Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    loading…

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Foto: Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan Program Food Estate . Hal itu sebagai upaya pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan.

    Termasuk sebagai salah satu elemen kunci dalam cita-citanya mewujudkan kedaulatan pangan dengan pengembangan pertanian skala besar di berbagai daerah.

    Namun demikian, penggunaan lahan pertanian dalam rangka mendukung Program Food Estate dinilai belum dilakukan secara optimal. Terbukti, pemerintah cenderung mengedepankan membuka lahan baru dari hutan.

    Sebelumnya, pemerintah hendak membuka lahan hingga 3 juta hektare (Ha) di Merauke. Bahkan, dalam visi misi Presiden Prabowo ditargetkan ada tambahan lahan minimal 4 juta Ha hingga 2029 untuk padi, jagung, singkong, dan tebu.

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, jika dilihat lahan untuk program food estate yang sudah dibuka di tahun-tahun sebelumnya belum dapat dioptimalkan.

    “Food estate bagi Indonesia bukan hal baru. Sejak era kolonial Belanda sudah ada upaya membangun lumbung pangan atau kawasan pangan berskala luas. Langkah serupa berlanjut di zaman Orde Baru, yang pada 1970-an membuka Palembang Rice Estate dilanjutkan pembukaan lahan gambut sejuta hektare,” ujarnya, Sabtu (21/12/2024).

    Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) food estate dibuka di Merauke dengan Merauke Integrated Food adan Energy Estate (MIFEE) di Bulungan dan Ketapang. Lalu, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dilanjutkan dengan membuka di Humbang Hasundutan (Sumut), kemudian di Kalimantan Tengah, dan Merauke.

    “Jadi, sejarah food estate sudah panjang dan lama. Apakah berhasil? Tidak. Tingkat keberhasilannya kecil, kalau tidak dikatakan gagal. Nah, lahan-lahan eks food estate ini kan banyak dan luas. Juga tersebar di banyak wilayah,” kata Khudori.

    Sementara, di bekas pembukaan lahan gambut yang dibuka pada 1995-1996 itu luasnya 1,4 juta Ha. Sebagian kecil sudah ditempati transmigran sampai saat ini. Tapi, sisanya publik tidak tahu.

  • Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Jumat (20/12) yang menjadi sorotan, mulai dari DPR RI mendukung Polri memeriksa Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring hingga Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memuji peran KPU dan Bawaslu di Pemilu 2024.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Anggota DPR dukung Polri periksa eks Menkominfo agar tak jadi fitnah

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring.

    Menurut dia, pemeriksaan tersebut bisa menjawab pertanyaan sejauh mana keterlibatan petinggi di kementerian itu terhadap kasus judi online. Karena polisi pun sudah memiliki bukti-bukti keterlibatan staf kementerian Kominfo.

    “Biarlah pemeriksaan itu yang membuktikan. Biar lah polisi yang membuktikan bahwa pejabat menterinya terlibat atau tidak

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

    MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas.

    “Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Ombudsman RI minta pemerintah pusat cek kembali capaian UHC di daerah

    Ombudsman RI meminta pemerintah pusat untuk mengecek kembali pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang tercermin dari jumlah peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah.

    Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa pengecekan diperlukan karena lembaganya menemukan data di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga RT, masih terdapat warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetapi capaian UHC di tingkat kabupaten sudah mencapai 100 persen.

    “Kok ada saja yang mengaku belum punya BPJS? Memang benar-benar dia belum pernah terdaftar, atau dia pernah terdaftar tetapi tidak aktif? Nah Itu banyak. Itulah concern (perhatian) Ombudsman,” kata Robert dalam acara Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Senator RI minta pemerintah utamakan dialog dalam pembangunan PSN

    Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta agar pemerintah mengajak masyarakat berdialog secara langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) guna mendapatkan hasil terbaik.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata Paul dikutip keterangan resminya.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Satu Peta Data Pemilu Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan terhadap dukungan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

    Ribka menegaskan pentingnya pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

