provinsi: PAPUA

  • Momen Kader Golkar Tertawai Pidato Prabowo yang Singgung Pendidikan Bahlil

    Momen Kader Golkar Tertawai Pidato Prabowo yang Singgung Pendidikan Bahlil

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    “Hari ini saya melihat semangat yang baik, terutama dari ketua umum saudara, ketua umum yang baru, beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja saya kira. Karena waktu 2019 sepertinya berada di tim yang lain,” ujar Prabowo saat berpidato dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” jelasnya.

    Prabowo bercerita saat bergabung dalam pemerintahan presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dia sempat merasa aneh dengan Bahlil karena dipilih menjadi Menteri Investasi oleh Jokowi.

    Sebab, menteri investasi biasanya lulusan universitas Amerika Serikat atau Inggris.

    “Biasanya menteri investasi ya kan, itu lulusan universitas di Amerika, iya ‘kan. Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggrislah, Oxford University, Cambridge. Saya sendiri pernah di Harvard, tetapi ke toko buku,” selorohnya.

    Presiden melanjutkan bercerita, “Waktu saya ketemu, saya tanya ‘Pak Bahlil Anda lulus dari universitas mana?’, kemudian dijawab: ‘Pak universitas saya enggak ada di Google’.” Usai ucapan ini, kader Golkar dalam gedung kompak tertawa.

    Prabowo pun mendapat informasi dari Bahlil bahwa selama menjabat Menteri Investasi, Bahlil merekrut empat penerjemah untuk bisa berinteraksi dengan pengusaha dan pejabat asing.

    “Dia bilang kepada saya ‘Pak enggak ada masalah itu. Itu pengusaha, pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris, dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris. Jadi, saya punya empat penerjemah, satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Jerman. Jadi, ke mana-mana penerjemahnya empat’. Pintar juga orang ini saya bilang. Saya lihat boleh juga orang ini,” papar Prabowo.

    Prabowo turut menyinggung daerah asal Bahlil, yakni Fak-Fak Papua. Prabowo yakin, Bahlil semasa kecil sering mengonsumsi ikan di Papua sehingga menjadi cerdas.

    “Walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Jadi, selain beliau menteri yang sukses, terus terang saja saya nilai sukses jadi menteri. Selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa,” ujar Prabowo.

    Menurut Presiden, seorang pemimpin politik harus seperti Bahlil, mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, serta operasi. Di atas segala hal itu, yang terpenting adalah patriotisme.

    Prabowo melihat Bahlil adalah orang yang cinta tanah air. Sebagai bukti, pernah diberi 26 buku oleh Bahlil yang isinya tentang perencanaan hilirisasi.

    Buku yang diberikan Bahlil itu kemudian menjadi panduannya untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya kini.

  • 44 Ribu Napi Berpeluang Dapat Amnesti, Ini Daftar Kasusnya

    44 Ribu Napi Berpeluang Dapat Amnesti, Ini Daftar Kasusnya

    Jakarta: Sebanyak 44 ribu narapidana berpeluang mendapatkan amnesti dari pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus yang menjadi pertimbangan untuk pemberian amnesti ini.

    “Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, Undang-Undang ITE, atau kasus-kasus lain yang diminta Presiden untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 13 Desember 2024.

    Selain itu, kategori penerima amnesti juga mencakup narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit berkepanjangan, gangguan jiwa, dan HIV. Jumlahnya mencapai lebih dari seribu orang. 

    Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

    “Beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa,” ujar Supratman.

    Kasus lain yang turut dipertimbangkan adalah terkait Papua, namun dengan catatan bukan termasuk kasus bersenjata. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Amnesti juga diusulkan untuk narapidana narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara.

    “Beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti,” ujar Supratman.

    Supratman mengatakan sebanyak 44 ribu warga binaan diusulkan diberikan amnesti. Pemberian amnesti ini akan menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan kapasitas sebesar 30% di lembaga pemasyarakatan.

    “Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan,” kata Supratman.
    Langkah Presiden dan Bola di DPR
    Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan prinsip terhadap usulan ini. Namun, pelaksanaan amnesti masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut bersama DPR.

