    Rita juga menegaskan bahwa bonus demografi pada 2045 hanya bisa dicapai apabila gizi para remaja saat ini dilakukan dengan tepat, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang membangun bangsa ini kedepannya.

    Sebagai informas, selain membicarakan tentang permasalahan stunting kepada generasi muda di Kota Sorong, Genbest Talk juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengikuti workshop pembuatan konten edukatif dan menarik yang dipandu oleh kreator konten Meth Junior.

    Genbest atau Generasi Bersih dan Sehat sendiri adalah gerakan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkomdigi dengan tujuan mendorong generasi muda agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

    Melalui laman resmi genbest.id dan media sosial @genbestid, Genbest menyediakan berbagai informasi mengenai stunting, kesehatan, nutrisi, tumbuh kembang anak, sanitasi, kesiapan pernikahan, serta reproduksi remaja dalam bentuk artikel, infografik, hingga videografik.

    (ory/ory)

  • Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Pemungutan Suara Tuntas

    Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Pemungutan Suara Tuntas

    Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Pemungutan Suara Tuntas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) memastikan bahwa seluruh pemungutan suara untuk
    Pilkada Serentak 2024
    , termasuk pemungutan suara susulan dan yang sempat diulang, telah selesai dilaksanakan.
    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers pada Jumat (13/12/2024), menyampaikan bahwa total 602 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah menyelesaikan pelaksanaan pemungutan suara.
    “Total 602 TPS telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sekarang sudah tidak ada lagi pelaksanaan PSS, PSU, PSL, atau PSSU,” ujarnya.
    Afifuddin menambahkan, pihaknya bersyukur dan berterima kasih karena mayoritas pelaksanaan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa daerah yang menghadapi masalah.
    Berdasarkan data KPU, sejumlah persoalan muncul di Tanah
    Papua
    terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara yang belum mencapai 100 persen akibat
    masalah keamanan
    dan dinamika setempat.
    “Sampai hari ini kami masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman (KPU) terutama di beberapa provinsi,” kata Afif.
    Afif juga menjelaskan bahwa masalah keamanan di Papua masih berlangsung.
    “Dalam situasi ini kemudian kami membahas bersama mencarikan alternatif-alternatif yang kemudian kami tuangkan dalam surat yang sudah kami berikan,” lanjutnya.
    Beberapa wilayah yang belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara meliputi Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah.
    Afif mengungkapkan bahwa terdapat intimidasi dan kekerasan terhadap petugas pemilu di beberapa daerah tersebut.
    Dalam surat yang ditandatanganinya terkait penanganan rekapitulasi, ia menekankan pentingnya perlindungan dan keselamatan para petugas sebagai prioritas utama.
    “Melihat daerah-daerah yang tantangannya adalah soal keamanan dan konflik lokal, kami mengharapkan KPU berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan di sela-sela rekapitulasi,” ujar Afif.
    Ia juga menyoroti adanya laporan mengenai petugas yang disekap dalam proses tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akan Beri Amnesti ke Narapidana Kasus Penghinaan Presiden – Page 3

    Prabowo Akan Beri Amnesti ke Narapidana Kasus Penghinaan Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan hukuman kepada sejumlah narapidana (napi). Amnesti akan diberikan salah satunya, kepada narapidana kasus penghinaan dan pelanggaran ITE kepada kepala negara.

    “Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Selain itu, kata dia, amnesti akan diberikan untuk narapidana yang memiliki riwayat sakit berkepanjangan dan gangguan jiwa. Supratman menyebut total ada 1.000 narapidana kategori tersebut yang diusulkan mendapatkan amnesti.

    “Ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti,” jelasnya.

    Supratman menyampaikan, Prabowo setuju memberikan amnesti kepada narapidana kasus yang terkait dengan Papua. Ada 18 nama narapidana kasus Papua yang akan mendapat amnesti.

    “Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti,” ujar Supratman.

     

  • Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

     

  • Rekapitulasi Pilkada di Papua Molor, Ada Petugas KPU Disekap

    Rekapitulasi Pilkada di Papua Molor, Ada Petugas KPU Disekap

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkap penyebab rekapitulasi suara di tujuh kabupaten/kota di Papua yang menggelar Pilkada serentak 2024 belum rampung hingga saat ini.