    “Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Ribka.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi Benarkan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat

    Polisi Benarkan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat

    Polisi Benarkan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasat Reskrim Polres
    Teluk Bintuni
    ,
    Papua Barat
    , AKP Tomi Marbun dilaporkan hilang setelah operasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu (18/12/2024).
    Informasi mengenai hilangnya Tomi dibenarkan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Bayu Suseno, kepada
    Kompas.com
    pada Sabtu (21/12/2024).
    “Iya benar,” ujar Bayu singkat.
    Bayu juga menekankan bahwa lokasi operasi bukan merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari Operasi Damai Cartenz.
    “Namun TKP bukan wilayah Operasi Damai Cartenz,” katanya.
    Untuk informasi lebih lanjut, Bayu menyarankan agar menghubungi Kabidhumas Polda Papua Barat atau Kapolres.
    “Silakan bisa tanyakan ke Kabidhumas Polda Papua Barat atau Kapolres,” katanya.
    Sebelumnya, AKP Tomi Marbun dilaporkan hilang karena terbawa arus sungai.
    Hilangnya Tomi terjadi setelah operasi terhadap KKB pada Rabu, 18 Desember 2024.
    Informasi ini disampaikan oleh sumber di Kepolisian Papua Barat yang enggan disebutkan identitasnya.
    Pencarian terhadap Tomi masih berlangsung, namun hingga kini belum ada hasil.
    Di sisi lain, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengonfirmasi adanya serangan ke markas mereka di Distrik Moskona, Teluk Bintuni.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Rumuskan Komcad Jadi Syarat Amnesti

    Pemerintah Rumuskan Komcad Jadi Syarat Amnesti

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan ‘siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti’, bisa. Itu nanti kita rumuskan,” kata Yusril dilansir ANTARA, Jumat, 20 Desember.

    Presiden Prabowo, sambung Yusril, berpendapat narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.

    Karena itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

    Yusril menjelaskan amnesti berbeda dengan grasi. Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

    Yusril mengatakan syarat komcad tersebut nantinya diberikan kepada narapidana kasus narkotika yang masih berusia produktif.

    Para narapidana yang diberi amnesti itu bisa mengikuti program komcad dan disalurkan untuk membantu program-program pemerintah.

    Selain itu, Yusril menyebut narapidana narkotika usia produktif yang diberi amnesti dan mengikuti komcad bukanlah kebijakan militeristik, melainkan military way atau penyelesaian sesuatu hal dengan cara-cara militer.

    “Anak-anak ini, yang muda-muda ini dilatih disiplin, baris-baris, segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua dan Kalimantan, mereka yang sudah dilatih komcad ini bisa diterjunkan ke sana, kalau mereka berminat,” ujar Yusril.

    Menko Yusril mengatakan sebagian besar dari sekitar 44 ribu narapidana yang akan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo merupakan pengguna narkotika, sedangkan narapidana kasus korupsi hanya sebagian kecil.

    “Yang korupsi itu cuma berapa ribu, yang paling banyak narkotika,” katanya.

    Rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu orang narapidana disampaikan kepada publik usai rapat terbatas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, narapidana yang diberi amnesti didorong terlibat dalam program komcad.

    “Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan bagi yang umur produktif,” ujarnya.

  • Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri RI,
    Ribka Haluk
    , menegaskan bahwa pembangunan 2 juta hektar
    lumbung pangan
    atau
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk
    ketahanan pangan
    nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    “Kita sudah fasilitasi melalui gubernur, karena gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Saya pikir, sudah biasa lah. Puas atau tidak puas pasti berlanjut seperti itu. Tapi pengerjaannya sudah berjalan dan juga ada keterlibatan masyarakat adat di sana,” imbuhnya.
    Ribka mengatakan banyak pemuda setempat justru mendapatkan manfaat dari terciptanya lapangan kerja dalam proyek food estate ini.
    “Dia juga dapatkan penghasilan, ada pendapatannya, dibayar kerja, dan seterusnya,” imbuhnya.
    Ribka menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengambil lahan untuk kelompok tertentu.
    “Kalau ada masyarakat yang tidak puas, kita pemerintah bertanggung jawab untuk memediasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Kasat Reskrim Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat, KSAD Kerahkan TNI Ikut Bantu Cari Nasional