    “Presiden setuju untuk pemberian amnesti, tetapi kami akan meminta pertimbangan DPR. Dinamikanya nanti tergantung parlemen,” kata Supratman.

    Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. “Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan,” tutup Supratman.

    Jakarta: Sebanyak 44 ribu narapidana berpeluang mendapatkan amnesti dari pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus yang menjadi pertimbangan untuk pemberian amnesti ini.
     
    “Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, Undang-Undang ITE, atau kasus-kasus lain yang diminta Presiden untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 13 Desember 2024.
     
    Selain itu, kategori penerima amnesti juga mencakup narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit berkepanjangan, gangguan jiwa, dan HIV. Jumlahnya mencapai lebih dari seribu orang. 
    Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju
     
    “Beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa,” ujar Supratman.
     
    Kasus lain yang turut dipertimbangkan adalah terkait Papua, namun dengan catatan bukan termasuk kasus bersenjata. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Amnesti juga diusulkan untuk narapidana narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara.
     
    “Beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti,” ujar Supratman.
     
    Supratman mengatakan sebanyak 44 ribu warga binaan diusulkan diberikan amnesti. Pemberian amnesti ini akan menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan kapasitas sebesar 30% di lembaga pemasyarakatan.
     
    “Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan,” kata Supratman.

    Langkah Presiden dan Bola di DPR

    Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan prinsip terhadap usulan ini. Namun, pelaksanaan amnesti masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut bersama DPR.
     
    “Presiden setuju untuk pemberian amnesti, tetapi kami akan meminta pertimbangan DPR. Dinamikanya nanti tergantung parlemen,” kata Supratman.
     
    Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. “Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan,” tutup Supratman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Prabowo mengungkapkan, bahwa kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2024 Tenang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

    Adapun kenaikan UMP 2025 diumumkan kemarin. Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

    Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.460.672

    Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.811.449

    Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.456.874

    Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.402.492

    Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.294.625

    Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.716.497

    Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.507.079

    Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.122

    Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492

    Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.727.812

    Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.067.381

    Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.057.495

    Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.165.244

    Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.125.897,61

    Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.036.947

    Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.672

    Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3.200.000

    Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.949.953

    Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.698

    Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.885.964

    Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298

    Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.012.318

    Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958

    Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.702.616

    Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.261.616

    Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.812

    Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.361.653

    Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.360.858

    Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270

    Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.615.000

  • Fakta-Fakta Bidan di Yogyakarta Jual Puluhan Bayi

    Fakta-Fakta Bidan di Yogyakarta Jual Puluhan Bayi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap kasus tindak pidana perdagangan bayi oleh dua perempuan yang berprofesi sebagai bidan berinisial JE (44) dan DM (77).

    Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi yang digunakan kedua tersangka melakukan aksinya.

    Kedua bidan ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat Pasal 83 dan Pasal 76 F UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta.

    CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah fakta terkait kasus penjualan bayi ini sebagai berikut:

    Jual 66 bayi

    Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi mengungkapkan kedua bidan itu telah melakukan aksinya sejak tahun 2010.

    Endriadi menyebut selama belasan tahun melakukan aksi kejahatan, kedua tersangka ini telah berhasil menjual sekitar 66 bayi.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik kami diketahui dari kegiatan kedua pelaku tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi, terdiri dari bayi laki-laki 28, dan bayi perempuan 36 serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelamin,” kata Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Kamis (12/12).

    Dipatok Rp55-85 juta

    Dari hasil pendalaman, Endriadi membeberkan kedua bidan ini mematok tarif berbeda untuk setiap bayi yang diperjualbelikan.

    Untuk bayi berjenis kelamin perempuan berdasarkan tarif terakhir yang ditentukan kedua tersangka senilai Rp55 juta. Sementara bayi jenis kelamin laki-laki bisa mencapai Rp60 juta sampai Rp65 juta, bahkan tertinggi Rp85 juta.