    Afif mengatakan salah satu hal yang menyebabkan keterlambatan proses rekapitulasi itu adalah faktor keamanan yang dialami oleh petugas KPU.

    “Di beberapa daerah memang ada tantangan, rekapitulasi tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Di antaranya adalah (dikarenakan) persoalan keamanan dan dinamika lokal,” kata Afif di kantor KPU, Jakarta, Jumat (13/12).

    Afif berharap seluruh jajaran KPU daerah tersebut dapat berkoordinasi dengan aparat terkait agar permasalahan itu dapat diselesaikan.

    Ia juga mengakui salah satu masalah keamanan itu terkait adanya peristiwa penyekapan yang dilakukan terhadap petugas KPU.

    Namun, Afif tidak menjelaskan dengan rinci siapa petugas yang disekap dan siapa pelaku yang melakukan penyekapan.

    “Kami mengharapkan KPU berkomunikasi dengan semua pihak untuk kemudian tidak terjadi kekerasan di sela-sela rekapitulasi,” tutur Afif.

    “Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Afif berharap KPU daerah untuk mempertimbangkan pemindahan lokasi rekapitulasi ke daerah aman jika situasi tak kunjung kondusif.

    “Dengan pertimbangan dan berkomunikasi dengan para pihak polisian dan juga TNI untuk keamanan, kemudian dengan Bawaslu dan saksi paslon, kami menyarankan seandainya daerah tersebut memang tidak konfusif itu kemudian ditarik, dipindahkan ke daerah yang dianggap aman,” ujar dia.

    Tujuh daerah itu antara lain Kabupaten Mamberamo Raya, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.

    (mab/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkum Usulkan Prabowo Beri Amnesti untuk 44.000 Napi Kasus ITE hingga Terkait Papua

    Menkum Usulkan Prabowo Beri Amnesti untuk 44.000 Napi Kasus ITE hingga Terkait Papua

    loading…

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana (napi) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana ( napi ) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Supratman menjelaskan bahwa amnesti tersebut diberikan kepada napi yang terjerat kasus penghinaan serta gangguan kejiwaan.

    “Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Kemudian, kata dia, ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan termasuk HIV. “Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti,” sambungnya.

    Supratman juga menyebut napi pengguna narkotika yang direhabilitasi juga akan mendapatkan amnesti. “Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri,” ungkapnya.

    Supratman Andi Agtas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (13/12/2024). Dalam ratas tersebut, Supratman mengusulkan 44 ribu narapidana untuk diberikan amnesti.

    “Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan,” kata Supratman.

    Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk memberikan amnesti kepada narapidana. “Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti,” kata Supratman.

    Meski begitu, Supratman menyebut usulan tersebut akan meminta pertimbangan DPR. “Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” ungkapnya.

    Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi overload kapasitas lapas dsn pertimbangan manusia. “Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan,” kata Supratman.

    (rca)

  • 7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Unvestasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

    Prabowo pun mengaku pernah menanyakan riwayat pendidikan Bahlil secara langsung. Jawaban yang didapatnya pun menurutnya cukup membuat geleng kepala.

    “Waktu saya ketemu saya tanya. Pak Bahlil, Anda, pelan-pelan saya nanyanya enggak enak, takut tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya enggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Saya enggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus enggak,” ujarnya disambut tawa hadirin.

    “Dia bilang ke saya, Pak enggak ada masalah lah itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah. Satu bahasa Inggris, Jepang, Korea, Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat. Pintar juga orang ini saya bilang,” lanjut Prabowo.

    Dia pun ingat bahwa Bahlil tinggal di daerah Fakfak, yang memang berada di pinggir pantai. Prabowo lantas memuji ibu yang membesarkan Bahlil, lantaran memberikan anaknya makan dengan lauk pauk ikan.

    “Jadi cerdas. Dan saya walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi gimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang saja saya nilai sukses sebagai menteri, dan selain sukses beliau juga ternyata operasinya luar biasa,” terang Prabowo.