    4 Kasat Reskrim Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat, KSAD Kerahkan TNI Ikut Bantu Cari Nasional

    Kasat Reskrim Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat, KSAD Kerahkan TNI Ikut Bantu Cari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
    TNI
    Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa prajurit TNI akan membantu
    pencarian
    Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni
    AKP Tomi Marbun
    .
    Tomi hilang setelah melakukan operasi terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di
    Papua Barat
    pada Rabu, 18 Desember 2024.
    “Oh iya pasti, nanti kita akan… Nanti mereka pasti ketemu bagaimana nanti (Kodam) membagi turut mencari,” ujar Maruli saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 20 Desember 2024.
    Maruli menjelaskan bahwa TNI akan berkolaborasi dengan polisi dalam pencarian AKP Tomi Marbun.
    Namun demikian, dia perlu memeriksa rincian kejadian yang menyebabkan hilangnya Tomi.
    “Itu kan nanti ada di Kodam, ada di Korem. Kita kan belum tahu juga apakah ada kejadiannya bagaimana kan kita cek lagi,” jelasnya.
    “Pasti. Kita enggak mungkin enggak ada kolaborasi. Pasti kita,” imbuh Maruli.
    Sebelumnya, AKP Tomi Marbun dilaporkan hilang karena terbawa arus sungai.
    Hilangnya Tomi terjadi setelah operasi terhadap KKB pada Rabu, 18 Desember 2024.
    Informasi ini disampaikan oleh sumber di Kepolisian Papua Barat yang enggan disebutkan identitasnya.
    Pencarian
    terhadap Tomi masih berlangsung, namun hingga kini belum ada hasil.
    Di sisi lain, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengonfirmasi adanya serangan ke markas mereka di Distrik Moskona, Teluk Bintuni.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementrans Jadi Mitra Strategis Kementan, Fokus Sediakan Tenaga Kerja

    Kementrans Jadi Mitra Strategis Kementan, Fokus Sediakan Tenaga Kerja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan tenaga kerja yang siap terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian.

    Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menegaskan hal ini saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (19/12). Ia pun menegaskan komitmen kementeriannya untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mengelola lahan pertanian, terutama dalam program cetak sawah baru.

    “Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).

    Kunjungan tersebut bertujuan memetakan kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola 200 ribu hektar sawah. Selain itu, inovasi kepemilikan lahan dalam bentuk saham, tengah dikaji untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran.

    Kepemilikan model ini merupakan perwujudan dari kepemilikan bersama lahan transmigrasi. Saham-saham ini diterbitkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.

    “Jika dulu diberikan lahan dua hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi lima hektare, namun dalam bentuk saham,” imbuh Iftitah.

    Di sisi lain, Kementan menyampaikan telah membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

    Setiap brigade, yang terdiri dari 15 petani, akan bertanggung jawab mengelola 200 hektar sawah, sehingga dibutuhkan sekitar 15 ribu petani untuk mencapai target lahan.

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.

    “Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare,” ucapnya.

    Selain berfokus pada lahan pertanian, kunjungan Menteri Iftitah juga mencakup peninjauan desa eks transmigran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram. Inisiatif ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi warga transmigran, menunjukkan diversifikasi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.

    Sebagai informasi, kerja sama KemenTrans dan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi yang menjadi lokasi utama program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

    Kolaborasi kedua kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.

    (rir/rir)

  • IHC siapkan pelayanan kesehatan selama libur Nataru 2024

    IHC siapkan pelayanan kesehatan selama libur Nataru 2024

    Foto: Hamzah Aryanto/Radio Elshinta

    IHC siapkan pelayanan kesehatan selama libur Nataru 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 13:59 WIB

    Elshinta.com – Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, PT Indonesia Healthcare Corporation (IHC) memastikan kesiapan seluruh layanan kesehatan di 37 rumah sakit dan 66 kliniknya yang tersebar di Indonesia.