    Jasa rawat bayi

    Endriadi membeberkan aksi kejahatan tersebut dilakukan para tersangka di sebuah klinik yang mereka kelola, yakni di Rumah Bersalin Sarbini Dewi, daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

    Di klinik tersebut, keduanya menawarkan jasa perawatan bayi yang merupakan modus mereka untuk mencari target yang akan dijual.

    Disampaikan Endriadi, informasi jasa perawatan bayi telah tersebar di masyarakat. Alhasil, kedua tersangka ini bisa dengan mudah mencari target.

    “Rumah sakit atau tempat praktek mereka ini sudah tersebar informasi bahwa rumah sakit tersebut menerima dan merawat bayi. Apabila ada pasangan (suami-istri) yang tidak mau atau tidak mampu merawat bayinya, mendatangilah tempat praktik mereka ini lalu dititipkan anaknya kemudian dirawat,” tutur dia.

    Tak hanya merawat, JE dan DM biasanya juga mencari calon pengadopsi anak. Setelahnya, kedua tersangka membantu proses adopsi secara ilegal untuk bayi-bayi yang mereka jual.

    Dijual hingga Papua

    Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah dokumen serah terima atas bayi-bayi yang dijual pelaku dari rumah bersalin.

    Merujuk pada dokumen itu, terungkap para pengadopsi berasal dari berbagai daerah. Selain Yogyakarta dan sekitarnya, ada pula Surabaya, Bali, NTT, hingga Papua.

    Orang tua tahu

    Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K Tri Panungko menyebut para orang tua yang menyerahkan bayi kepada JE dan DM mengetahui jika anak mereka dijual kepada orang lain.

    “Orang tua kandungnya ini memang ingin menjual tapi dengan perantara bidan-bidan ini, karena dia (pelaku) kan punya jaringan,” kata Tri.

    Tri juga membeberkan baik DM maupun JE memanfaatkan bayi atau anak yang lahir di luar pernikahan untuk selanjutnya ditawarkan dengan modus adopsi secara ilegal.

    (dis/isn/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Simak prediksinya.

    BMKG, dalam laporan ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 13-20 Desember 2024’ mengungkap hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa.

    Kendati begitu, bibit siklon tropis 93S mulai bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam.

    BMKG mengatakan, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak November 2024, diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini turut didukung oleh aktivitas Gelombang Rossby, Gelombang Kelvin, Gelombang Low Frekuensi, serta potensi pembentukan bibit dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca signifikan.

    “Sekitar 19 persen wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Bulan Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrem juga akan tetap terjadi, yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor,” demikian keterangan BMKG dalam laporannya.

    “Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan. Risiko banjir lahar juga masih ada akibat hujan sangat lebat di sekitar aliran sungai wilayah gunung berapi aktif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer

    BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur.

    Kedua, gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Ketiga, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna-Laut Andaman.

    “Kombinasi fenomena-fenomena itu dapat menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
    Jawa dan Bali: DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

    Hujan lebat-sangat lebat

    Sumatera: Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung
    Jawa dan Bali: Banten, Jawa Timur, dan Bali
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi: Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
    Maluku dan Papua: Papua Pegunungan dan Papua Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    (tim/dmi)

  • 9
                    
                        BTM-YB Menang, Pilkada Papua Berakhir dengan Selisih Tipis
                        Regional

    9 BTM-YB Menang, Pilkada Papua Berakhir dengan Selisih Tipis Regional

    BTM-YB Menang, Pilkada Papua Berakhir dengan Selisih Tipis
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi
    Papua
    nomor urut 1, Benhur Tommy Mano dan Yeremias Bisai (BTM-YB), unggul di
    Pilkada Papua
    .
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menetapkan BTM-YB sebagai pemenang, mengalahkan pasangan nomor urut 2, Mathius Derek Fakiri dan Ariyoko Rumaropen (MDF-AR).
    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di 9 kabupaten/kota, BTM-YB meraih 269.970 suara atau 51 persen, sementara MDF-AR memperoleh 262.777 suara atau 49 persen.
    Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengesahkan hasil rekapitulasi tersebut dengan tiga ketukan palu dalam rapat pleno di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Sabtu (14/12/2024).
    “Dengan ini saya mengesahkan seluruh rekapitulasi suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua,” ujar Steve.
    Proses pengesahan dilakukan setelah masing-masing KPU di 9 kabupaten/kota membacakan hasil rekapitulasi suara.
    Komisioner KPU Papua, Amijaya Halim, menjelaskan pasangan BTM-YB memperoleh 269.970 suara.
    “Sementara paslon nomor urut 2, Markus Derek Fakiri dan Aryoko Rumaropen, memperoleh 262.777 suara,” kata Amijaya.
    Dengan pengesahan ini, BTM-YB resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Papua.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)

    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.
     