    Manager Medical IHC, dr. Triandana mengatakan, selama libur Natal dan Tahun Baru 2024, IHC menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan total sekitar 4.600 tempat tidur.

    “Kesiapan tersebut mencakup operasional 24 jam di semua fasilitas, termasuk instalasi gawat darurat (IGD), rawat inap, ICU, laboratorium, farmasi, dan radiologi,” kata dr Triandana kepada Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto pada Kamis (19/12).

    Ia menjelaskan, layanan ini didukung oleh tenaga medis profesional, mulai dari dokter spesialis yang siaga 24 jam, perawat, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya.

    “Dokter spesialis akan siaga 24 jam untuk memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menyebut, IHC juga telah mempersiapkan ketersediaan logistik medis secara menyeluruh.

    “Ini termasuk pasokan gas medis, bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bahan habis pakai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama periode liburan,” tuturnya.

    Ia mengaku, kolaborasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mendirikan posko kesehatan di jalur mudik di beberapa wilayah strategis seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi.

    “Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan akses informasi yang mudah, IHC menyediakan call center 24 jam,” papar dr. Triandana

    Layanan ini siap membantu masyarakat menemukan lokasi layanan kesehatan terdekat dan melakukan pendaftaran selama libur Natal dan Tahun Baru.

    “Dengan langkah-langkah komprehensif ini, IHC berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru 2024,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi Benarkan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang di Papua Barat

    7 Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang Usai Operasi KKB di Papua Barat Regional

    Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang Usai Operasi KKB di Papua Barat
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – 
    Kasat Reskrim
    Polres Teluk Bintuni,
    Papua Barat
    , AKP Tomi Marbun. Tomi dikabarkan hilang setelah sebuah operasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang digelar pada Rabu (18/12/2024).
    Informasi tentang hilangnya Tomi diperoleh
    Kompas.com
    dari sumber di Kepolisian Papua Barat yang menolak disebutkan identitasnya, pada Jumat malam (20/12/2024).
    Sumber tersebut pun membenarkan, bahwa hingga kini pencarian terhadap Tomi masih terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil.  
    Sementara, di sisi Organisasi Papua Merdeka (
    OPM
    ) mengaku markas mereka di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memang diserang oleh aparat keamanan Indonesia pada hari tersebut.
    Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebi Sambom menyatakan, markas TPNPB Batalyon Moskona diserang oleh aparat keamanan, hingga terjadi kontak tembak.
    “Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya pada hari Jumat, 20 Desember 2024, sekitar pukul 20.00.”
    “Penyerangan ke Markas TPNPB di Batalion Moskona pada hari Rabu, 18 Desember 2024,” kata Sebi, Jumat  malam.
    Sebi menyebut, laporan lebih lanjut dari pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya menyebut, sejak Jumat pagi, aparat Indonesia terus dikirim dan telah memasuki wilayah operasi TPNPB dari Batalion Moskona.
    Pasukan tersebut, kata Sebi, melalui hutan, rawa, dan udara, sehingga saat ini pasukan TPNPB sedang dalam status siaga satu.
    “TPNPB juga melaporkan bahwa selama aparat militer Indonesia melakukan perjalanan pulang dari hutan belantara, dua agen intelijen turut serta, dan mengakibatkan sejumlah aparat Indonesia tenggelam di dalam sungai,” tambah dia.
    Akibat kejadian tersebut, salah satu agen intelijen, Silas Meyem, melarikan diri ke Kampung Majnic di Distrik Moskona Barat.
    Sementara, sambung Sebi, keberadaan anggota lain yang bernama Toni Orocomna dan sejumlah lainnya pun belum diketahui.
    Sebi menjelaskan, sebelum penyerangan, aparat telah melakukan penyisiran dari Kampung Meyah menuju Markas Moskona dengan berjalan kaki sekitar 20 kilometer melalui kali, rawa, dan hutan belantara dari Distrik Moskona Barat.
    “Dalam waktu yang bersamaan, Komandan Batalion Moskona, Matrhen Aikingging, sedang melakukan patroli, dan akhirnya terjadi
    baku tembak
    antara kedua belah pihak di rawa-rawa dalam hutan sagu.”
    “Rentetan tembakan terdengar jelas dari Markas TPNPB selama kurang lebih satu jam,” kata Sebi.
    Selama baku tembak tersebut, Mayor Marthen Aikingging berteriak kepada pasukannya untuk melakukan serangan balasan. Tidak ada korban jiwa dari pihak TPNPB.
    Meski demikian, keberadaan Mayor Marthen Aikingging juga belum diketahui.
    Akibat baku tembak, sejumlah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, melarikan diri ke hutan di Distrik Moskona. Di antara mereka, kata Sebi, terdapat istri Mayor Marthen yang hingga kini belum ditemukan.
    Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyerangan terhadap KKB di Moskona, dan hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni.
    Informasi yang dihimpun
    Kompas.com
    menyebutkan, saat aparat hendak kembali dari lokasi operasi, arus deras di kali yang dilintasi menyebabkan Kasat Reskrim diduga terbawa arus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berpotensi Jadi Lumbung Pangan, Pupuk Indonesia Ajak Petani Merauke Tebus Pupuk Bersubsidi