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)
     
    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Presiden Prabowo Akan Beri Amnesti Napi HIV, Narkoba, hingga Kasus Papua

    Presiden Prabowo Akan Beri Amnesti Napi HIV, Narkoba, hingga Kasus Papua

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti, yakni pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap narapidana (napi) yang sudah berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), HIV, narkoba, hingga terkait kasus Papua. Langkah ini sebagai solusi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).  

    Hal itu terungkap saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    “Ada beberapa kasus terkait dengan orang sakit berkepanjangan, termasuk warga binaan kita yang sudah berstatus ODGJ. Untuk HIV kurang lebih 1.000 orang akan diberi amnesti,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Dia mengatakan, Prabowo juga meminta beberapa kasus terkait penghinaan diberi amnesti, seperti di Papua. “Kasus Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi bukan bersenjata, Presiden Prabowo setuju untuk diberikan amnesti,” kata dia.

    Selain itu, kata dia, napi terkait narkoba akan diberikan amnesti. “Kasus yang seharusnya mendapat rehabilitasi akibat penggunaan narkotika juga diberikan amnesti,” ujarnya.

    Dalam ratas itu juga dibahas menyangkut transfer kasus dengan sejumlah negara sahabat. “Presiden Prabowo akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini tengah kami lakukan asesmen bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas),” kata dia. 

    Rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti dalam rangka mengurangi overload kapasitas lapas dan dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan.

    Namun untuk detail jumlah napi yang diberi amnesti, kementerian terkait akan melakukan asesmen bersama jaksa agung dan kapolri.

  • PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    Jakarta, CNN Indonesia

    PDI Perjuangan (PDIP) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah hingga Kapolres Paniai karena dinilai telah mengintervensi proses rekapitulasi suara Pilkada.

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan peristiwa intervensi tersebut dilakukan pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Selain intervensi, ia mengatakan sejumlah anggota kepolisian juga turut melakukan aksi kekerasan terhadap peserta rapat.

    “Kami meminta kepada Kapolri atau Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri dan Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12).

    Ronny menilai aksi intervensi itu dilakukan lantaran ada sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada di Papua Tengah. Karenanya, ia menduga ada keberpihakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap salah satu paslon tertentu.

    Lebih lanjut, Ronny memastikan pihaknya akan terus mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan khususnya di wilayah Papua. Ia mengatakan masyarakat Papua telah melewati proses pemilu yang panjang dan berkomitmen menjaga demokrasi yang telah tumbuh secara baik.

    “Jangan sampai demokrasi ini dirusak oleh kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” jelasnya.

    Sebelumnya PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap aksi kekerasan dan intervensi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam dalam proses rekapitulasi Pilkada di Paniai, Papua Tengah.

    Ronny mengatakan peristiwa kekerasan dan intervensi itu dilakukan terhadap para anggota KPUD Paniai pada saat proses rekapitulasi suara tengah berlangsung. Ia menjelaskan insiden itu mulanya terjadi pada Rabu (11/12) lalu, ketika anggota Polres Paniai tiba-tiba masuk dalam ruangan rekapitulasi suara.

    Dalam konferensi pers tersebut, Ronny turut memutarkan sejumlah video bukti aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Paniai. Ia bahkan menyebut Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.

    Ronny menyebut AKP Hendry bahkan sampai masuk ke dalam ruangan rekapitulasi dan mengancam kelima komisioner KPU Paniai di tengah-tengah rapat. Karenanya, ia menilai ada keberpihakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu paslon Gubernur di Papua Tengah.