    Berpotensi Jadi Lumbung Pangan, Pupuk Indonesia Ajak Petani Merauke Tebus Pupuk Bersubsidi

    Merauke, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani di Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, melalui program “Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi” yang diselenggarakan di Distrik Kurik, Kab. Merauke, Papua Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Senior Vice President (SVP) Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Pupuk Indonesia, Gita Bina Nugraha menyampaikan bahwa Tebus Bersama ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Pupuk Indonesia untuk menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani serta mendukung akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kegiatan ini dalam rangka mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional maupun regional.

    “Program tebus pupuk bersubsidi ini sebetulnya salah satu upaya dari Pupuk Indonesia Grup dalam rangka mendukung program pemerintah, Presiden Prabowo ingin Indonesia mencapai swasembada pangan kembali, seperti yang pertama pada tahun 80-an selanjutnya di tahun 2017, dan sekarang ingin kita capai kembali swasembada pangan,” ungkap Gita Bina.

    Kegiatan Tebus Bersama yang dilakukan Pupuk Indonesia ini menjadi salah satu aspek dukungan yang diberikan guna mencapai swasembada pangan nasional. Menurut Gita Bina, dibutuhkan aspek dukungan lain dari berbagai pihak seperti di sektor pembibitan, pendampingan, infrastruktur pertanian, hingga teknologi pertanian. Kendati demikian, dirinya mengajak seluruh petani di Merauke untuk memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan Pemerintah.

    “Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Pemerintah di tahun 2024 sudah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi, dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton di pertengahan tahun ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton. Oleh karena itu, kami mengajak kembali di saat kegiatan tebus bersama karena sudah ada realisasinya, kami berharap penebusan tidak hanya di sini tapi juga di seluruh Merauke penebusannya kita tingkatkan untuk kita dapat produktivitas yang maksimal,” katanya.

    Selain itu, Gita Bina menceritakan bahwa Pupuk Indonesia telah melakukan kajian pengembangan lahan padi di Merauke sejak tahun 2016 hingga 2022 di beberapa distrik seperti Tanah Miring, Kurik, Semangga, dan Malind. Riset yang dilakukan mencakup pengujian benih, pupuk, teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan keekonomian yang lebih baik. Hasil kajian telah didiseminasikan kepada Dinas Pertanian Merauke, Bappeda Litbang Merauke serta kelompok tani setempat.