    Ia bahkan menilai intervensi itu memang sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang tengah berjalan di Papua tengah. Hanya saja, Ronny menyebut hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.

    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” tuturnya.

    (tfq/pta)

  • Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    JAKARTA – Segala tuntutan pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di masa lalu, harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan sebagai komoditas politik. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setelah dirinya menerima kunjungan dari utusan parlemen Selandia Baru.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, saat melakukan pertemuan, dia memberikan penjelasan pada utusan parlemen Selandia Baru terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud bilang, kasus pelanggaran hak asasi ini terbagi tiga yaitu, pelanggaran masa lalu, masa kini, dan masa depan.

    “(Pelanggaran) yang masa lalu sebenarnya selalu menjadi komoditas politik yang harus diselesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah non-yudisial,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 19 November.

    Cara non-yudisial seperti apa, Mahfud memang tak menjelaskan. Tapi, cara ini diambil karena menurutnya korban, pelaku, dan barang buktinya kini sudah tak ada lagi.

    Untuk membuktikan komitmennya melakukan penyelesaian kasus HAM, Mahfud kemudian menantang Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk memberikan bukti terkait pelanggaran hak asasi di masa lalu. Termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi saat peristiwa tahun 1956.

    Menurutnya, selama ini Komnas HAM justru kerap tarik ulur dengan Kejaksaan Agung. Hal ini dinilai Mahfud, karena tiap Komnas HAM menyerahkan bukti pada Kejaksaan Agung dan bukti itu dikembalikan karena kurang lengkap, alih-alih melengkapi bukti pelanggaran, mereka tak memperbaikinya.

    “Jaksa Agung mengembalikan, ‘nih anda perbaiki’, lalu bukan perbaikan yang diberikan, tapi tanggapan. Sampai berkali-kali itu. Nah kita clear-kan saja itu,” ungkapnya.

    Sehingga, Mahfud meminta agar Komnas HAM bisa menunjukkan bukti yang kuat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Bahkan, dia mengatakan, jika bukti dan data yang disampaikan sudah kuat maka bukan tak mungkin dirinya sendiri yang membawa ke pengadilan untuk penyelesaian kasus tersebut.

    “Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu. Kalau memang bisa, ayo, saya yang bawa ke pengadilan,” tegas dia.

    Sedangkan di Papua, Mahfud meminta agar pihak lain tak selalu mengaitkan tindakan represif yang ada di sana sebagai salah satu pelanggaran HAM. Sebab, yang terjadi bukan selalu soal pelanggaran hak asasi tapi penegakan hukum di wilayah Indonesia.

    Apalagi, penegakan hukum ini dirasa perlu mengingat ketika kerusuhan terjadi, peristiwa ini kerap ditunggangi oleh pihak separatis. “Kita punya UU juga keamanan dan ketertiban yang menjamin memberi hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan. Jadi bukan pelanggaran HAM,” ungkap dia.

    “Nah, yang saya katakan pelanggaran HAM di Papua itu terjadi secara horizontal. Kelompok dengan kelompok lainnya di tingkat rakyat sendiri, itu tidak bisa dibantah,” imbuhnya.

    Terkait pelanggaran hak asasi secara horizontal, Mahfud mengatakan hal itu sedang diupayakan oleh pemerintah agar bisa segera diselesaikan dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

    Mahfud, yang dilantik sebagai Menkopolhukam pada 20 Oktober 2019 ini, mengatakan dirinya mendapat mandat untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia khususnya pelanggaran berat masa lalu. Kata dia, mandat ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai pelantikan para menteri.

    Sebagai tindak lanjut, Mahfud bahkan mengatakan dia bakal menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Gagasan ini juga sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo.

    Komisi ini bukan barang baru sebenarnya. Karena sebelumnya, KKR pernah diundangkan dalam UU 27/2004. Namun di tahun 2006, perundangan ini dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Jimly Asshidiqie. Pembatalan ini disebabkan undang-undang ini dianggap tak memiliki konsistensi sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.