    “Dari riset tersebut, kami memiliki beberapa alsintan (alat dan mesin pertanian) yang secara fungsi masih sangat baik atau layak. Alsintan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh petani setempat untuk optimalisasi lahan-lahan di Merauke, sehingga kegiatan budidaya bisa terbantu dari pemanfaatan alat yang diberikan untuk percepatan swasembada pangan,” pungkas Gita Bina.

    Sementara itu, Senior Manager (SM) Sulawesi, Maluku & Papua Pupuk Indonesia, Sukodim mengatakan bahwa seluruh petani di Merauke yang terdaftar untuk segera memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian yang maksimal. Untuk mendukung program Tebus Bersama ini, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi hingga di gudang Lini III atau tingkat Kabupaten sebanyak 3.576 ton atau 393 persen dari ketentuan stok minimum yang diatur oleh Pemerintah. Adapun stok per tanggal 18 Desember 2024 tersebut terdiri dari pupuk Urea 1.521 ton dan NPK 2.055 ton. Sementara dalam kegiatan Tebus Bersama di Distrik Kurik ini dihadiri oleh 150 petani Merauke. Program ini berhasil mendorong penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 70 ton oleh petani yang hadir.

    “Tidak boleh ada petani terlambat mendapatkan pupuk bersubsidi. Stok yang harus disiapkan di kios-kios yang ada di Merauke minimal 10 ton per jenis pupuk. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin petani banyak bingung ketika nyari pupuk karena alokasinya terbatas, sekarang kiosnya yang nyari petani mana petaninya kok belum tembus? Kami terus melayani penebusan pupuk bersubsidi hingga 31 Desember 2024,” ujar Sukodim.

    Lebih lanjut Sukodim menjelaskan, untuk realisasi penyaluran di Merauke saat ini sudah mencapai 11.232 ton pupuk bersubsidi dengan rincian, Urea sebanyak 4.159 ton dari alokasi 8.661 ton (atau tercapai 48 persen) dan NPk Phonska 7.073 ton dari alokasi 14.000 (50,5 persen).

    “Sisa lokasinya masih banyak. Alhamdulillah di Kabupaten Merauke di tahun ini juga tidak ada pemberitaan pupuk langka atau pupuk kurang,” katanya.

    Ia juga memastikan, per tanggal 1 Januari 2025, penyaluran pupuk bersubsidi di Merauke sudah harus berjalan. Pada bulan ini, Distributor dipastikan akan melakukan penunjukan kios, serta menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kios, sehingga pupuk bersubsidi di awal tahun sudah bisa disalurkan dari kios ke petani. Libur Natal maupun Tahun Baru, tambahnya, tidak akan mengganggu layanan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Angka lokasi di tahun 2025 di Merauke hampir sama, cuma berkurang sedikit tidak sampai 100 ton sehingga harapannya ketika kita start dari awal Januari kita bisa memanfaatkan momentum ini. Apalagi ada program optimalisasi lahan yang targetnya mencapai 40.000 hektar, dan cetak lahan baru,” ungkap Sukodim.

    Ia pun mendorong petani Merauke di tahun 2025 lebih mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sehingga target swasembada pangan bisa tercapai. Ditambah lagi Pemerintah telah memudahkan sistem penebusannya, dimana petani terdaftar bisa menebus dengan menggunakan Kartu Tani, iPubers, atau cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Josefa Louise Rumaseuw mengapresiasi program Tebus Bersama ini, karena menjadi bentuk sinergitas Pupuk Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi.

    “Saat ini para petani sudah mulai menanam, petani banyak yang olah tanah dan siap tanam, artinya sedikit lagi pupuk bisa tertebus. Mudah-mudahan, bisa mencapai 75 sampai 80 persen,” ujar Josefa.

    Ia pun mengajak petani untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang stoknya sudah disiapkan Pupuk Indonesia. Pemerintah juga telah banyak memberikan kemudahan untuk sistem penyalurannya.

    “Menteri Pertanian sudah memutus mata rantai yang berkepanjangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Sehingga sudah siap menyalurkan per 1 Januari,” ujarnya.